<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/WhatsApp-Image-2023-08-16-at-164652-3747903042.jpeg" alt="Kepala Ombudsman Sulsle Ismu Iskandar (tengah)." width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Sulsle Ismu Iskandar (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Negara pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulawesi Selatan mengungkap delapan modus manipulasi data kependudukan. Itu terjadi selama proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi. &rdquo;Sejauh ini, kami menerima enam konsultasi non laporan dan delapan laporan masyarakat serta aduan-aduan yang viral di media sosial. Dari laporan tersebut ada empat SMA negeri di Makassar yang menjadi terlapor pengaduan masyarakat,&rdquo; ungkap Kepala Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar seperti dilansir dari Antara di Makassar. Ismu menjelaskan, dari total 720 siswa yang lulus untuk kuota jalur zonasi di empat sekolah tersebut ditemukan masalah. Dari jumlah itu, Ombudsman menemukan 99 orang siswa bermasalah dalam hal data kependudukan yang menjadi syarat kelulusan pada jalur zonasi tersebut. &rdquo;Itu dilakukan dengan berbagai modus hingga dugaan pemalsuan dokumen kependudukan,&rdquo; papar Ismu Iskandar. Untuk modus dugaan manipulasi yang ditemukan Ombudsman, kata dia, terdapat peserta didik teridentifikasi melakukan mutasi atau berpindah kartu keluarga (KK) setelah 18 Juni 2022. Namun, tetap diluluskan dengan menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan kelurahan. Selain itu, ada peserta didik teridentifikasi melakukan mutasi setelah 18 Juni 2022 namun berkas kartu keluarga yang dilampirkan saat verifikasi berkas adalah kartu keluarga yang terbit sebelum 18 Juni 2022 dan nama peserta tersebut ada di dalamnya. Ketiga, peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi dilakukan pengeditan pada tanggal penerbitan KK. &rdquo;Keempat ditemukan peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi mengedit KK, di mana font yang digunakan tidak sesuai dengan font khusus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil,&rdquo; terang Ismu Iskandar. Selain itu, lanjut dia, peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi mengedit KK, di mana nama Kepala Dinas (Kadis) yang bertanda tangan tidak sesuai dengan tanggal penerbitan KK. &rdquo;Terdapat KK ditandatangani barcode oleh Kadis Dukcapil atas nama Muh Hatim namun pejabat dimaksud belum menjabat saat terbitnya KK tersebut,&rdquo; ujar Ismu Iskandar. Keenam, terdapat peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan tanda tangan barcode yang tidak terbaca dan menurut keterangan Disdukcapil barcode tersebut bukan milik Disdukcapil. Ketujuh, peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan tanda tangan barcode yang tidak aktif. Dan kedelapan, terdapat peserta didik yang melampirkan KK dengan mengedit atau memasukkan namanya ke dalam KK orang lain. &rdquo;Temuan ini menguatkan fakta bahwa sistem informasi berbasis online maupun sistem verifikasi manual tidak berjalan semestinya, karena jumlah ini sangat banyak dan merugikan calon peserta didik lain yang seharusnya lebih berhak mendapatkan akses pendidikan di sekolah yang termasuk dalam zonanya,&rdquo; ucap Ismu. Menindaklanjuti temuan tersebut, Ombudsman Sulsel telah menyampaikan saran pendahuluan serta segera menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan berisi tindakan korektif ke Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. &rdquo;Intinya, harus ada sanksi tegas dari Gubernur dan kepala dinas terkait soal praktik-praktik dugaan manipulasi yang cenderung berulang, dan bahkan semakin parah dalam proses PPDB khususnya jalur zonasi. Evaluasi dan pembinaan juga harus dilakukan penyelenggara dan pelaksana yang terbukti lalai dan tidak kompeten,&rdquo; tutur Ismu Iskandar.

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulsel ungkap delapan modus manipulasi data kependudukan selama proses pendaftaran PPDB jalur zonasi

Ombudsman Sulsel Ungkap Delapan Modus Manipulasi PPDB 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PPDB-ZONASI-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP jalur zonasi di Kabupaten Gresik dimulai sejak Selasa (28/6). Pada hari pertama itu, panitia PPDB Dinas Pendidikan Pemkab Gresik masih menemukan sejumlah masalah yang dialami para siswa. Tidak hanya itu, jarak zonasi yang biasanya bisa dilihat untuk umum pun kini tertutup.  PPDB jalur zonasi dibuka mulai 28 Juni hingga 2 Juli mendatang. Dalam jalur tersebut, sesuai persyaratannya, hanya siswa dengan maksimal jarak rumah ke sekolah sejauh 5 kilometer yang bisa mendaftar. Namun, dalam perjalanannya, setiap pagu di sekolah sudah dipenuhi siswa dengan jarak maksimal kurang dari 1 kilometer.  Pada hari pertama kemarin (28/6), sejumlah kendala sempat muncul. Di antaranya, siswa belum bisa mendaftar lantaran nomor induk siswa nasional (NISN) belum disiapkan. Kemudian, terdapat pula NISN yang tercatat ganda. Hal itu pun menjadi evaluasi tim PPDB dispendik. Nanti tim membantu menyelesaikan persoalan tersebut.  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendik Pemkab Gresik Nur Maslichah menegaskan, para wali murid harus mencermati persyaratan yang dibutuhkan untuk jalur zonasi itu. Sebab, apabila persyaratan telah lengkap, pendaftaran akan lancar.  ’’Hari ini, untuk sistem, terpantau tidak ada masalah. Hanya ada sedikit kendala yang dialami sejumlah siswa itu seperti datanya belum lengkap,’’ ucapnya.  Dalam jalur zonasi tersebut, setiap sekolah memiliki pagu yang berbeda. Yang jelas, porsinya 50 persen dari total pagu sekolah. Jika dihitung, jumlah jalur zonasi itu berkisar 48 hingga 176 siswa. ’’Dari 34 SMPN, total pagu untuk zonasi ini ada 3.776 siswa,’’ ucapnya.  Sementara itu, Kepala Dispendik Gresik S. Hariyanto menegaskan, berkas yang dilampirkan merupakan asli. Dalam persyaratannya, juga terdapat surat pernyataan bermeterai sehingga apabila terjadi pemalsuan dokumen akan mengarah ke ranah hukum. ’’Tentu, otomatis tidak diterima di sekolah apabila memalsukan dokumen,’’ ucapnya.  Mengenai website gresik.siap-ppdb.com yang belum menampilkan secara terbuka pendaftar jalur zonasi itu, pihaknya akan mengeluarkan konfirmasi ke pengelola sistem. Hariyanto menyebutkan, yang mengelola sistem untuk PPDB tahun ini memang baru. ’’Nanti kami cek, yang jelas tim PPDB kami dituntut untuk profesional dalam menjaring siswa,’’ terangnya.  ---  PERSYARATAN <ul> 	<li>Melampirkan kartu keluarga (KK) asli yang diterbitkan paling singkat 1 Juli 2022.</li> 	<li>Menyertakan surat keterangan lulus.</li> 	<li>Melampirkan foto calon peserta didik baru di depan rumah masing-masing sesuai KK dengan menggunakan aplikasi GPS. Foto tersebut harus menampilkan titik koordinat.</li> 	<li>Orang tua wajib menandatangani surat pernyataan bermeterai Rp 10.000 terkait kebenaran data.</li> 	<li>Input NISN.</li> </ul> Sumber: Dispendik Pemkab Gresik

Ada Kendala, PPDB SMPN Jalur Zonasi di Gresik Dikeluhkan Orang Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG20200707122810-1.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi. Laila Syafarud/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi. Laila Syafarud/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendesak Pemerintah Kota  Padang agar memberikan solusi terkait keluhan orang tua peserta didik mengenai sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri. Orang tua protes PPDB jalur zonasi yang mempertimbangkan umur.  ”Kami meminta pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan Padang agar segera merealisasikan solusi yang telah diskusikan atas persoalaan ini,” kata Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani seperti dilansir dari Antara di Padang.  Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya dengan maksimal yaitu mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kota Padang membahas solusi atas keluhan masyarakat terkait sistem PPDB SMPN melalui jalur zonasi di Padang.  ”Dari hasil pertemuan tersebut, kami meminta agar Disdik Padang menambah ruang belajar bagi siswa yang belum terdaftar di SMPN. Karena berdasar data yang kami dapatkan masih ada sekitar 3.000 murid tamatan SD yang masih belum mendapatkan kuota di SMPN di Padang,” kata Syafrial Kani.  Dia berharap keputusan tersebut segera direalisasikan agar masyarakat mendapatkan pencerahan atas persoalan PPDB yang dihadapi saat ini. ”Kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap Disdik sampai persoalan ini terselesaikan segera. Kami meminta keputusan itu secepatnya paling lambat Rabu (8/7) ini sudah ada kejelasan,” ujar Syafrial Kani.  Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, pihaknya akan segera memyampaikan ke Pemerintah Kota Padang untuk segera direalisasikan. Pihaknya akan mengupayakan bagi murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi supaya bisa masuk ke SMPN di Padang.  ”Hal itu dengan syarat siswa ini berasal dari keluarga tidak mampu dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikeluarkan Pusdatin Kementerian Sosial,” kata Habibul Fuadi.  Dia menyebut, saat ini jumlah SMPN yang mengikuti PPDB secara daring sekitar 43 sekolah. ”Ada satu sekolah yang belum menerapkan PPDB secara daring di Padang yaitu SMPN 14 di Kecamatan Pauh. Di sana terdapat tiga lokal dengan daya tampung sekitar 100 orang siswa. Pada tahun ini, kami juga membuka filial SMPN 26 untuk kawasan Padang Sarai. Penerimaan tersebut akan dilaksanakan setelah PPDB daring. Saya rasa ini bisa sebagai solusi,” kata Habibul Fuadi.  Pada tahun ini, lulusan SD di Kota Padang sekitar 14.836 orang siswa. Sedangkan daya tampung di SMPN Padang hanya 8.697 orang. ”Itu berarti ada sekitar 3.000 lebih siswa yang tidak akan tertampung di SMPN Padang dan tren ini relatif tidak terlalu berubah polanya,” kata Habibul Fuadi.  Sementara itu, terkait PPDB mempertimbangkan umur, Habibul Fuadi mengatakan, sistem PPDB tahun ini mengalami sedikit perubahan dengan sistem pada tahun sebelumnya. Hal itu berdasar peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.  ”Hal ini dibahas dalam pasal 25 ayat 2 yaitu jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran,” kata Habibul Fuadi.  Dia mengakui, peraturan tersebut akan menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat seperti yang terjadi pada saat ini. Namun hal itu sudah jelas diatur dalam Permendikbud. Sehingga Disdik Padang berpedoman pada regulasi yang ditentukan secara nasional dalam peraturan menteri pendidikan. ”Untuk solusi terhadap wali murid yang protes, kami akan melakukan pembahasan bersama DPRD Padang nanti,” kata Habibul Fuadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5gAOtre8hV0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=oG127OxtQ6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6xFtXGz8724

DPRD Desak Pemkot Padang Beri Solusi PPDB Jalur Zonasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PPDB-SMA.jpg" alt="PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 untuk Jalur Zonasi mengalami banyak protes dari masyarakat. Sebab, banyak Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang terpental atau keluar dari sekolah negeri pilihannya akibat seleksi berdasarkan usia.  Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Nahdiana mengatakan bahwa bagi para CPDB jangan berkecil hati. Sebab, masih terdapat jalur lain, yaitu Jalur Prestasi.  "Masih ada jalur prestasi, di jalur prestasi bagi calon peserta didik yang belum ada di jalur zonasi atau belum keterima di jalur zonasi, dapat melakukan (pendaftaran) kembali di jalur prestasi," ujarnya dalam telekonferensi pers, Jumat (26/6).  Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020, disebutkan bahwa Jalur Prestasi melihat dari kemampuan atau nilai akademis dari para CPDB. Nantinya, ketika sekolah yang dipilih telah melebihi daya tampung, maka seleksinya dilihat dari perkalian nilai rerata rapor dengan nilai akreditasi, urutan pilihan sekolah, usia tertua ke usia termuda dan waktu mendaftar.  "Jalur prestasi tidak melihat usia, karena seleksi pertamanya adalah seleksi nilai akademis artinya nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 yang dikalikan nilai akreditasi. Jadi tidak melihat usia, itu solusinya," ujarnya.  Jika usia CPDB memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka boleh mendaftar. Baik itu yang umurnya tua maupun muda, pintar ataupun belum pintar.  "Tidak ada usia yang diperhitungkan di sini. Jadi, mereka yang belum diterima di jalur afirmasi karena usia, maka dapat melakukan dan diberikan kesempatan lagi di jalur prestasi," terang Nahdiana.  Kemudian, terkait usia minimal yang diperdebatkan banyak orang tua murid. Dia memberikan penjelasan bahwa ada beberapa hal yang membuat aturan itu ditetapkan.  Mulai dari tingkat hunian kepadatan penduduk tiap kelurahan, daya tampung sekolah, serta kondisi sekolah pada jenjang-jenjang tertentu bisa saja tidak ada di kelurahan tersebut.  "Sekolah A punya daya tampungnya 200 orang, maka peserta ke-201 (1 orang) berarti dia dinyatakan tidak diterima. Siapa sih yang menentukan daya tampung? Sekolah atau Dinas Pendidikan? Daya tampung ditentukan berdasarkan kelas atau rombongan belajar yang ada di satuan pendidikan. Jadi kalo sekolah itu punya 5 rombongan belajar (kelas) berarti 5 dikali 36 peserta didik (daya tampung 180)," tutup dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7EOKPMZvfqE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hMO48-gB5WI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tkiyPoh5HBY

PPDB 2020, Disdik DKI: Coba Jalur Prestasi Jika Tak Lolos Zonasi