<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_7577.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh pada acara pengarahan guru PPPK SD dan SMP negeri. Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh pada acara pengarahan guru PPPK SD dan SMP negeri. Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menyediakan dua jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SMP tahun ini. Kebijakan itu dirancang sebagai solusi agar siswa yang rumahnya jauh dari sekolah bisa tetap mengenyam pendidikan di SMP negeri. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menyatakan, penyediaan dua jalur zonasi itu sudah dipertimbangkan dengan matang. Menurut dia, posisi sekolah juga harus dilihat. &rdquo;Jangan sampai ada siswa yang tinggalnya di wilayah yang jauh dari SMP negeri tidak masuk ke sekolah negeri karena kalah jarak,&rdquo; terangnya&nbsp;Minggu (7/5). Kondisi itu banyak ditemukan pada tahun lalu. Ada siswa dari empat kelurahan yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena jarak rumah dan sekolah terlampau jauh. Alhasil, mereka terpaksa masuk ke sekolah swasta. &rdquo;Sekarang kami sudah menyusun sistem. Jadi, nanti ada sistem zonasi 1 dan 2. Perhitungannya tetap jarak,&rdquo; jelas Yusuf. Skema sistem zonasi 1 meliputi wilayah kota. Siswa yang tempat tinggalnya di kawasan itu bisa mendaftar SMP negeri tanpa melihat kecamatan atau kelurahan. Hitungannya berdasar jarak rumah dan sekolah. Persentase kuotanya 35 persen. Zonasi 2 pun mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah. Namun, skalanya tingkat kecamatan. Siswa diperbolehkan mendaftar SMP negeri di luar kelurahan tempatnya tinggal, tetapi tetap berada dalam satu kecamatan. Misalnya, Kecamatan Sukolilo yang terdiri atas tujuh kelurahan. Saat sistem zonasi 2 atau skala kecamatan dibuka, siswa dari Medokan Semampir tidak bisa mendaftar ke SMPN 52 di wilayah Medokan Semampir. Yang boleh adalah siswa dari enam kelurahan lain. &rdquo;Siswa dari wilayah lain dalam satu kecamatan berkesempatan mendaftar. Meski jarak rumah mereka jauh dari lokasi itu, masih dalam satu kecamatan,&rdquo; jelas Yusuf. Kebijakan dua zonasi itu bakal disosialisasikan ke sekolah dan perangkat wilayah seperti lurah dan camat. Tujuannya, pemimpin wilayah itu bisa segera menyampaikannya kepada warga. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah belum menerima informasi detail soal sistem zonasi yang sedang disiapkan pemkot untuk PPDB SMP tahun ini. Namun, dia sudah mendengar rencana membagi zonasi berdasar domisilinya. Kecamatan atau skala kota. &rdquo;Rencana itu masih baru. Jadi, kami belum bisa melihat nanti bisa efektif atau tidak. Tapi, yang pasti apa pun rencana itu, anak Surabaya harus bisa sekolah semua,&rdquo; paparnya. Bila rencana itu berjalan, Khusnul meminta dispendik menggeber sosialisasi agar tidak membingungkan warga. &rdquo;Sosialisasi jauh-jauh hari. Kalau perlu, sediakan help desk. Jangan sampai nanti muncul sambatan seperti tahun-tahun sebelumnya,&rdquo; tutur politikus PDIP tersebut.&nbsp;(gal/c14/aph) TENTANG DUA ZONASI PPDB SMP - Kuota zonasi PPDB SMP dibagi menjadi dua, yakni zonasi 1 atau skala kota sebesar 35 persen. Kemudian, zonasi 2 atau skala kecamatan sebesar 35 persen. - Dalam zonasi 2, siswa yang tinggal di tempat kelurahan SMP itu berdiri tidak boleh mendaftar. - Dispendik berupaya memberikan akses dan kesempatan yang lebih merata untuk masuk sekolah negeri. - Pemkot mencatat tahun lalu ada empat kelurahan yang siswanya tidak diterima di negeri. - Penitikan jarak sekolah menjadi kekhawatiran orang tua karena menggunakan prinsip akses jalan ke sekolah dan bukan radius. - Pemkot meminta orang tua selalu teliti dan mengikuti alur PPDB serta tidak pasrah kepada guru. Sumber: Dispendik Surabaya

Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menyediakan dua jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SMP tahun ini.

Solusi agar Siswa Bisa Masuk Sekolah Negeri, Dispendik Surabaya Sediakan Dua Jalur Zonasi untuk PPDB SMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ppdb-smp-swsta.jpg" alt="Ilustrasi PPDB online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPDB online.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP swasta jalur mitra warga (MBR) dan reguler telah berlangsung. Meski begitu, masih banyak orang tua yang memilih mendaftar langsung secara offline ke sekolah.  Kepala SMP 17 Agustus Wiwik Wahyuningsih mengatakan, pendaftaran PPDB SMP swasta sudah tahun kedua difasilitasi oleh dinas pendidikan (dispendik) secara online. Namun, sekolah tetap boleh menerima pendaftaran siswa baru secara offline.  ”Dispendik memfasilitasi online, tetapi masih banyak masyarakat yang datang langsung ke sekolah yang dituju,” kata ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Timur itu.  Wiwik menjelaskan, fasilitas pendaftaran online tersebut dapat sekaligus mengenalkan sekolah swasta kepada masyarakat. Selama ini, masyarakat lebih banyak tahu tentang sekolah negeri daripada swasta.  ”Sekarang jadi lebih banyak tahu SMP swasta yang ada di Surabaya,” ujarnya.  Pendaftaran online tersebut dibuka sejak 24 Juni dan akan ditutup pada 14 Juli. Sementara itu, pendaftaran secara offline dibuka sesuai dengan masing-masing sekolah.  ”Kalau sekolah pagunya sudah terpenuhi dari pendaftaran online, boleh tidak membuka offline,” kata dia.  Menurut Wiwik, pendaftaran online bagi SMP swasta lebih menguntungkan untuk jalur MBR. Sementara itu, untuk jalur reguler, siswa masih tetap harus dibebani biaya-biaya sekolah lainnya.  ”Biasanya, pendaftaran offline di sekolah swasta dibuka lebih panjang. Sebab, berdasar pengalaman sebelumnya, banyak anak yang belum dapat sekolah hingga Oktober,” ujarnya.  Meski telah dimudahkan dalam pendaftaran SMP swasta, Wiwik tetap meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya berkomitmen tentang pemenuhan pagu SMP negeri yang telah berakhir kemarin. Jangan sampai melebihi pagu yang sudah ditetapkan.  ”Hari ini (kemarin, Red) jadwal pemenuhan pagu SMPN sudah ditutup. Seharusnya, tidak boleh ada SMPN yang masih terus menerima siswa,” katanya.  Wiwik mengatakan, selama ini banyak sekolah negeri yang melakukan penambahan pagu meski jadwal pemenuhan pagu telah ditutup. Bahkan, tidak ada sanksi. Hal itu tentu merugikan sekolah swasta. ”Kami menuntut sanksi bagi SMPN yang masih menerima siswa setelah pemenuhan pagu ditutup,” ucapnya.

MKKS Swasta Minta Sekolah Negeri Tak Langgar Pagu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ppdb-smp2-.jpg" alt="NAIK JENJANG: Salwa Assyfa Larasati dari SDN Rungkut Kidul 1 melakukan validasi untuk mendaftar ke SMPN 35 di Kantor Dinas Pendidikan, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Jumat (11/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NAIK JENJANG: Salwa Assyfa Larasati dari SDN Rungkut Kidul 1 melakukan validasi untuk mendaftar ke SMPN 35 di Kantor Dinas Pendidikan, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Jumat (11/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Persaingan masuk SMP negeri bakal lebih ketat. Sebab, jumlah lulusan SD/MI tak sebanding dengan ketersediaan lembaga pendidikan menengah pertama. Kota Surabaya memiliki 63 SMP negeri dengan daya tampung 18.800 siswa.  Bandingkan dengan jumlah lulusan SD/MI sebanyak 45.283 anak. Artinya, akan ada 26.403 peserta didik yang tidak bisa tertampung di SMP negeri. Kondisi itu berpotensi menimbulkan protes dari kalangan wali murid.  Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan, persoalan serupa selalu terjadi setiap tahun.  Pangkal persoalannya adalah daya tampung SMP negeri yang terbatas. Sementara itu, lulusan SD/MI membeludak. ”Banyaknya jumlah lulusan SD yang tidak tertampung di SMP negeri selalu memicu persoalan,’’ kata Reni kemarin.  Menurut Reni, jika pemkot belum bisa menambah jumlah sekolah baru, setidaknya bisa melakukan intervensi ke sekolah swasta. Sebanyak 272 sekolah swasta bisa menjadi solusi atas keterbatasan SMP negeri. Bentuk intervensinya beragam. Mulai peningkatan kualitas sekolah swasta hingga membantu penambahan sarana-prasarana.  Apalagi pola PPDB saat ini belum banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. ”Kami support dispendik untuk terus melakukan perbaikan. Sebab, menjaring input sekolah diawali dengan mekanisme PPDB yang baik,’’ papar politikus PKS itu.  Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Juli Poernomo Slamet meminta masyarakat untuk tidak membedakan negeri dan swasta. Selama ini, kata dia, pemkot sudah berupaya memberikan perhatian ke sekolah swasta.  Siswa MBR yang sekolah di swasta misalnya. Mereka memperoleh bantuan Rp 125 ribu per bulan. Tujuannya, memenuhi berbagai kebutuhan siswa. ”Jadi, sebetulnya sekolah negeri dan swasta itu sama. Yaitu, sama-sama mencerdaskan anak bangsa,’’ paparnya.  Sementara itu, sejak dibuka Jumat (10/6), jumlah pendaftar jalur mitra warga terus bertambah. Hingga kemarin (12/6) pendaftar mencapai 9.315 anak untuk jalur mitra warga. Pada jalur inklusi tercatat ada 434 anak yang akan ditempatkan di 25 SMP penyelenggara inklusi.  Kepala dinas pendidikan menyampaikan, jalur mitra warga hanya diperuntukkan siswa dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Setiap sekolah menyiapkan kuota 15 persen. Seleksi dilakukan berdasar radius jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah. Jika ada kesamaan jarak, seleksi diprioritaskan berdasar usia. Jika usia masih sama, penentu akhir menggunakan waktu pendaftaran.  Yusuf memahami akan banyak MBR yang tidak bisa tertampung di jalur mitra warga. Khususnya, di wilayah dengan jumlah lulusan SD yang banyak. Di sini persaingan akan lebih ketat. ”Kalau belum berkesempatan lulus lewat mitra warga, nanti bisa ikut jalur zonasi,’’ jelas Yusuf.  Jika ikut zonasi, kesempatan untuk lulus bisa lebih besar. Sebab, kuota jalur tersebut mencapai 50 persen. Meski lulus melalui jalur zonasi, pola intervensi akan tetap sama. Siswa yang berstatus MBR tetap mendapat sejumlah perlengkapan sekolah secara gratis. Mulai pakaian seragam, tas, topi, ikat pinggang, hingga sepatu serta kaus kaki.  Begitu juga MBR yang masuk ke sekolah swasta. Mereka tetap mendapatkan hak-haknya. ”Intervensi untuk MBR tetap sama,’’ jelas Yusuf.  Berbeda dengan mitra warga, lulusan sekolah inklusi akan langsung ditempatkan oleh dispendik ke SMP penyelenggara inklusi. Subkoodinator Peserta Didik Sekolah Menengah Dispendik Heri Setiawan menyampaikan, ada 25 SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Nah, para siswa inklusi tersebut akan ditempatkan berdasar data tempat tinggal sesuai alamat kartu keluarga (KK).  ”Kalau afirmasi inklusi sifatnya penempatan, tidak perlu mendaftar. Tentu berdasar jarak terdekat dengan rumah,’’ kata Heri.  Heri menjelaskan, bagi peserta didik baru yang belum terdaftar di sekolah inklusi, yang bersangkutan bisa langsung mendaftar di SMP negeri penyelenggara inklusi terdekat secara offline. Peserta didik wajib melampirkan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa calon peserta didik itu sebagai penyandang disabilitas.  PPDB SMP DALAM ANGKA  - 63 unit SMP negeri.  - 25 SMPN penyelenggara inklusi.  - 18.880 daya tampung siswa.  - 45.283 lulusan SD/MI.  - 26.403 calon siswa berpotensi tidak tertampung.  Solusi  - Menambah unit sekolah baru. Khususnya di kecamatan dengan penduduk padat.  - Intervensi dengan meningkatkan kualitas dan sarana-prasarana sekolah swasta.  - Perbaikan prosedur PPDB, khususnya jalur zonasi.  Sumber: Reportase Jawa Pos

26 Ribu Lulusan SD Tak Bisa Masuk SMPN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/PPDB-SURABAYA-ZONASI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tahapan validasi data berkas siswa SD telah tuntas dilakukan seluruh SMP negeri di Surabaya. Personal identification number (PIN) juga telah dibagikan. Kini penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP negeri di Surabaya memasuki uji coba pendaftaran.  Wakil Kepala SMPN 39 Surabaya Bidang Kehumasan Muhammad Rizal mengatakan, tahapan validasi data berkas tuntas sejak 2 Juni lalu. Semua data siswa SD yang masuk di SMPN 39 telah terverifikasi. Siswa SD juga sudah mendapatkan PIN. ’’PIN ini digunakan untuk uji coba pendaftaran PPDB dan mengukur kemampuan siswa,” kata Rizal saat ditemui Jawa Pos kemarin (7/6).  Rizal menuturkan, seluruh proses pendaftaran PPDB SMP negeri dilakukan oleh sistem yang terpusat di Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Sekolah hanya menerima hasil seleksi dari sistem tersebut.  ’’Sekolah tetap menyediakan empat komputer untuk membantu orang tua yang memiliki kendala dalam proses pendaftaran,” ujarnya.  Tahun ini pagu yang disediakan SMPN 39 Surabaya mencapai sembilan rombongan belajar (rombel). Masing-masing berisi 32 siswa. Total ada 288 siswa. ’’Jumlah tersebut sudah termasuk siswa inklusi. Kami tidak mengajukan tambahan pagu,” imbuhnya.  Rizal pun mengimbau para orang tua agar cermat dalam memilih sekolah saat pendaftaran PPDB nanti. Baik jalur afirmasi inklusi, afirmasi mitra keluarga (MBR), perpindahan tugas orang tua, prestasi rapor, prestasi lomba, maupun zonasi. Sebab, PIN hanya bisa dipakai satu kali. ’’Jika anak sudah mendaftar jalur prestasi dan diterima, mereka sudah tidak lagi bisa mendaftar jalur lain,” katanya.  Karena itu, orang tua harus benar-benar memikirkan terlebih dahulu sebelum menentukan sekolah yang akan dipilih untuk anaknya. Pilihlah sekolah terdekat.  ’’Kalau PIN sudah digunakan untuk jalur prestasi, mereka tidak bisa ikut jalur lain. Kalau sekolah yang ditunjuk tidak sesuai, pilihannya tinggal sekolah swasta,” jelasnya.

PPDB SMP Negeri di Surabaya, Ingat! PIN Hanya Bisa Dipakai Satu Kali