<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/16-1.jpg" alt="Petugas kesehatan mengambil sampel untuk tes usap RT PCR. Feny Selly/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan mengambil sampel untuk tes usap RT PCR. Feny Selly/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali menetapkan aturan terbaru syarat perjalanan untuk menyesuaikan dengan angka perkembangan kasus Covid-19. Kini, mulai 25 Agustus 2022, syarat perjalanan tak perlu melampirkan hasil tes antigen atau PCR. Syarat itu diganti dengan mewajibkan masyarakat untuk sudah divaksin booster atau dosis ketiga.  Aturan ini tertuang dalam aturan terbaru dalam SE Satgas COVID No 24 Tahun 2022 Tentang Ketentuan perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kepada JawaPos.com, Jumat (26/8), Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengonfirmasi informasi tersebut.  "Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku," tulis aturan tersebut.  Setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Karena PPDN wajib memenuhi persyaratan perjalanan.  "PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster)," katanya.  PPDN berstatus Warga Negara Asing, berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua. PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua.  PPDN dengan usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi. PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19,  "PPDN tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT—PCR atau rapid test antigen dan dapat melakukan perjalanan dalam negeri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," tulis pernyataan aturan itu.  PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.  Ketentuan protokol kesehatan umum bagi PPDN meliputi menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan.  Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan Diimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.

Syarat Perjalanan Tak Harus Tes Antigen dan PCR, Cukup Wajib Booster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/syarat_wajib.jpg" alt="DIGALAKKAN: Suasana pelayanan vaksinasi booster di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (8/7). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIGALAKKAN: Suasana pelayanan vaksinasi booster di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (8/7). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah resmi mensyaratkan vaksin booster bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dan izin untuk mengakses kegiatan besar serta ruang-ruang publik mulai kemarin (17/7). Rencana pemberlakuan kebijakan tersebut diumumkan sejak awal Juli lalu. Kemudian, pada 8 Juli, Satgas Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 21 dan 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang ketentuan pelaku perjalanan dalam dan luar negeri.  Seiring diterbitkannya dua SE tersebut, pada 10 Juli 2022, Kementerian Perhubungan mengeluarkan petunjuk teknis syarat PPDN dan PPLN melalui empat SE.  Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, empat SE tersebut masing-masing SE Nomor 68 untuk transportasi laut, SE Nomor 70 untuk transportasi udara, SE Nomor 72 untuk perkeretaapian, dan SE Nomor 73 yang mengatur transportasi darat. Untuk perjalanan luar negeri, Kemenhub menerbitkan tiga SE. Yaitu, SE Nomor 69 untuk perjalanan masuk melalui laut, SE Nomor 71 untuk pintu masuk udara, serta SE Nomor 74 untuk pintu masuk darat.  Dalam SE-SE tersebut, secara umum diatur bahwa hanya PPDN yang mensyaratkan suntikan vaksin ketiga (booster) sebagai izin naik transportasi tanpa tes. Adapun yang masih menerima dua dosis wajib menunjukkan hasil rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam. Atau RT-PCR dengan sampel maksimal 3 x 24 jam. ’’Pemerintah juga menyediakan opsi melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) on-site atau langsung di tempat saat keberangkatan,’’ ucap Adita. Sementara itu, yang baru menerima satu dosis diwajibkan menunjukkan tes RT-PCR saja.  Kewajiban tersebut juga berlaku bagi PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid yang tidak dapat melakukan vaksinasi. PPDN usia di bawah 6 tahun tidak diwajibkan menunjukkan hasil tes antigen atau RT-PCR dengan syarat pendamping perjalanan yang memenuhi syarat-syarat di atas.  Meski telah diterapkan pada Minggu (17/7) kemarin, belum tampak perubahan signifikan. ’’Sejauh ini tidak ada dinamika menonjol, antusiasme masyarakat menggunakan kereta api tetap tinggi,” kata VP Public Relations PT KAI Joni Martinus.  Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menambahkan, rentang waktu yang diberikan oleh pemerintah sejak pengumuman penyesuaian kebijakan perjalanan hingga kemarin semata agar proses transisi berjalan lancar. Khususnya bagi petugas dan fasilitas di lapangan. ’’Pengaturan ini akan dibarengi dengan ketetapan kewajiban vaksin booster untuk mengakses fasilitas publik,” jelasnya.  Secara umum, capaian vaksinasi booster di Indonesia memang terbilang rendah. Di Kota Semarang misalnya. Dinas kesehatan (dinkes) setempat melaporkan angka capaian vaksinasi dosis ketiga hanya 51 persen. Dengan lahirnya SE baru yang mewajibkan vaksin booster sebagai syarat perjalanan dalam negeri, Pemkot Semarang didorong lebih aktif menjemput bola agar masyarakat mau diimunisasi. ’’Rata-rata mereka (masyarakat) nggak mau kena KIPI (kejadian ikutan pascaimunisasi). Mereka juga berpikiran kalau booster belum penting,’’ terang Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Swasti Aswagati kemarin (17/7).  Menurut dia, ketersediaan vaksin masih sangat melimpah. Bahkan, puskesmas siap mengakomodasi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi booster. Namun, perlu dilakukan upaya lanjutan, yakni dengan jemput bola, agar capaian booster bisa meningkat.  Di Sidoarjo, demi mendukung pemberlakuan SE tentang syarat booster sebagai syarat PPDN, Bandara Juanda Surabaya telah membuka gerai vaksinasi. Hanya, jumlah peminatnya masih sedikit. Beberapa penumpang memilih melakukan tes usap antigen di bandara secara drive-thru. Salah satunya Cakri Indahwati. Penumpang tujuan Makassar itu harus menjalani swab antigen lantaran baru menerima vaksin dosis kedua. ’’Ya gimana, ikut aturan saja,’’ ucapnya kemarin.  ’’Kami sediakan gerai vaksin booster, tapi orangnya tidak ada,’’ ungkap General Manager Bandara Juanda Sisyani Jaffar.  Dia menuturkan, kuota vaksin booster sehari sekitar 500 dosis. Hanya, tidak banyak orang yang datang. Per hari hanya 48 orang. Hal itu bisa terjadi juga karena banyak penumpang yang sudah melakukan vaksinasi booster.  Kondisi tersebut berbeda dengan di Terminal Purabaya. Penumpang bisa naik bus tanpa syarat booster. Allan Prasetya, salah seorang penumpang tujuan Blitar, bisa naik bus tanpa ada pemeriksaan petugas. ’’Ini masih aman dan belum ada larangan,’’ ungkapnya.  Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jatim Firmansyah Mustafa justru menyayangkan lahirnya aturan tersebut. Dia khawatir syarat wajib booster itu bisa menurunkan jumlah penumpang. ’’Mereka bisa beralih ke kendaraan pribadi. Sayang saja ada aturan ini, padahal penumpang mulai menggeliat,’’ ucapnya.

Syarat Wajib Booster untuk PPDN Resmi Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-10-at-8.01.18-PM-1.jpeg" alt="dok. AP II" width="100%">
<figcaption>dok. AP II</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bandara PT Angkasa Pura II mulai 17 Juli 2022 menerapkan regulasi terbaru terkait Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).  Hal ini sejalan dengan SE Kementerian Perhubungan Nomor 70/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19, dan SE Kementerian Perhubungan Nomor 71/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19.  "AP II sebagai pengelola 20 bandara telah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk memberlakukan regulasi terbaru mulai 17 Juli 2022 sesuai SE Kemenhub bagi penumpang pesawat rute domestik dan rute internasional. AP II bersama stakeholder juga akan mendukung penumpang agar dapat menjalani regulasi terbaru ini dengan baik dan lancar," ujar VP of Corporate Communications AP II Akbar Putra Mardhika, dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/7).  Sesuai dengan SE Kemenhub Nomor 70/2022, mulai 17 Juli 2022 bagi PPDN atau penumpang pesawat rute domestik yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan melakukan tes PCR atau antigen dalam melakukan perjalanan.  Apabila PPDN baru mendapat vaksinasi dosis kedua, maka wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan atau RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan.  Sementara jika PPDN baru mendapat vaksinasi dosis pertama, maka wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan.  Adapun bagi PPDN usia 6-17 tahun menunjukkan sertifikat vaksinasi dosis kedua dan tidak wajib melakukan RT-PCR atau antigen  "Bagi usia kurang dari 6 tahun, tidak wajib vaksinasi dan tidak wajib tes," katanya.  Bagi PPDN yang tidak dapat menjalani vaksinasi karena kondisi kesehatan khusus, wajib melampirkan surat keterangan. Secara lengkap, regulasi dapat dilihat di SE Kemenhub.  Sentra vaksinasi booster di bandara AP II  Akbar Putra Mardhika menuturkan bandara AP II telah membuka sentra vaksinasi khusus dosis ketiga (booster) dan menyediakan lokasi tes RT-PCR maupun antigen.  "Melalui sentra vaksinasi booster di seluruh bandara AP II, kami berharap penumpang dapat memenuhi regulasi dengan baik. Kami juga berharap sentra vaksinasi booster di bandara AP II dapat turut mendorong tingkat vaksinasi booster di Indonesia untuk mendukung penanganan Covid-19," jelas Akbar.  Bandara AP II yang membuka sentra vaksinasi booster termasuk Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta membuka 3 sentra vaksinasi booster yaitu di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 yang dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB.  Bandara AP II lainnya yang turut membuka sentra vaksinasi booster adalah berikut ini. <ol> 	<li>Bandara Kualanamu (Deli Serdang),</li> 	<li>Bandara Supadio (Pontianak),</li> 	<li>Bandara Minangkabau (Padang),</li> 	<li>Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang),</li> 	<li>Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru),</li> 	<li>Bandara Husein Sastranegara (Bandung),</li> 	<li>Bandara Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh),</li> 	<li>Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang),</li> 	<li>Bandara Sultan Thaha (Jambi),</li> 	<li>Bandara Depati Amir (Pangkal Pinang),</li> 	<li>Bandara Silangit (Tapanuli Utara),</li> 	<li>Bandara Banyuwangi (Banyuwangi),</li> 	<li>Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya),</li> 	<li>Bandara Radin Inten II (Lampung), dan</li> 	<li>Bandara H.A.S Hanandjoeddin (Tanjung Pandan).</li> </ol>

Sudah Vaksin Booster, Penumpang Pesawat Domestik Tak Wajib PCR-Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-01-at-17.47.26.jpeg" alt="Kepala BIN Budi Gunawan menyaksikan proses vaksinasi di Pamulang, Tangerang Selatan, Minggu (1/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BIN Budi Gunawan menyaksikan proses vaksinasi di Pamulang, Tangerang Selatan, Minggu (1/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kalimantan Tengah terus menggalakkan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum. Upaya itu dilakukan guna menyambut aturan baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN).  Kepala BIN Daerah Kalimantan Tengah Brigjen TNI Sinyo menerangkan, vaksinasi  bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berpergian ke luar daerah. Hal ini lantaran syarat dari PPDN yang mengharuskan masyarakat wajib vaksin dua kali, jika tak ingin tes swab PCR dan antigen.  "Vaksinasi sendiri memberi manfaat seperti tidak perlu lagi tes antigen maupun PCR ketika akan naik pesawat atau moda transportasi lainnya,” ujar Sinyo dalam keterangan tertulis, Selasa (15/3).  Namun, lanjut Sinyo, tentu tujuan utama vaksinasi adalah melindungi diri dan orang lain dari paparan Covid-19. Kalau pun pada akhirnya tertular, berdasarkan studi di berbagai negara dan di dalam negeri menunjukkan, vaksinasi ampuh menekan gejala bahkan banyak yang hanya merasakan pilek dan flu. Vaksin memperkuat tubuh menghadapi aktivitas dan dampak virus.  Jenderal bintang satu ini juga menyebut, jajarannya menargetkan 5.500 dosis vaksin setiap harinya. Hal ini dilakukan agar wilayah Kalteng memenuhi target capaian vaksin sebanyak 165.000 jiwa.  "Binda Kalteng sendiri telah melakukan vaksinasi terhadap 42.954 warga di berbagai daerah di Kalteng dan sampai akhir bulan diharapkan dapat mencapai sekitar 165 ribu jiwa” jelasnya.  Sinyo mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi secara sukarela. Mengingat vaksin gratis untuk masyarakat.  "Kami juga mendorong masyarakat yang telah menerima vaksinasi dosis lengkap, agar bisa melakukan vaksinasi booster. Karena vaksinasi booster ini juga diberikan secara cuma-cuma," pungkasnya.

Galakkan Vaksinasi Covid-19 di Kalteng, Mudahkan Masyarakat Berpergian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Penumpang-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Suasana penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, Selasa (8/3./2022). Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR, dengan syarat suda" width="100%">
<figcaption>Suasana penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, Selasa (8/3./2022). Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR, dengan syarat suda</figcaption>
</figure><h3>Stiker Jaga Jarak di Kursi Angkutan Umum Dicabut</h3> JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelonggaran-aturan/">Pelonggaran aturan</a> untuk pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) resmi diberlakukan kemarin. Tak ada lagi jaga jarak di dalam angkutan umum. Baik untuk moda transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api. Kebijakan tersebut dituangkan dalam empat surat edaran (SE) menteri perhubungan. Yakni, SE Nomor 21 Tahun 2022 untuk PPDN transportasi udara, SE 23 Tahun 2022 untuk transportasi darat, SE 24 Tahun 2022 untuk transportasi laut, dan SE 25 Tahun 2022 untuk kereta api. ”Empat SE Kemenhub itu merujuk pada SE Satgas Penanganan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> Nomor 11 Tahun 2022,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kemarin (9/3). Keempat SE sama-sama meresmikan penghapusan syarat tes antigen maupun PCR untuk mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua maupun ketiga (booster). PPDN yang baru mendapatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin/">vaksin</a> dosis pertama masih diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Bisa juga menunjukkan hasil rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki <a href="https://www.jawapos.com/tag/penyakit-komorbid/">penyakit komorbid</a> yang menyebabkan tidak dapat divaksin wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dengan sampel diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam. Bisa juga dengan rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam. Kemudian, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Adita menambahkan, PPDN berusia di bawah 6 tahun juga bisa melakukan perjalanan dengan pendamping dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Empat SE Kemenhub itu berlaku mulai kemarin (8/3) dan akan dievaluasi sesuai dinamika di lapangan. Meski aturan kini sudah longgar, Adita mengimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Yaitu, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Khusus pengaturan transportasi darat, <a href="https://www.jawapos.com/tag/dirjen-perhubungan/">Dirjen Perhubungan</a> Darat Budi Setiadi mengatakan, pembatasan kapasitas penumpang mobil umum, kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan masih berlaku. Jumlah penumpang dibatasi maksimum 70 persen dari kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) untuk daerah PPKM level 4 dan level 3. Untuk daerah dengan PPKM level 2 dan 1, jumlah penumpang boleh hingga 100 persen kapasitas dengan tetap menerapkan jaga jarak fisik. ”Terkait dengan protokol kesehatan di setiap simpul transportasi, seluruh pelaku perjalanan dalam negeri masih tetap aktif dan wajib melaksanakan. Seperti penggunaan masker maupun hand sanitizer serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” jelas Budi. SE Kemenhub tersebut langsung ditindaklanjuti oleh sejumlah pengelola moda transportasi. Kemarin (9/3) PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah membebaskan calon penumpang dari kewajiban menunjukkan hasil tes swab antigen maupun PCR bila sudah divaksin Covid-19 secara lengkap. VP Public Relations KAI Joni Martinus menjelaskan, validasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/data-vaksinasi/">data vaksinasi</a> pelanggan dilakukan dengan cara pengintegrasian ticketing system KAI dengan aplikasi PeduliLindungi. Dengan begitu, data vaksinasi pelanggan dapat langsung diketahui oleh KAI pada saat pemesanan tiket. Baik itu melalui KAI Access, web KAI, maupun saat boarding. ”Kami senantiasa mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan pemerintah untuk mencegah persebaran Covid-19,” ungkapnya. Bagaimana calon penumpang yang baru divaksin dosis pertama? Joni mengatakan, mereka tetap wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes Covid-19. Pelanggan yang tidak atau belum divaksin karena alasan medis harus menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Sementara itu, untuk KA lokal dan aglomerasi, pelanggan wajib divaksin minimal dosis pertama, kecuali anak usia di bawah 6 tahun. Mereka tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. ”Pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan serta pelanggan yang sudah divaksin tapi <a href="https://www.jawapos.com/tag/positif-covid-19/">positif Covid-19</a> dalam kurun waktu 14 hari ke belakang tidak boleh melakukan perjalanan,” tegasnya. Mereka dipersilakan untuk membatalkan tiketnya. Lebih lanjut dia menyampaikan, berdasar SE Kemenhub yang baru, kapasitas angkut KA jarak jauh sudah dibolehkan 100 persen. Kendati demikian, aturan protokol kesehatan tetap wajib dijalankan. Pelanggan wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, dan menggunakan hand sanitizer. Pelanggan juga tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan. Larangan makan dan minum untuk perjalanan kurang dari dua jam juga tetap diterapkan, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat untuk pengobatan. Berbeda dengan KA jarak jauh, commuter line masih menerapkan pembatasan kapasitas pengguna maksimal 60 persen. Itu berlaku untuk KRL, baik di wilayah <a href="https://www.jawapos.com/tag/jabodetabek/">Jabodetabek</a> maupun KRL Jogja-Solo. Sebelumnya, kapasitas maksimal untuk KRL hanya 40 persen. Mengikuti kebijakan pelonggaran tersebut, markah di tempat duduk telah dicabut. Akan diganti dengan stiker sosialisasi yang berisi ajakan menjaga jarak. Perubahan itu tak serta-merta membuat volume pengguna KRL naik tajam. Kemarin (9/3) jumlah penumpang cenderung stabil. Pada jam sibuk pagi hari, pengguna KRL mencapai 124.923 orang. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 127.103 pengguna. Hingga pukul 15.00 WIB, jumlah pengguna mencapai 273.449 orang. ”Angka ini juga stabil dibandingkan hari kemarin yang berjumlah 268.786,” ungkap VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba. Selain kapasitas, ada penyesuaian untuk anak usia di bawah lima tahun (balita). Mereka kini bisa naik KRL dengan syarat didampingi orang tua dan mengikuti <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a> secara ketat. Mereka pun hanya dibolehkan menggunakan KRL di luar jam-jam sibuk. Anne menegaskan, meski aturan perjalanan kini lebih fleksibel, protokol kesehatan tetap wajib diterapkan. Pengguna wajib memakai masker dan disarankan masker ganda dengan dilapisi masker kain. Pengguna juga wajib sudah divaksin dengan melakukan scan melalui aplikasi PeduliLindungi. ”Aturan larangan berbicara secara langsung maupun melalui telepon selama berada di dalam kereta juga tetap berlaku,” tegasnya.

Sudah Vaksin Dosis II dan III? Traveling Tak Perlu PCR atau Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/rapid-test-antigen.jpg" alt="PENUHI SYARAT TERBANG: Beberapa calon penumpang menjalani rapid test antigen di parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Jumat (1/1). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENUHI SYARAT TERBANG: Beberapa calon penumpang menjalani rapid test antigen di parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Jumat (1/1). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menetapkan kebijakan bagi para pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) untuk bebas menyertakan surat antigen dan PCR negatif, baik transportasi darat, laut dan udara. Hal ini pun disambut antusias oleh masyarakat.  Namun, ada kesalahpahaman soal penetapan kebijakan tersebut. Publik mengira bahwa per 8 Maret ini sudah bebas menyertakan dokumen PCR. Padahal, pemerintah telah mengatakan bahwa kebijakan ini aktif setelah ada aturan yang mengikat.  Sore ini, Satgas Penanganan Covid-19 telah resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. SE ini berlaku efektif dan telah ditandatangani oleh Ketua Satgas Covid-19 Suharyanto pada tanggal 8 Maret 2022.  “Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian/lembaga,” ujar Suharyanto dikutip JawaPos.com, Selasa (8/3).  Salah satu dasar hukum aturan ini adalah keputusan rapat terbatas (Ratas) tanggal 7 Maret 2022. Dengan berlakunya SE ini, maka SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  “Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap PPDN yang menggunakan seluruh moda transportasi di seluruh wilayah Indonesia,” kata dia.  Seperti diketahui, sebelumnya berdasar pantauan JawaPos.com, penumpang perjalanan jauh kereta api di Stasiun Gambir masih diwajibkan penyertaan dokumen hasil tes negatif Covid-19. Bagi calon penumpang yang belum sempat tes antigen dapat melakukannya di stasiun tersebut seharga Rp 35.000.  ”Masih (antigen). Katanya sih kemarin beritanya sudah nggak pakai ya, tapi ini masih. Untung saya nggak datang mepet,” kata Difa salah satu penumpang kepada JawaPos.com, Selasa (8/3).

Resmi! Perjalanan Dalam Negeri Tanpa PCR/Antigen

ppdn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdn