<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/KRL-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Penumpang KRL selama pemberlakuan PPKM harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penumpang KRL selama pemberlakuan PPKM harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><h3>DPR Desak Pemerintah Jamin Keamanan Data Peserta Vaksinasi</h3> JawaPos.com – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah mendorong penambahan posko-posko desa sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan PPKM.  Hingga 3 September lalu, ada 51.498 posko desa yang terbentuk di 13 provinsi. ”Ikhtiar ini dalam rangka memastikan terlaksananya kebijakan penanganan Covid-19 di tingkat desa,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.  Dari sisi regulasi, pembentukan posko desa dipayungi oleh Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM di tingkat mikro, yaitu tingkat desa/kelurahan.  Kebijakan PPKM dijalankan pemerintah sejak Januari 2021. Aturan itu berkali-kali diperpanjang dengan nama yang berbeda. Mulai PPKM, PPKM mikro, penebalan PPKM mikro, PPKM darurat, hingga PPKM level 3 dan 4. Hari ini pemerintah akan kembali mengumumkan perpanjangan PPKM. Namun, daerah-daerah yang level kritisnya turun bakal diberi sejumlah kelonggaran.  Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau kesiapan Stadion Lukas Enembe di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, yang akan digunakan untuk PON XX. Airlangga mengimbau seluruh Forkopimda Papua untuk terus menekan jumlah kasus Covid-19. Terlebih, penyelenggaraan PON XX tinggal menghitung hari. Hingga kemarin, kasus aktif di beberapa daerah juga masih terbilang tinggi.  Kendati terjadi perbaikan level asesmen di Kabupaten Dogiyai dan Keerom, ada kenaikan level di Kabupaten Lanny Jaya (dari level 1 ke 3). ”Saya titip ke jajaran forkopimda supaya tingkat kasus ini bisa diturunkan dalam 1–2 minggu ke depan,” ujarnya.  Airlangga menjelaskan, jumlah kasus aktif di Provinsi Papua per 3 September masih mencapai 12.378 kasus. Meningkat 6,8 persen jika dibandingkan dengan 9 Agustus lalu. ”Papua memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua (di luar Jawa-Bali), di bawah Provinsi Sumatera Utara yang sebanyak 19.422 kasus,” jelasnya.  Meski demikian, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan kasus aktif di daerah luar Jawa-Bali. Yakni, di wilayah Sumatera (-48,41 persen), Nusa Tenggara (-71,20 persen), Kalimantan (-60,25 persen), serta Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26 persen).  Positivity rate di Papua tercatat masih tinggi. Terutama di Kabupaten Supiori (60 persen) dan Mamberamo Tengah (33,3 persen). Karena itu, jumlah testing masih harus ditingkatkan. Capaian testing yang tinggi hanya di Kabupaten Boven Digoel dan Kota Jayapura. Di dua daerah tersebut, capaiannya sudah lebih dari 80 persen.  Jika dilihat dari zonasi risiko, Provinsi Papua termasuk zonasi risiko sedang (zona oranye). Terdapat 15 kabupaten/kota dengan risiko rendah (zona hijau) dan 14 kabupaten/kota dengan risiko sedang. Sementara itu, BOR Provinsi Papua tercatat 36 persen, di atas BOR nasional (22 persen). Di sejumlah kabupaten/kota, BOR masih di atas 50 persen. Terutama di Lanny Jaya dan Mappi (100 persen) serta Mimika, Tolikara, Boven Digoel, dan Jayawijaya (&gt;50 persen).  Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yakin Indonesia bisa melewati masa sulit karena memiliki dua modal sosial yang kuat. Yakni, gotong royong dan kolaborasi. Dia pun mengapresiasi upaya semua pihak yang bahu-membahu tanpa lelah. ”Siapa pun bisa berupaya, bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19,” ucapnya.  Menurut dia, setiap individu memiliki peran. Disiplin prokes sudah amat berarti di masa sekarang ini. Saling mengingatkan masyarakat yang lengah menjalankan protokol kesehatan juga penting. ”Semua terlihat sederhana dan bisa dilakukan siapa saja. Tapi, sesungguhnya itu amat berarti dalam menghadapi pandemi,” katanya.  Dari Senayan, komisi IX kembali menyoroti keamanan data masyarakat yang telah divaksin. Jangan sampai insiden kebocoran terjadi pada data-data vaksinasi. Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyebut isu vaksinasi masih sangat dinamis. Meski banyak yang bersedia divaksin, jumlah warga yang menolak vaksin juga cukup tinggi. Hal itu harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dengan data masyarakat untuk menjaga kepercayaan.  ”Pemerintah harus menjaga jangan sampai ada peristiwa atau kebijakan yang bisa melemahkan antusiasme publik. Data vaksinasi Presiden Joko Widodo bisa bocor dan terungkap ke publik. Ini menimbulkan banyak pertanyaan soal keamanan data vaksinasi,” jelas Mufida kemarin (5/9).  Apalagi, sekarang data vaksinasi menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurus banyak hal. ”Saat banyak tempat mensyaratkan sertifikat vaksin, maka keamanan data publik setelah vaksinasi menjadi hal yang wajib dilindungi,” tegas politikus PKS itu.  Pakar telematika Roy Suryo meminta sistem aplikasi Peduli Lindungi diperbaiki. Menurut dia, aplikasi tersebut sangat mudah dibobol. ”Bahkan oleh orang awam yang bukan ahli teknologi informasi,” tuturnya.  Salah satu sistem yang dia sorot adalah mudahnya orang mengakses sertifikat vaksin. Cukup dengan memasukkan tanggal lahir dan NIK. Saat ini informasi tanggal lahir dan NIK sangat mudah dicari di internet. Jadi, mudah pula bagi seseorang untuk membuka sertifikat vaksinasi Covid-19 milik orang lain. ”Hal itu jelas konyol. Siapa pun bisa saja memasukkan data orang lain dan mencetak kartu vaksin orang lain tanpa verifikasi lebih dulu,” imbuhnya.  Menurut dia, sistem Peduli Lindungi harus bisa mendeteksi bahwa orang yang masuk untuk mengakses sertifikat vaksin adalah orang yang bersangkutan. Bukan orang lain yang hanya berbekal NIK, tanggal lahir, atau nama lengkap seseorang.  Roy menuturkan, sistem verifikasi untuk akses dokumen sertifikat vaksin bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, lewat kewajiban memasukkan one-time password (OTP) yang dikirim via SMS atau WhatsApp (WA) ke nomor ponsel milik orang yang bersangkutan. Bisa juga dengan double protection melalui kode yang dikirim via e-mail terverifikasi atau sejenisnya.

Posko Desa Jadi Ujung Tombak PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/2/2020). Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo rangkaian kunjungan silaturahmi usai dilantik menjadi Kapolri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/2/2020). Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo rangkaian kunjungan silaturahmi usai dilantik menjadi Kapolri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksi seluruh jajarannya untuk membentuk posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di pasar-pasar rakyat (tradisional) guna memastikan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.  "Seluruh jajaran membentuk posko PPKM di pasar untuk antisipasi penyesuaian ekonomi kerakyatan," kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.  Sigit juga menjelaskan, bahwa para petugas di posko PPKM ini memastikan pedagang maupun pengunjung pasar menerapkan standar protokol kesehatan sesuai dengan penanganan pandemi COVID-19.  Posko tersebut, lanjut Sigit, akan mengawasi penerapan sistem satu akses masuk di pasar dan memastikan kapasitas pengunjung yang masuk ke pasar tidak melebihi aturan serta pengukuran suhu tubuh pengunjung di tiap pintu masuk pasar.  "Menyiapkan lokasi cuci tangan, membagikan masker, pengaturan jaga jarak antarpedagang, serta melakukan cek acak swab antigen," ujarnya.  Selain itu, kata Sigit, posko PPKM tersebut juga dilengkapi layanan vaksinasi keliling dalam rangka mempercepat pembentukan kekebalan komunal masyarakat (herd immunity) sebagai salah satu upaya pengendalian COVID-19.  Saat ini telah tersedia 62 unit mobil vaksin keliling. Target vaksinasi adalah 300 orang per hari dengan sasaran masyarakat umum dan remaja usia 12 sampai 18 tahun.  Dalam pelaksanaan posko PPKM, mantan Kapolda Banten itu pun meminta jajaran untuk bersinergi dan berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait agar target penanganan pandemi COVID-19 dapat tercapai.  "Pemberdayaan koordinator pengawas disiplin prokes dengan melibatkan petugas keamanan atau paguyuban pelaku usaha," ujar Sigit.  Tidak ketinggalan, lanjut Sigit, posko PPKM di pasar ini juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak perekonomiannya.  Posko PPKM pasar tradisional ini telah aktif sejak Selasa (27/7). Hingga saat ini tercatat 9.213 posko di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri, dan sukarelawan.

Kapolri Perintahkan Jajarannya Bentuk Posko PPKM di Pasar Tradisional

Posko PPKM Berlevel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Posko PPKM Berlevel

Berita Terkini

Posko Desa Jadi Ujung Tombak PPKM

Kapolri Perintahkan Jajarannya Bentuk Posko PPKM di Pasar Tradisional

Download Aplikasi JawaPos.com