<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PENURUNA-TERGET-BEA-MBDK_HANUNG-HAMBARA_09022025-10-1665850345.jpg" alt="Sejumlah pengunjung berbelanja produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di supermarket di Jakarta, Minggu (9/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung berbelanja produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di supermarket di Jakarta, Minggu (9/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) memastikan bahwa cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) batal diterapkan tahun 2025. Sebelumnya, cukai ini akan diberlakukan dan mulai dipungut pada Semester II-2025.</p> <p>Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama mengatakan meskipun tahun ini belum akan diberlakukan. Namun, ia tak memungkiri bahwa pemungutan cukai minuman berpemanis akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang.</p> <p>"Terkait pemberlakuan MBDK sampai dengan saat ini, mungkin itu sampai dengan tahun perencanaan 2025 sementara tidak akan diterapkan, kedepannya mungkin diterapkan," kata Djaka Budhi dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, seperti dikutip Kamis (19/6).</p> <p>Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan akan mulai memungut cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada semester II tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk pengendalian konsumsi gula tambahan di masyarakat.</p> <p>"Itu direncanakan kalau sesuai jadwal semester II 2025," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan pengguna jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, dalam media briefing di Kantornya, Jumat (10/1).<br />&nbsp;<br />Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), syarat agar suatu barang menjadi objek cukai baru adalah pencantumannya dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN).</p> <p>"Perlu kita ingat di UU HPP syarat untuk menjadi barang kena cukai baru adalah dicantumkan dalam UU APBN, kan sudah tinggal nanti kita sampaikan ke komisi yang membidangi keuangan," jelasnya.<br />&nbsp;<br />Nirwala juga menegaskan penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan teknis dari Direktorat Jenderal.</p> <p>Ia pun mengatakan inti dari kebijakan ini adalah mengendalikan konsumsi gula tambahan, bukan konsumsi utama seperti gula dari makanan pokok, contohnya nasi.<br />&nbsp;<br />"Kalau konsumsi utama kalau nasi itu gulanya tinggi. Penekannya disini mengurangi konsumsi gula tambahan," tegas Nirwala.</p>

Pemerintah menunda penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan, dampak kebijakan ini terhadap konsumsi gula tambahan.

Pemerintah Pastikan Cukai Minuman Berpemanis Batal Diterapkan Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/64E22567-BA4C-481C-BE28-609161E5DF22-4033564505.jpeg" alt="Presiden Donald Trump, yang kebijakan pemangkasan dana bantuan luar negerinya berdampak besar terhadap pendanaan iklim global. (X/@CirkaNews)" width="100%">
<figcaption>Presiden Donald Trump, yang kebijakan pemangkasan dana bantuan luar negerinya berdampak besar terhadap pendanaan iklim global. (X/@CirkaNews)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kebijakan pemerintah yang dinilai menekan industri hasil tembakau (IHT) memicu kekhawatiran meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Serikat pekerja mendesak agar pemerintah mempertimbangkan nasib pekerja di tengah kondisi ekonomi yang kian tidak stabil akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.</p> <p>Jika terjadi PHK, pengangguran akan meningkat, kemiskinan naik, dan daya beli masyarakat menurun, yang pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ancaman ini semakin nyata dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang membatasi kandungan gula, garam, lemak (GGL) serta larangan zonasi penjualan dan Iklan rokok.</p> <p>Kementerian Kesehatan juga telah menyiapan aturan turunan PP 28/2024 melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).&nbsp;Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal , menegaskan bahwa aturan tersebut akan memukul dunia usaha dan ketenagakerjaan.</p> <p>Menurutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seharusnya mempertimbangkan dampak dari sisi ketenagakerjaan, tidak hanya fokus pada kesehatan. Kondisi ini memicu desakan deregulasi PP 28/2024 yang memuat pasal-pasal bermasalah.&nbsp;"Bila industri rokok diatur dengan aturan Kemenkes yang ketat, produksi rokok akan menurun dan berujung pada PHK," ujarnya, dikutip Minggu (11/5).</p> <p>Ketidaksepakatan antara sisi kesehatan dan ketenagakerjaan hingga saat ini belum selesai. Said Iqbal menyatakan, Kemenkes mendesak aturan untuk membatasi peredaran rokok tanpa mempertimbangkan dampak luas terhadap pekerja di industri hasil tembakau (IHT).</p> <p>"Harus ada solusi <em>win-win</em>, tidak bisa ego sektoral kesehatan mengabaikan ketenagakerjaan, begitu sebaliknya. Duduk bersama dan petakan," tegasnya.</p> <p>Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Janoe Arijanto , melihat PP 28/2024 akan turut menghantam sektor periklanan. Dalam beberapa tahun, iklan rokok menyumbang pemasukan iklan cukup besar, sehingga menjadikannya dalam sepuluh besar pengiklan.</p> <p>"Berkurangnya iklan rokok di banyak media tentu akan mengurangi pendapatan iklan," imbuhnya.</p> <p>Kebijakan ini menjadi bentuk pengetatan aturan yang dilakukan pemerintah terhadap industri rokok yang juga berimbas pada sektor periklanan. "Kawan-kawan yang bergerak di iklan luar ruang (billboard dan baliho) merasakan dampaknya. Peraturan tentang larangan iklan rokok dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan misalnya, mengurangi jumlah titik billboard yang bisa digunakan untuk iklan rokok," paparnya.</p> <p>Penjelasan terhadap sekolah atau instansi pendidikan tersebut juga masih diperdebatkan. Ia mempertanyakan status berbagai kursus dan bimbingan belajar yang termasuk dalam zona tersebut atau tidak.&nbsp;</p> <p>Definisi yang kabur itu menambah ketidakpastian pada persoalan teknis di lapangan. Bisa saja pasal pengaturan tembakau dalam PP 28/2024 diterjemahkan menjadi zona pendidikan non-formal yang tidak memungkinkan pemasangan billboard.</p> <p>Padahal selama ini pelaku di sektor iklan luar ruangan telah menjalankan Etika Pariwara yang mengatur bagaimana beriklan secara etis dan memenuhi kaidah-kaidah peraturan yang ada. Namun, kebijakan yang dikeluarkan semakin ketat dan sangat perlu pelibatan dan dialog langsung dengan pelaku industri.</p> <p class="class-paragraph">"Dengan cara seperti itu, pemerintah bisa mendengar perspektif dari berbagai pihak tentang bagaimana pengaturan tersebut bisa lebih relevan, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun dari sisi ekonomi," tutup Janoe.</p>

Kebijakan pemerintah baru berdampak pada industri hasil tembakau (IHT), ancaman PHK, dan sektor periklanan.

Tarif Trump Ancam Kestabilan Ekonomi Global, Kebijakan PP 28/2024 Perlu Deregulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/JKT-7_Rencana-Kenaikan-Cukai-Hasil-Tembakau_MIFTAHUL-HAYAT-04-3246686237.jpeg" alt="Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Permasalahan aturan industri hasil tembakau (IHT) menjadi hal yang berlarut-larut. Meski sudah diwarnai protes bertubi-tubi, pemerintah tetap menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Hanya ada dua opsi yang tertinggal yakni <em>Executive Review</em> atau <em>Judicial Review.</em></p> <p>Dosen Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Mochamad Djalil mengatakan, menunggu pemerintah berubah pikiran hanya dengan melakukan protes tak akan menjadi solusi baik. Menurutnya, harus ada langkah hukum untuk akhirnya bisa menganulir aturan yang ada.</p> <p>"Supaya dampaknya tak terlanjur besar, kita harus segera melangkah. Misalnya, dengan mengajukan judicial review,&rdquo; ungkapnya saat Forum Diskusi<em> Jawa Pos</em>, Selasa (29/4).</p> <p>Dia mengatakan, pemangku kepentingan harus segera merancang kajian. Kajian tersebut pun harus menyangkut tiap pasal yang dirasa merugikan. Sehingga, saat harus uji materiil mereka punya dasar yang kuat.</p> <p>Menurutnya, proses<em> judicial review</em> tak serumit zaman dulu. Memang, butuh waktu sekitar satu tahun untuk melalui proses tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa langkah tersebut menjadi salah satu dari sedikit upaya yang bisa ditempuh.</p> <p>"Upaya lainnya adalah <em>executive review</em>. Itu artinya kita mengajukan agar pemerintah kembali mengevaluasi produk regulasi mereka," jelasnya.</p> <p>Sementara itu, Anggota Apindo Bidang Perundang-undangan &amp; Advokasi Apindo Jatim Ngadi mengatakan, upaya<em> executive review </em>seharusnya menjadi pilihan yang lebih favorit. Pasalnya, proses<em> judicial review </em>jauh lebih rumit proses hukum lain.</p> <p>Apalagi, jika proses tersebut dimenangkan regulator, hal itu bisa menjadi akhir bagi pengusaha untuk mencoba mencabut pasal yang merugikan.&nbsp;Dia mengatakan, dorongan untuk melakukan <em>executive review</em> juga cukup tinggi.</p> <p>Pasalnya, dia mengatakan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2024 itu sebenarnya punya dua cacat formil. Pertama, aturan tersebut tak menyerap aspirasi semua rakyat. Kedua, mereka masih belum menyediakan naskah akademik yang menyeluruh atas dasar aturan tersebut.</p> <p>"Pemangku kepentingan bisa saja meminta bantuan pemerintah provinsi untuk memulai proses tersebut. Pada akhirnya, kita harus meminta Kementerian Hukum dan Ham atau sekalian ke sekretariat negara," paparnya.</p>

Dua opsi untuk mencabut aturan tembakau, Executive Review dan Judicial Review, menjadi fokus diskusi para ahli.

Ada Dua Opsi Cabut PP 28/2024, Apindo Hindari JR karena Lebih Rumit

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pkb-desak-susi-buka-dialog-dengan-nelayannbsp_m_126422.jpeg" alt="Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyoroti implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ia menyebut, PP 28/2024 tersebut akan berdampak luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak besar yang diterima rakyat kecil dari penerapan PP 28/2024. Sebab, ruang lingkup pengamanan zat adiktif yang termuat pada Pasal 429-463 dalam PP 28/2024 dinilai akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan industri kretek nasional legal di tanah air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Industri tembakau memegang peranan penting terhadap ekonomi nasional terutama cukai rokok setiap tahun sangat besar. Berdasarkan data menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cukai dari rokok mencapai Rp 1.516,16 triliun sepanjang 10 tahun terakhir," kata Daniel dalam diskusi dengan tema 'PP Permenkes: Implikasi Pada Pendapatan Negara dan Target Ekonomi Jangka Panjang', Senayan, Jakarta, Kamis (19/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Daniel menjelaskan, PP 28/2024 yang dianggap berdampak terhadap industri rokok ada pada Pasal 435 berbunyi 'Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan'. Menurut Daniel, kebijakan tersebut dapat mengakibatkan penurunan permintaan bahan baku rokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau (IHT) dan produk turunannya, atau 1,6% dari total penduduk yang bekerja (Indef, 2024). Belum lagi pada sektor hulu dengan jumlah petani mencapai 6.172.482 orang dengan luas garapan kebun tembakau mencapai 247.064 ha yang tersebar di 15 provinsi (APTI, 2024)," ucap Daniel.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politisi PKB ini menilai, perlu ada regulasi yang menguntungkan semua pihak. Namun, selama ini Industri hasil tembakau (IHT) menjadi sapi perah bagi pemerintah, setiap tahun selalu dilakukan penyesuaian terhadap tarif cukai, hal ini berdampak pada industri tembakau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, DPR RI mendorong adanya UU strategis nasional. Sebab, UU ini penting karena mendorong agar ada perlindungan terhadap komoditas strategis nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana komoditas ini memiliki peran penting dalam perekenomian nasional seperti penciptaan lapangan kerja, kontribusi terhadap pendapatan negara salah satu komoditas strategis adalah tembakau. Dulu sempat diusulkan dengan inisiatif DPR yakni RUU Pertembakauan, namun karena berbagai penolakan sehingga RUU pertembakauan tidak dilanjutkan," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Anggota GAPRINDO Estyo Herbowo mengatakan, rokok ilegal akan menurunkan penjualan produk resmi, sehingga berdampak pada penurunan produksi. Industri hasil tembakau (IHT) harus bisa terlindungi dari serangan rokok ilegal yang dapat mematikan industri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, produksi, peredaran, dan penjualan rokok ilegal harus dipandang sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, sehingga pemberantasannya tidak bisa dilakukan secara biasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih harga jual eceran (HJE) rokok di Indonesia akan mengalami kenaikan meskipun tarif cukai hasil tembakau tetap tidak berubah. Penyesuaian ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 dan 97 Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah sendiri menetapkan bahwa tidak ada kenaikan tarif cukai, tapi HGE nya dinaikkan. Sekarang fenomenanya, yaitu kalau bagi dunia rokok, yaitu down trading. Jadi perusahaannya tear 1, konsumennya bergeser tear 2, baik itu gak apa-apa, karena itu keputusan yang legal," pungkasnya.</div>

"Industri tembakau memegang peranan penting terhadap ekonomi nasional terutama cukai rokok setiap tahun sangat besar," kata Daniel.

DPR Harapkan PP Kesehatan Tak Berdampak Ganda bagi Industri Tembakau

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/_Wakil-Ketua-Komisi-IX-DPR-RI-Kurniasih-Mufidayati-dprgoid-1171282434.jpg" alt="&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (dpr.go.id)" width="100%">
<figcaption>&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (dpr.go.id)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyoroti implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Ia mengaku, DPR RI tidak dilibatkan dalam menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Kurniasih dalam acara bertajuk 'Refleksi terhadap Implementasi PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan' yang digelar Forum Kebijakan Publik Indonesia (FKPI).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya terlibat pembahasan UU Kesehatan, kebetulan waktu itu sebagai ketua tim, jadi menyelami sekali. Proses penyusunan UU Kesehatan sudah melibatkan banyak pihak. Akan tetapi, meski sudah sah UU ini belum bisa diimplementasikan. Perlu ada PP yang kemudian diikuti oleh Permenkes," kata Kurniasih, Kamis (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015438400/mau-liburan-nataru-pakai-mobil-tapi-ac-nya-bau-segera-ganti-komponen-ini-biar-perjalananmu-makin-nyaman">Mau Liburan Nataru Pakai Mobil Tapi AC-nya Bau? Segera Ganti Komponen Ini Biar Perjalananmu Makin Nyaman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sayangnya memang kami tidak dilibatkan oleh Kemenkes pada saat penyusunan PP,&nbsp;</div> <div dir="auto">dan sekarang sudah ribut-ribut di Rancangan Peraturan Kementerian Kesehatan (RPMK), yang soal reproduksi sudah kami diskusikan kembali. Nanti awal Januari setelah reses kami akan fokus pada pasal-pasal tembakau," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kurniasih menegaskan, agar pihak-pihak yang merasa belum puas terhadap aturan-aturan yang ada, termasuk terkait PP No 28/2024 ini dapat mengajukan diskusi ke pihaknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seluruh stakeholder perlu duduk bersama dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Kami di Komisi IX tidak bisa undang stakeholder lain yang bukan mitra kerja. Namun, kami sangat terbuka untuk siapapun hadir dan melakukan audiensi. Kami welcome dengan semua yang hadir,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015437677/permainan-tradisional-menyelamatkan-generasi-dari-ketergantungan-gadget">Permainan Tradisional: Menyelamatkan Generasi dari Ketergantungan Gadget</a></strong></div> </div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara,Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Iwan Kurniawan menyebut bahwa ada arahan dari Menteri Kesehatan untuk menunda proses pengesahan RPMK agar dapat menyerap aspirasi lebih banyak pihak.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam menyusun aturan kami mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna dengan melibatkan semua pemangku kepentingan," ucap Iwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015438386/madura-united-berpisah-dengan-paulo-menezes-siapa-pengganti-yang-tepat">Madura United Berpisah dengan Paulo Menezes, Siapa Pengganti yang Tepat?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memahami, aturan tidak bisa menyenangkan semua pihak. Sebab, Kemenkes hanya fokus pada sektor kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi yang namanya aturan, pastilah kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Fokus kami adalah kesehatan sesuai tupoksi kami," pungkasnya.</div> </div>

Kurniasih Mufidayati menyoroti implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

DPR Ingatkan Pemerintah Libatkan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Aturan Turunan PP Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/RTMM-DIY-1234883294.jpg" alt="ILUSTRASI. FSP RTMM SPSI DIJ menolak rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. FSP RTMM SPSI DIJ menolak rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP&nbsp;RTMM-SPSI) Daerah Istimewa&nbsp;Jogjakarta&nbsp;(DIJ) menolak rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek. Pasalnya, kebijakan ini jika diimplementasikan, maka dikhawatirkan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).<br /><br />"Kami komitmen untuk terus memperjuangkan nasib dan melindungi mata pencaharian para anggota yang bekerja di industri tembakau," kata Ketua Pimpinan Daerah (PD) FSP RTMM-SPSI&nbsp;DIJ,&nbsp;Waljid Budi Lestarianto, dikutip Senin (7/10).<br /><br />Menurut dia, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang akan menyeragamkan seluruh kemasan rokok atau dikenal dengan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek mengancam mata pencarian mereka.<br /><br />"Kami dengan tegas menolak pasal bermasalah pada PP Kesehatan dan aturan kemasan rokok polos tanpa merek pada rancangan Permenkes. Aturan ini akan mengancam sumber mata pencarian kami, padahal gelombang PHK sedang marak terjadi di mana-mana," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, bekerja di industri tembakau adalah kebanggaan bagi anggota FSP RTMM-SPSI DIJ yang mencapai sekitar 5.250 orang, karena merupakan sumber penghasilan yang halal dan legal. "Mayoritas anggota kami yang bekerja di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Saat ini, tidak ada lapangan kerja lain yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja dengan pendidikan terbatas selain industri tembakau," katanya.<br /><br />Waljid mengatakan, saat ini industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan berat. Di antaranya, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) yang melarang penjualan rokok dalam radius 200-meter dari satuan pendidikan dan pelarangan iklan media luar ruang dalam radius 500 meter.<br /><br />"Permasalahan itu belum selesai, muncul Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik pada masa transisi pemerintahan," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, saat ini industri tembakau tengah berupaya pulih dan menunggu realisasi kebijakan cukai 2025 yang dikabarkan tidak naik. "PD FSP RTMM-SPSI DIJ memandang bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok pada 2025 merupakan langkah yang tepat, namun keputusan itu diharapkan tidak menjadi justifikasi pemerintah untuk menaikkan cukai tembakau secara drastis pada 2026," katanya.<br /><br />Calon Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengajak semua pihak untuk melihat pertembakauan dari sudut pandang positif. Sebab, selama ini tembakau telah memberikan banyak manfaat, di antaranya melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Selain PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes, Danang menyoroti soal Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) yang harus mempertimbangkan banyak hal sebelum diterbitkan.<br /><br />"Perlu dipahami bahwa belum semua fasilitas umum di Kabupaten Sleman siap untuk menghadapi aturan ini. Perda itu bukan melarang, tapi mengatur. Makanya kita tidak buru-buru untuk menerbitkan aturan ini," katanya.<br /><br />Danang khawatir jika kebijakan yang ketat berpotensi mengancam serapan tenaga kerja dan munculnya ancaman PHK. Bahkan, dampaknya akan meluas ke luar sektor pertembakauan.</p> <p>"Buruh rokok ada sekitar 1.500, artinya mereka menggantungkan nasibnya di pabrik rokok. PHK di Sleman meningkat dari pabrik tekstil, harapannya pabrik rokok justru ditambah untuk menampung korban PHK," katanya.</p>

Ia mengatakan, bekerja di industri tembakau adalah kebanggaan bagi anggota FSP RTMM-SPSI DIJ yang mencapai sekitar 5.250 orang.

Tenaga Kerja Tembakau Tolak Aturan 'Plain Packaging'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/IMG_7690-3645787951.jpeg" alt="Forum Diskusi Advokasi Industri bertajuk" width="100%">
<figcaption>Forum Diskusi Advokasi Industri bertajuk</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) berdiskusi soal dampak regulasi Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, salah satunya terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek. Diskusi tersebut digelar dalam Forum Diskusi Advokasi Industri bertajuk 'Antisipasi Regulasi Industri yang Dapat Menghambat Kelangsungan &amp; Pertumbuhan Industri Sebagai Sawah Ladang, Sumber Mata Pencaharian Pekerja' di Kota Bogor, Jawa Barat.</p> <p>Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI Sudarto AS mengatakan, para pekerja pun tidak merasa puas terhadap perumusan PP 28/2024 maupun RPMK, akibat minimnya keterlibatan kalangan pekerja dalam pembuatan regulasi tersebut. Ia mengatakan, aturan ini dikhawatirkan bakal mengancam Industri Hasil Tembakau, termasuk para tenaga kerja yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada industri ini.</p> <p>"Kami merasa hak kami sebagai pekerja tidak terlindungi dengan baik dan terus-menerus mengajukan protes. Padahal, seharusnya pemerintah melindungi mata pencaharian kami yang telah menjadi sawah ladang tenaga kerja dan sumber mata pencaharian kami selama ini," ujarnya, dikutip Jumat (27/9).</p> <p>Sudarto juga menindaklanjuti masukan secara verbal, yang telah disampaikan pada saat <em>public hearing</em> dengan masukan tertulis melalui situs resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).&nbsp;"Sebanyak lebih dari 13.000 masukan telah kami kirimkan melalui situs <em>partisipasisehat</em> untuk menyuarakan penolakan terhadap PP 28/2024 dan aturan-aturan turunannya, termasuk kemasan polos tanpa merek pada RPMK," kata Sudarto.</p> <p>la menegaskan, penting bagi pemerintah memperhitungkan dampak kebijakan terhadap tenaga kerja dan sektor terkait dalam setiap regulasi baru. Sudarto berharap Kemenkes mampu berkoordinasi dan berkonsolidasi lebih baik dengan kementerian terkait lainnya demi hadirnya kebijakan yang seimbang.</p> <p>"Kami berharap pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap dampak sosial dan ekonomi dari regulasi ini," ujarnya.</p>

la menegaskan, penting bagi pemerintah memperhitungkan dampak kebijakan terhadap tenaga kerja dan sektor terkait dalam setiap regulasi baru.

Pekerja Diskusi soal Dampak Regulasi pada RPMK PP Kesehatan, Kirim Belasan Ribu Masukan ke Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210725-WA0007.jpg" alt="Bea Cukai gagalkan pengiriman ratusan ribu rokok ilegal yang dibawa truk pengangkut mobil ambulans rusak di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ditjen Bea Cukai Wilayah Jateng-DIY/Antara" width="100%">
<figcaption>Bea Cukai gagalkan pengiriman ratusan ribu rokok ilegal yang dibawa truk pengangkut mobil ambulans rusak di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ditjen Bea Cukai Wilayah Jateng-DIY/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) menuai kontroversi masyarakat luas. Beleid ini diduga tidak berdasarkan kajian ilmiah sehingga berisiko merugikan para pelaku usaha sekaligus memberi tekanan tambahan yang tidak perlu terhadap perekonomian nasional.</p> <p>Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK lahir dengan cacat hukum dan berpotensi merugikan berbagai pihak.&nbsp;"Peraturan ini begitu lahir, ada komplain di mana-mana, langsung mendapat keluhan dari berbagai asosiasi. Termasuk dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang tidak dilibatkan dalam proses perumusan," kata dia, dikutip Selasa (24/9).</p> <p>Sutrisno menyatakan bahwa banyak asosiasi, termasuk di sektor periklanan dan tembakau, telah mengajukan protes terhadap PP 28/2024. Ia menyoroti berbagai kejanggalan yang diamanatkan dalam regulasi. Misalnya, terkait zonasi dan batasan jarak 200 meter, yang dianggap tidak adil bagi pelaku usaha yang sudah ada terlebih dahulu.</p> <p>"Lalu ada lagi aturan kemasan rokok polos tanpa merek di RPMK yang merugikan. Konsumen bisa saja beralih ke produk yang lebih murah dan ilegal, sehingga target penurunan prevalensi perokok tidak akan tercapai," katanya.</p> <p>Lebih lanjut, Sutrisno mengungkapkan bahwa konsumen mungkin akan membeli produk dengan harga lebih rendah yang bisa berujung pada peningkatan konsumsi rokok jika kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek diterapkan.</p> <p>Dia juga menegaskan kebijakan ini sejatinya bertentangan dengan Undang-Undang yang melindungi hak atas merek dan menciptakan tabrakan hukum, termasuk soal pencantuman cukai yang tidak akan terlihat jelas karena desain kemasan didominasi oleh peringatan kesehatan.</p> <p>Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak ekonomi dari kebijakan ini. Ia mencatat bahwa industri rokok menyumbang 10 persen dari penerimaan negara dan memperingatkan bahwa regulasi yang berlebihan dapat memperburuk situasi ekonomi, terutama di tengah defisit anggaran yang dihadapi pemerintah.</p> <p>Dengan demikian, jika aturan kemasan polos rokok tanpa merek diberlakukan, hal ini akan berdampak besar terhadap perekonomian baik dari aspek penerimaan maupun pertumbuhan ekonomi.&nbsp;"Diperlukan keadilan bagi industri rokok, namun sulit mencapainya," jelasnya.</p> <p>Dalam pembahasannya, Tauhid menyatakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), industri rokok tidak disebutkan sama sekali, menciptakan kekosongan dalam perhatian terhadap sektor ini. Ia memprediksi bahwa penerapan kebijakan kemasan polos akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03 persen, yang bisa berdampak luas terhadap sektor industri.</p> <p>Merujuk pada studi internasional, Tauhid menyebutkan bahwa kebijakan kemasan polos rokok tanpa merek di negara-negara lain seperti Australia dan Selandia Baru telah menyebabkan peningkatan pembelian rokok ilegal dan penurunan kesadaran atas informasi terkait produk di kalangan konsumen. "Ini akan berdampak langsung pada penerimaan negara," terang dia.</p> <p>Ia pun menekankan perlunya diskusi lebih lanjut antara Kemenkes dan kementerian terkait sebelum menerapkan peraturan ini. Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi dan strategi substitusi untuk mendukung ekonomi yang berpotensi terpuruk akibat kebijakan ini.</p> <p>"Kemenkes perlu melakukan diskusi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi yang lebih baik dan mempertimbangkan pengaruh terhadap ekonomi dan ketenagakerjaan," ungkap Tauhid.</p> <p>Dengan adanya protes tersebut, tambah Tauhid, jelas bahwa kebijakan kemasan polos rokok tanpa merek perlu ditinjau kembali. Sehingga, tidak hanya mengedepankan aspek kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap industri, perekonomian, dan masyarakat secara keseluruhan.</p>

Tauhid pun menekankan perlunya diskusi lebih lanjut antara Kemenkes dan kementerian terkait sebelum menerapkan peraturan ini.

Indef Sebut Kebijakan Plain Packaging di Beberapa Negara Justru Suburkan Peredaran Rokok Ilegal

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/golkar-akui-ada-kadernya-yang-main-dua-kaki-di-pilpres-2019_m_.jpg" alt="Politikus senior Golkar Firman Soebagyo secara terang-terangan mengakui keberadaan kader yang bermain dua kaki di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Politikus senior Golkar Firman Soebagyo secara terang-terangan mengakui keberadaan kader yang bermain dua kaki di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure>  <br /><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Usulan mengenai standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang termuat dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) inisiatif Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menuai banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk sejumlah anggota legisIatif DPR RI dan pemangku kepentingan lainnya. Para anggota dewan dari Badan Legislasi (Baleg) hingga Komisi IX DPR RI yang menaungi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan berbagai fraksi pun turut angkat bicara di tengah situasi yang kian genting, utamanya bagi perekonomian nasional dan kelangsungan tenaga kerja.<br /> <br />Kebijakan ini, yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, dianggap diskriminatif dan berpotensi merugikan industri hasil tembakau, petani dan buruh tembakau, peritel, hingga pedagang kecil. Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti bahwa kebijakan tersebut mengabaikan hak-hak hidup masyarakat yang bergantung pada industri tembakau.<br /> <br />Menurutnya, kemasan rokok polos tanpa merek berisiko mendiskriminasi kelompok-kelompok masyarakat kecil, termasuk pedagang asongan yang telah berkontribusi pada pendapatan negara melalui cukai. Dampak itu terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau.<br /> <br />"Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembuatan peraturan, yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, tanpa adanya unsur diskriminatif," kata Firman, dikutip Selasa (24/9).<br /> <br />Firman menyoroti beleid RPMK yang bertentangan dengan RUU Komoditas Strategis Nasional (RUU KSN). Ia menyebutkan bahwa aturan ini, sebagai turunan dari undang-undang, tidak boleh mengintervensi atau menganulir ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang utama.<br /> <br />"DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya," ujar dia.<br /> <br />Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, menyatakan bahwa tembakau adalah komoditas unggulan nasional yang menghidupi jutaan orang, mulai dari petani, pekerja, hingga peritel. Rahmad mengingatkan bahwa dampak dari kebijakan ini dapat menghimpit industri hasil tembakau secara keseluruhan, yang berdampak luas pada lapangan pekerjaan, terutama di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor-sektor lainnya.<br /> <br />"Kami menyerukan perlunya keseimbangan dan keadilan dalam pembuatan kebijakan. Agar tidak menimbulkan masalah baru dalam upaya pengendalian," papar dia.<br /> <br />Lebih lanjut, Rahmad menyoroti banyaknya kebijakan yang telah dirasakan oleh sektor pertembakauan seperti kenaikan tarif cukai hasil tembakau terlampau tinggi yang telah mendorong penyebaran rokok ilegal. RPMK yang memaksa kemasan rokok polos tanpa merek diyakini kian memperparah kondisi sebelumnya.<br /> <br />"Terkait dengan pihak yang harus dilindungi, saya mengajak semua pihak untuk menyelesaikan dengan duduk bersama," tegas dia.<br /> <br />Senada dengan Rahmad, Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Nur Nadlifah menyoroti permasalahan dalam proses pembuatan peraturan yang dianggap tidak melibatkan parlemen sama sekali. RPMK maupun PP 28/2024 tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara parlemen dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada saat pembahasan UU Omnibus Kesehatan.<br /> <br />RPMK dan PP 28/2024 dinilainya bertentangan dengan banyak aspek dan aturan lainnya, seperti melanggar perlindungan hak kekayaan intelektual hingga Perpres No. 68/2021 yang mengamanatkan Peraturan Menteri perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, serta tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Aturan ini juga dipandang melampaui batas wewenang Kemenkes.<br /> <br />"Kami mendapat banyak masukan dari konstituen mengenai rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang sudah melewati batas wewenang Kemenkes dan PP 28/2024 yang bermasalah untuk berbagai industri," tutur Nadlifah.<br /> <br />Parahnya lagi, lanjut Nadlifah, usulan Kemenkes untuk mendorong kemasan rokok polos tanpa merek tersebut berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat serta menekan perekonomian nasional. "Kebijakan ini sangat berbahaya karena justru bisa membuka peluang beredarnya rokok ilegal sekaligus mempersulit pemerintah dalam mengatur penerimaan cukai," paparnya.<br /> <br />Di sisi lain, Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap RPMK. Ia berpendapat bahwa kebijakan yang terlalu ketat dapat mengabaikan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat yang bergantung pada produk tembakau.<br /> <br />Daniel menerangkan, industri rokok merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan negara, dan peningkatan cukai yang direncanakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 bisa terancam jika kebijakan ini diterapkan. "Aturan yang terlalu mematikan ini cenderung mengabaikan realitas bahwa produk ini adalah sumber penghidupan bagi banyak orang, terutama bagi para petani tembakau dan industri terkait,"&nbsp;ujar Daniel.<br /> <br />DPR RI, sebagai wakil rakyat, berkomitmen untuk terus memantau dan mempertimbangkan berbagai keluhan terkait kebijakan tersebut. Jika terdapat ketidakadilan dalam peraturan, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). DPR juga akan memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika ditemukan kontradiksi yang signifikan.</p>

Firman Soebagyo, menyoroti bahwa kebijakan tersebut mengabaikan hak-hak hidup masyarakat yang bergantung pada industri tembakau.

Legislator Sebut Kebijakan Kemasan Polos Rokok dalam RPMK Ancam Perekonomian Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/Desain-tanpa-judul-35-4253950986.png" alt="Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu)&nbsp;Askolani menilai kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek berpotensi menyulitkan aktivitas pengawasan.</p> <p>"Kalau rokok jadi polos, pandangan kami, ada risiko dari pengawasan karena tak bisa membedakan jenis rokok," kata Askolani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin (22/9).</p> <p>Dia menjelaskan kemasan rokok menjadi basis Pemerintah dalam melakukan pengawasan. "Risiko bisa jadi nyata kalau kemasan disamakan. Kita tak bisa kasat mata membedakan kemasan dan isinya, padahal proteksi awal kita melalui itu," tambahnya.</p> <p>Askolani memastikan Kemenkeu telah menyampaikan masukan tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Diketahui, usulan tersebut termuat dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.</p> <p>Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengestimasikan usulan kemasan rokok polos tanpa merek memberikan dampak ekonomi yang hilang sekitar Rp 182,2 triliun.</p> <p>Indef menilai kemasan polos akan mendorong downtrading (fenomena ketika konsumen beralih ke produk rokok yang lebih murah) hingga <em>switching</em> ke rokok ilegal lebih cepat dari yang terjadi, dan berpotensi menurunkan permintaan produk legal sebesar 42,09 persen. Implikasi dari kebijakan kemasan polos ini diprediksi mengurangi penerimaan negara sekitar Rp95,6 triliun.</p> <p>Sementara itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo berpendapat usulan soal kemasan rokok polos tanpa merek berpotensi diskriminatif karena berdampak terhadap pedagang ritel dan petani tembakau.</p> <p>Firman menyebut aspek diskriminatif yang disorot ialah adanya peraturan yang dinilai mengabaikan hak-hak hidup masyarakat luas. Kebijakan itu berpotensi mendiskriminasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pedagang ritel dan petani tembakau.</p> <p>Menurut Firman, peraturan tersebut jelas akan berdampak pada kelompok masyarakat kecil seperti pedagang asongan, dan industri hasil tembakau yang telah berkontribusi besar pada pendapatan negara melalui cukai. Dampak tersebut terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau.</p>

"Kalau rokok jadi polos, pandangan kami, ada risiko dari pengawasan karena tak bisa membedakan jenis rokok," kata Askolani.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PP Kesehatan

Berita Terkini