<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/IMG-20260104-WA0021-2277973550.jpg" alt="Ribuan pelayat mengiringi pemberangkatan jenazah KH Amal Fathullah Zarkasyi usai dishalatkan di Masjid Jami&rsquo; Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Minggu (4/1). (Prastyo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ribuan pelayat mengiringi pemberangkatan jenazah KH Amal Fathullah Zarkasyi usai dishalatkan di Masjid Jami&rsquo; Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Minggu (4/1). (Prastyo/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ribuan pelayat menshalatkan jenazah pemimpin Pondok Pesantren Gontor KH Amal Fathullah Zarkasyi di Masjid Jami&rsquo; Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus Pusat, Kabupaten Ponorogo, Minggu (4/1). Sejak pagi rumah duka di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor di Kecamatan Mlarak dipadati pelayat dari berbagai daerah. Alumni, santri, hingga tokoh nasional, silih berganti menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum sebelum jenazah diberangkatkan ke masjid. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai KH Amal Fathullah Zarkasyi sebagai sosok teladan bagi dunia pesantren di Indonesia. Menurut dia, almarhum memiliki kontribusi besar melalui pemikiran dan perjuangannya dalam memperkuat peran pesantren secara nasional. &rdquo;Salah satu pemikiran beliau adalah lahirnya Undang-Undang Pesantren. Saya menyaksikan langsung bahwa itu bagian dari perjuangan beliau demi kemaslahatan pesantren, bukan hanya Gontor, tetapi pesantren di seluruh Indonesia,&rdquo; kata Hidayat Nur Wahid seperti dilansir dari Antara. Selain dikenal sebagai pemikir, KH Amal Fathullah Zarkasyi juga dikenal dekat dengan santri dan alumni. Meski mengemban amanah sebagai pimpinan pondok, almarhum tetap rendah hati dan mudah berbaur. &rdquo;Beliau sering memberi saran dan masukan kepada para alumni. Bukan hanya Gontor yang kehilangan, tetapi Indonesia juga kehilangan sosok beliau,&rdquo; ujar Hidayat Nur Wahid. Sementara itu Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Hamid Fahmi Zarkasyi menegaskan, peran besar almarhum dalam memperjuangkan pengakuan pesantren melalui Undang-Undang Pesantren. &rdquo;Perjuangan beliau membuat pesantren memiliki payung hukum. Lulusan pondok kini dapat melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa harus melalui ujian negara. Ini jasa besar yang harus terus kita ingat dan lanjutkan,&rdquo; tutur Hamid. Usai dishalatkan, jenazah KH Amal Fathullah Zarkasyi dimakamkan di kompleks makam keluarga Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor.

Ribuan pelayat menshalatkan jenazah pemimpin Pondok Pesantren Gontor KH Amal Fathullah Zarkasyi di Masjid Jami’ PMGD Ponorogo, Minggu (4/1)

Ribuan Pelayat Shalatkan Jenazah Pemimpin Pondok Pesantren Gontor KH Amal Fathullah Zarkasyi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pondok-gontor.png" alt="Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo menerapkan pola bermukim saat liburan di bulan Ramadan. Yang dilibatkan adalah siswa-siswi kelas lima atau setara kelas 2 SMA. Selama bulan suci, mereka tidak pulang ke rumah karena menjadi panitia berbagai kegiatan.  Pengurus bagian pengasuhan santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo Ustad Adi Bagus menyebut kalau program bermukim sudah menjadi tradisi setiap Ramadan. Di sana, ada banyak kegiatan karena siswa-siswi menjadi panitia.  "Ada yang menjadi bagian kantin, koperasi dapur, sampai bagian kebersihan. Mereka juga mengelola keungan sendiri dari santri untuk santri" tambahnya.  Kegiatan itu dilakukan untuk memupuk kemandirian para siswa-siswi Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo.  "Kelas lima yang bermukim di Pondok dan menjadi panitia kegiatan Bulan Ramadan. Sampai nanti mereka 1 tahun tidak berlibur ke rumah," jelas Adi Bagus.  Muhammad Fajar santri kelas 5C asal Tasikmala Jawa Barat mengungkapkan, tidak pulang saat Ramadan memang membuat dirisnya sangat kangen dengan orang tuanya. "Kami di sini bermukim, menjaga pesantren dan menjadi pengurus kantin selama Ramadan. Saya mendoakan semoga ibu dan bapak di rumah sehat selalu," kata Fajar.  Sementara Bintang Dwi Jaka Permana santri kelas 5S mengatakan, dirinya saat mukim di Pondok Gontor diberi amanah oleh Pondok untuk menjadi panitia.  "Alhamdulillah saya di Pondok sekarang menjadi panitia Takjil. Setiap harinya saya membagikan takjil kepada santri-santri yang bermukim di sini," ungkap Bintang yang asal Gresik itu.  Sementara Ahmad Jafas, santri asal Malang Jawa Timur menyebut kegiatan bermukim di Pondok saat Ramadan untuk membantu. Rasa kangen sedikit terobati karena banyak kegiatan di pondok.  .  "Alhamdulillah di sini banyak sekali kegiatan. Tapi kami suka kangen dengan orang tua dan suasana di kampung," terngnya.  Jafas menambahkan, biasanya setiap Ramadan bisa liburan di rumah. Tapi, karena pondok memiliki program bermukim untuk kelas lima, dia harus menerima kondisi itu. "Insya Allah kami akan pulang ke kampung halaman dengan status sebagai menjadi Alumni. Aminnn ya Allah," terang siswa kelas 5H itu.

Cerita Santri Gontor yang Tak Pulang Liburan Saat Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220921-WA0020.jpg" alt="Para pemimpin PWNU Jatim membentuk Pos Koordinasi untuk mencegah kekerasan. PWNU for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Para pemimpin PWNU Jatim membentuk Pos Koordinasi untuk mencegah kekerasan. PWNU for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengajak kalangan pesantren meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan kedisiplinan santri. Harapannya, tak ada lagi kasus kekerasan di lingkungan pesantren.  Sebelumnya, AM, 17, santri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo menjadi korban pemukulan senior. AM meninggal dunia akibat kekerasan.  Salah satu yang dilakukan dengan membentuk Pos Koordinasi di 40 pesantren yang melibatkan pihak terkait. Dengan posko itu, diharapkan pesantren bisa terbantu dalam melakukan pengawasan, antisipasi, pencegahan, dan penanganan cepat dan terarah.  Melalui program itu, diharapkan memberi tambahan jaminan bagi wali santri akan keberadaan putra-putrinya di pesantren. Pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang selama ini terbukti memberikan layanan pengajaran, pendidikan ilmu dan akhlak, hingga memberi motivasi kehidupan.  ”Launching Posko Pesantren Ramah Anak akan dilakukan PWNU Jawa Timur dalam waktu dekat,” ujar Sekretaris PWNU Jawa Timur Akh. Muzakki, Rabu (21/9).  Kasus kekerasan di pondok pesantren merupakan peristiwa yang menyedihkan dan mengundang rasa prihatin. Bukan hanya bagi masyarakat pendidikan, juga bagi kalangan pengasuh pondok pesantren.  KH Abdussalam Shohib, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, menyatakan prihatin. Pihaknya pun mendukung upaya-upaya konkret agar masalah kekerasan dan perundungan anak tidak terjadi di pondok pesantren.  ”Kita semua tentu prihatin, peristiwa itu merupakan semacam peringatan kepada semuanya, terlebih kepada NU yang banyak pesantrennya,” tutur Abdussalam Shohib, cucu generasi pendiri NU KH Bisri Syansuri.  Disadarinya, bagi para ulama pesantren, kini pengasuh pondok pesantren memerlukan suatu cara yang sungguh-sungguh bisa diandalkan untuk mengelola santri yang tinggal di pesantren. Semua bisa membayangkan pondok pesantren yang jumlah santrinya sampai belasan ribu, membutuhkan perhatian serius.  ”Bisa dibayangkan bagaimana mengelola dan mengawasi sekian banyak santri, ini tentu bukan hal yang mudah. Tentu, pesantren telah membuat skema, manajemen dan lain sebagainya,” tutur Abdussalam Shohib.  ”Kekerasan dalam bentuk apapun dan di manapun tidak dibenarkan. Norma agama dan peraturan perundang-undangan jelas melarangnya,” tambah dia.  Nahdlatul Ulama (NU) dikenal memiliki jumlah pesantren terbanyak dibanding ormas islam lainnya. Menurut data Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) atau Asosiasi Pondok Pesantren di bawah naungan (NU), di Jawa Timur, terdapat lebih dari 6 ribu pondok pesantren, yang dikelola dari generasi ke generasi.  ”Memang, wujud pembelajaran di pondok pesantren saat ini telah mengalami banyak perubahan. Pada masa lalu hanya mengajarkan mengenai kitab kuning, sekarang juga mengadopsi kurikulum madrasah,” papar Abdussalam Shohib.  Untuk itu, dia berjanji posko akan segera dilaksanakan. Harapannya, tidak ada kekerasan dan korban jiwa di ponpes.

PWNU Jatim Dirikan Posko Anti Kekerasan Santri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi_sita_1.jpg" alt="DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)" width="100%">
<figcaption>DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus kematian AM, 17, santri Pondok Modern Darussalam Gontor akibat penganiayaan kakak kelas korban sudah ditangani aparat penegak hukum. Pihak pondok sempat menutupi kasus itu. Alasannya, wali santri sudah menandatangani surat pernyataan saat masuk menjadi santri.  Dalam surat perjanjian itu, tertulis bahwa apabila terjadi sesuatu di Ponpes Gontor, orang tua calon santri tidak diperbolehkan untuk melibatkan pihak luar. Namun, menurut pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Brahma Astagiri, surat perjanjian itu tidak sah.  ”Meski surat perjanjian itu bermeterai dan ditandatangani, namun apabila terjadi sesuatu tetap harus melapor kepada polisi. Menurut pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, perjanjian tidak boleh memuat hal yang bertentangan dengan undang-undang dan juga hak-hak konstitusi masyarakat,” kata Brahma, Senin (19/9).  Dia menjelaskan, polisi kemudian melakukan penyelidikan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Setelah penyelidikan, apabila polisi yakin ada tindak pidana, akan ditingkatkan menjadi penyidikan.  ”Perjanjian tidak boleh membatasi hak orang tua korban untuk melaporkan kematian anaknya kepada aparat yang berwenang,” ucap Brahma Astagiri.  Dalam kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seperti itu, lanjut dia, sulit untuk dilakukan restorative justice. Restorative justice adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan bersama.  ”Di sini kan korban sudah meninggal. Orang tua korban hanya bertindak sebagai pihak ketiga,” papar Brahma.  Menurut Brahma, restorative justice memiliki beberapa syarat materiil yang harus terpenuhi. Seperti, kasusnya tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat.  ”Kasus penganiayaan tersebut jelas menyebabkan keributan di masyarakat,” ujar Brahma Astagiri.  Selain itu menurut dia, restorative justice juga harus tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, serta memiliki prinsip pembatas.  ”Salah satu pelakunya ada yang sudah berusia 18 tahun. Kalau kedua pelaku sama-sama di bawah umur, masih ada chance untuk dilakukan restorative justice. Tetapi, kita harus melihat juga apakah kesalahan pelaku termasuk kesalahan fatal atau tidak. Kalau kesalahan ringan masih dimungkinkan restorative justice,” tutur Brahma.  Brahma menegaskan, esensi dari restorative justice adalah hasil akhirnya harus memperbaiki kondisi korban dan pelaku. Untuk kasus-kasus ringan seperti pencurian dan perkelahian bisa diselesaikan secara internal. Namun, untuk kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebaiknya melibatkan pihak kepolisian agar bisa diinvestigasi lebih lanjut.  ”Kalau sampai kasusnya ditutup-tutupi itu bisa termasuk menghambat penyidikan dan penyelidikan,” terang Brahma Astagiri.  Brahma berharap agar kasus itu dijadikan pelajaran bagi pondok-pondok pesantren supaya memahami hukum dengan baik sehingga kasus-kasus seperti itu tidak terulang kembali. ”Budaya kekerasan seperti ini harus dihentikan demi kebaikan bersama,” ujar Brahma Astagiri.

Soal Surat Perjanjian, Pakar Sebut Tak Boleh Halangi Hak Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220914-WA0034_2-1.jpg" alt="Tim Inafis Polres Ponorogo melakukan rekonstruksi penganiayaan santri Albar Mahdi hingga tewas di ruang Ankuperkap, Ponpes Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (14/9). Humas Polres Ponorogo/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Inafis Polres Ponorogo melakukan rekonstruksi penganiayaan santri Albar Mahdi hingga tewas di ruang Ankuperkap, Ponpes Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (14/9). Humas Polres Ponorogo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Ponorogo menggelar rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan di Pondok Modern Darussalam Gontor yang mengakibatkan salah satu santri bernama Albar Mahdi, 17, asal Palembang, meninggal dunia.  Reka ulang kejadian penganiayaan itu dilakukan di Ruang Ankuperkap (Andalan koordinator urusan perlengkapan) lantai 3 Gedung 17 Agustus Pondok Gontor 1 dan di Rumah Sakit Yasyfin yang juga ada di lingkungan pondok tersebut.  ”Rekonstruksi ini merupakan lanjutan dari prarekonstruksi yang sudah dilaksanakan pekan kemarin,” kata Kepala Polres Ponorogo Ajun Komisaris Besar Polisi Catur Cahyono seperti dilansir dari Antara.  Dalam rekonstruksi itu, polisi juga menghadirkan tim jaksa penuntut umum. Hal itu dilakukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang bisa digunakan JPU dalam menyusun surat dakwaan terhadap para tersangka sebelum maju ke persidangan. ”Runtutan kejadian di TKP, ada sekitar 50 adegan diperagakan pada saat rekonstruksi. Ini yang jelas prosesnya biar terang kasusnya,” lanjut Kapolres Catur Cahyono.  Catur menambahkan, selama proses rekonstruksi pihak Ponpes Darussalam Gontor juga terbuka dan kooperatif. Tidak ada halangan selama proses rekonstruksi berlangsung.  ”Sampai sekarang berjalan dengan baik, pondok terbuka dan kooperatif. Kemudian untuk tersangka dan saksi juga dihadirkan,” terang Catur Cahyono.  Sebelumnya, polisi telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan santri di Pondok Gontor Ponorogo yang terjadi pada 22 Agustus. Keduanya yang saat kejadian masih berstatus santri senior di Pondok Gontor, masing-masing berinisial MFA dan satu tersangka IH yang usianya masih di bawah umur.  Dalam keterangan di hadapan penyidik, kedua tersangka mengakui telah melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Yakni dengan memukul tubuh korban menggunakan tongkat kayu serta menendang bagian dadanya hingga tersungkur pingsan.  Korban AM sempat dibawa ke Rumah Sakit Yasyfin di lingkungan Pondok Gontor untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong.

Polres Ponorogo Gelar Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Santri Gontor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi_sita_1.jpg" alt="DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)" width="100%">
<figcaption>DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan memberikan pendampingan psikologis kepada orang tua AM, 17, santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. AM meninggal karena penganiayaan seniornya.  ”Pendampingan diberikan untuk menguatkan orang tua, khususnya ibu AM, sehingga bisa tegar menghadapi peristiwa ini,” kata Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPA Sumsel Aminah seperti dilansir dari Antara usai mengunjungi rumah orang tua AM di Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Rabu (14/9).  Menurut dia, sebagian besar kondisi psikologis orang tua terguncang setelah kehilangan anak, khususnya dengan cara kekerasan. Oleh karena itu, orang tua korban AM berhak mendapa pendampingan tersebut. Pendampingan psikologis yang diberikan Dinas PPPA Sumsel menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi orang tua AM.  ”Mungkin kami agak terlambat, namun pada prinsipnya kami turut prihatin atas kasus ini dan terus berupaya memberikan yang terbaik membantu pihak keluarga,” jelas Aminah.  Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga memberikan bantuan berupa paket sembako sebagai bentuk kasih sayang kepada orang tua AM. Aminah berharap seluruh instansi pendidikan berupaya mencegah penganiayaan dan tindak kekerasan sedini mungkin, seperti yang dialami almarhum AM.  ”Ke depan, dunia pendidikan kita harus bebas tanpa tindakan penganiayaan apa pun,” ucap Aminah.  Sementara itu, Siti Soimah, ibu AM, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Dinas PPPA dan pihak lain terhadap kondisi keluarganya pasca peristiwa yang menyebabkan putranya meninggal dunia.  ”Saya kemarin juga sudah dihubungi Ibu Menteri PPPA menyampaikan belasungkawa. Dukungan ini menguatkan, kami berterima kasih atas perhatiannya,” kata Siti Soimah.  Sementara itu, ayah AM, Rusdi, juga menyampaikan rasa terima kasih atas keseriusan Polres Ponorogo, Jawa Timur, yang sudah menetapkan dua orang tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap putranya. Kedua tersangka itu adalah kakak kelas AM di Ponpes Modern Darussalam Gontor Ponorogo.  ”Saya apresiasi penuh jajaran Polres Ponorogo berhasil menangkap pelaku dan menetapkan sebagai tersangka. Saya serahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku sesuai perbuatan mereka ke putra saya,” ujar Rusdi.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Dinas PPPA Sumsel Beri Pendampingan Psikologis Orang Tua Santri Gontor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/image-4-4.png" alt="Ilustrasi kekerasan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tewasnya AM, 17, pada Senin (22/8) di tangan kedua seniornya sendiri, MFA, 18, dan IH, 17, mengagetkan publik. Peristiwa itu menguak fakta baru tentang adanya praktik kekerasan antara senior dan junior di lingkungan pondok pesantren.  AM merupakan santri dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Korban yang pada saat itu menjadi ketua acara Perkajum (Perkemahan Kamis Jumat) terlibat cekcok dengan kedua tersangka karena dianggap kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.  Menanggapi peristiwa tersebut, Annisa salah seorang alumnus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang turut berduka atas peristiwa yang menimpa AM. ”Aku sangat menyayangkan peristiwa seperti itu terjadi di lingkungan pondok pesantren,” kata Annisa.  Annisa mengatakan, senioritas pasti ada di mana-mana, tidak hanya di lingkungan pondok saja. Namun, hal tersebut juga bergantung pada bagaimana pondok menyikapi hal tersebut.  ”Kalau di pondokku, biasanya kalau ada kesalahan hukumannya mengaji Alquran 1 juz. Biasanya kalau pelanggaran lebih parah diberi surat peringatan dan apabila masih melakukan kesalahan akan dikeluarkan. Nggak ada pukul-pukul,” jelas Annisa.  Dengan kejadian itu, Annisa berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif pada pondok pesantren. Menurut dia, setiap pondok pesantren pasti berbeda-beda dan memiliki peraturan masing-masing.  ”Nggak semua pondok pesantren begitu. Buktinya aku 6 tahun mondok juga aman-aman saja,” ucap Annisa.

Soal Kasus Ponpes Gontor, Masyarakat Diminta Tak Beri Stigma Negatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220912-WA0007-1.jpg" alt="Petugas menghadirkan salah satu tersangka di ruang pemeriksaan Polres Ponorogo, Jawa Timur. Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas menghadirkan salah satu tersangka di ruang pemeriksaan Polres Ponorogo, Jawa Timur. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Ponorogo tetapkan dua orang sebagai tersangka penganiayaan terhadap AM, 17, santri asal Palembang, Sumatera Selatan, hingga meninggal dunia.  Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengungkapkan, tersangka MFA dan IH merupakan eks santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Keduanya juga senior korban di lembaga pendidikan Islam berasrama tersebut.  ”Satu tersangka ini masih di bawah umur (17 tahun),” kata Catur seperti dilansir dari Antara.  MFA, 18, merupakan santri asal Tanah Datar, Sumatera Barat. Sedangkan, IH, 17, santri asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kedua tersangka merupakan kakak kelas AM.  ”Penganiayaan terjadi pada Senin (22/8), atau tepat tiga hari setelah kegiatan Perkajum atau Perkemahan Kamis Jumat,” tambah Catur.  Dia menjelaskan, saat kejadian penganiayaan, kedua pelaku masih tercatat sebagai santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Namun, usai peristiwa tindak kekerasan yang menewaskan seorang santri itu kedua tersangka dikeluarkan dari pesantren.  Penganiayaan tersebut terkonfirmasi dari saksi-saksi yang telah diminta keterangan oleh polisi. Kedua tersangka juga membenarkan adanya pemukulan ke arah kaki dan dada korban AM di ruang Perkap Pondok 1 Gontor.  Korban AM dan dua saksi yang duduk di bangku kelas 5 (setara SMA kelas XI) dipanggil MFA dan IH, selaku senior sekaligus ketua dan pengurus bagian perlengkapan kegiatan Perkajum. Kedua tersangka memanggil korban dan saksi terkait kerusakan dan hilangnya barang inventaris pondok.  Dengan alasan itu, kedua tersangka kemudian melakukan pemukulan dengan dalih pemberian hukuman. Pukulan dan tendangan ke bagian dada ini membuat korban AM terjatuh dan tidak sadarkan diri.  Kemudian, kedua tersangka sempat membawa korban ke IGD RS Yasyfin Pondok Modern Darussalam Gontor dengan menggunakan becak milik Ponpes Gontor. Namun, AM dinyatakan telah meninggal dunia.  ”Penetapan tersangka itu dilakukan setelah kami melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk memintai keterangan saksi-saksi. Ada 20 saksi, di antaranya, ustad Ponpes Gontor, santri, dokter RS Yasyfin Darussalam Gontor, petugas pemulasaraan, dan pihak keluarga korban,” kata Catur.  Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Ponpes Modern Darussalam 1 Ponorogo. Polisi juga melakukan prarekonstruksi dan mengotopsi jenazah yang telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Sei Selayur, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan.

Polisi Tetapkan Dua Tersangka Penganiayaan Santri Gontor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi_sita_1.jpg" alt="DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)" width="100%">
<figcaption>DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga beserta rombongan dari Kementerian Agama, Komisi VIII DPR, dan KPAI mengunjungi Mapolres Ponorogo. Rombongan mengecek penanganan perkara kematian seorang santri di Pondok Pesantren Darusalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Mereka diterima Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta.  ”Dalam pertemuan itu, kami mendiskusikan dua hal. Pertama terkait dengan proses penyidikan. Dalam penyidikan, penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan telah menetapkan dua tersangka, dengan inisial MF dan IH. Dalam prosesnya kemarin juga sudah dilakukan otopsi, itu juga menjadi bahan kelengkapan proses penyidikan,” kata Nico kepada wartawan, Selasa (13/9).  Nico menyebut, telah membahas mekanisme edukasi dan pencegahan supaya hal itu tidak terjadi kembali. Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait juga membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak.  ”Satgas ini ada beberapa dinas yang terkait, seperti dinas sosial, kantor agama, Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2TPA), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” ucap Nico.  ”Dalam pembentukan badan ini, kami mengedepankan kemudahan memberikan informasi dengan memberikan nomor hotline, sehingga siapapun yang menjadi korban bisa segera melapor dan kami bisa cepat menindaklanjuti,” tambah kapolda.  Lebih lanjut, Nico mengharapkan, lembaga pendidikan harus mampu memberikan perlindungan kepada anak dalam hak memperoleh pendidikan tanpa ada kekerasan.  ”Hal ini bisa didapatkan dengan peran aktif baik dari lembaga pendidikan, orang tua, maupun dari anak-anak sendiri yang sedang mengikuti pendidikan,” papar Nico.  Proses junior dan senior atau senioritas itu menjadi sifat pengasuhan. Sehingga seorang anak yang melakukan proses pendidikan bisa memperoleh pendidikan yang wajar tanpa ada tekanan maupun kekerasan.  ”Saya kira penting, kerja sama ini terus ditingkatkan. Sehingga ke depan kita mencetak anak-anak yang mempunyai ilmu pengetahuan yang baik, punya akhlak yang baik dan ke depan bisa berguna bagi bangsa dan negara,” ujar Nico.

Didatangi Menteri PPA, Kapolda Jatim Jelaskan Kasus Santri Gontor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi_sita_1.jpg" alt="DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)" width="100%">
<figcaption>DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi angkat suara terkait kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan seorang santri Pondok Pesantren Gontor meninggal dunia. Dia menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.  ”Saya juga berharap hal ini tidak terulang kembali di kemudian hari,” kata Zainut kepada wartawan, Senin (12/9).  Menurut dia, kemenag telah meminta kepada kantor wilayah Ponorogo untuk melakukan pengecekan awal di lokasi peristiwa. Kemenag juga memerintahkan dibentuknya tim investigasi.  Tim investigasi tersebut akan melakukan koordinasi dengan KPAI, kepolisian setempat, dan berbagai pihak yang terkait. Itu dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara lengkap dan komprehensif untuk bahan evaluasi dan mengambil kebijakan.  ”Semoga dengan adanya kejadian ini, Pondok Pesantren Gontor dan juga ponpes lain melakukan evaluasi dan  perbaikan dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang berpotensi melahirkan tindakan kekerasan,” ujar Zainut.  ”Saya meyakini bahwa apa yang terjadi di Ponpes Gontor adalah bentuk kelalaian dan tindakan pribadi dari oknum santri yang bertindak berlebihan dan melampaui batas kewajaran. Bukan bagian dari kebijakan umum dari Ponpes Gontor,” tambah dia.  Kemenag meminta kepada para wali santri agar tetap tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada pengasuh Ponpes Gontor. Dia memastikan pesantren adalah tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar.  ”Saya mendukung langkah kepolisian untuk memproses  secara hukum kepada para pelaku kekerasan agar mendapatkan sangsi yang setimpal,” ucap Zainut.

Santri Gontor Tewas Diduga Dianiaya, Wamenag Yakin Itu Kelalaian Oknum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pondok pesantren gontor

Berita Terkini