<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/jmnBMkE8b7xQpuFCNJdiq9Xyfzb2iDjNkaCYEvlO-419141587.jpg" alt="Dua Ponpes di Jatim Ambruk Berdekatan, Wagub Emil Dardak Minta Publik Tak Berspekulasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dua Ponpes di Jatim Ambruk Berdekatan, Wagub Emil Dardak Minta Publik Tak Berspekulasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wakil Gubernur Jawa Timur, &nbsp;Emil Elestianto Dardak menanggapi insiden ambruknya dua bangunan Pondok Pesantren di Jawa Timur yang terjadi dalam waktu berdekatan dan menelan korban jiwa.&nbsp; Sebagai informasi, pada Senin sore (29/9), bangunan empat lantai di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, tiba-tiba rubuh. Sebanyak 167 santri menjadi korban, dengan rincian 104 korban selamat dan 63 korban meninggal dunia. Tepat sebulan kemudian, Rabu (29/10), atap bangunan asrama putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi&rsquo;iyah Syekh Abdul Qodir Jaelani di Situbondo juga tiba-tiba rubuh dan menimpa 19 santriwati. 1 orang dilaporkan meninggal dunia.&nbsp; "Sudah ada pernyataan dari pemkab (Situbondo) dan BPBD bahwa ini bersamaan dengan di beberapa tempat, bukan hanya pondok pesantren, terkait atap karena masalah cuaca," tutur Emil di Surabaya, Selasa (4/11). Oleh karena itu, mantan Bupati Trenggalek ini meminta masyarakat untuk tidak serta-merta mengaitkan dua peristiwa ambruknya bangunan Ponpes di Sidoarjo dan Situbondo, dengan pola yang sama.&nbsp; &ldquo;Oleh karena itu tentu kita harus melihat secara individualistis, tidak boleh dikaitkan secara sertamerta satu sama lain (karena kondisi dan konstruksi setiap bangunan ponpes berbeda)," lanjutnya.&nbsp; Lebih lanjut, Wagub Emil menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan penanganan korban insiden ambruknya bangunan ponpes dan memastikan bantuan pemerintah berjalan. "Kita akan fokus, pertama, bagaimana pada korban, kita akan memastikan mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah (di antaranya bantuan biaya pengobatan)," tutur Wagub Emil. Selain penanganan korban, Pemprov Jatim juga bersinergi dengan pemerintah kabupaten terkait pemeriksaan kondisi bangunan pesantren yang lain, mengingat Jawa Timur mulai memasuki musim hujan 2025/2026.&nbsp; "Yang kedua baru kita bicara mengenai bagaimana rehabilitasi terhadap fasilitas publik atau masyarakat yang terdampak. Pemerintah daerah sudah melakukan asesmen kerusakan," pungkas Emil.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menanggapi insiden ambruknya dua bangunan Pondok Pesantren yang menelan korban jiwa.

Dua Ponpes di Jatim Ambruk, Wagub Emil Dardak Minta Publik Tak Berspekulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/ZXzxqN9OTyMzlg3tM7ya9ReMVC1ohqDdvpPSovdO-2974099361.jpg" alt="Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyampaikan keprihatinan mendalam atas ambruknya bangunan asrama putri di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafi&rsquo;iyah Syekh Abdul Qodir Jailani, Situbondo, Jawa Timur, yang menewaskan satu santriwati dan melukai 11 lainnya. Selly menilai, insiden tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan penerapan standar keselamatan dalam pembangunan gedung pesantren. Ia menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah melalui Satgas Penataan dan Pengawasan Pembangunan Pesantren, agar keselamatan santri menjadi prioritas utama. &ldquo;Ini bukan semata-mata masalah musibah atau faktor cuaca, tetapi juga menyangkut belum optimalnya penerapan ketentuan keselamatan dalam pembangunan,&rdquo; kata Selly kepada wartawan, Jumat (31/10). Peristiwa robohnya bangunan asrama putri di Ponpes Salafiyah Syafi&rsquo;iyah Syekh Abdul Qodir Jailani yang berlokasi di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur, menambah daftar panjang tragedi serupa. Sebab, peristiwa serupa sebelumnya menimpa robohnya gedung tiga lantai berasrama di Musala Al Khoziny, Sidoarjo, Jatim pada September lalu turut menelan puluhan korban jiwa. Selly menegaskan, seluruh bangunan pesantren, khususnya yang menampung santri, harus memenuhi standar teknis konstruksi yang ketat. &ldquo;Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran keselamatan yang bisa mengancam jiwa para santri dan pengajar,&rdquo; tegasnya. Ia mendorong agar Satgas Penataan dan Pengawasan Pembangunan Pesantren bekerja optimal dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga setiap pembangunan maupun renovasi asrama dapat diawasi secara profesional. &ldquo;Satgas ini penting untuk memastikan tidak ada lagi bangunan pesantren yang berdiri tanpa perhitungan keselamatan yang matang,&rdquo; ujarnya. Selly berharap, Direktorat Jenderal Pesantren (Ditjen Pesantren) yang baru dibentuk dapat mengambil peran aktif dan strategis dalam pengawasan menyeluruh terhadap pembangunan fisik pesantren. Menurutnya, Ditjen Pesantren tidak hanya bertanggung jawab pada aspek pendidikan, tetapi juga harus memiliki fungsi koordinatif dan supervisi terhadap kelayakan sarana dan prasarana pesantren, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga teknis seperti Balai Jasa Konstruksi PUPR. Ia juga mendorong penyusunan standar keselamatan dan sertifikasi bangunan pesantren secara nasional, yang mencakup aspek perencanaan, konstruksi, hingga pemeliharaan gedung. &ldquo;Standar ini harus menjadi pedoman bagi seluruh pesantren, baik yang dikelola yayasan maupun masyarakat,&rdquo; tutur Selly. Lebih lanjut, Selly meminta Dinas Perizinan dan Dinas PUPR kabupaten/kota untuk meningkatkan mekanisme inspeksi bangunan dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Dalam Negeri dalam pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) pesantren.&nbsp; Ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam menyiapkan tenaga ahli dan pengawas bangunan pesantren yang kompeten. &ldquo;Koordinasi lintas sektor ini sangat penting agar tidak ada lagi pesantren yang berdiri tanpa pengawasan teknis yang memadai,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Selly mengimbau pemerintah daerah harus lebih aktif melakukan inspeksi bangunan pesantren dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran izin maupun standar teknis konstruksi. &ldquo;Tragedi seperti ini tidak boleh terus terulang, sebab menyangkut nyawa generasi penerus bangsa,&rdquo; pungkasnya.

DPR RI dorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam inspeksi bangunan pesantren setelah tragedi ambruknya asrama putri di Jatim.

Bangunan Pesantren Ambruk Lagi di Jatim Telan Korban Jiwa, DPR Dorong Pemda Aktif Inspeksi Konstruksi Gedung Ponpes

Ponpes Ambruk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ponpes Ambruk

Berita Terkini

Dua Ponpes di Jatim Ambruk, Wagub Emil Dardak Minta Publik Tak Berspekulasi

Bangunan Pesantren Ambruk Lagi di Jatim Telan Korban Jiwa, DPR Dorong Pemda Aktif Inspeksi Konstruksi Gedung Ponpes

Download Aplikasi JawaPos.com