<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/ppdb-smp-64281066.png" alt="CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah." width="100%">
<figcaption>CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta kembali menerima aduan adanya wali murid yang mencabut berkas pendaftaran anaknya. Hingga&nbsp;Kamis (6/7), sudah ada 10 sekolah yang melapor. Alasannya, siswa tersebut pindah ke sekolah negeri. MKKS SMP Swasta mendata, ada 24 siswa yang berkas pendaftarannya dicabut dan dialihkan ke SMP negeri. Ada pula siswa yang memilih melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo mengatakan, persoalan wali murid yang mencabut berkas pendaftaran sudah ditindaklanjuti. Dia sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya untuk mencari solusinya. Salah satu opsinya adalah membatalkan penarikan berkas. &rdquo;Yang cabut berkas mengatakan bahwa anaknya diterima di sekolah negeri. Informasinya, nanti mereka dikembalikan lagi ke swasta,&rdquo; paparnya. Tingkat keterisian sekolah swasta masih minim. Data MKKS SMP Swasta menyebutkan, baru 9.629 pelajar yang masuk ke SMP swasta. Apabila dirata-rata, satu sekolah swasta baru terisi 36 siswa. &rdquo;Lembaga pendidikan swasta di Surabaya, totalnya 262 sekolah. Namun, sampai sekarang jumlah pendaftarnya masih sedikit,&rdquo; tambah Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih. Seharusnya, tambah Wiwik, sekolah swasta tidak kekurangan murid. Sebab, tahun ini ada 38.684 lulusan SD. Yang diterima di SMP negeri sebanyak 17.088 siswa. &rdquo;Nah, yang jadi pertanyaan sisanya itu ke mana? Padahal, hitung-hitungan kami, yang masuk SMP swasta sekitar 12.629 siswa. Sisanya itu ke mana?&rdquo; ucap Wiwik. Seperti diberitakan sebelumnya, 35 murid batal bersekolah di SMP swasta. Sebab, orang tua pelajar itu tiba-tiba menarik berkas pendaftaran, lalu mendaftarkan ke sekolah negeri. Ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa SMP swasta memaksa menambah rombongan belajar (rombel) di luar aturan. Dari 32 siswa menjadi 39 murid. Informasi lain menyebutkan, pencabutan berkas itu dilakukan karena adanya pemenuhan pagu untuk jalur tertentu. Salah satunya, jalur prestasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menegaskan bahwa setelah PPDB SMP negeri ditutup, tidak ada lagi penerimaan siswa. Dia berjanji mengevaluasi sekolah-sekolah yang terindikasi menerima siswa pasca penutupan pendaftaran itu. &rdquo;Tidak ada daftar ulang ke SMP negeri. Yang sudah daftar di swasta ya swasta. Dan, tidak ada cabut berkas,&rdquo; ujarnya. Yusuf sudah bertemu dengan pihak sekolah swasta. Itu dilakukan untuk meluruskan persoalan cabut berkas. Dia berharap segera menemukan solusi terbaik. &rdquo;Tidak ada pemenuhan pagu jalur apa pun. Kami sedang evaluasi dulu seperti apa kondisinya,&rdquo; tegasnya.&nbsp;(gal/c7/aph) DIPICU CABUT BERKAS PENDAFTARAN - Sudah 10 sekolah swasta yang melapor ke MKKS SMP Swasta soal pencabutan berkas. - Total ada 24 siswa yang mencabut berkasnya dan pindah ke sekolah negeri. - Ada pula wali murid yang memindahkan anaknya ke pondok pesantren. - Dispendik memastikan tidak ada siswa lagi yang masuk ke SMP negeri dengan alasan pemenuhan pagu sekalipun. - Dispendik melarang pencabutan berkas dengan alasan pindah ke SMP negeri. Sumber: Reportase Jawa Pos

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta kembali menerima aduan adanya wali murid yang mencabut berkas pendaftaran anaknya.

10 SMP Swasta Lapor MKKS, Dispendik Surabaya Pastikan Tidak Ada Cabut Berkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/ppdb-smp-1534905478.png" alt="SAMPAIKAN ADUAN: Sejumlah orang tua siswa mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Jumat (23/6). Pemakaian sistem dua zonasi dikeluhkan banyak warga." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ADUAN: Sejumlah orang tua siswa mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Jumat (23/6). Pemakaian sistem dua zonasi dikeluhkan banyak warga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Enam siswa di RT 5, RW 4 Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, gagal masuk SMPN 26 Surabaya lewat jalur zonasi 1. Padahal, jarak rumah mereka dengan sekolah sangat dekat. Hanya terpaut 600 meter. &rdquo;Saya sampai geleng-geleng kepala. Kok bisa warga kami tidak masuk di SMPN 26,&rdquo; kata Ketua RW 4 Suwandi, Jumat (23/6). Menurut Suwandi, persoalan itu dipicu adanya dua sistem zonasi yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya tahun ini. Zonasi 1 diperuntukkan bagi peserta didik baru yang bertempat tinggal satu kelurahan dengan sekolah atau yang terdekat dengan sekolah. Kuotanya 35 persen. Zonasi 2 ditujukan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar kelurahan, tetapi masih satu kecamatan dengan sekolah yang dituju. Kuotanya 15 persen. Nah, sebagian siswa dari RW 4 Kelurahan Banjar Sugihan gagal masuk SMPN 26 karena kuotanya diisi oleh siswa yang mendaftar lewat zonasi 2. &rdquo;Dulu sebelum ada zonasi 2, anak-anak kami pasti nyantol di SMPN 26. Karena jaraknya dekat sekali,&rdquo; ujar Suwandi. Suwandi dan warga merasa keberatan dengan pembagian zonasi itu. Mereka meminta zonasi 1 dan 2 dihapus. Sistem zonasi dikembalikan seperti dulu. Di sisi lain, sebagian wali murid juga merasa kebingungan dengan pembagian zonasi tersebut. Tidak sedikit warga yang salah pilih saat mendaftar. &rdquo;Kami minta pembagian zonasi ini dihapus saja,&rdquo; ujar Asmaul, warga lainnya di RW 4 Banjarsugihan. Kejadian serupa dialami warga Kelurahan Lontar. Sejumlah calon siswa gagal masuk jalur zonasi 1 di SMPN 47 Surabaya. Padahal, jarak sekolah dengan rumah warga tidak kurang dari 650 meter. &rdquo;Putri kami tidak bisa masuk SMPN 47. Padahal, jarak ke sekolah dekat sekali,&rdquo; ujar Siti Aminah, seorang wali murid asal Lontar. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menyoroti pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024. Khususnya melalui sistem zonasi. Dia menilai, sosialisasi terkait pembagian zonasi dalam zona 1 dan zona 2 tidak maksimal. Apa yang disampaikan kepada publik belum dilakukan secara masif. &rsquo;&rsquo;Buktinya, banyak warga yang bingung,&rsquo;&rsquo; cetusnya. Dia berjanji untuk mengevaluasi juknis PPDB secara menyeluruh. Itu akan dilakukan setelah semua rangkaian PPDB tuntas hingga memasuki tahun ajaran baru. Tidak tertutup kemungkinan pembagian sistem zonasi akan ditiadakan kembali. Semua kemungkinan bakal dikaji. &rsquo;&rsquo;Nanti pasti kami evaluasi menyeluruh,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Rangkaian PPDB SMP negeri untuk semua jalur pendaftaran sudah tuntas. Daftar ulang dimulai sejak kemarin (23/6) sampai hari ini (24/6). Setiap calon siswa baru wajib daftar ulang. &rdquo;Jika tidak (daftar ulang, Red), dianggap mengundurkan diri. Dan akan digantikan oleh pendaftar urutan di bawahnya,&rdquo; jelas Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh. Terkait banyaknya keluhan sistem zonasi, Yusuf menyampaikan bahwa sistem yang dipakai sudah sesuai dengan standard operating procedure (SOP). Jauh-jauh hari pihaknya, sekolah, hingga kecamatan sudah menyosialisasikan sistem PPDB untuk tahun ajaran 2023&ndash;2024 itu. &rdquo;Ada zonasi 2 karena untuk mengakomodasi peserta didik yang rumahnya jauh dari sekolah,&rdquo; jelas Yusuf. Selama PPDB berlangsung, sebetulnya dispendik juga sudah memberikan solusi. Yaitu, menyiapkan posko pengaduan. Setiap persoalan bisa dikonsultasikan lewat posko itu. Sistem zonasi misalnya. Jika telanjur mendaftar, mereka bisa mencabut berkas. Lalu, mendaftar lagi dari awal.&nbsp;(mar/c6/aph) PERSOALAN SISTEM DUA ZONASI - Peluang siswa masuk ke sekolah negeri yang dekat dengan rumah makin kecil. - Banyak orang tua calon peserta didik baru yang salah pilih zonasi. - Wali murid meminta dua sistem zonasi dihapus. - Dispendik mengklaim sistem dua zonasi itu sudah sesuai SOP. - Jauh-jauh hari dispendik sudah menyosialisasikan sistem tersebut. Sumber: Reportase Jawa Pos

Suwandi dan warga merasa keberatan dengan pembagian zonasi itu. Mereka meminta zonasi 1 dan 2 dihapus. Zonasi dikembalikan seperti dulu.

PPDB SMP di Surabaya Banyak Keluhan karena Sosialisasi Tak Maksimal, Wali Murid Minta Dua Zonasi Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/ppdb-surabaya-700474581.png" alt="CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi." width="100%">
<figcaption>CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PPDB SMP di Surabaya ternyata tak kalah seru dengan PPDB SMA/sederajat di Jawa Timur. Warga menyatakan, proses pendaftaran sekolah untuk jenjang SMP penuh cerita ketegangan. Agus, salah seorang warga Surabaya menyatakan, yang paling menegangkan yakni dua jam sebelum pendaftaran ditutup. Dia menyebutkan, anaknya sempat terlempar dari pilihan dua. Dan, di pilihan dua tergeser ke urutan dua paling bawah. &rdquo;Kami optimistis bisa masuk lagi ke pilihan 1 karena akumulasi dari prestasi rapor dan lomba (30 persen),&rdquo; terang Agus, warga Kaliasin RW 13 Surabaya itu. Agus menuturkan, jalur prestasi lomba kurang peminat sehingga pemenuhan kuota diisi siswa dari prestasi rapor. Tahun ini, nilai rata-rata di atas sembilan. Dia menyampaikan, mengincar 6 sekolah yang dekat dengan rumah per satu kali transportasi. &rdquo;Kami pantau pendaftaran PPDB SMP mulai awal pembukaan, dengan target 6 SMPN (di SMPN 3, 4, 6, 10, 12, dan 46). Hari terakhir dari 6 SMPN hanya 2 yang masuk kriteria nilai rapor anak, lalu mempertimbangkan untuk daftar dan pilih SMPN,&rdquo; terang Agus. Dia menyebutkan, jika pakai jalur zonasi, di wilayah RW 13 Embong Kaliasin tidak bisa masuk di SMPN terdekat. Yang paling dekat hanya ada SMPN 6 dan 10. Agus menambahkan, selama proses pendaftaran, tidak mengalami website delay sama sekali. &rdquo;Semua lancar, cuma masuk ke website hanya beberapa detik lambat nggak lama,&rdquo; ungkap Agus. Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, sistem penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama negeri (PPDB SMPN) akan menampilkan rekomendasi sekolah-sekolah terdekat sesuai dengan zonasi yang dipilih. Di pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua). Yusuf menambahkan, jalur zonasi terdiri atas zonasi 1 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal satu kelurahan dengan sekolah atau yang terdekat dengan sekolah. Lalu, zonasi 2 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar kelurahan lokasi sekolah namun masih dalam satu kecamatan dengan sekolah. &rdquo;Ketika pendaftaran CPDB dapat memilih zonasi 1 &amp; zonasi 1, zonasi 2 &amp; zonasi 2, zonasi 1 &amp; zonasi 2 atau zonasi 2 &amp; zonasi 1,&rdquo; ujar Yusuf Masruh.

PPDB tingkat SMPN Surabaya ternyata tak kalah seru dengan PPDB SMA/sederajat. Warga menyatakan, proses pendaftaran penuh cerita ketegangan

Penuh Ketegangan, Cerita Warga Surabaya Daftarkan Anak di PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/WhatsApp-Image-2023-06-14-at-125818-157603166.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Surabaya 2023 jalur afirmasi mulai dibuka pekan lalu (9/6).&nbsp; Diketahui, pendaftaran PPDB SMP Surabaya digelar secara online melalui laman resmi PPDB Surabaya. Ada tujuh jalur PPDB SMP Surabaya tahun ini. Tujuh jalur tersebut yakni jalur afirmasi kategori inklusi, afirmasi kategori keluarga miskin atau pra miskin, perpindahan tugas, prestasi nilai rapor sekolah, jalur prestasi lomba, jalur penghafal kitab suci, dan jalur zonasi. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meminta agar warga kategori tidak mampu memanfaatkan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau yang biasa dikenal mitra warga. &rdquo;Pemerintah Kota mengalokasikan 5 persen dari pagu masing-masing sekolah untuk mengakomodir warga tidak mampu yang masuk dalam data keluarga miskin (gamis) maupun pra gamis,&rdquo; kata Armuji. Dia menegaskan, warga yang diterima melalui jalur afirmasi akan ditanggung biaya operasional pendidikannya oleh Pemerintah Kota Surabaya. Bahkan memperoleh perlengkapan sekolah gratis berupa seragam, sepatu, dan tas. &rdquo;Komitmen kita agar memberikan ruang bagi siswa yang memiliki niat untuk sekolah namun terhalang biaya , sehingga pemerintah kota hadir,&rdquo; tegas Armuji. Untuk PPDB SMP negeri jalur afirmasi dimulai pada 9 - 14 Juni melalui online. Armuji juga menyampaikan agar apabila ada kesulitan bisa menghubungi posko pengaduan PPDB di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meminta agar warga kategori tidak mampu memanfaatkan PPDB melalui jalur afirmasi atau mitra warga

Wakil Wali Kota Surabaya Minta Warga Tidak Mampu Manfaatkan PPDB Jalur Afirmasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ppdb-surabaya-2761400686.png" alt="Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Henni bimbang saat hendak mendaftarkan anaknya ke salah satu SMPN di Tambaksari Selasa (23/5). Sebab, saat mendaftar melalui sistem PPDB, alamat yang terdeteksi ternyata sesuai kartu keluarga (KK), yakni di Rungkut. Padahal, saat ini dia ngontrak di Tambaksari. Meski sama-sama berada di kawasan Surabaya Timur, jarak antara Rungkut dan Tambaksari terlampau jauh. Henni tidak sanggup apabila harus antar jemput anaknya ke sekolah setiap hari. Itu memakan waktu dan biaya. &rdquo;Saya mau konsultasi apa bisa seandainya memilih sekolah sesuai dengan tempat tinggal saya saat ini, bukan alamat orang tua saya,&rdquo; ujarnya. Herdi juga hendak berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Sebab, anaknya tidak bisa mendaftar PPDB SMP lewat jalur prestasi nilai rapor. Menurut Herdi, saat SD, anaknya bersekolah di Sidoarjo. Sebab, tempat kerjanya berada di perbatasan Surabaya&ndash;Sidoarjo. Saat ini, warga Rungkut itu ingin memasukkan anaknya ke SMP negeri di Surabaya. &rdquo;Kalau harus sekolah di Sidoarjo jauh,&rdquo; tuturnya. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pihaknya tidak bisa mengakomodasi permintaan warga tersebut. Itu berpijak pada peraturan sistem zonasi. Lokasi pendaftar PPDB zonasi mengacu pada alamat yang tertera di KK. &rdquo;Jadi, kami tidak bisa mengubahnya. Karena dasar aturannya memang demikian,&rdquo; katanya saat ditemui, Selasa. Aturan zonasi memang tidak dapat dinegosiasi. Dispendik pun tidak bisa memberikan dispensasi. Sebab, kelonggaran yang diberikan kepada beberapa orang akan memunculkan masalah baru. Warga akan melakukan hal serupa untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tertentu. &rdquo;Memang di hari pertama beberapa aduan kami terima. Namun, kami meminta sekolah dan petugas untuk menjelaskan. Alhamdulillah, mereka bisa memahaminya,&rdquo; ucap Yusuf. Dari hasil pemantauan di posko pengaduan dispendik, jumlah warga yang berkunjung ke posko semakin berkurang. Menurut Yusuf, pada hari pertama memang banyak wali murid yang meminta informasi ke posko. &rdquo;Selain itu, kami juga sampaikan kalau ada kesulitan bisa langsung datang ke sekolah SD atau SMP negeri mana pun. Sehingga masalah sudah selesai di bawah, tidak sampai ke sini,&rdquo; paparnya. Menurut Yusuf, masyarakat mulai memahami alur dan tata cara PPDB. Dia berharap warga berani mencoba melakukan pendaftaran. Mumpung masih masa uji coba dan validasi data. &rdquo;Kami akan gencarkan sosialisasi PPDB,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(gal/c6/aph) BEBERAPA POIN ATURAN DALAM PPDB 1. Domisili tetap mengacu pada alamat KK. 2. Jalur prestasi rapor tidak bisa mengakomodasi siswa yang sebelumnya bersekolah di luar Surabaya. 3. Dispendik memastikan kendala teknis seperti masalah sinkronisasi data telah diselesaikan. 4. Tidak ada lagi orang tua yang dilempar ke kelurahan jika terjadi masalah. 5. Dispendik menyebut jumlah keluhan menurun karena sekolah juga membuka konsultasi umum. Sumber: Dispendik Surabaya

Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pihaknya tidak bisa mengakomodasi permintaan warga tersebut. Itu berpijak pada peraturan.

Daftar PPDB Zonasi Tetap Gunakan Alamat KK, Warga Berharap Dispendik Surabaya Beri Dispensasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/WhatsApp-Image-2023-05-19-at-185806-2212292792.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh (tengah)." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koordinator MKKS SMP Swasta Erwin Darmogo mengaku sudah menyepakati mengenai pelaksanaan PPDB jenjang SMP di Kota Surabaya. Web PPDB SMP milik Dispendik bukan hanya untuk SMPN, tapi juga SMP swasta. &rdquo;Saat ini, kami sedang mendata SMP swasta mana yang ikut PPDB ini. Sebab, nanti kami membuka jalur reguler dan jalur afirmasi keluarga miskin atau pramiskin. Wali murid harus memastikan kuota masing-masing di SMP swasta,&rdquo; ujar Erwin Darmogo. Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Yuli Purnomo menambahkan, PPDB di Kota Surabaya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Menurut dia, hasil evaluasi PPDB tahun lalu, tahun ini membagi PPDB SMPN jalur zonasi menjadi zonasi 1 dan zonasi 2. Kebijakan itu berdasar masukan dari berbagai masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari SMPN. &rdquo;Kami ingin pemerataan akses yang berprinsip pada keadilan, muncul kebijakan zonasi 1 dan zonasi 2,&rdquo; jelas Yuli Purnomo. Hal yang sama disampaikan Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati. Menurut dia, ada berbagai cerita di masyarakat bahwa masih ada CPDB yang belum bisa masuk SMPN padahal berada satu kecamatan dengan sekolah. &rdquo;Pembagian zonasi ini merupakan keputusan bersama dari berbagai pihak, termasuk PGRI Kota Surabaya,&rdquo; tutur Agnes Warsiati.

Koordinator MKKS SMP Swasta sudah sepakati pelaksanaan PPDB jenjang SMP di Kota Surabaya bukan hanya untuk SMP negeri tapi juga SMP swasta

PPDB Surabaya Adem, Pemkot dengan MKKS SMP Swasta Hingga PGRI Duduk Bareng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220531_204656.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Pendidikan Surabaya (Disdik) Yusuf Masruh mengungkapkan, tahun ini, pada zonasi jenjang SMP negeri diberi kuota sebesar 50 persen dari total daya tampung. Kuota itu kemudian dibagi menjadi zonasi 1 PPDB Surabaya dengan kuota sebanyak 35 persen dan zonasi 2 dengan kuota 15 persen. Zonasi 1 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru (CPDB) yang bertempat tinggal satu kelurahan atau yang terdekat dengan sekolah. Zonasi 2, lanjut Yusuf, diperuntukkan bagi CPDB Surabaya yang bertempat tinggal di luar kelurahan lokasi sekolah, namun masih dalam satu kecamatan dengan sekolah. &rdquo;Meskipun demikian, mekanisme seleksi tetap mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah tujuan,&rdquo; kata dia. Yusuf menjelaskan, dalam PPDB jenjang SMPN disiapkan validasi data bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB). Validasi data itu untuk mendapatkan PIN pendaftaran dengan mencocokkan identitas CPDB terlebih dahulu. Bila dirasa cocok, bisa melanjutkan validasi untuk mendapatkan PIN. Pastikan juga untuk menentukan titik alamat tempat tinggal sudah sesuai. &rdquo;Validasi data dimulai tanggal 22 sampai 31 Mei,&rdquo; terang Yusuf. Selain validasi data, Dispendik Surabaya juga menyiapkan trial atau latihan pendaftaran PPDB SMPN. Latihan pendaftaran dibuka pada 2-8 Juni menggunakan PIN yang didapat saat validasi. &rdquo;PPDB SMP tahun ini kami juga menggandeng SMP swasta. Nantinya kami buka bersamaan dalam website. Kami tampilkan lokasi SMP Swasta di Kota Surabaya. Ini untuk pemerataan akses pendidikan,&rdquo; terang Yusuf. Tahun ajaran baru 2023/2024 kian dekat. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) segera membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri. Seluruh pendaftaran PPDB sekolah negeri tidak dipungut biaya dan proses pendaftarannya menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online. Untuk jenjang TK Negeri, pendaftaran dimulai pada 10 Juni melalui website ppdbtk.surabaya.go.id, jenjang SD negeri dibuka mulai 25 Juni dengan mengakses website ppdbsd.surabaya.go.id, sedangkan jenjang SMP negeri dimulai 22 Mei dengan mengakses website ppdb.surabaya.go.id.

Dinas Pendidikan Surabaya mengungkapkan, PPDB tahun ini, pada zonasi jenjang SMPN diberi kuota sebesar 50 persen dari total daya tampung

Pengumuman! Ini Kuota PPDB 2023 di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/mpls-2.jpg" alt="Iliustrasi siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS)." width="100%">
<figcaption>Iliustrasi siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta penasaran dengan jumlah siswa yang diterima di sekolah negeri. Mereka pun meminta dinas pendidikan (dispendik) untuk membeberkan data. Berapa jumlah anak yang sudah diterima di sekolah negeri. Apakah sesuai dengan pagu yang sudah ditetapkan atau tidak.  Hal itu disampaikan Koordinator MKKS SMP Swasta Erwin Darmogo. ’’Kami menagih komitmen dispendik,’’ kata Erwin Senin (18/7).  MKKS SMP swasta sudah mendatangi dispendik untuk meminta data tersebut. Tapi, hasilnya nihil. Sejauh ini dispendik belum membeberkan data jumlah peserta didik baru yang diterima di 63 SMP negeri se-Surabaya. ’’Kami mau sinkronkan data. Sebetulnya berapa sih jumlah anak yang diterima di SMP negeri,’’ tegas Erwin.  Rasa penasaran itu berangkat dari keresahan SMP swasta. Sebab, jumlah siswa baru yang masuk SMP swasta sangat minim. Erwin lantas mengungkap data. Sejauh ini, jumlah siswa yang tertampung di sekolah swasta sebanyak 9.452 anak. Itu terdiri atas wilayah Surabaya Utara, Barat, Pusat, dan Timur. Laporan tersebut masih kurang dari wilayah Surabaya Selatan. Menurut Erwin, anggap saja SMP swasta di wilayah selatan menjaring 2 ribuan siswa, maka akan ada 11.452 anak yang sudah tertampung di SMP swasta se-Surabaya.  Artinya, masih ada 8.668 anak lulusan SD yang belum tertampung di mana pun. Mereka tidak terdaftar di SMP negeri maupun lembaga pendidikan swasta. ’’Kelebihan lulusan SD ini ke mana. Ini yang jadi pertanyaan besar,’’ ujar Erwin.  Bahkan, jika mengikuti data dispendik, lulusan SD/MI tahun ini mencapai 45.283 anak. Jika dikurangi daya tampung SMP negeri sebanyak 18.880 orang plus mereka yang sudah masuk SMP swasta, masih tersisa 14.952 anak. Mereka belum tertampung di SMP negeri dan SMP swasta.  ’’Jumlah ini sangat besar. Ke mana mereka sekolah. Ini harus dicari dispendik,’’ tegas kepala SMP YPPK 1 Surabaya itu.  Apakah SMP negeri menambah pagu? Erwin menyampaikan, pihaknya tidak ingin menuduh sekolah negeri seperti itu. Sebab, sejauh ini MKKS SMP swasta belum memegang data yang valid terkait sekolah negeri menambah pagu atau tidak. ’’Saya belum punya bukti yang kuat. Kita harus lihat fakta di lapangan,’’ imbuhnya.  Yang pasti, sambung dia, pihaknya kembali menagih komitmen SMP negeri untuk mematuhi aturan dalam juklak dan juknis PPDB tahun pelajaran 2022–2023. Yakni, jumlah maksimal rombongan belajar (rombel) maksimal 11 unit. Per rombel menampung 32 anak. Sekolah pun harus memiliki berbagai fasilitas yang memadai. Terutama ketersediaan ruang kelas tempat belajar.  ’’Karena menampung banyak anak juga sebetulnya tidak bagus. Aktivitas belajar tidak akan maksimal dan tidak nyaman,’’ tegasnya.  Terpisah, Koordinator MKKS SMP Negeri Effendi Rantau menyangkal bahwa pihaknya menambah pagu. Termasuk kemungkinan melalui jalur pemenuhan pagu. Terkait dugaan SMP negeri masih menerima calon siswa meski PPDB sudah ditutup, dia membantah keras. ’’Kepala sekolah bersama dispendik sepakat bahwa PPDB tutup sejak 28 Juni 2022,’’ bantahnya.  Kondisi tersebut memantik perhatian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dia merasa prihatin dengan minimnya jumlah siswa baru di sejumlah SMP swasta. Eri pun meminta dispendik untuk mendata jumlah siswa di setiap sekolah negeri. Jumlahnya juga harus dibandingkan dengan jumlah siswa tahun sebelumnya. ’’Jika ada yang kelebihan siswa, harus ditarik ke sekolah yang kekurangan siswa,’’ tegas Eri.  RIBUAN ANAK BELUM DAFTAR SEKOLAH?  - MKKS SMP swasta ungkap banyak calon siswa yang belum mendaftar sekolah.  - Diprediksi, ada 8–14 ribu lulusan SD yang belum mendaftar sekolah.  - Banyak orang tua yang ditengarai masih menunggu oknum yang menjanjikan bisa masuk SMP negeri.  - Dispendik diminta membeberkan data siswa yang ditampung di SMP negeri.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Agar Kekurangan Murid Tak Terjadi, Eri Minta Beber Data Siswa SMPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ilustrasi-ppdb.jpg" alt="SISTEM ONLINE: PPDB SMP negeri dan SMP swasta memang telah berakhir. Namun, minimnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta masih memicu polemik. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SISTEM ONLINE: PPDB SMP negeri dan SMP swasta memang telah berakhir. Namun, minimnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta masih memicu polemik. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ratusan SMP swasta menilai pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini tidak berjalan maksimal. Pasalnya, banyak lembaga yang perolehan siswa baru tidak mencapai target. Faktornya beragam.  Salah satunya, calon siswa SMP swasta ’’direbut’’ SMP negeri. Mereka terpaksa mencabut berkas setelah dijanjikan mendapat slot di sekolah negeri. Ada beberapa lembaga yang mengalami hal itu.  Salah satunya terjadi di SMP Barunawati. Jumat (15/7) lalu, salah seorang calon siswa baru terpaksa membatalkan pendaftaran ke sekolah yang terletak di Jalan Perak Barat tersebut. Itu terjadi setelah orang tua siswa mendapat telepon bahwa anaknya diterima di salah satu SMP negeri yang terletak di Kecamatan Krembangan.  ’’Padahal, anak itu sudah daftar. Sudah diterima petugas sekolah,’’ kata Kepala SMP Barunawati Marina Kurniasari kemarin (17/7).  Marina mempertanyakan komitmen SMP negeri untuk mematuhi komitmen sesuai aturan dalam PPDB tahun ajaran 2022–2023 yang dikeluarkan dinas pendidikan (dispendik).  Seharusnya, kata dia, sekolah negeri sudah tidak boleh lagi menerima calon siswa. Sebab, PPDB SMP negeri berakhir sejak akhir Juni. Terakhir melalui jalur pemenuhan pagu pada 28 Juni. ’’Apa pun aturan ini harus dipatuhi. Kalau masih terima siswa, kan tidak komitmen,’’ tegas Marina.  Kejadian serupa dialami SMP Kawung 1. Kepala SMP Kawung 1 Mochamad Asif menceritakan, salah seorang pendaftar mencabut berkas pendaftaran pada 6 Juli. Alasan orang tua siswa saat itu, anaknya diterima di salah satu SMP negeri.  Yang bersangkutan mengaku diterima lewat jalur pemenuhan pagu. ’’Padahal, jalur pemenuhan pagu kan hanya sehari. Yaitu, 28 Juni,’’ ujar Asif.  Dia menilai janggal. Sebab, ada jeda waktu sembilan hari sejak PPDB negeri ditutup. SMP Kawung 1 meminta bukti si anak diterima di SMP negeri. Bukti itu diperlukan untuk menarik uang pendaftaran ke pihak yayasan. Sebab, calon siswa tersebut sudah membayar uang pangkal Rp 600 ribu ke SMP Kawung 1. ’’Kami minta surat tanda terima dari SMP negeri untuk menarik uang dari yayasan. Tapi, belum diberikan,’’ ujar Asif.  Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Erwin Darmogo meminta SMP negeri berkomitmen. Waktu pendaftaran PPDB, jelas dia, sudah melalui kesepakatan bersama. Baik antara MKKS, dispendik, maupun DPRD Kota Surabaya. ’’PPDB ini sudah sesuai kesepakatan. Maka, komitmen ini harus kita jalankan,’’ imbuhnya.  Terpisah, Dispendik Surabaya menegaskan, tidak ada penerimaan siswa baru di luar jadwal yang sudah ditetapkan.  Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Surabaya Tri Endang Kustiya mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hal itu ke pengurus MKKS swasta. Bahkan, Sabtu (16/7) komitmen itu sudah disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam forum sambat warga. Para orang tua diarahkan untuk mendaftar ke sekolah swasta. ’’Bahwa PPDB SMP negeri sudah tutup dan siswa yang belum dapat sekolah juga difasilitasi pemerintah kota melalui SMP swasta,’’ jelas Endang.  Ketua Komisi D Khusnul Khotimah mengatakan bahwa pihaknya tetap memantau permasa-lahan tersebut hingga sekarang. Gelombang aduan dari masyarakat karena belum mendapatkan sekolah juga tak surut. ’’Ini maraton waktunya. PPDB berlangsung, terus masuk sekolah, kami tetap bakal panggil kok,’’ ucap politikus PDI Perjuangan itu.  Salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kali ini jalur belakang untuk memasukkan anak ke sekolah negeri melalui jalur perpindahan tugas orang tua. Praktik titip-menitip tak lagi dibayar dengan ucapan terima kasih. ’’Saya mendapatkan laporan langsung dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta. Tahun lalu itu, ada yang dijanjikan masuk sekolah negeri, tapi membayar jutaan,” jelas narasumber tersebut.  PPDB 2022–2023 SISAKAN PERSOALAN  - Dari 250 SMP swasta, mayoritas kekurangan siswa.  - Pagu tidak terpenuhi karena masyarakat enggan mendaftar ke SMP swasta.  - Masyarakat masih mengincar SMP negeri, padahal PPDB tutup sejak 28 Juni.  - Sejumlah SMP swasta mengakui calon siswanya mencabut berkas pendaftaran karena diterima di sekolah negeri.  Sumber: Reportase Jawa Pos

SMP Swasta Pertanyakan Sekolah Negeri yang Masih Terima Murid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ppdb-smp-swsta.jpg" alt="Ilustrasi PPDB online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPDB online.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP swasta online yang dikoordinasikan pemkot sudah berjalan sepekan. Sejak dibuka 24 Juni, sekolah-sekolah masih kekurangan pendaftar. Dari 177 SMP yang masuk website PPDB, belum ada satu pun yang sudah memenuhi pagu.  Termasuk satuan pendidikan yang dikenal punya keunggulan. SMP Khadijah, misalnya. Sekolah tersebut memiliki daya tampung 192 siswa baru. Sejauh ini baru ada tiga calon siswa. Yaitu, 1 pendaftar dari jalur mitra warga dan 2 anak lainnya jalur reguler. SMP Khadijah hanya menyiapkan satu kursi siswa MBR. Selebihnya, 191 kursi diperuntukkan jalur reguler yang dibiayai secara mandiri oleh masyarakat.  SMP Lab School Unesa juga demikian. Satu-satunya slot jalur MBR yang tersedia sudah terisi. Untuk jalur reguler, baru ada tiga pendaftar dari total 75 kuota di sekolah itu. Jalur siswa tidak mampu yang sudah penuh juga terjadi di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Di sana tersedia lima kursi MBR dan sudah terisi semua. Pendaftar jalur reguler masih delapan anak dari total 300 siswa.  ’’Fenomenanya begitu. Yang dituju duluan oleh masyarakat adalah mitra warga,’’ kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo kemarin (3/7).  Kondisi tersebut, jelas Erwin, terjadi di hampir semua lembaga pendidikan. Yang diserbu kali pertama adalah jalur mitra warga. Dengan begitu, rata-rata jalur tersebut sudah penuh. Padahal, kuota MBR sangat terbatas. Antara 5 persen sampai 20 persen. Bergantung kebijakan masing-masing sekolah. ’’Peminat banyak, tapi kan terbatas (jalur mitra warga, Red),’’ ujarnya.  Sekolah juga harus melakukan verifikasi. Apakah benar yang bersangkutan berstatus MBR atau tidak. Sebab, tidak sedikit yang mengaku MBR ternyata tidak masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. ’’Kalau seperti ini kan nggak bisa,’’ ucap kepala SMP YPPK 1 Surabaya itu.  Kepala SMP PGRI 6 Surabaya Banu Atmoko meminta dispendik untuk terus mengedukasi masyarakat terkait PPDB sekolah swasta.  Menurut dia, sekolah swasta juga membutuhkan pendanaan. Dengan begitu, jalur reguler dikenai sejumlah biaya. Misalnya, dana investasi, uang pengembangan, dan biaya personal.  Bagi MBR, sekolah berkomitmen untuk membebaskan dana investasi dan pengembangan. Adapun dana personal ditanggung pemkot. Tapi, tidak tertutup kemungkinan siswa MBR juga dikenai biaya untuk kebutuhan personal. Misalnya, pembelian buku ajar. ’’Kami di sekolah swasta berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemkot. Maka, siswa dibebaskan dari dana investasi dan pengembangan,’’ kata Banu.  Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Surabaya Tri Endang Kustiya menyampaikan, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi tentang PPDB swasta. Dia mengakui, sampai sekarang memang banyak sekolah yang belum memenuhi pagu. Khususnya di jalur reguler. ’’Tapi, kan masih ada waktu pendaftaran,’’ ujar Endang.  Dia optimistis pendaftar SMP swasta akan terus bertambah. Sebab, pendaftaran dibuka sampai 14 Juli. Artinya, waktu pendaftaran masih 10 hari lagi. Dispendik juga terus melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa sekolah negeri dan swasta sama-sama berkualitas. Sebab, keduanya sama-sama mencerdaskan masyarakat.  ’’Semua sekolah di bawah binaan pemkot itu sama. Baik pemerataan kualitas maupun sarana-prasarana,’’ jelas Endang.  JALAN TERJAL MENGHAPUS DIKOTOMI NEGERI DAN SWASTA  - Masih timbul anggapan publik bahwa sekolah negeri lebih bergengsi daripada swasta. Padahal, banyak sekolah swasta yang jauh lebih bagus.  - Muncul persepsi keliru bahwa siswa bersekolah di swasta karena tidak diterima di negeri.  - Sekolah negeri gratis dan sekolah swasta berbayar.  - Sarana-prasarana sekolah negeri lebih lengkap daripada swasta. Padahal, banyak sekolah swasta yang juga lebih lengkap.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Pendaftar SMP Swasta Surabaya Didominasi MBR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb smp

Berita Terkini