<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/22/52_pos-2914146160.jpg" alt="Cuplikan" width="100%">
<figcaption>Cuplikan</figcaption>
</figure> &rdquo;Meta Teater: Sintesis Teater Dokumenter dan Teater Interaktif&rdquo;? --- Pertunjukan berlangsung sejak poster pertunjukan gentayangan dengan ragam tajuk provokatif di Instagram @metateater dan grup WhatsApp Meta Teater. Beberapa isu tersebut di antaranya mengenai keberlanjutan produksi tenun lurik ATBM, industri budaya, hingga isu lingkungan. HAL tersebut dimaksudkan dapat memantik perspektif netizen, yang dalam hal ini sebagai penonton. Berbagai tanggapan netizen disebar dan dilempar kembali ke publik, yang merupakan respons atas tema yang dilempar pengusung ide pertunjukan (Eka Nusa Pertiwi). Sehingga dalam konsep pertunjukan ini tidak ada kebenaran absolut yang sengaja diusung secara terang benderang. Peristiwa ini mengingatkan saya pada Teater Penyadaran yang diusung Bertolt Brecht. Di mana di sekitar gedung pertunjukan dipenuhi pamflet provokatif. Namun, dalam pertunjukan Meta Teater, poster yang dilempar di media sosial menjadi langkah pertama pertunjukan bergulir. Bukan sekadar sambil lalu. Ia bagian dari teks drama yang berjalan dan menarik orang (penonton) untuk ambil bagian. Pertunjukan (luring) yang disupervisi Prof Dr Arthur S. Nalan dan Dr Retno Dwimarwati SSen ini berlangsung pada Senin, 24 Juli 2023, di Studio Teater ISBI Bandung. Sebelum penonton diperkenankan masuk gedung, mereka sudah membawa selembar kertas yang merupakan lanjutan respons isu yang dilempar inisiator di media sosial. Ketika pintu dibuka, mereka masuk membawa lembaran kertas dan menempelkannya pada dinding gedung dengan memakai penerangan lampu flash HP mereka sendiri. Di dalam gedung tidak ada setting panggung, hanya ruang persegi panjang berwarna hitam tanpa lampu. Beberapa eksekutor (pemain) menyebar dan membaur bersama penonton. Para pemain sendiri terlibat sebagai penonton dalam peristiwa ini. Begitu pun penonton yang seakan terlibat sebagai aktor dalam pertunjukan tersebut. Tidak berapa lama terdengar suara tembang &rdquo;Amanat Galunggung&rdquo;. Seseorang (Nida Ulhanifah Setiadi) membawa lampu badai, berjalan dengan pelan dan terkadang terdengar lengkingan yang menyayat. Ia merespons beberapa tulisan penonton di dinding, merabanya seolah sedang membaca semua tulisan tersebut. Matanya tampak berkaca-kaca, seperti menyimpan kepedihan yang dalam. Para penonton mengawetkannya melalui ponsel mereka. Selain dari cahaya lampu badai yang temaram, juru lampu diambil alih penonton lewat cahaya flash HP. Pada part ini saya tidak menemukan korelasi (semantik) tembang dengan pertunjukan satu jam ke depannya, yang bagi saya masih terkesan tempelan. Setelah tembang rampung, di bagian ruangan lain seseorang (Eka Nusa Pertiwi) tengah mengoperasikan laptop di depannya. Ia seperti narasumber dalam sebuah seminar. Penonton dengan cepat menyesuaikan bloking panggung yang tiba-tiba berubah. Perempuan tersebut menjelaskan tentang bagaimana keberlanjutan sebuah generasi dalam memproduksi kebudayaan, khususnya penenun lurik ATBM, yang baginya usia penenun rata-rata sudah di atas 50 tahun. Hal tersebut dapat mengancam terputusnya generasi penenun. Lantas terdengar suara pesan masuk dari penonton (memang sejak semula penonton diminta untuk mengaktifkan HP dan nada dering mereka untuk mengetahui pesan yang masuk di grup WhatsApp). Saya melihat di samping saya sendiri seseorang tengah membuka link video film dokumenter tentang lurik, yang dikirim lewat grup WA. Suara-suara video dari HP mereka lebih mirip suara pabrik yang berisik, bersahut-sahutan sampai kemudian hilang perlahan. Kini cahaya flash tertuju pada seseorang yang bermain harmonika (Wanggi Hoed). Ia berjalan membelah kerumunan, masuk ke tengah penonton. Lampu-lampu flash menyala, mirip sebuah konser musik. Dengan bahasa tubuh (pantomim) ia berbicara dengan penonton, mengambil HP penonton, lalu selfie. Beberapa penonton ada yang live IG, ada yang hanya merekamnya, ada yang sekadar memfoto, dan ada yang merekamnya dalam IG story mereka. Ia seperti memprovokasi penonton untuk membuka mulutnya dan bersuara. Mirip aksi demonstrasi, penonton pun meneriakkan ha ha ha dengan tangan mengepal ke atas. Hingga suara itu riuh memenuhi ruangan. Kemudian masuk seseorang membawa sebuah koper (Eko Bambang Wisnu). Ia berhenti sejenak, melihat jam di tangannya, lalu melangkah memutari setengah ruangan. Penonton mengikuti move orang tersebut. Sampai kemudian ia berhenti pada sebuah lembaran plastik yang terpajang di antara dua tiang di dalam gedung. Ia mengambil kuas, mencelupkannya ke dalam air jernih (tidak berwarna) dan melukis di plastik. Tidak berapa lama terdengar kasidah burdah dengan langgam Madura dari arah tembok yang banyak ditempeli kertas. Seseorang (Mohammad Wail) perlahan mendekati si pelukis, lalu meresponsnya. Hingga kemudian plastik itu ia lepas dan melilitkan badannya ke plastik. Kemudian si pelukis membagikan kuas ke penonton dan mengajak mereka melukis tubuh orang yang terbalut plastik tersebut. Tubuh orang tersebut meringkuk kesakitan. Pertunjukan pun selesai. Pada part terakhir ini, jalinan cerita lemah. Butuh ikatan kuat untuk mengaitnya. Namun, lepas dari itu, pertunjukan ini menurut saya berpotensi menuju post-teater, yang berangkat dari gejala zaman yang dikenal dengan era post-truth, di mana peristiwa teater bisa dimiliki siapa pun (penonton, kru panggung, tim produksi, dll) yang berperan aktif dan masuk dalam skenario pertunjukan dan ia menjadi teks baru di luar teks yang sudah ditulis. Jadi, panggung bisa milik siapa pun dan teks drama ini semacam simulasi peristiwa dan upaya dalam membaca kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di panggung. Seperti sebuah skenario penanganan demonstrasi dari aparat kepolisian, yang tentu antara simulasi dan kenyataan pasti berbeda. Gejala-gejala semacam inilah yang saya tangkap setelah melihat pertunjukan ini. Sebab, antara ruang (dunia maya dan nyata) dan waktu bersilangan dalam sebuah konsep pertunjukan yang utuh. (*) --- KEDUNG DARMA ROMANSHA, Sastrawan dan pengamat pertunjukan

Pertunjukan berlangsung sejak poster pertunjukan gentayangan dengan ragam tajuk provokatif di Instagram.

Post-truth teater dalam Pertunjukan, ”Meta Teater: Sintesis Teater Dokumenter dan Teater Interaktif”?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Yusril-di-MK-baruuuuu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 menegaskan, alat bukti berupa link berita yang diajukan oleh pemohon tim hukum Prabowo-Sandi tidak berdasar. Alat bukti tersebut bertentangan dengan Pasal 36 PMK Nomor 4/2018.  Karena, menurut kata Ketua Tim Hukum KPU, Ali Nurdin, dalam tata beracara di sidang PHPU Pilpres, yang disebut alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli, keterangan para pihak, petunjuk hakim dan alat bukti lain yang diucapkan. Dikirimkan, diterima dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.  Ali menegaskan, permintaan pemohon terhadap majelis hakim MK yang meminta tautan berita menjadi pertimbangan persidangan tidak sesuai dengan PMK Nomor 4 Tahun 2018. Bahkan, hal ini pernah terbantahkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  "Bawaslu telah membuat pertimbangan dalam perkara nomor 01, yang pada pokoknya menyatakan laporan pemohon karena alat bukti yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat alat bukti, yaitu hanya print out berita online," ucap Ali.  "Print out berita online bukanlah dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan dalam pembuktian suatu perkara," sambungnya dalam sidang PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).  Atas dasar tersebut, KPU melalui tim kuasa hukumnya menegaskan, bahwa alat bukti berupa print out berita yang diajukan pihak pemohon yakni tim hukum Prabowo-Sandi tidak berdasar.  "Dengan demikian alat bukti yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat," tegas Ali.  Tak hanya itu, KPU juga menegaskan, terkait daftar pemilih tetap (DPT) yang kerap kali dipersoalkan kubu Prabowo-Sandi. Hal ini pun telah dilakukan koordinasi antara para pihak penyelenggara Pemilu.  "Dalam catatan termohon tercatat ada tujuh kali koordinasi antara termohon dengan pemohon," ucap Ali.  Ali menyampaikan, KPU telah melakukan koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri serta mengadakan rapat koordinasi dengan KPU provinsi, maupun kabupaten/kota. Bahkan, telah melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling, serta konsultasi dengan ahli demografi dan ahli statistik.  "Pada intinya semua data yang dipermaslahkan oleh pemohon setelah dilakukan verifikasi secara bersama antara termohon, pemohon, bawaslu dan pihak terkait ternyata memenuhi syarat sebagai pemilih," jelas Ali.  Untuk diketahui, sidang kedua sengketa Pilpres 2019 mendengarkan tanggapan dari pihak termohon yakni KPU, selaku terkait yang merupakan tim hukum Jokowi-Ma'ruf dan Bawaslu. Mereka akan menanggapi permohonan gugatan dari pihak pemohon yakni tim hukum Prabowo-Sandi.  Dalam petitumnya, Prabowo-Sandi meminta MK membatalkan penetapan hasil perolehan suara Pilpres 2019 oleh KPU karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).  Paslon 02 melalui kuasa hukumnya juga meminta MK mendiskualifikasi paslon 01 lantaran telah melakukan kecurangan TSM. Tim hukum juga meminta MK menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden-wakil presiden terpilih.  Sementara itu, Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyayangkan adanya narasi kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terus menerus diulang tanpa ada bukti yang sah oleh kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selain itu, klaim kemenangan juga dilakukan lawannya tanpa menunjukan proses penghitungan yang valid.  "Setiap narasi yang berisi sebuah tuduhan hendaknya tidaklah berhenti sebatas tuduhan. Setiap tuduhan haruslah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum," kata Yusril saat membacakan jawaban sebagai pihak terkait di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).  Menurut Yusril, tuduhan yang kerap disampaikan selama ini tanpa adanya bukti justru hanya akan dianggap sebagai pelampiasan emosi ketidakpuasan atas hasil Pilpres 2019. Sikap seperti ini, kata Yusri, tak baik untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan demokratis.  Yusril pun menegaskan, tuduhan-tuduhan ini harus dibuktikan oleh Prabowo-Sandiaga sebagai pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2019 ini. Pembuktian ini, kata dia sangat perlu agar narasi-narasi dugaan kecurangan dan pelanggaran yang selama ini dibangun tak dianggap sebagai narasi imajiner belaka.  "Adanya pembuktian yang sah menurut hukum dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan kewajiban Pemohon," paparnya.  Tujuannya untuk dapat memastikan apakah narasi dugaan kecurangan dan pelanggaran yang selama ini dibangun hanya merupakan narasi imajiner semata ataukah narasi fakta yang dapat dibuktikan dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak.  Selain itu, Ketua Umum Partai Persatuan Bulan Bintang (PBB) ini menilai, paparan gugatan yang dibacakan pemohon pada Jumat 14 Juni 2019 lalu bagaikan materi untuk kuliah umum.  "Pada sidang pendahuluan tanggal 14 Juni 2019 lalu, kita semua telah mendengarkan paparan pemohon yang oleh banyak kalangan disebut semacam kuliah umum (studium generale) yang sangat panjang tentang aspek-aspek pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu," ucap Yusril.  Tak hanya itu, Yusril juga menilai panjangnya gugatan yang dibacakan oleh Bambang Widjojanto, Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah itu seperti skripsi yang penuh dengan teori dan argumentasi ilmiah.  "Teori, argumentasi ilmiah, pandangan ahli, analisa, kajian, hingga aspek perbandingan hukum dari negara lain bertaburan dalam 3 jam agenda mendengarkan Permohonan Pemohon," ujar Yusril.  Yusril menganggap dalil-dalil gugatan yang dibacakan pihak pemohon tak jelas dan tak kongkrit. Selain itu, dalam jawaban yang dibacakannya itu, Yusril juga menyinggung politik pascakebenaran (post truth) yang dipakai oleh gugatan Prabowo-Sandi.  Ia pun meminta MK untuk mengkritisi gugatan 02 yang dinilai menggunakan strategi post truth itu. "Pihak terkait memandang sangat penting untuk memilah dan mengkritisi bangunan narasi yang dijadikan dalil-dalil permohonan pemohon," pungkas Yusril.

Polemik Link Berita Jadi Bukti dan Post truth yang Disoal Yusril

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/buku-post-truth.jpg" alt="buku post truth" width="100%">
<figcaption>buku post truth</figcaption>
</figure>Meskipun istilah pasca-kebenaran baru populer belakangan ini, fenomenanya sudah lama terjadi. Hal itu bisa dilihat indikasinya dari penolakan terhadap sains (science denial) yang terjadi selama beberapa dekade terakhir ini.  --  ISTILAH ”post-truth” atau ”pasca-kebenaran” menjadi istilah yang begitu populer belakangan ini. Oxford Dictionary menjadikannya sebagai word of the year pada 2016. Pemantiknya adalah dua peristiwa politik yang pada saat itu cukup menghebohkan dunia Barat, yaitu referendum Brexit di Inggris dan pemilihan presiden di Amerika Serikat.  Brexit maupun pemilihan presiden AS yang memenangkan Donald Trump itu sama-sama dipenuhi kebohongan. Selama kampanye Brexit, misalnya, ada satu kebohongan yang terus-menerus dinarasikan, yaitu bahwa uang Inggris mengalir ke Uni Eropa sebanyak 350 juta euro setiap minggu. Anehnya, kebohongan itu dipercaya dan mayoritas rakyat Inggris memilih keluar dari Uni Eropa.  Oleh karena itu, Oxford Dictionary mendefinisikan ”post-truth” sebagai ”terkait dengan atau menandai sebuah keadaan yang di dalamnya fakta objektif kurang berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi’’. Keadaan itulah yang hendak dijelaskan asal-usulnya oleh Lee McIntyre di dalam buku ini.  Makhluk Emosional  McIntyre sendiri memahami pasca-kebenaran (post-truth) sebagai sebentuk supremasi ideologis yang praktisinya mencoba memaksa seseorang untuk mempercayai sesuatu terlepas itu berdasar fakta atau tidak (hlm 13). Dan menurutnya, langkah pertama untuk melawan supremasi ideologis tersebut adalah dengan memahami asal-usulnya (hlm 14).  Meskipun istilah pasca-kebenaran baru populer belakangan ini, fenomenanya sudah lama terjadi. Hal itu bisa dilihat indikasinya dari penolakan terhadap sains (science denial) yang terjadi selama beberapa dekade terakhir ini. Penolakan terhadap temuan-temuan ilmiah ini motifnya beragam, bisa karena kepentingan ekonomi, politik, atau ideologis (hlm 21).  Saat ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa rokok dapat menyebabkan kanker, misalnya, para konglomerat perusahaan tembakau berkumpul di Kota New York pada 1953 untuk membahas apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi temuan ilmiah yang mengancam perusahaan mereka.  John Hill, pemimpin pertemuan itu, alih-alih mendorong agar perusahaan-perusahaan tembakau berlomba-lomba untuk membuat rokok yang lebih sehat, malah menyarankan agar semua perusahaan tembakau itu bersatu mensponsori ”penelitian tandingan” untuk melawan temuan penelitian sebelumnya.  Sialnya, semua konglomerat yang hadir pada waktu itu setuju dengan saran John Hill. Maka, dibentuklah sebuah lembaga riset bernama Tobacco Industry Research Committee yang misinya adalah untuk meyakinkan publik bahwa tidak ada bukti nyata bahwa merokok dapat menyebabkan kanker. Naomi Oreskes dan Erik Conway di dalam Merchants of Doubt (2010) menyebut kasus itu sebagai blue print penolakan terhadap sains.  Contoh lain yang terbaru tentu saja adalah penolakan Trump terhadap temuan ilmiah bahwa sedang terjadi pemanasan global. Trump menuduh bahwa ilmuwan yang selalu mewanti-wanti adanya perubahan iklim besar-besaran itu sebenarnya memiliki agenda politis tersendiri dan karenanya tak perlu dipercayai.  Klaim-klaim politisi seperti Trump, bagi sebagian orang, tentu saja memang menjengkelkan. Tetapi bagi sebagian orang yang lain, anehnya, justru diterima sebagai kebenaran. Trump sendiri menyebut itu sebagai ”fakta alternatif”.  Namun, kita sebenarnya tak perlu terkaget-kaget melihat orang yang memercayai dan bahkan turut menyebarkan kabar atau klaim yang jelas-jelas tak berdasar. Para psikolog sudah berpuluh-puluh tahun melakukan banyak eksperimen yang hasilnya selalu menunjukkan bahwa kita, manusia, tidak serasional yang kita bayangkan (hlm 35).  Artinya, dalam menerima dan menyaring sebuah informasi, kita lebih banyak menggunakan emosi dan keyakinan pribadi daripada kemampuan berpikir rasional untuk meragukan dan meneliti kembali. Asalkan informasi itu sesuai dengan atau mengonfirmasi kepentingan dan keyakinan pribadi kita, kita akan dengan mudah untuk menerimanya, tidak peduli apakah ia didasarkan pada fakta atau omong kosong belaka.

Asal-usul Pasca-Kebenaran

post truth

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#post truth

Berita Terkini

Post-truth teater dalam Pertunjukan, ”Meta Teater: Sintesis Teater Dokumenter dan Teater Interaktif”?

Polemik Link Berita Jadi Bukti dan Post truth yang Disoal Yusril

Asal-usul Pasca-Kebenaran

Download Aplikasi JawaPos.com