<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/PPID-1-1955612687.jpg" alt="Layanan Informasi Publik PPID Kota Surabaya/(Foto: Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Layanan Informasi Publik PPID Kota Surabaya/(Foto: Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatatkan lonjakan signifikan dalam jumlah permohonan informasi publik yang diterima selama periode 2023 hingga 2024. Data ini menggarisbawahi tingginya kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi serta layanan publik yang lebih transparan. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, bahwa peningkatan tersebut merupakan indikasi kuat bahwa warga semakin aktif dalam mencari informasi terkait pelayanan publik. &ldquo;Ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Surabaya, terutama dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas informasi,&rdquo; ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (28/11/2024). Sepanjang tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya mencatat sebanyak 31 permohonan informasi yang masuk. Hingga 21 November 2024, angka tersebut melonjak menjadi 66 permohonan. &ldquo;Artinya permohonan informasi meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya,&rdquo; ujar Wali Kota Eri. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Surabaya, M Fikser mengungkapkan bahwa permohonan informasi yang paling banyak diajukan berkaitan dengan pertanahan dan dokumen perizinan. Hal ini menegaskan keinginan warga untuk mendapatkan akses yang lebih mudah dan terbuka terhadap informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. &ldquo;Sebagian besar permintaan informasi yang kami terima terkait dengan masalah pertanahan dan perizinan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan hak mereka dalam mengakses informasi publik,&rdquo; jelasnya. Transparansi menjadi bagian penting dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Surabaya. &ldquo;Pemerintah kota menyediakan informasi penting, termasuk transparansi anggaran dan data bantuan sosial yang dapat diakses publik melalui laman resmi Pemerintah Kota Surabaya surabaya.go.id, laman ppid dan laman sistem informasi keluarga miskin,&rdquo; ungkap Fikser. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/PPID-2-295271070.jpg" alt="Layanan Informasi Publik PPID Kota Surabaya/(Foto: Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Layanan Informasi Publik PPID Kota Surabaya/(Foto: Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> Selain itu, Diskominfo Surabaya juga memanfaatkan kanal media sosial dan layar TV di ruang layanan perangkat daerah untuk menyebarkan informasi secara langsung kepada masyarakat. Sementara itu, selama dua tahun terakhir, Pemkot Surabaya juga menerima rata-rata 800 hingga 1.000 pengaduan publik setiap bulan. Jenis pengaduan yang paling sering dilaporkan berhubungan dengan pemangkasan pohon, penerangan jalan umum (PJU), serta jalan berlubang. Fikser menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan terus melakukan perbaikan dan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat, indeks kepuasan terhadap pelayanan pengaduan di Surabaya naik dari 83,10 pada tahun 2022 menjadi 84,08 pada tahun 2023. &ldquo;Pemerintah kota menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam layanannya. Termasuk merespons pengaduan dalam waktu 1x24 jam dan melakukan tindak lanjut maksimal dalam waktu satu minggu,&rdquo; kata Fikser. Pemkot Surabaya telah meluncurkan digitalisasi layanan Permohonan Informasi dan Pengaduan melalui aplikasi &ldquo;Wargaku&rdquo;. Layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi warga dalam memperoleh layanan informasi maupun layanan pengaduan. Tidak hanya itu, warga juga dapat mengakses layanan publik lainnya seperti layanan perizinan, layanan kependudukan dan sebagainya melalui aplikasi tersebut. Mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Surabaya ini menyatakan bahwa teknologi berperan penting untuk mempermudah layanan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu, Diskominfo Surabaya juga rutin melakukan evaluasi bulanan bersama Perangkat Daerah (PD) terkait untuk memastikan bahwa kualitas layanan tetap terjaga. &ldquo;Teknologi memudahkan pemerintah kota dalam menciptakan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik,&rdquo; jelas Fikser. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/PPID-3-2611427248.jpg" alt="Layanan Informasi Publik PPID Kota Surabaya/(Foto: Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Layanan Informasi Publik PPID Kota Surabaya/(Foto: Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> Meski telah melakukan berbagai upaya, Fikser mengakui bahwa Pemkot Surabaya masih menghadapi tantangan dalam mengelola permohonan informasi dan pengaduan publik. Salah satunya adalah semakin kritisnya masyarakat dalam mengajukan permintaan serta meningkatnya kompleksitas masalah yang dilaporkan. &ldquo;Kami berhadapan dengan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis. Tentu ini tidak hanya menjadi tantangan, namun juga peluang bagi pemerintah kota untuk terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki kualitas layanan,&rdquo; ungkapnya. Karenanya, Fikser menegaskan bahwa Pemkot Surabaya menargetkan peningkatan nilai indeks keterbukaan informasi publik pada tahun 2025. Target ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan informasi publik melalui optimalisasi teknologi terbaru. Sebagai informasi, Pemkot Surabaya pada 13 November 2024, mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani. &ldquo;Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi upaya proaktif untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota,&rdquo; ujar Fikser. Kepala Satpol PP Kota Surabaya ini kembali menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik. &ldquo;Pemkot Surabaya bertekad untuk terus berinovasi dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,&rdquo; pungkas Fikser. &nbsp;

Sebagian besar permintaan informasi kepada Pemkot Surabata terkait dengan masalah pertanahan dan perizinan.

Respons Cepat dan Transparan, Layanan Pemkot Surabaya Kian Informatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/WhatsApp-Image-2023-12-05-at-133848-3089351398.jpg" alt="Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 di Bangka City Hotel Kota Pangkalpinang, Selasa (5/12)." width="100%">
<figcaption>Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 di Bangka City Hotel Kota Pangkalpinang, Selasa (5/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Setelah menjalani tahap visitasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pangkalpinang memasuki tahap akhir dalam rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023. Tahap akhir yang dilaksanakan di Bangka City Hotel Kota Pangkalpinang, Selasa (5/12) tersebut meliputi presentasi dan wawancara Kepala Daerah bersama dengan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Febri Yanto selaku PPID Utama Kota Pangkalpinang memaparkan tiga hal utama terkait strategi serta komitmen sebagai upaya digitalisasi dan inovasi badan publik dalam membangun keterbukaan informasi publik. Febri menyatakan, untuk mendukung keterbukaan informasi publik, pemerintah kota telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. &rdquo;Selain itu telah terbit juga Keputusan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,&rdquo; ujar Febri Yanto. Rencana yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut di antaranya pemasangan CCTV seluruh instansi di pemerintah kota yang akan terintegrasi dengan smart room center dan kepala OPD. Selain itu, pembentukan aplikasi Pangkalpinang Smart City yang terintegrasi di seluruh aplikasi pemkot, yang akan bekerja sama dengan Telkomsel. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/WhatsApp-Image-2023-12-05-at-1338481-738489426.jpg" alt="Presentasi dan wawancara bersama dengan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." width="100%">
<figcaption>Presentasi dan wawancara bersama dengan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</figcaption>
</figure> &rdquo;Ada penerapan aplikasi SIP KADIN yaitu sistem informasi pemantauan keuangan dinas Pemkot Pangkalpinang yang mana nanti realisasi keuangan di OPD dapat dilihat pimpinan yang juga dapat diakses hingga ke masyarakat,&rdquo; jelas Febri Yanto. Menurut dia, dukungan anggaran sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pun tidak lepas dari perhatian kepala daerah. Selain itu, Febri menjelaskan, pemkot telah menyediakan berbagai portal website informasi resmi. &rdquo;Baik itu terkait pelayanan informasi publik yang sifatnya pelaksanaan dari pemerintah pusat seperti penerapan SP4N LAPOR juga kian digencarkan begitu pula aplikasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri,&rdquo; ucap Febri Yanto. Dia menambahkan, berbagai hal yang dilakukan pemerintah kota tersebut untuk mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat melihat informasi dengan sebaik mungkin. (eka) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Presentasi dan wawancara bersama dengan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Istimewa

PPID Kota Pangkalpinang masuk tahap akhir rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023

Pemkot Pangkalpinang Komitmen Dukung Keterbukaan Informasi Publik, Terbitkan Payung Hukum hingga Penerapan Aplikasi Pelayanan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/WhatsApp-Image-2023-10-11-at-160001-1766572871.jpg" alt="Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono me-launching aplikasi e-PPID di Aula Balai Harta Peninggalan Surabaya hari ini (11/10)." width="100%">
<figcaption>Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono me-launching aplikasi e-PPID di Aula Balai Harta Peninggalan Surabaya hari ini (11/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi untuk masyarakat. Salah satunya dengan mengintegrasikan pelayanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi secara elektronik (e-PPID). &rdquo;E-PPID terintegrasi merupakan implementasi pelayanan informasi yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,&rdquo; ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono usai me-launching aplikasi di Aula Balai Harta Peninggalan Surabaya hari ini (11/10). Heni mengatakan, pelayanan PPID yang merupakan aksi perubahan dari Kadubag Humas RB dan TI Ishadi MP, telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. &rdquo;Kami melihat kebutuhan masyarakat akan informasi sangat besar. Tahun ini saja, lebih dari 2.000 pertanyaan dan permohonan informasi masuk ke kami,&rdquo; jelas Heni Yuwono. Nah, untuk meningkatkan mutu pelayanan, Heni menjelaskan, petugas di Kanwil Kememkumham Jatim dan UPT jajaran seperti lapas, rutan, imigrasi, dan lain-lain perlu bersinergi dan berkolaborasi. &rdquo;Diharapkan dengan satu platform yang ada ini, yaitu e-PPID, jawaban yang diberikan akan lebih komprehensif dan sesuai ekspektasi masyarakat,&rdquo; tegas Heni Yuwono didampingi Kadiv Administrasi Saefur Rochim. Sementara itu, Ishadi menambahkan, akan terus mengembangkan inovasi agar bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. &rdquo;Dengan semangat integrasi pelayanan, kami berharap bisa membuat sebuah sistem yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara lebih efisien,&rdquo; tutur Ishadi. Menurut dia, untuk memperoleh informasi seputar lapas dan rutan atau imigrasi dan satker Kemenkumham lainnya, masyarakat hanya perlu merujuk satu aplikasi saja. &rdquo;Kami memiliki 63 satker yang layanannya terintegrasi melalui e-PPID Kanwil Kemenkumham Jatim,&rdquo; urai Ishadi. Bekerja sama dengan Pusdatin Kemenkumham, kegiatan launching itu dilakukan secara hybrid, dan diikuti operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari satker jajaran, para pejabat fungsional pranata komputer dan operator sisumaker Kanwil Jatim.

Kemenkumham Jatim integrasikan pelayanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi secara elektronik (e-PPID) untuk optimalkan pelayanan

Optimalkan Pelayanan Informasi, Kemenkumham Jawa Timur Launching Aplikasi e-PPID Terintegrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/27/Konsolidasi-Akbar-Partai-Gerindra-Dery-Ridwansah-5JPG-3205284841.jpg" alt="Ratusan kader Partai Gerindra mengikuti konsolidasi akbar di Lapangan Sepak Bola Gedong, Condet, Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Ratusan kader Partai Gerindra mengikuti konsolidasi akbar di Lapangan Sepak Bola Gedong, Condet, Jakarta Timur.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Partai Gerindra meraih penghargaan pelayanan informasi publik yang ramah disabilitasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan ini diterima oleh Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya dan Sekretaris PPID Partai Gerindra Satrio Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah Gerindra menjadi salah satu lembaga publik dan satu-satunya partai politik yang mendapatkan penghargaan ramah disabilitas dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat,&rdquo; kata Danang Wicaksana Sulistya dalam keterangannya, Jumat (15/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Danang mengatakan, bahwa penghargaan ini menjadi pemicu semangat kepada Partai Gerindra untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan permintaan informasi kepada publik secara profesional dan terbuka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01416722/jateng-kembali-raih-badan-publik-informatif-dari-kip">Jateng Kembali Raih Badan Publik Informatif dari KIP</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Atas instruksi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto bahwa Partai Gerindra harus terbuka untuk semua kalangan masyarakat. Setiap permohonan informasi akan kami layani dengan baik," ujar Danang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012950330/pdip-sebut-tidak-akan-ada-gesekan-lanjutan-usai-kadernya-dipukul-ketua-dpc-gerindra">PDIP Sebut Tidak Akan Ada Gesekan Lanjutan Usai Kadernya Dipukul Ketua DPC Gerindra</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa Partai Gerindra merupakan partai politik yang konsisten dalam memperjuangkan hak-hak saudara-saudara kita penyandang disabilitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sejak tahun 2014 Bapak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra telah berjuang untuk menggolkan UUD Disabilitas, 2 tahun berselang UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disahkan. Di pileg 2024 ini Gerindra juga membuka pintu seluas-luasnya agar saudara-saudara kami turut berjuang bersama," pungkasnya.</div>

Partai Gerindra meraih penghargaan pelayanan informasi publik yang ramah disabilitasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Gerindra Diganjar Penghargaan Informasi Publik Ramah Disabilitas dari KIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/KIP.tiff" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengatakan, perlunya peninjauan kembali terhadap materi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena masih ada kelemahan secara substansi dan teknis.  Donny dalam gelaran Focus Group Discussion bertajuk Dinamika dan Problematika Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Bogor, Jumat, (15/7) menyebutkan, ada beberapa muatan materi yang perlu ditinjau, salah satunya berkaitan dengan prinsip pemerolehan informasi yaitu cepat dan tepat waktu, biaya ringan.  Hal berikutnya yakni keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tidak menjadi suatu organ/bidang pada organisasi dalam badan publik melainkan hanya sebagai ex officio.  "Sedangkan PPID sebagai pelayan publik seharusnya terlembaga sehingga pelaksanaan UU KIP pada badan publik semakin maksimal," tutur Donny.  Materi lainnya yang menurut Donny perlu direvisi yakni terkait persoalan norma pengecualian yang kerap kali menjadi persoalan.  Dia menyebutkan, dalam Pasal 6 ayat (1) UU KIP dikatakan bahwa penolakan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Tetapi, menurut dia, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.  Donny juga menyebutkan mengenai pengaturan jangka waktu pengecualian informasi pada setiap muatan materi informasi. Dia mengatakan, hal ini tidak diatur secara rigit sehingga menimbulkan persoalan hukum.  Selain itu, ada problematika pelaksanaan UU KIP yang juga berkaitan erat dengan adanya pembentukan lembaga yang independen yaitu Komisi Informasi yang berada di Pusat dan Daerah.  "Saat ini, memang dari 34 Provinsi telah terbentuk Komisi Informasi Provinsi, namun kondisi kelembagaannya masih jauh dari semangat yang tersirat dalam UU KIP," kata dia.  Donny menuturkan, sudah ada upaya perbaikan atas pelaksanaan UU KIP yang dilakukan beberapa kalangan masyarakat melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, muatan materi ini ada yang dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima dan ditarik kembali.  Dia memandang, saat ini perlu adanya masukan dan pendapat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, lembaganya menyelenggarakan kegiatan FGD sebagai langkah awal untuk memperoleh gambaran secara komprehensif dinamika dan problematika pelaksanaan dan penerapan UU KIP baik dari perspektif empiris maupun yuridis serta dapat mengetahui mekanisme dan tahapan dalam proses revisi UU.  "FGD ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan masukan dan pendapat untuk dapat digunakan dalam proses tahapan rancangan penyusunan naskah akademik revisi UU KIP," demikian kata dia.  Dalam kesempatan itu, Plt. Sekretaris KIP Nunik Purwanti menambahkan, peserta kegiatan ini yakni anggota Komisi Informasi Pusat, provinsi, kabupaten/kota, akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

Donny: Perlunya Peninjauan Kembali UU KIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Badut-Ajak-Masyarakat-Untuk-Vaksin-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Sejumlah badut badut ikut meramaikan sosialisasi vaksinasi tingkat RW di kawasan Sudimara, Pinang, Kota Tangerang, Selasa (14/9/2021). Aksi para badut yang menghibur ini mengajak masyarakat untuk ikut menjalani vaksinasi Covid-19. Foto: Dery Ridwansah/ Ja" width="100%">
<figcaption>Sejumlah badut badut ikut meramaikan sosialisasi vaksinasi tingkat RW di kawasan Sudimara, Pinang, Kota Tangerang, Selasa (14/9/2021). Aksi para badut yang menghibur ini mengajak masyarakat untuk ikut menjalani vaksinasi Covid-19. Foto: Dery Ridwansah/ Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Covid-19 di Indonesia belakangan sudah semakin terkendali, dwta kasus konfirmasi harian nasional dalam dua minggu terakhir semakin menurun dengan rata-rata berkisar 100-300 kasus per hari. Tren positivity rate juga semakin rendah.  Keberhasilan pengendalian ini tidak lepas dari percepatan vaksinasi. Data Kemenkes per 24 Desember 2021, secara nasional capaian dosis pertama mencapai 76,31 persen sasaran vaksinasi populasi, dan dosis pertama sasaran lansia mencapai 63,16 persen.  Namun, angka capaian nasional ini belum merata di seluruh Indonesia. Data per 26 Desember 2021, hanya 140 kabupaten yang mencapai capaian dosis pertama lebih dari 60 persen. Sedangkan, hanya 47 kabupaten/kota yang mencapai dosis lengkap lebih dari 60 persen. Masih terdapat 348 kabupaten/kota yang cakupan dosis lengkap belum mencapai 40 persen sesuai target WHO.  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Y.B Satya Sananugraha mengatakan, masih belum tercapainya target vaksinasi di banyak daerah karena masih ada masyarakat yang enggan untuk divaksin.  "Banyak alasan masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, antara lain karena adanya hoax atau isu-isu miring yang menyebabkan masyarakat takut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi, ada yang tidak percaya vaksin dapat melindungi dari penularan Covid-19, ada juga yang karena tidak tahu tempat mendapatkan vaksinasi dan lain-lain," ujar Satya dalam keterangannya, Rabu (29/12).  Lebih lanjut, Sesmenko PMK mengatakan, masyarakat perlu diberikan penegasan informasi yang benar. Hal itu perlu untuk mendorong mereka yang enggan mengikuti vaksinasi.  Dia mengatakan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung pemerintah dalam menyebarkan informasi yang benar, sosialisasi, dan edukasi masyarakat terkait manfaat vaksinasi.  "PPID sebagai badan publik dapat berperan lebih proaktif untuk menpercepat program vaksinasi Covid-19 melalui pengoptimalan layanan informasi publik. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar dan muktakhir tentang situasi Covid-19 serta akses vaksinasi," jelasnya.  Penyampaian sosialisasi terkait protokol kesehatan, informasi terkait manfaat vaksinasi, menurut Sesmenko PMK, harus terus digencarkan. Dengan demikian, masyarakat akan semakin patuh menjalankan protokol kesehatan, serta memberanikan untuk vaksinasi.  Sesmenko PMK berharap, dengan semakin patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan serta semakin banyak yang vaksin, maka pandemi dapat terkendali, penularan di tingkat komunitas semakin menurun hingga mendekati nol, angka kematian dan kesakitan pun menjadi rendah.  "Ini sekaligus mendorong tidak hanya pembangunan pada sektor kesehatan, tetapi juga pembangunan ekonomi, dan sosial untuk Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.

PPID Provinsi Diminta Sosialisasikan Prokes dan Vaksinasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ditjen-Holtikultura-ist-1.jpeg" alt="Ditjen Holtikultura -ist (1)" width="100%">
<figcaption>Ditjen Holtikultura -ist (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Instansi atau badan publik wajib memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ketentuan itu sebagaimana telah diatur dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan peningkatan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Layanan PPID dari Ditjen Hortikultura ini terbuka untuk umum sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai hortikultura.  "PPID Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai salah satu indikator pemeringkatan layanan informasi publik. Hal ini mempengaruhi bagaimana standar kami melayani masyarakat," ujar Kabag Umum Ditjen Hortikultura Sri Haryati.  PPID mempermudah pemohon informasi untuk mengakses informasi secara tepat dan cepat. PPID berperan sebagai front desk informasi dan sekaligus jendela sebuah instansi. Kebutuhan dasar masyarakat dapat diperoleh melalui layanan ini. Hal tersebut tentu sejalan dengan motto PPID memberikan pelayanan informasi yang ramah, cepat dan aman.  Pemohon informasi dapat mengunjungi langsung PPID Ditjen Hortikultura dengan prosedur tertentu atau dapat diakses melalui laman online PPID Direktorat Jenderal Hortikultura (www.hortikultura.ppid.pertanian.go.id). Selain itu, masyarakat juga diberi waktu tatap muka setiap hari, mulai Senin sampai Jumat pada pukul 09.00-15.00 WIB.  Informasi PPID Direktorat Jenderal Hortikultura dipastikan terbuka, transparan dan valid. Semua informasi dari PPID Direktorat Jenderal Hortikultura tidak ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat juga mendapatkan fasilitas tambahan informasi berupa buku maupun jurnal di perpustakaan Direktorat Jenderal Holtikultura. Dengan hal tersebut, diharapkan masyarakat semakin mengenal Direktorat Jenderal Hortikultura.  Semakin masyarakat mengenal tentang Direktorat Jenderal Hortikultura, semakin besar pemahaman masyarakat mengenai hortikultura. Informasi dapat diterima secara utuh dan menyeluruh.  Menyadari kebutuhan informasi sebagai bagian dari peningkatan teknologi, Kabag Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Purnomo Nugroho memaklumi bahwa pemerintah perlu mengikuti perkembangan yang ada. Semua aspek berkaitan dengan teknologi. Pemerintah harus dapat mengikutinya kalau tidak ingin tertinggal.  "Pada segmen berita yang setiap hari disajikan, perlu kita perinci kembali pada website dan termaktub dalam layanan PPID. Kita perlu bekerja sama menghidupkan struktur layanan di website. Bentuk segera mekanismenya dan saya yakin kita bisa," papar Purnomo.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ditjen-Holtikultura-ist-2-750x1000.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Berkaca pada pengalaman, informasi dan data yang diberikan oleh Ditjen Hortikultura selalu up date dan valid. Pemberian data dan informasi yang diberikan senantiasa utuh dan menyeluruh.  "Contoh keterbukaan informasi publik yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura kepada masyarakat di antaranya mengenai bawang putih. Masyarakat membutuhkan informasi menyeluruh mengenai program swasembada dan itu kita berikan," ujar Kasubbag Hukum dan Humas Ditjen Hortikultura, Rico Simanjuntak.  Mengakui pernah berada di peringkat terendah, Ditjen Hortikultura bertekad menjadi yang terbaik. Penyempurnaan dan perbaikan layanan diperbaiki satu per satu.  "Kami sedang memperbaiki pelayanan PPID termasuk perpustakaan dan arsip. Perbaikan PPID juga di antaranya ruang informasi sebagai front desk sebagai fasilitas tatap muka. Ke depan akan dipadukan PPID dengan arsip dan perpustakaan," ujar Rico optimistis.

Ditjen Hortikultura Percepat Perbaikan Layanan PPID

ppid

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppid

Berita Terkini