<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/pltu-picu-polusi-3494097688.jpg" alt="Diklaim gambar satelit. Simulasi yang menunjukkan pencemaran udara di kawasan Jabodetabek." width="100%">
<figcaption>Diklaim gambar satelit. Simulasi yang menunjukkan pencemaran udara di kawasan Jabodetabek.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa foto citra satelit yang beredar di masyarakat mengenai pengaruh emisi PLTU terhadap tingginya polusi udara di Jakarta merupakan informasi sesat dan dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab alias hoax. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Luckmi Purwandari mengatakan bahwa ada pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah isu polusi udara di ibu kota. "Memang foto itu sudah beredar dan kami sebenarnya sudah melakukan kajian. Kalau dilihat di website copernicus sentinel-5p satellite menunjukkan bagaimana nitrogen dioksida di udara itu seperti apa," ujarnya dalam sebuah diskusi dengan tema Solusi Polusi Jakarta, Selasa (15/8). Luckmi&nbsp;menuturkan, data pada laman ini menunjukkan arah angin bukan ke Jakarta, berbeda&nbsp;dari gambar simulasi yang tersebar di masyarakat. Saat ini, tutur dia, sektor transportasi dan manufaktur masih menjadi masalah utama pencemaran udara di DKI Jakarta yang harus segera dikendalikan agar publik bisa menikmati udara ibu kota yang lebih baik. Luckmi menyebut pengendalian polusi udara harus segera dilakukan menyusul banyaknya faktor penyebab, baik alami maupun tidak alami. "Yang bisa kita kendalikan ini berasal dari aktivitas manusia seperti sektor transportasi, industri, kegiatan rumah tangga, hingga pembakaran sampah," paparnya. Adapun faktor alami, lanjut Luckmi, susah untuk bisa dikendalikan. "Nah, Kalau penyebab yang tidak bisa kita kendalikan seperti musim, arah dan kecepatan angin, lanskap kota Jakarta, dan lain-lain," terangnya. Luckmi menyatakan hasil rapat terbatas (ratas) terakhir memaparkan sektor transportasi menjadi penyebab utama. "Berdasarkan inventarisasi emisi dari berbagai riset beberapa tahun terakhir, pembuangan emisi dari sektor transportasi memang menjadi penyebab utama polusi di Jakarta, disusul industri," katanya. Selama tiga bulan terakhir, tambah Luckmi, sejumlah riset menyebutkan setiap periode Juni-Agustus atau pada musim kemarau di mana bertiup angin muson timur, risiko kualitas udara yang buruk lebih tinggi dari periode lain. "Mengacu data Kementerian LHK, sejak 2018 hingga 2023 ini berdasarkan indeks standar pencemaran udara (ISPU) menunjukkan rata-rata kualitas udara di Jakarta tidak sehat terutama pada bulan-bulan sekarang ini," tambahnya. Untuk itu, pemerintah sangat berharap agar publik secara luas mampu mengendalikan penggunaan transportasi pribadi agar tidak memperparah situasi polusi di Jakarta. "Ini penting bagi kesehatan masyarakat semua," pungkasnya.

Saat ini, tutur dia, sektor transportasi dan manufaktur masih menjadi masalah utama pencemaran udara di DKI Jakarta.

Hoax! Citra Satelit yang Gambarkan Sumber Polusi di Jakarta Berasal dari PLTU, KLHK Beri Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/Polusi-Jakarta_MIFTAHUL-HAYAT-2-529720221.jpeg" alt="ILUSTRASI: Suasana kota Jakarta diselimuti kabut polusi, Rabu (26/7/2023). Data situs IQAir Jakarta tercatat menjadi kota dengan kualitas udara dan polusi terburuk di dunia dengan nilai indeks 168." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Suasana kota Jakarta diselimuti kabut polusi, Rabu (26/7/2023). Data situs IQAir Jakarta tercatat menjadi kota dengan kualitas udara dan polusi terburuk di dunia dengan nilai indeks 168.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sejumlah media asing menyoroti upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kualitas udara yang buruk di sekitar wilayah Jakarta beberapa hari terakhir. Salah satunya adalah media dari negara tetangga, Singapura,&nbsp;New Straits Times. "Kementerian Perhubungan Indonesia secara aktif mendorong peralihan kendaraan elektrik untuk meningkatkan kualitas udara, terutama di area urban seperti Jakarta" demikian bunyi paragraf pertama tentang 'Indonesia aktif promosi kendaraan listrik lawan polusi udara', rilis Selasa (14/8) kemarin. Mereka juga mencantumkan pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang menyebut kendaraan dengan bahan bakar fosil menyumbang lebih dari 50 persen polusi udara di Jakarta. Menteri Perhubungan menerangkan, sejak orang-orang kembali beraktivitas setelah pandemi Covid 19, tingkat polusi udara di Jakarta semakin meningkat. Pemerintah lanjut dia tengah mempercepat pertumbuhan sektor sepeda motor listrik, termasuk pengembangan kendaraan listrik baru dan mengonversi yang sudah ada. "Indonesia secara aktif mencari investor untuk membantu restrukturisasi industri nikelnya, bagian penting dari pembuatan baterai kendaraan listrik dan memberi tahu masyarakat tentang keunggulan kendaraan listrik," lanjutnya. Tidak hanya Singapura, media asal Bangladesh, The Business Standard juga melaporkan buruknya upaya Republik Indonesia dalam mengatasi masalah polusi udara di Jakarta. Mereka menulis laporan berjudul, "Indonesia mulai uji emisi gegara kualitas udara Jakarta buruk," pada Rabu (16/8).&nbsp; Business Standard, juga menjabarkan sederet upaya pemerintah di Indonesia mengatasi polusi udara. Salah satunya mendesak pengendara menjalani tes emisi. Pemerintah Republik Indonesia juga disebut tengah mempertimbangkan setengah dari pegawai negeri sipil (PNS) untuk work from home (WFH). "Upaya mengatasi pengurangan polusi udara di Jakarta menjadi sorotan usai pemerintah RI tidak bisa mengatasi bahan bakar fosil, hal ini yang menjadikan Jakarta menjadi salah satu kota paling tercemar di dunia," tulis Business Standard dalam laporannya. Pekan lalu, Jakarta menduduki peringkat satu dunia sebagai kualitas udara yang terburuk versi IQAir, awal pekan ini Ibukota Republik Indonesia itu menduduki peringkat kedua. Business Standard juga menyebut pemerintah menyalahkan kualitas udara yang memburuk karena polusi kendaraan. &nbsp;

Media asal Bangladesh, The Business Standard, melaporkan buruknya upaya Republik Indonesia dalam mengatasi masalah polusi udara di Jakarta.

Media Asing Ikut Soroti Kondisi Udara di Jakarta yang Menjadi Terburuk di Dunia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/pltu-picu-polusi-3494097688.jpg" alt="Diklaim gambar satelit. Simulasi yang menunjukkan pencemaran udara di kawasan Jabodetabek." width="100%">
<figcaption>Diklaim gambar satelit. Simulasi yang menunjukkan pencemaran udara di kawasan Jabodetabek.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menduga ada yang menunggangi isu polusi udara di Jakarta untuk memojokkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di barat Pulau Jawa. "Terkait PLTU yang disebutkan sebagai penyebab polusi Jakarta di mana sebelumnya belum pernah disebutkan sama sekali dalam kajian BMKG maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saya pikir ini ada agenda setting yang dibuat," katanya dalam sebuah diskusi dengan tema Solusi Polusi Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/8). Menurutnya, banyak berita bohong/hoax yang disebarkan seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten. "Nah, itu bukan gambar satelit, melainkan semacam simulasi yang sengaja dibuat-buat untuk membingungkan kita dan nggak jelas siapa yang buat, itu hoax," terangnya. Agus menjelaskan, yang paling jelas polusi di Jakarta ini penyebabnya adalah transportasi. "Bahkan Presiden dan Menteri LHK juga menyatakan hal itu. Meski PLTU ada karbon yang dihasilkan, tapi bukan menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta," jelasnya. Pemerintah, jelasnya, sudah melakukan kesepakatan di Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El-Sheikh, Mesir. Menurutnya, pemerintah telah menyepakati dengan badan-badan internasional termasuk rencana memensiunkan PLTU demi transisi energi. "Nah, sekarang kalau kita ada perjanjian multilateral seperti itu, ada pihak-pihak yang menunggangi supaya barang dagangannya laku. Sehingga memanfaatkan isu polusi seperti sekarang ini. Tapi yang jelas gambar-gambar itu confirm simulasi, bukan hasil tangkapan satelit," terangnya. Menurutnya, Indonesia tidak bisa langsung memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara begitu saja. Pemerintah Indonesia, sepakat untuk memensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap sesuai road map dan mempertimbangkan kemampuan finansial. "Jika dipaksakan, bisa mati listrik kita. Pada sejumlah konferensi internasional saya sudah bicara soal itu," katanya.

Pemerintah Indonesia, sepakat untuk memensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap.

Pengamat: Ada Agenda Setting Pojokkan PLTU di Isu Polusi Udara Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/WhatsApp-Image-2023-05-09-at-184215-3369132195.jpeg" alt="Bus listrik bikinan PT MAB yang meramaikan pasar EV niaga di Tanah Air." width="100%">
<figcaption>Bus listrik bikinan PT MAB yang meramaikan pasar EV niaga di Tanah Air.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menargetkan 100 bus bertenaga listrik beroperasi di jalanan ibu kota. Hal tersebut untuk menekan tingginya polusi udara yang dihasilkan transportasi berbahan bakar minyak serta upaya efisiensi biaya operasional. &nbsp; Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Wibowo mengatakan, pengoperasian bus listrik itu untuk pengalihan kendaraan dari BBM ke listrik untuk mengurangi polusi udara. "Bus ini ramah lingkungan sesuai dengan komitmen untuk menekan biaya transportasi serta pengendalian polusi udara," katanya&nbsp;dalam keterangan tertulis,&nbsp;Senin (14/8). &nbsp; Menurutnya, saat ini TransJakarta sudah mengoperasikan 52 bus listrik dari 100 yang ditarget beroperasi pada tahun 2023. Pengoperasian bus listrik berkapasitas 50 pelanggan dengan 33 kursi itu ditujukan untuk mengurangi emisi pembuangan gas kendaraan. &nbsp; Diketahui, seluruh bus listrik baru tersebut disediakan oleh mitra operator PT Transportasi Jakarta, PT Mayasari Bakti. Bus-bus listrik itu banyak dioperasikan di rute tengah. Di antaranya rute nonBRT 1P Pasar Senen-Blok M ataupun 1R Pasar Senen-Tanah Abang.

Pengoperasian bus listrik berkapasitas 50 pelanggan dengan 33 kursi itu ditujukan untuk mengurangi emisi pembuangan gas kendaraan.

Tekan Polusi Udara, 100 Bus Listrik Transjakarta Ditargetkan Beroperasi Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/Screenshot_2023-06-16-10-14-20-246-edit_comandroidchrome-3636276916.jpg" alt="Pemandangan gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Rabu (14/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Pemandangan gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Rabu (14/6/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan penyebab udara Jakarta yang belakangan ini semakin buruk dan tidak sehat. Hal itu menurutnya lantaran proses pergerakan polutan udara seperti PM2.5 dipengaruhi oleh transport angin yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. <div dir="auto">"Angin yang membawa PM2.5 dari sumber emisi dapat bergerak menuju lokasi lain, sehingga menyebabkan terjadinya potensi peningkatan konsentrasi PM2.5," ujarnya kepada wartawan, Minggu (18/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia mengatakan bahwa kelembaban udara yang relatif tinggi dapat menyebabkan munculnya lapisan inversi yang dekat dengan permukaan. Lapisan inversi ini merupakan lapisan di udara yang ditandai dengan peningkatan suhu udara yang seiring dengan peningkatan ketinggian lapisan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dampak dari keberadaan lapisan inversi menyebabkan PM2.5 yang ada di permukaan menjadi tertahan, tidak dapat bergerak ke lapisan udara lain, dan mengakibatkan akumulasi konsentrasinya yang terukur di alat monitoring," urai Ardhasena.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Peraturan Menteri LHK 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kualitas udara diklasifikasikan menjadi lima kategori,yaitu baik, sedang/moderate, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Luckmi Purwandari mengungkapkan, perhitungan ISPU hasil pantauan kualitas udara di stasiun pemantau Gelora Bung Karno Jakarta selama 2020 hingga Juni 2023 menunjukkan kondisi udara Jakarta cenderung masuk dalam klasifikasi &ldquo;sedang/moderate.&rdquo;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pada waktu-waktu tertentu di musim kemarau berada pada kategori &ldquo;tidak sehat&rdquo;, yaitu bulan Agustus 2020, Mei-Juli 2021, dan Juni-Agustus 2022, serta bulan Juni 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kondisi udara &ldquo;tidak sehat&rdquo; itu sendiri berarti nilai ISPU-nya berada di rentang 101-200. Artinya tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kondisi baik buruknya kualitas udara dalam bentuk nilai ISPU termasuk petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di 56 lokasi stasiun pemantau kualitas udara di Indonesia dapat diketahui melalui publikasi resmi pemerintah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada&nbsp;<a href="https://ispu.menlhk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://ispu.menlhk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1687148119316000&amp;usg=AOvVaw2zFKYCCLCRvGk6DoyUyKp5">https://ispu.menlhk.go.id</a>&nbsp;dan smart phone android: ISPUnet," tandasnya.</div>

Dia mengatakan bahwa kelembaban udara yang relatif tinggi dapat menyebabkan munculnya lapisan inversi yang dekat dengan permukaan.

Penyebab Udara Tak Sehat di Jakarta Belakangan ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kualitas-Udara-Jakarta-Memburuk-Hendra-Eka-5.jpg" alt="Deretan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, tampak diselimuti kabut, Selasa (11/10/22). Polusi udara Jakarta pada Selasa (11/10), dalam kategori tanda warna merah. Berdasarkan data Real-time Air Quality Index (AQI), Konsentrasi PM2.5 di udara" width="100%">
<figcaption>Deretan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, tampak diselimuti kabut, Selasa (11/10/22). Polusi udara Jakarta pada Selasa (11/10), dalam kategori tanda warna merah. Berdasarkan data Real-time Air Quality Index (AQI), Konsentrasi PM2.5 di udara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menilang kendaraan yang belum melakukan uji emisi di ibu kota. Hal itu sehubungan dengan memburuknya kualitas udara di Jakarta. <div dir="auto">"Nah gimana caranya warga mau melakukan uji emisi nanti akan ada sanksinya, kerja sama dengan kepolisian nanti akan ditilang," kata Humas DLH DKI Jakarta Yogi Ikhwan, Rabu (7/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa hingga saat ini ada 20 juta populasi pengendara motor di Jakarta. Hal itu pastinya berkontribusi pada memburuknya kualitas udara di ibu kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan menertibkan parkir, kalau nggak lulus uji emisi parkirnya mahal, serta ada denda pajak. Kalau nggak uji emisi, pajaknya akan mahal," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kan akan memaksa 20 juta pengendara untuk melakukan uji emisi," imbuh Yogi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia yakin jika seluruh kendaraan di Jakarta melakukan uji emisi setiap tahunnya, otomatis udara di Jakarta akan semakin membaik dari sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau 20 juta pengendara itu melakukan uji emisi setiap tahun Jakarta akan lebih baik," tandas Yogi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pada Selasa (6/6), indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 120 dengan polutan PM 2.5 dan nilai konsentrasinya berada di angka 43.1 &micro;g/m&sup3; (mikrogram per meter kubik).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka tersebut membuat Jakarta masuk dalam posisi kelima dengan kualitas udara terburuk di dunia.</div>

"Kita akan menertibkan parkir, kalau nggak lulus uji emisi parkirnya mahal, serta ada denda pajak," katanya.

Udara Jakarta Terburuk Sedunia, DLH akan Tilang Kendaraan yang Belum Uji Emisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67769_86941_Ahok-5.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyoroti tingginya polusi kendaraan bermotor di Ibu Kota. Apalagi makin membeludaknya jumlah kendaraan di Jakarta. Kondisi itu dicurigainya disebabkan oleh uji KIR kendaraan yang berjalan dengan cepat dan lancar. Ternyata di balik kemudahan uji kelayakan kendaraan tersebut, ada upeti yang diberikan kepada oknum Dinas Perhubungan DKI Jakarta. &lrm;&quot;Dulu kan lancar semua, kagak pernah KIR, nyogok. Begitu saya paksain bener antrinya berminggu-minggu. Berarti selama ini nggak&lrm; pernah masuk itu mobil. Logikanya,&quot; kata pria yang karib disapa Ahok itu di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/11). Ahok mengatakan, tengah memperketat uji kelayakan kendaraan demi menjaga berkurangnya polusi di Jakarta. Sebagai solusi, beberapa moda transportasi seperti taksi dapat melakukan uji KIR di pool mereka masing-masing dengan pengawasan dari Pemprov DKI. &quot;Sekarang kita perketat, seperti taksi kini bisa lakukan KIR di perusahaan taksi sendiri kita awasi biar antrinya berkurang. kemudian saya minta Pemegang Merek untuk bisa bikin kir sendiri misalnya Mitshubisi atau Toyota mungkin dia pingin kita bangun,&quot; jelasnya. Eks Bupati Belitung Timur itu menambahkan, dengan gencar melakukan prosedur tersebut, diyakininya akan menjadi satu upaya menjaga lingkungan.&lrm; &quot;Sekarang memang sudah lebih baik. Kendaraan bermotor yang polusinya kita tekan, mungkin kehidupan kita akan lebih baik,&quot; tutupnya. (uya/JPG)

Polusi Jakarta Kian Parah, Ahok Sebut Petugas Uji KIR Disogok