<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/05/menteri-ketenagakerjaan-menaker-yassierli-meninjau-langsung-posko-tunjangan-hari-raya-thr-dan-bonus-hari-raya-bhr-keagamaan-tahun-2026-yang-dibuka-oleh-kementerian-ketenagakerjaan-kemnakeristimewa-zOEUt.webp" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau langsung Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 yang dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau langsung Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 yang dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)/(Istimewa).</figcaption>
</figure>
&nbsp;armJawaPos.com &mdash;&nbsp;Dalam rangka memastikan hak para pekerja, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau langsung Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 yang dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).&nbsp;
Posko yang berlokasi di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker, Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan ini hadir untuk memastikan hak-hak pekerja atas THR dan BHR terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Posko tersebut menyediakan dua layanan utama, yaitu layanan konsultasi dan layanan pengaduan. Layanan konsultasi telah dibuka sejak 2 Maret 2026, melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam pernyataannya, Menaker Yassierli menjelaskan hal yang paling banyak diajukan para pekerja di Posko. "Yang biasanya ditanyakan itu, apakah saya layak mendapatkan THR ketika saya bekerja tapi tiba-tiba ada kasus PHK dan seterusnya. Kemudian cara menghitungnya seperti apa. Posko ini hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu," ujar Yassierli saat meninjau Posko THR dan BHR Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2603030114/menaker-yassierli-tegaskan-bhr-ojol-wajib-tunai-minimal-25-persen-dari-pendapatan-bersih-setahun">Menaker Yassierli Tegaskan BHR Ojol Wajib Tunai, Minimal 25 Persen dari Pendapatan Bersih Setahun</a>
Selain layanan konsultasi, Posko juga menyediakan layanan pengaduan yang mulai diaktifkan pada H-7 sebelum Hari Raya, sesuai dengan batas waktu pembayaran THR yang ditetapkan pemerintah.&nbsp;
Layanan pengaduan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, termasuk Sabtu, Minggu, bahkan saat hari raya sekalipun. Melalui layanan ini, pekerja dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau dibayarkan secara dicicil.
Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di Posko. Dengan mekanisme ini, Kemnaker memastikan setiap laporan dari pekerja mendapatkan respons cepat dan penanganan yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Kemnaker juga menyediakan akses konsultasi dan pengaduan secara online melalui website&nbsp;<a href="https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard">poskothr.kemnaker.go.id</a> dan layanan WhatsApp Chat di nomor 081280001112. Menaker menegaskan, kemudahan akses ini sengaja dirancang agar seluruh lapisan pekerja dapat memanfaatkan layanan Posko tanpa harus datang secara langsung.
"Saya juga mengimbau agar Posko THR dan BHR ini ada di setiap dinas ketenagakerjaan provinsi, kota dan kabupaten, serta kawasan industri. Semua posko tersebut harus terintegrasi dengan Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan. Masyarakat juga tidak juga harus datang langsung ke Posko, tapi bisa melalui WhatsApp terlebih dahulu," tegasnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2602270415/menaker-pastikan-ojol-dapat-bonus-hari-raya-skema-final-tunggu-arahan-presiden">Menaker Pastikan Ojol Dapat Bonus Hari Raya, Skema Final Tunggu Arahan Presiden</a>
Yassierli menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pemberi kerja agar menunaikan kewajiban THR dan BHR tepat waktu dan sesuai ketentuan.
"THR dan BHR adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi. Kami tidak akan segan menindak pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban ini. Negara hadir untuk memastikan setiap pekerja dapat merayakan hari raya dengan tenang dan bergembira bersama keluarga," pungkas Yassierli.
&nbsp;

Selain layanan konsultasi, Posko juga menyediakan layanan pengaduan yang mulai diaktifkan pada H-7 sebelum Hari Raya, sesuai dengan batas waktu pembayaran THR yang ditetapkan pemerintah. 

Buka Layanan Konsultasi dan Pengaduan THR, Menaker: Posko Hadir untuk Jawab Keluhan dan Pertanyaan Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/KEMNAKER-18-A-294003175.jpg" alt="Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup Pos Komando (Posko) THR Lebaran 2024 pada Selasa (18/4). Dari data yang disampaikan, total aduan THR yang masuk sebanyak 1.539 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 965 perusahaan.&nbsp; Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan, jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah laporan aduan sebanyak 2.369 aduan dan perusahaan yang diadukan sebanyak 1.558 perusahaan. &ldquo;Jumlah aduan dan perusahaan yang dilaporkan terkait pembayaran THR tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah untuk bersama-sama menindaklanjuti aduan-aduan tersebut,&rdquo; kata Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis. Anwar menjelaskan, 1.539 aduan yang masuk tersebut terdiri dari aduan THR tidak dibayarkan sebanyak 929 aduan, THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebanyak 383 aduan, dan THR telat dibayarkan sebanyak 227 aduan. Dari sisi persebaran aduan, Provinsi DKI Jakarta paling banyak mendapatkan aduan dengan jumlah 483 aduan pada 292 perusahaan, diikuti Provinsi Jawa Barat sejumlah 285 aduan pada 168 perusahaan, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 130 aduan pada 95 perusahaan.&nbsp; "Sedangkan aduan terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak ada aduan sama sekali," ucapnya. Lebih lanjut, Anwar mengatakan, Posko THR 2024 juga mencatat sejumlah penurunan aduan THR pada sektor-sektor industri dibandingkan tahun 2023, di antaranya industri pengolahan yang turun dari 28,4% menjadi 15%, aktivitas keuangan dan asuransi yang turun dari 8% menjadi 4,2%, serta sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang turun dari 7,8% menjadi 3,3%. &ldquo;Adanya penurunan aduan THR ini diharapkan menjadi indikator membaiknya kondisi bangsa ini, serta kita harapkan dapat terus terjaga trennya pada tahun-tahun berikutnya,&rdquo; katanya. Saat ini pihaknya bersama pengawas ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan di daerah juga sudah mulai melakukan tindak lanjut aduan THR. Hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 133 perusahaan. &ldquo;Saat ini sudah terdapat 133 Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP). Nantinya setelah ada LHP maka secara bertahap akan dikeluarkan Nota Pemeriksanaan I, Nota Pemeriksaan II, hingga Rekomendasi Pemberian Sanksi terhadap perusahaan,&rdquo; pungkasnya.

Jumlah aduan dan perusahaan yang dilaporkan terkait pembayaran THR tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu.

Kemnaker Terima 1.539 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024, Turun Dibanding 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Posko-THR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petugas berjaga di posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (30/04/2021)." width="100%">
<figcaption>Petugas berjaga di posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (30/04/2021).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengusaha diminta tidak main-main dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan untuk pekerja/buruh. Bagi yang nekat telat membayar, siap-siap dikenakan denda. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang menegaskan, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh akan dikenai denda sebesar 5 persen. Itu mengacu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. &rdquo;Ketika itu terlambat dibayar, dendanya adalah 5 persen dari total THR. Baik itu secara individu ataupun nanti hitungnya per berapa jumlah pekerja yang tak dibayar,&rdquo; ungkapnya kemarin. Denda itu, kata Haiyani, tak lantas menghilangkan kewajiban pengusaha dalam membayar THR keagamaan kepada pekerja. Uang dari denda yang dikenakan bakal dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. &rdquo;Jadi, denda pembayaran itu tidak menghilangkan kewajibannya membayar THR keagamaan,&rdquo; terangnya. Seperti diberitakan, dalam surat edaran menteri ketenagakerjaan disebutkan, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama/lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, pada Ramadan dan menjelang Lebaran, bukan hanya kenaikan harga pangan yang perlu diwaspadai. Tapi juga persoalan klasik ketenagakerjaan seperti fenomena PHK dan tidak dibayarkannya THR para pekerja. &rdquo;Persoalan tersebut menjadi klasik karena terus terjadi di setiap tahunnya tanpa ada penyelesaian langsung dari pemerintah,&rdquo; cetusnya. Saat ini pihaknya telah membuka posko pengaduan bagi pekerja. Posko terbagi menjadi dua, yakni posko pengaduan PHK menjelang Lebaran dan posko pengaduan THR bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayar, dicicil, ataupun ditunggak oleh perusahaan. (mia/idr/tyo/c9/fal)

Pengusaha diminta tidak main-main dengan pembayaran THR keagamaan untuk pekerja/buruh. Bagi yang nekat telat membayar. siap-siap didenda.

Kemenaker Siapkan Posko Pengaduan THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/ida-1081858204.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (Dimas Choirul/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (Dimas Choirul/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id=":3yd" class="ii gt"> <div id=":3ye" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka pos komando (posko) pengaduan bagi pekerja/buruh terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya kegamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Posko THR keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan telah dibuka kembali, teman-teman juga bisa kunjungi&nbsp;<a href="http://poskothr.kemenaker.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://poskothr.kemenaker.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1710853324876000&amp;usg=AOvVaw2ssO7bqAeLmkleK2chq9UT">poskothr.kemenaker.go.id</a>," kata Menaker Ida Fauziyah saat konferensi pers di Kantor Kemnaker RI, Senin (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014455987/simak-15-referensi-nama-anak-perempuan-bernuansa-ramadan">Simak! 15 Referensi Nama Anak Perempuan Bernuansa Ramadan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ida juga meminta kepada setiap Gubernur, Bupati ataupun Walikota untuk membentuk posko satgas ketenagakerjaan sebagai pelayanan konsultasi dan penegakan hukum THR di setiap daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga minta kepada semua perusahaan agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di kesempatan yang sama, Dirjen Binmas Naker Haiyani Rumondang mengungkapkan, berdasarkan data pada tahun 2023, terdapat 1.558 aduan yang masuk terkait pembagian THR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.434 aduan telah ditindaklanjuti, sementara 124 aduan tidak dapat ditindaklanjuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014455970/market-takjil-paling-lengkap-di-gresik-rekomendasi-berburu-kuliner-berbuka-puasa">Market Takjil Paling Lengkap di Gresik, Rekomendasi Berburu Kuliner Berbuka Puasa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun penjelasan yang tidak dapat ditindaklanjuti bahwa ada aduan yang bekerja di penyelenggara negara. Kemudian yang bekerja di kantor kedutaan dan konsulat asing, kemudian perusahaan tidak ditemukan alamatnya," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, beberapa kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti karena ada banyak perusahan yang datanya tidak lengkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang berdasarkan pengalaman kami bahwa banyak perusahaan-perusahan ataupun data yang tidak lengkap. Karena itu, perlu ada data yang lengkap untuk diadukan termasuk perusahaannya apa dan dimana apakah itu memamg primary companynya&nbsp;atau cabangnya dan sebagainya," pungkasnya.</div> </div> </div> </div>

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka pos komando (posko) pengaduan bagi pekerja/buruh terkait pemberian THR Lebaran 2024.

Kemnaker Buka Kembali Posko Pengaduan THR Lebaran 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/POSKO-THR-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) bentukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya mulai didatangi sejumlah pelapor. Hingga kemarin (26/4) ada 10 pengaduan yang masuk ke meja petugas. Para pelapor mengadukan pembayaran THR yang tak kunjung diterima.  Tim disperinaker pun bertindak cepat. Kepala Disperinaker Surabaya Achmad Zaini menyampaikan, pihaknya sudah turun melakukan mediasi. Pelapor dan pihak perusahaan dipertemukan. Hasilnya, empat pengaduan sudah tuntas. ”Empat sudah selesai dengan pembayaran THR secara penuh,” jelasnya kemarin (26/4).  Tiga kasus lainnya masih dalam tahap perundingan. Dalam waktu dekat, disperinaker akan menemui pihak perusahaan. Aduan pekerja bakal dikroscek untuk memastikan kebenaran laporan. Jika benar yang bersangkutan terdaftar sebagai pekerja dan memenuhi syarat, THR harus dibayarkan. ”Kami akan telusuri dokumennya. Ini masih berproses,” papar Zaini.  Dua pengadu lainnya tidak berhak menerima THR. Sebab, berdasar hasil pemeriksaan dan telaah dokumen yang diterima disperinaker, yang bersangkutan ternyata sudah tidak terdata sebagai karyawan perusahaan itu.  Seorang pelapor lagi sudah dipertemukan dengan manajemen perusahaan. Pihak manajemen berjanji untuk membayar THR hari ini (27/4). ”Besok (hari ini, Red) kami pantau. Apakah memang benar sudah dibayar,” ujarnya.  Seluruh pengaduan THR berasal dari berbagai bidang profesi. Mulai hiburan, hotel, restoran, hingga perusahaan padat karya. Zaini berharap semua perusahaan bisa membayarkan THR kepada para pekerja.  Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan. Pada pasal 9 disebutkan, THR keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja.

Lapor ke Posko Pengaduan Disperinaker, Akhirnya THR Dibayar Penuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210524_163631.jpg" alt="Aduan THR di kantor Dinas Tenaga Kerja Sulsel di Makassar. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Aduan THR di kantor Dinas Tenaga Kerja Sulsel di Makassar. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 2.114 laporan pemberian THR selama periode 8 sampai 20 April 2022. Jumlah tersebut mencakup 1.556 konsultasi online dan 558 pengaduan online. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menyatakan bahwa terdapat sejumlah topik pelaporan yang masuk ke Posko THR 2022. Topik-topik tersebut di antaranya perhitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR belum dibayarkan dan THR tidak dibayar. “Jadi hingga saat ini, jumlah dari konsultasi dan pengaduan yang masuk ke Posko THR 2022 sebanyak 2.114 laporan," kata dia dalam keterangannya dikutip, Selasa (26/4). Dirinya pun memastikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari konsultasi dan pengaduan masyarakat. Masyarakat yang berkonsultasi dilayani langsung oleh petugas Mediator Hubungan Industrial melalui kolom konsultasi di website https://poskothr.kemnaker.go.id. Sedangkan pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan untuk memastikan THR dibayarkan sesuai ketentuan. “Tentu pengaduan baru akan ditindaklanjuti setelah batas waktu pembayaran THR berakhir. Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker akan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan daerah,” ujarnya. Dikatakan Chairul, keberadaan Posko Pengaduan THR ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada. "Hadirnya posko THR keagamaan tahun 2022 ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan. Posko THR Virtual ini juga untuk memudahkan masyarakat untuk konsultasi maupun menyampaikan keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga seluruh pekerja/buruh mendapatkan THR,” tutup dia. Sebagai informasi, posko tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha mulai tanggal 8 April hingga 8 Mei 2022 selama jam kerja, yakni 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dan secara daring (online) melalui https://poskothr.kemnaker.go.id.

Sejak Dibuka Pada 8 April, Kemenaker Terima 2.114 Laporan THR 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Armuji-cover-5.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meminta para tenaga kerja yang tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dari kantor maupun perusahaan tempat bekerja segera melapor ke Posko Pengaduan THR.  ”Kalau melihat ketentuannya sudah jelas bahwa THR bagi karyawan dan buruh wajib dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran. Kami kawal bersama agar apa yang menjadi hak-hak pekerja dapat terpenuhi,” kata Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (21/4).  Ketentuan yang dimaksud adalah Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Selain itu, Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 560/14232/012/2022 tentang Hari Raya Keagamaan Tahun 2022.  Armuji mengatakan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya juga membuka posko konsultasi dan pengaduan terkait THR bagi buruh dan pekerja di Kota Surabaya. Pemberian THR Keagamaan merupakan upaya untuk memenuhi hak, kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya.  Dia menambahkan, THR juga menjadi sarana pendongkrak perputaran ekonomi di kalangan masyarakat Kota Surabaya.  ”Disperinaker juga sudah menyiapkan hotline konsultasi dan pengaduan. Saluran itu bisa digunakan apabila ada THR yang tidak sesuai ketentuan,” tutur Armuji.  Nomor hotline Pengaduan dan Konsultasi Posko THR Disperinaker Kota Surabaya bisa diakses melalui 031-5997666 ext 105 atau dapat mengisi form pengaduan di tautan https://intip.in/pengaduanthr2022.  Armuji mengatakan, partisipasi dan andil pekerja maupun buruh sangat besar dalam menjaga pergerakan ekonomi saat pandemi hingga melandainya angka infeksi Covid-19. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang mulai menggeliat perlu diimbangi dengan perhatian serta keberpihakan terhadap hak-hak pekerja.  ”Saya yakin pengusaha dan perusahaan di Kota Surabaya memiliki kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak pekerja,” ucap Armuji.  Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya pada 2021 tercatat sebanyak 1.582.564 orang, terdiri atas laki-laki 926.818 dan perempuan 655.746 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.427.668 orang sudah bekerja meliputi pekerja laki-laki 826.823 orang dan perempuan 600.845 orang.

Wawali Surabaya Minta Pekerja Tak Dapat THR Lapor ke Posko Pengaduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200512_233127.jpg" alt="thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus" width="100%">
<figcaption>thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tidak ada lagi relaksasi soal pembayaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/tunjangan-hari-raya/">tunjangan hari raya</a> (THR). Pemerintah menegaskan bahwa tahun ini THR wajib dibayarkan secara langsung tanpa dicicil kepada pekerja atau buruh.  Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, aturan soal THR 2022 itu akan disampaikan secara detail melalui surat edaran Menaker yang diterbitkan dalam waktu dekat.  ”THR tahun ini wajib dibayarkan. Tidak dicicil dan tidak ada relaksasi karena ekonomi sudah bergerak positif,” tegasnya kemarin (4/4).  Sebagaimana diketahui, pada 2020 pemerintah memberikan kelonggaran dalam pembayaran THR. Yakni, THR dapat diberikan secara dicicil atau ditunda, tapi harus diselesaikan pada tahun itu juga. Sementara itu, pada 2021 THR tidak dapat dicicil. Namun, pembayaran bisa dilakukan H-1.  Putri menjelaskan, ketentuan pembayaran THR secara langsung tersebut berdasar hukum pembayaran THR keagamaan yang sudah ada. Yakni PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/permenaker/">Permenaker</a>) 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dari aturan tersebut, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.  Untuk memastikan pengusaha memenuhi kewajibannya, Kemenaker akan kembali membuka posko THR seperti sebelumnya. Tahun lalu setidaknya ada 776 laporan yang masuk ke posko terkait pembayaran THR. Jumlah tersebut terbagi atas 484 konsultasi THR dan 292 <a href="https://www.jawapos.com/tag/posko-pengaduan-thr/">pengaduan THR</a>.  Aduan pun datang dari berbagai kategori sektor usaha. Di antaranya sektor ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dan lainnya.  Putri memastikan, apabila ada pelanggaran terkait <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemberian-thr/">pemberian THR</a>, pihaknya tak segan memberikan sanksi. Mulai teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha. ”Sanksi-sanksi tersebut pengenaannya dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembayaran-thr/">Pembayaran THR</a> keagamaan sendiri wajib diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.  Jika mengacu SE Menaker sebelumnya, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, THR diberikan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional. Perhitungannya, masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

THR Tidak Boleh Dicicil, Cair Paling Lambat 7 Hari sebelum Hari Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG20210423191731.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat berdialog dengan serikat pekerja Jawa Timur menjelang pelaksanaan hari buruh. Indra/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat berdialog dengan serikat pekerja Jawa Timur menjelang pelaksanaan hari buruh. Indra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan 55 posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Posko itu tersebar di 38 kabupaten kota, 16 balai latihan kerja (BLK), dan juga di Kantor Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Parawansa mengatakan, posko tersebut sebagai jawaban dan respons terhadap buruh, pekerja atau karyawan yang kesulitan terkait dengan pencairan THR. ”Peluncurannya pada Senin pekan depan,” kata Khofifah seperti dilansir dari Antara di sela silaturahmi dengan serikat pekerja Jawa Timur di salah satu kafe di Sidoarjo.  Menurut gubernur, pihaknya meminta supaya pemberian THR dari pemberi kerja pada H minus 10 atau maksimal pada H minus 7 Lebaran. ”Hal ini dilakukan supaya industri berjalan dengan baik dan juga kesejahteraan pekerja juga baik pula,” ujar Khofifah.  Dia mengatakan, sudah melakukan komunikasi intensif dengan Ketua SPSI Jawa Timur menjelang pelaksanaan hari buruh atau yang dikenal dengan May Day. ”Hal ini sebagai bentuk silaturahmi dan saling memahami tentang suasana dan kondisi yang ada seperti sekarang ini,” terang Khofifah.  Sementara itu, Ketua SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi mengatakan, salah satu yang menjadi tuntutan buruh adalah menolak adanya undang-undang cipta kerja dan juga turunannya.  ”Saat ini rekan-rekan kami di DPP sedang bersidang di MK. Idealnya harus menunggu hasil keputusan dari MK terkait dengan undang-undang tersebut,” ujar Fauzi.  Disinggung terkait dengan aksi turun ke jalan, dia menjelaskan, akan membahas lebih lanjut. Sebab, saat ini ada beberapa masukan seperti kesiapan sekolah dan juga pandemi Covid-19.  ”Jangan sampai aksi kami merugikan berbagai pihak. Apakah nanti kami turun ke jalan, kami putuskan pada hari-hari terakhir menjelang pelaksanaan hari buruh,” ucap Fauzi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Qi0XvADuyAU  &nbsp;

Pemprov Jatim Luncurkan 55 Posko Pengaduan THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/POSKO-PENGADUAN-THR-ONLINE-DERY-RIDWANSAH-5.jpg" alt="Posko Pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Posko Pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meskipun Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan surat edaran (SE) terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR), masih ada saja perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Hal itu terungkap dari laporan yang masuk ke posko pengaduan THR yang dibuka pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.  Hingga awal Juni 2019, posko pengaduan THR menerima 20 laporan. ''Tiga di antaranya dilaporkan melalui posko korwil pengawasan di BLK (balai latihan kerja),'' kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagiyo.  Mayoritas laporan berkaitan dengan perusahaan yang tak membayarkan THR. Alasannya bermacam-macam. Mulai proses pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belum tuntas, perusahaan yang mengalami penutupan, hingga alasan pailit.  Himawan menyatakan, sebagian besar laporan telah ditindaklanjuti. Mayoritas berupa mediasi. Dari seluruh laporan itu, ada tiga yang masih mengganjal. Penyelesaiannya akan dilanjutkan setelah libur Lebaran.  Mengapa belum tuntas? Himawan menuturkan, hal itu dipicu mediasi yang buntu. ''Ada juga sejumlah laporan yang baru masuk begitu perusahaan libur. Jadi, belum bisa ditindaklanjuti,'' ujarnya.  Awal Mei lalu, Gubernur Khofifah menerbitkan SE nomor 560/10.003/ 012.3/2019 tentang THR. Ada sejumlah instruksi dalam SE tersebut. Mulai kewajiban pembayaran THR, penentuan besaran tunjangan, hingga sanksi jika terjadi pelanggaran.  Selain itu, seluruh pemerintah daerah di Jatim diminta melakukan pemantauan. Dari situ, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota membentuk posko pengaduan THR.  Posko pengaduan THR tak hanya ada di disnakertrans pemprov atau kabupaten/kota. LBH Surabaya juga melanjutkan tradisi dengan membuka posko pengaduan THR. Mereka menerima ratusan laporan dari sejumlah serikat pekerja di Jatim.  Hingga akhir Mei, lembaga itu mencatat ada 650 pekerja dari tujuh perusahaan di lima kabupaten/kota wilayah Jatim yang belum mendapat tunjangan. Ada pula laporan tentang perusahaan yang mengganti THR dengan parsel yang nilainya lebih rendah. Itu tetap bisa dikategorikan pelanggaran pemberian THR. (ris/c18/gun)  Laporan Pengaduan THR di Jatim   Posko Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota   Jumlah: 20 perusahaan dilaporkan  Penyebab:  Perusahaan dalam proses pailit  Perusahaan tak beroperasi  Proses pemutusan hubungan kerja (PHK)  Posko LBH   Jumlah: 7 perusahaan dilaporkan  Pelapor: 650 pekerja  Penyebab:  Sedang ada proses PHK  Mengganti THR dengan bingkisan

Tiga Pengaduan Terkait Pembayaran THR Belum Terselesaikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#posko pengaduan thr

Berita Terkini