<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/survei-1669402401.jpg" alt="Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Dalam hitungan hari, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) ditinggalkan oleh tiga anggotanya. Tidak tanggung, anggota yang keluar dari Persepi merupakan lembaga survei kenamaan. Yakni Poltracking Indonesia, Parameter Politik Indonesia (PPI), serta Voxpol Center Research dan Consulting. Tidak heran bila kondisi itu mengundang pertanyaan publik.&nbsp; Melalui keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com pada Kamis (7/11), Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyampaikan bahwa keputusan lembaganya keluar dari Persepi sudah jelas dan tegas. &rdquo;Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,&rdquo; terang dia.&nbsp; Keputusan Poltracking keluar dari Persepi lantaran merasa diperlakukan tidak adil oleh Dewan Etik Persepi perihal hasil survei pilkada Jakarta. Padahal selama 12 tahun belakangan, Poltracking Indonesia sudah membangun reputasi sebagai lembaga survei paling akurat dan presisi di Indonesia. Karena itu, mereka langsung memutuskan keluar setelah diberi sanksi oleh Dewan Etik Persepi.&nbsp; Keluarnya Poltracking dari Persepi disusul oleh PPI dan Voxpol Center. Direktur PPI Sadam Husen Falahuddin menegaskan, keluarnya PPI dari Persepi adalah keputusan sukarela. Hal serupa disampaikan oleh Peneliti Senior PPI Adi Prayitno. Dia menyatakan bahwa PPI keluar dari Persepi bukan karena Poltracking keluar dari organisasi tersebut. &rdquo;Nggak ada urusannya dengan sengketa lembaga lain. Murni alasan internal organisasi,&rdquo; ungkap Adi.&nbsp; Sementara itu, Voxpol Center Research and Consulting menyatakan diri keluar dari Persepi melalui surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh A. Ichsan Nusapati sebagai direktur Voxpol Center Research and Consulting, &rdquo;Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi),&rdquo; tulis Voxpol Center dalam surat tersebut.&nbsp; Poltracking sebagai lembaga yang pertama kali mengumumkan keluar dari Perspi menyoroti beberapa poin krusial. Diantaranya adalah objektivitas Dewan Etik Persepi dalam menangani perbedaan hasil survei pilkada Jakarta yang dirilis oleh Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). &rdquo;Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan tentang perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking,&rdquo; ungkap Masduri.

"Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas," ungkap Masduri, Direktur Poltracking Indonesia.

Persepi Ditinggal Tiga Lembaga Survei Kenamaan, dari Poltracking Indonesia, PPI, sampai Voxpol Center

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/begini-kata-direktur-voxpol-center-soal-fit-and-proper-test-wagub-dki_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) kembali ditinggal oleh anggotanya. Setelah Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari Persepi, Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting menyusul menyatakan keluar dari Persepi. Informasi pengunduran diri itu dikonfirmasi oleh PPI dan Voxpol Center Research and Consulting.&nbsp; Peneliti Senior PPI Adi Prayitno membenarkan informasi tersebut. Dia menyatakan bahwa alasan keluarnya PPI dari Persepi sudah dijelaskan dalam surat yang sudah mereka kirimkan. &rdquo;Alasan internal organisasi seperti di surat itu,&rdquo; kata dia saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Kamis sore (7/11). Dalam surat tersebut, PPI menyampaikan dua alasan.&nbsp; Pertama restrukturisasi kepengurusan PPI. Kedua evaluasi dan konsolidasi internal arah kebijakan PPI ke depan. Adi memastikan, keluarnya PPI dari Persepi tidak terkait dengan dinamika yang terjadi di organisasi tersebut belakangan ini. Yakni keluarnya Poltracking Indonesia. &rdquo;Nggak ada hubungannya (PPI keluar dengan Poltracking keluar),&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Adi, keluar atau masuknya lembaga survei dari organisasi seperti Persepi merupakan hal biasa. &rdquo;Ikut organisasi itu kan sifatnya sukarela. Keluar pun suka rela,&rdquo; tegas dia. Terkait dengan kemungkinan kembalinya PPI ke dalam organisasi Persepi setelah restrukturisasi dan konsolidasi internal selesai, dia menyerahkan semuanya kepada komposisi pengurus yang baru.&nbsp;Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago hanya menjawab singkat saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com terkait dengan keluarnya lembaga survei yang dia pimpin dari keanggotaan Persepi. &rdquo;Benar,&rdquo; jawab Pangi singkat.

Peneliti Senior PPI Adi Prayitno, keluar atau masuknya lembaga survei dari organisasi seperti Persepi merupakan hal biasa.

Susul Poltracking Indonesia, PPI dan Voxpol Center Keluar dari Persepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/gula-impor-2272227720.jpg" alt="ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI mendukung proses hukum terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi impor gula yang melibatkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS. Direktur Utama PT PPI Soegeng Hernowo menyampaikan, proses hukum ini merupakan wujud nyata dari bersih-bersih BUMN yang selalu ditegaskan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. "Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujar Hernowo, dikutip Kamis (31/10). Hernowo mengatakan, saat ini aktivitas PPI masih berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan terhadap operasional bisnis perusahaan. Pihaknya berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis perusahaan. Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015&ndash;2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015--2016 di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Selasa (29/10). Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka kedua berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015&ndash;2016. Pada 2015, Tom Lembong dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula. Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP. Pada saat itu, berdasarkan peraturan disebutkan bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri. Sedangkan keterlibatan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015&ndash;2016 dalam kasus ini adalah pada 2015, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang pembahasannya terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada tahun 2016. CS memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Akan tetapi, yang diimpor adalah gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi. Setelah itu, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula tersebut dijual oleh delapan perusahaan tersebut dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi di atas HET saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

Proses hukum ini merupakan wujud nyata dari bersih-bersih BUMN yang selalu ditegaskan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Mantan Petingginya Terseret Kasus Korupsi yang Libatkan Tom Lembong, PT PPI Pastikan akan Kooperatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/24/IMG-20240824-WA0022-1466642786.jpg" alt="Simposium Internasional XVI Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia 2024 di Budapest. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Simposium Internasional XVI Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia 2024 di Budapest. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Simposium Internasional XVI Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia 2024 dibuka di Budapest, Hongaria. Acara dihadiri delegasi pelajar Indonesia dari berbagai negara. Mereka berpartisipasi dalam diskusi dan kolaborasi antar PPI. Acara pembukaan diawali dengan prosesi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PPI Dunia, yang diikuti seluruh peserta. Koordinator PPI Dunia mengatakan, peran penting PPI Dunia sebagai wadah yang mencetak sumber daya manusia unggul dan mitra strategis pemerintah Indonesia. PPI Dunia adalah rumah bagi pelajar Indonesia berprestasi di seluruh dunia.&nbsp; &rdquo;Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah Indonesia, baik dalam menghadapi tantangan global maupun dalam mendukung pembangunan bangsa. Melalui simposium ini, kami berharap dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi antar generasi muda Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi Tanah Air,&rdquo; ujar Koordinator PPI Dunia Hamzah Assuudy Lubis, Sabtu (24/8). Puncak acara pembukaan ditandai dengan sambutan dan pemukulan gong oleh Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) TNI Moeldoko. Prosesi itu menandakan dimulainya secara resmi Simposium Internasional PPI Dunia 2024.&nbsp; Moeldoko menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan generasi muda dalam membangun masa depan Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda sangat penting. &rdquo;Generasi muda memiliki peran sentral dalam membentuk masa depan Indonesia yang lebih maju. Saya mengapresiasi inisiatif PPI Dunia yang terus mendorong sinergi ini melalui berbagai kegiatan internasional seperti simposium ini,&rdquo; kata Moeldoko. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemutaran video inspiratif dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid, yang memberikan dorongan kepada para peserta untuk terus berinovasi dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Sesi pertama simposium dimulai dengan talk show bertema Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju, yang menampilkan pembicara seperti Razaq Manan Ahmad (Direktur PT PNM), Michal Placek (Profesor di Charles University, Republik Ceko), Muhammad Putra Hutama (Ketua Alumni Hungaria), dan Gravit (AO PT PNM). Diskusi itu membahas peran penting sektor keuangan, tren global, kontribusi diaspora, serta strategi implementasi transformasi ekonomi di Indonesia. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif, kuis, dan foto bersama yang mempererat hubungan antar peserta dari berbagai negara.

Simposium Internasional XVI Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 2024 dibuka di Budapest, Hongaria dihadiri delegasi PPI dari berbagai negara

Simposium Internasional XVI PPI Dunia Resmi Dibuka di Budapest, Perkuat Jaringan Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/JKT_Prosesi-Potong-Rambut-Calon-Paskibraka_Salman-Toyibi-7JPG-125943511.jpg" alt="Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) melakukan prosesi potong rambut saat pemusatan diklat Paskibraka 2024 di Jakarta, Minggu (14/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) melakukan prosesi potong rambut saat pemusatan diklat Paskibraka 2024 di Jakarta, Minggu (14/7/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam, yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-79 RI ramai menjadi perbincangan publik. Tercatat ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang awalnya mengenakan jilbab, namun saat dikukuhkan di IKN tidak mengenakan jilbab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Irwan Indra menyatakan baru kali ini ada aturan pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka perempuan beragama Islam. Ia menduga, aturan ini setelah Paskibrakan ada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada ya, tahun 2022 ini kan baru di BPIP. Sebelumnya kan di bawah naungan Kemenpora," kata Indra kepada wartawan, Rabu (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014971103/dinaungi-malaikat-pembagi-rezeki-10-weton-dalam-primbon-jawa-yang-diprediksi-hidup-makmur-lahir-batin-dan-sejahtera">Dinaungi Malaikat Pembagi Rezeki! 10 Weton dalam Primbon Jawa yang Diprediksi Hidup Makmur Lahir Batin dan Sejahtera</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku pernah menjadi Paskibraka nasional pada 2016. Ia menekankan, tidak pernah melarang Paskibraka perempuan beragama Islam untuk menggunakan jilbab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga pernah menjadi pembina Paskibraka nasional masih di bawah naungan Kemenpora tahun 2016 sampai dengan 2021, kami tidak pernah memaksakan keyakinan adek-adek," ucap Indra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Baik yang pakai jilbab maupun yang nggak make jilbab. Yang ngga pake jilbab juga nggak pernah kita paksakan suruh pakai jilbab. Yang make nggak pernah kita paksakan suruh lepas. Itu sampai 2021," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, larangan penggunaan jilbab baru terjadi pada tahun ini. Ia mengaku kaget melihat Paskibraka tidak satupun mengenakan jilbab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan, tidak ada satupun Paskibraka yang putri mengenakan jilbab," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Indra mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari BPIP terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab itu. Sebab, BPIP tidak membalas informasi yang ditanyakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan saat ini kita belum bisa mendapatkan informasi itu, karena BPIP juga belum ada yang memberikan statement. Teman-teman pamong atau pembina juga sampai sekarang belum berikan klarifikasinya," pungkasnya.</div>

Tercatat ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang awalnya mengenakan jilbab, namun saat dikukuhkan di IKN tidak mengenakan jilbab.

Sesalkan Larangan Paskibraka Berjilbab, PPI Kaget Baru Tahun Ini di Bawah Naungan BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/28/pukul-gong-2-670725755.jpg" alt="Kongres APSIC ke-11 secara resmi dibuka dengan momen pemukulan gong. (Dok PERDALIN)" width="100%">
<figcaption>Kongres APSIC ke-11 secara resmi dibuka dengan momen pemukulan gong. (Dok PERDALIN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kongres Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC) merupakan acara ilmiah internasional, diselenggarakan setiap dua tahun, yang dihadiri oleh berbagai lembaga internasional, seperti WHO, CDC, dan organisasi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) se-Asia Pasifik. Tahun ini merupakan kongres ke-11, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Kongres ini mengangkat topik PPI disemua lini dengan penguatan implementasi di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas. Pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi sebuah elemen penting yang harus diperhatikan, terkait dengan keselamatan pasien (patient safety), kultur dan etika kinerja lingkungan.&nbsp; Implementasi ini memerlukan partisipasi multidisiplin untuk mengembangkan sistem PPI dengan tujuan meningkatkan mutu dan menjadi alat ukur kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Pencegahan dan pengendalian infeksi di komunitas, dengan berbagai tingkatan strata, tidak kalah penting sebagai prioritas pemberdayaan kesehatan di masyarakat. Pemberdayaan tersebut meliputi tersedianya layanan kesehatan primer yang berfungsi sebagai agen perubahan kesehatan preventif dengan melibatkan lintas sektor. Tak kalah penting membangun kolaborasi dan jejaring sebagai agen perubahan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi di tingkat komunitas (micro-environmental health community agent). Dengan demikian, tujuan PPI untuk semua dan implementasi di lingkungan layanan kesehatan dan komunitas dapat tercapai.

Kongres Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC) merupakan acara ilmiah internasional yang diselenggarakan setiap dua tahun.

Indonesia Tuan Rumah Kongres APSIC, Bahas Pentingnya PPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/19/20231017_YUL01_Ganjar-President-Candidat-Lecture1-638536307.jpg" alt="Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI gelar acara President Candidate" width="100%">
<figcaption>Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI gelar acara President Candidate</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI menyebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memiliki perhatian sama besar terhadap periset. Ketua Umum PPI Ir. Syahrir Ika, MM menyatakan, Anies dan Ganjar ingin supaya periset atau entitas periset menjadi sentral pembangunan. Jadi ketika mengambil kebijakan, periset menjadi sentral. &rdquo;Kalau memanfaatkan potensi para periset ini untuk mengembangkan Iptekin maka strateginya itu adalah penugasan, berarti ada vision yang diturunkan dan budget (anggaran) mengikuti,&rdquo; tutur Syahrir Ika. Syahrir meyakini, kebijakan anggaran untuk bidang Iptekin akan berubah jika mereka peduli pada dunia riset. Dia memandang, mereka memiliki rasa empati kepada para nasib periset di Tanah Air. &rdquo;Mereka punya keyakinan kami (periset) berada di samping pemerintah, jadi mereka optimistis bangsa ini bisa maju didampingi para periset, yang banyak ahlinya,&rdquo; ucap Syahrir Ika. Dalam paparannya, lanjut dia, Anies dan Ganjar sama-sama yakin nasib Bangsa Indonesia akan jauh lebih baik jika para periset dioptimalkan. Selain itu, mereka berjanji melanjutkan berbagai program baik yang sudah dijalankan, misalnya keberanian melawan ancaman terhadap penjegalan ekspor nikel yang menjadi kekayaan Indonesia. &rdquo;Mereka juga memiliki kebaruan terhadap kebijakan yang akan dibuat. Kebaruan yang ditawarkan memiliki keunikan masing-masing,&rdquo; tutur Syahrir Ika. &rdquo;Nanti akan mereka tawarkan kepada publik, lalu publik dipersilakan menilai dan memberi supporting (dukungan) siapa yang mereka percaya untuk memimpin negeri ini. Intinya mereka memiliki kesiapan sebagai capres dan itu di berbagai bidang, tapi saya lihat mereka punya fokus-fokus, ada yang sama dan ada berbeda sedikit tapi separuh sama, seperti pada 2045 (Indonesia Emas) menjadi target,&rdquo; ujar Syahrir. Syahrir Ika menyatakan, akan menyampaikan naskah akademik kepada Prabowo. Naskah akademik itu merupakan buah pemikiran PPI yang seusai acara diberikan kepada bakal calon presiden. &rdquo;Anies dan Ganjar sudah menerima,&rdquo; ucap Syahrir Ika. Menurut dia, naskah akademik itu harus diterima Prabowo sebagai bukti bahwa organisasi yang dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2021 ini tidak berpihak kepada bacapres tertentu. Dia berharap, naskah akademik dapat dipelajari masing-masing Bacapres karena itu merupakan hasil penelitian dari para periset. &rdquo;Naskah akademik tersebut diharapkan bisa menjadi panduan atas solusi yang ada, ketika salah satu dari mereka menjadi pemimpin di Indonesia. Kami akan atur bagaimana baiknya pertemuan itu, karena kalau tidak kami sampaikan justru itu kurang bagus buat PPI. Seolah-olah kami memberikan ruang kepada dua bacapres, jadi apapun caranya akan kami sampaikan kepada Pak Prabowo,&rdquo; terang Syahrir Ika. Sementara itu, Anies Bawedan menyebut harus ada kemauan politik dari pemerintah dengan komitmen fiskal atau meningkatkan alokasi anggaran supaya inovasi dan pilihan riset disesuaikan dengan kebutuhan organisasi penelitian. Selain itu, mempermudah regulasi untuk para peneliti di Indonesia karena selama ini pengurusan administrasi dinilai tidak praktis. &rdquo;Menurut saya negeri ini sudah harus terbuka izinkan anak-anak bangsa lakukan penelitian dengan mudah,&rdquo; ucap Anies. Sedangkan Ganjar menyebut bakal memberikan insentif kepada periset dan pihak swasta. Apabila insentif diberikan beberapa fokus hal seperti pangan, digital berbasis kecerdasan buatan, dan transisi energi terbarukan, dapat diselesaikan. &rdquo;Kalau itu diberikan yang ada dalam pikiran saya beberapa fokus isu penting itu akan bisa diselesaikan oleh satu titik dan dalam hal tertentu itu mesti betul-betul ada yang mengawasi. Kalau perlu jadi pandangan nasional dan laporannya langsung ke presiden kalau di situ makanya tidak ada yang mengganggu pasti,&rdquo; tutur Ganjar.

Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI menyebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memiliki perhatian sama besar terhadap periset

PPI Sebut Anies dan Ganjar Sepakat Indonesia Perlu Dukungan Periset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/IDA-PPI-567671127.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat menjadi keynote speaker webinar" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat menjadi keynote speaker webinar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap seluruh pelajar dan mahasiswa usai menyelesaikan studi di luar negeri, dapat pulang ke tanah air untuk membangun bangsa sesuai kompetensinya masing-masing. Ia merasa tak nyaman mendengar ada penerima beasiswa negara, yang justrru enggan pulang ke tanah air. "Bahkan, akhir-akhir ini banyak mahasiswa Indonesia yang pindah kewarganegaraan demi hidup dan bekerja di luar negeri, " ujar Ida Fauziyah saat menjadi keynote speaker webinar 'Kembali ke Tanah Air Pasca Studi' yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia di Jakarta, Minggu (16/7/2023). Menurut Ida Fauziyah, salah satu yang dapat dimanfaatkan para mahasiswa PPI dunia yang akan pulang ke Indonesia adalah program pengembangan talenta muda di Kemnaker. Melalui program ini, Kemnaker mengoptimalkan SDM generasi millenial dan generasi Z menjadi generasi unggul dan kompetitif dengan menggelar Talent Scouting, Talent Fast, Talent Corner, Talent Class. "Platform ekosistem digital Layanan Ketenagakerjaan yang dapat diakses PPI dunia seperti skillhub untuk peningkatan kompetensi, sertihub untuk sertifikasi, karirhub untuk lowongan pekerjaan hingga Bizhub untuk menjadi wirausahawan dengan koneksi ke pelatihan, mentoring, jaringan usaha dan pembiayaan," katanya. Ida Fauziyah menambahkan kesempatan dan peluang kerja bagi PPI dunia juga akan semakin luas seiring perbaikan regulasi dan fokus pemerintah untuk perluasan kesempatan kerja di semua bidang. Terlebih, saat ini, banyak lowongan khusus di BUMN maupun PNS bagi diaspora dan pelajar serta mahasiswa yang menuntut ilmu di luar negeri. "Semua ini dilakukan pemerintah agar talenta terbaik bangsa yang ada di luar negeri mau kembali untuk ikut membangun negeri, " katanya. Pemerintah lanjut Ida Fauziyah tak mampu menghalangi seseorang unuk menentukan pilihan hidupnya, berkarya dan tinggal. Namun akan lebih baik jika bersama-sama membangun bangsa Indonesia menjadi lebih maju. "Pemerintah juga terus memperbaiki sistem kesejahteraan di semua bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan, " ujarnya.

Pelajar dan mahasiswa usai menyelesaikan studi di luar negeri diharapkan kembali ke tanah air untuk membangun sesuai kompetensinya.

Menaker Ajak PPI Bangun Bangsa Sesuai Kompetensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kapaolri-di-soetta.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo (kanan) bersama Menhub Budi Karya Sumadi (rompi oranye) dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (rompi cokelat) di Bandara Soekarno Hatta. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo (kanan) bersama Menhub Budi Karya Sumadi (rompi oranye) dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (rompi cokelat) di Bandara Soekarno Hatta. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaksanakan peninjauan terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.  Sigit mengatakan, ada 14 tahapan yang akan dilewati oleh para pelaku perjalanan internasional ketika masuk ke Indonesia. Proses itu dimulai dari pemeriksaan hingga melakukan masa karantina wajib selama 10 hari.  "Secara umum kita lihat ada 14 tahapan yang harus dilalui. Mulai saat masuk kemudian dilaksanakan pemeriksaan awal sampai dengan tahap terakhir diarahkan menuju hotel atau wisma untuk melaksanakan karantina," kata Sigit di lokasi, Jumat (24/12).  Mantan Kapolda Banten ini menekankan, kepada seluruh petugas atau pihak terkait, untuk benar-benar memastikan bahwa  pelaku perjalanan internasional harus diwajibkan menjalani karantina selama 10 hari. Pengawasan harus dilakukan secara manual, maupun pemanfaatan aplikasi teknologi informasi.  "Masyarakat atau pelaku perjalanan harus betul-betul berada di tempat. Oleh karena itu penggunaan aplikasi dan teknologi informasi ditambah pengecekan manual akan diberlakukan. Sehingga kita yakin masyarakat atau pelaku perjalanan internasional tetap berada di tempat," jelasnya.  Sigit menegaskan, penegakan secara kuat soal proses karantina terhadap PPI sangat penting, lantaran sebagai upaya atau antisipasi mencegah laju pertumbuhan Covid-19 serta masuknya varian baru Covid-19, yakni Omicron. Hal ini juga mencegah terjadinya lonjakan kasus aktif virus corona di dalam negeri pasca-perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).  "Ini penting. Karena saat ini sedang berkembang varian baru Omicron dan dari info Kemenkes sudah ada delapan kasus yang rata-rata datang dari luar negeri. Dari kondisi ini kita pertahankan agar tertangani dengan baik di masa karantina," pungkas Sigit.  Sigit memastikan, siapapun pihak yang melakukan pelanggaran terkait dengan aturan masa karantina ini, akan diberikan sanksi tegas. Semua hal itu dilakukan demi kepentingan keselamatan masyarakat Indonesia dari virus Covid-19.  Dalam kesempatan itu, Sigit beserta rombongan juga menyempatkan memantau penegakan prokes di bandara dan pelabuhan lainnya secara virtual. Selain Bandara Soetta, adapula Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, dam PLBN Entikong. (*)

Tinjau Soetta, Kapolri Minta PPI Disanksi Jika Tak Karantina 10 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Beras-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Pekerja memanggul beras di Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, Minggu (17/5/2020). Pemerintah Indonesia melalui Perum Bulog memastikan bahwa stok beras di seluruh wilayah Indonesia aman hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Foto: Dery Ridwansah/ J" width="100%">
<figcaption>Pekerja memanggul beras di Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, Minggu (17/5/2020). Pemerintah Indonesia melalui Perum Bulog memastikan bahwa stok beras di seluruh wilayah Indonesia aman hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Foto: Dery Ridwansah/ J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako terus menuai penolakan. Kali ini disuarakan oleh pengurus Perhimpunan Pergerakan Nasional (PPI). Mereka dengan tegas meminta pemerintah dan DPR membatalkan rencana tersebut.  Presidium Pimpinan Nasional (Pimnas) PPI Andy Soebjakto menuturkan filosofi dasar negara menerapkan pajak adalah pajak untuk rakyat. "Bukan sebaliknya. Rakyat untuk pajak," katanya kepada wartawan Jumat (11/6). Dia menegaskan menolak pemberlakuan PPN untuk sembako maupun lembaga pendidikan.  Andy memahami bahwa pemerintah membutuhkan tambahan sumber pajak bagi kepentingan penyehatan APBN. Selain itu untuk keberlangsungan pembangunan. Karena itu, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak patut untuk didukung. Apalagi, kata dia, pada faktanya memang rasio pajak di Indonesia masih rendah.  "Namun demikian, upaya-upaya menambah obyek pajak harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang," jelasnya. Terutama menyangkut kondisi perekonomian dan keadaan kehidupan rakyat sehari-hari.  Baginya rencana pengenaan PPN untuk sembako adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak tepat. Sebab bukan saja bakal menambah beban hidup masyarakat, tetapi juga akan menurunkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Andy mengingatkan sembako adalah salah satu yang terpokok dari nafas hidup rakyat. "Jika dikenakan PPN, nafas rakyat bisa tersengal-sengal," jelasnya.  Sekjen Pimnas PPI Gede Pasek Suardika menambahkan rencana pengenaan PPN untuk sekolah juga tidak bijak dan tidak tepat. Dengan pengenaan PPN, beban sekolah akan digeser menjadi beban orang tua siswa. Artinya jelas akan menambah beban pendidikan bagi rakyat.  Pada sisi yang lain, kebijakan tersebut akan mendorong makin derasnya komersialisasi pendidikan. "Yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan akses siswa terhadap sekolah-sekolah yang bermutu," urainya.  Untuk itu Pimnas PPI dengan tegas mendesak pemerintah dan DPR agar rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan sekolah tersebut dibatalkan. Keselamatan dan kesejahteraan kehidupan rakyat haruslah diutamakan. Setidaknya jangan diberi tambahan beban di masa-masa sulit seperti sekarang ini.

Tolak PPN Sembako, PPI Ingatkan Pajak Untuk Rakyat Bukan Sebaliknya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppi

Berita Terkini