<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/image-1-3985987251.jpeg" alt="Pelaksanaan ibadah umrah (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah)" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan ibadah umrah (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Konflik antara Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran membawa dampak besar bagi sejumlah sektor. Salah satunya mengarah ke aktivitas umrah dan haji yang terancam terganggu.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengungkapkan, hal ini berpotensi berdampak pada aktivitas umrah dan haji apabila terdapat ketidakpastian global yang berlangsung lama.
Menurutnya, hal ini juga akan memengaruhi mobilitas internasional. Aktivitas itu sendiri mempunyai keterkaitan ekonomi yang luas di dalam negeri, mulai dari layanan perjalanan, perhotelan, hingga sektor pendukung lainnya.
Seperti diketahui, sejumlah penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi, mengalami pembatalan penerbangan akibat eskalasi konflik yang meninggi.
&ldquo;Apabila terjadi pembatasan atau penurunan aktivitas dalam periode yang berkepanjangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor perjalanan, tetapi juga dapat menimbulkan efek rambatan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik,&rdquo; ujar Piter dalam keterangannya, dikutip Rabu (4/3).
Dalam situasi seperti ini, ia menekankan bahwa amat penting pemerintah menyiapkan sejumlah skenario kebijakan. Tujuannya, agar dampak negatif ini bisa diminimalisir.
&ldquo;Sulit untuk memprediksi ketidakpastian global. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga, fiskal, dan kepercayaan pasar,&rdquo; ujarnya.
Dia menekankan, secara keseluruhan Prasasti menilai bahwa periode yang memasuki ketidakpastian global ini sangat menuntut kebijakan yang adaptif, terukur, dan berbasis perhitungan fiskal yang cermat.
&ldquo;Keseimbangan antara menjaga daya beli&nbsp;masyarakat dan mempertahankan kesehatan fiskal menjadi kunci dalam memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga,&rdquo; tukas Piter.

Konflik Israel-AS vs Iran tekan sektor umrah, haji, dan BBM. Dampak ini berpengaruh pada ekonomi Indonesia dan mobilitas internasional saat ini.

Dampak Konflik Israel-AS vs Iran: Bukan Cuma BBM, Umrah dan Haji juga Tertekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2025/12/12/IMG_20220518_090341-1-1368276321.jpg" alt="Ilustrasi jamaah umrah di Masjidil Haram, Makkah. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah umrah di Masjidil Haram, Makkah. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah&nbsp;(Kemenhaj) melaporkan kepulangan sebanyak 6.047 jamaah umrah dari Tanah Suci sepanjang akhir pekan lalu. Di tengah dinamika penerbangan internasional sebagai dampak situasi di Timur Tengah, ribuan jamaah umrah berhasil kembali ke tanah air.&nbsp; Kemenhaj memastikan perhatian utama tetap tertuju pada aspek&nbsp;keselamatan, keamanan, dan pelindungan jamaah umrah. Juru Bicara&nbsp;kemenhaj Ichsan Marsha menyampaikan bahwa proses kepulangan jamaah berlangsung secara bertahap. Saat ini, sebanyak 6.047 jamaah telah pulang ke Indonesia. &ldquo;Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jamaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jamaah dapat pulang secara bertahap dan tertib,&rdquo; kata Ichsan kepada wartawan, Senin (2/3). Ia merinci, pada Sabtu, 28 Februari 2026, sebanyak 4.200 jamaah kembali ke Indonesia melalui 12 penerbangan. Sementara pada Minggu, 1 Maret 2026, terdapat 2.047 jamaah yang pulang menggunakan lima penerbangan. Di luar itu, masih ada sekitar 43.363 orang calon jamaah umrah yang direncanakan berangkat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026 mendatang. Mereka berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Ichsan menegaskan, setiap PPIU wajib menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga proses kepulangan jamaah. &ldquo;Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh. Tanggung jawab tersebut tidak boleh diabaikan,&rdquo; tegasnya. Pemerintah juga meminta agar komunikasi antara PPIU dan jamaah terus terjalin dengan baik demi memastikan pelayanan optimal. &ldquo;Kami mengajak jamaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jamaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian,&rdquo; ujar Ichsan. Terkait aspek pelindungan, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir bagi seluruh jamaah. Bagi jamaah yang mengalami kendala pelindungan, persoalan hukum, atau kondisi darurat di Arab Saudi maupun negara transit, diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat. &ldquo;Kami bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan setiap persoalan jamaah ditangani secara cepat dan tepat. Kami meminta seluruh jamaah tetap tenang dan mengikuti arahan resmi,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

6.047 jamaah umrah telah kembali ke Indonesia dengan aman. Kemenhaj jamin pelindungan maksimal untuk semua jamaah selama proses kepulangan.

6.047 Jamaah Umrah Telah Pulang ke Tanah Air, Jubir Kemenhaj: Pemulangan Dilakukan Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/IMG_20250131_123015-3799600069.jpg" alt="Ilustrasi ibadah umrah. (Kuwadi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah umrah. (Kuwadi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri perjalanan ibadah di Indonesia, khususnya umrah, tengah memasuki fase kompetisi yang semakin ketat. Jumlah penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) terus bertambah dari tahun ke tahun.&nbsp; Tren tersebut tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah jemaah yang berangkat. Data Kementerian Agama mencatat lebih dari 1,4 juta jemaah umrah Indonesia berangkat pada 2024, jumlah yang diproyeksikan terus tumbuh pada 2025&ndash;2026. Bagi konsumen, kondisi ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, semakin banyak pilihan paket perjalanan membuat harga lebih kompetitif dan layanan lebih beragam, mulai dari fasilitas penginapan, jenis transportasi, hingga tambahan wisata halal.&nbsp; Namun di sisi lain, persaingan ketat ini juga memunculkan risiko, seperti paket perjalanan berbiaya murah dengan layanan minim, hingga kasus gagal berangkat akibat lemahnya manajemen biro perjalanan. Dalam konteks inilah, sejumlah penyedia layanan mencoba membedakan diri melalui strategi diferensiasi. Salah satunya adalah PT Hainan Tiket Indonesia, yang menawarkan konsep umrah dengan transit di Haikou, Tiongkok.&nbsp; Sepanjang 2025, perusahaan ini mengklaim berhasil mencatat lebih dari 6.000 keberangkatan jemaah dan menargetkan 16.000 hingga akhir tahun. Memasuki 2026, Hainan Tiket menyiapkan ekspansi dengan menambah destinasi halal-friendly dalam program city tour transit Haikou serta memperluas jaringan mitra travel agent nasional. &ldquo;Komitmen kami adalah menghadirkan perjalanan ibadah yang nyaman sekaligus membuka ruang wisata halal yang aman bagi jemaah Indonesia,&rdquo; kata Sastra Wijaya, President Director Hainan Tiket Indonesia melalui keterangannya. Strategi ini menempatkan Hainan Tiket dalam ceruk pasar yang relatif unik di tengah dominasi biro perjalanan umrah konvensional.&nbsp; Namun, keberhasilan ekspansi akan sangat bergantung pada kepercayaan konsumen, kepatuhan regulasi, serta kemampuan menjaga kualitas layanan di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. &nbsp;

Data Kementerian Agama mencatat lebih dari 1,4 juta jemaah umrah Indonesia berangkatke tanah suci  pada 2024.

Persaingan Bisnis Umrah Makin Ketat, Inovasi Layanan Jadi Pembeda untuk Gaet Konsumen

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/menag-4-3975195637.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar usai menghadiri pembukaan Kongres Gerakan Keluarga Maslahat (GKM) NU di Jakarta (31/1). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar usai menghadiri pembukaan Kongres Gerakan Keluarga Maslahat (GKM) NU di Jakarta (31/1). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Arab Saudi saat ini memasuki musim dingin. Banyak jamaah dari penjuru dunia yang berdatangan untuk menjalankan ibadah umrah. Bahkan ada laporan sejumlah jamaah terlantar tidak dapat hotel.&nbsp; Laporan kondisi jamaah umrah yang terlantar itu, tidak hanya di Makkah. Tetapi juga dilaporkan terjadi di Madinah. Sampai saat ini, belum ada laporan yang masuk ke Kemenag apakah ada jamaah umrah Indonesia yang tidak bisa masuk ke hotel.&nbsp; Meskipun begitu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mengantisipasi. Dia mengingatkan tugas travel atau PPIU adalah untuk mengawal seluruh proses perjalanan umrah dengan lancar.&nbsp; Nasaruddin mengatakan jika sampai terjadi jamaah Indonesia terlantar akibat tidak dapat kamar, berarti telah terjadi pelanggaran. "Travelnya kita mohon bertanggung jawab. Kalau tidak mau bertanggung jawab, ya jangan memberangkatkan," katanya usai mengikuti pembukaan Kongres Gerakan Keluarga Maslahat (GKM) NU di Jakarta pada Jumat (31/1).&nbsp; Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan, travel umrah harus menjamin penyelenggaraan umrah berjalan lancar. Tidak hanya urusan ibadahnya saja. Tetapi juga layanan akomodasi seperti hotel dan lainnya. "(Jika terjadi penelantaran) bersiap-siap berhadapan dengan hukum," tuturnya.&nbsp; Dalam kongres tersebut ada momen yang spesial. Yaitu Nasaruddin mendorong kursi roda Ibu Negara k-4 Sinta Nuriyah. Nasaruddin mendorong istri Almarhum Gus Dur itu sampai ke barisan undangan paling depan. Momen tersebut menyedot perhatian seluruh peserta kongres.&nbsp; Acara kongres itu juga dihadiri Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menyampaikan sejumlah pesan. Diantaranya adalah fenomena orang berinteraksi lewat platform digital. Menggantikan interaksi secara langsung atau tatap muka.&nbsp; "Kita harapkan GKM NU ini dapat menjadi vaksin dari tren perkembangan pergaulan di platform digital yang semakin intens," katanya. Gus Yahya menegaskan masyarakat, sampai di level terkecil yaitu keluarga, perlu diberi vaksin atau dibentengi dari dampak negatif interaksi di dunia maya. Supaya keberadaan dunia digital bisa membawa manfaat. Bukan malah sebaliknya, membawa keburukan.&nbsp; "Di dalam (interaksi digital) ada potensi dehumanisasi pergaulan masyarakat," katanya. Kondisi tersebut muncul karena interaksi di dunia digital menghilang sentuhan fisik dan batin. Padahal sentuhan tersebut, bisa menghadirkan kehangatan dari sebuah interaksi. Gus Yahya mengatakan aktivitas sosial masyarakat idealnya tetap diwarnai dengan semangat kehangatan. Kemudian dilakukan secara manusiawi. Tidak lantas digantikan oleh platform digital.&nbsp; Kongres GKM NU itu dibuka langsung oleh Menko Bidang PMK Pratikno. Dalam sambutannya, Pratikno juga merespon soal dunia digital yang terus berkembang. Dia tidak bisa menampik bahwa kemajuan teknologi digital semakin memudahkan hidup masyarakat.&nbsp; Diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dia mencontohkan perdagangan berbasis digital semakin marak. Banyak ruko tutup, karena orangnya lebih untung berjualan secara online. "Kita dibuat mudah dengan teknologi. Kita juga dibuat pening dengan teknologi," tuturnya.

Laporan kondisi jamaah umrah yang terlantar itu, tidak hanya di Makkah. Tetapi juga dilaporkan terjadi di Madinah.

Saudi Masuk Musim Dingin Banyak Jamaah Umrah Terlantar, Menag Nasaruddin Ingatkan Tanggung Jawab Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/dirjen-PHU-1783650727.jpg" alt="Bendahara PP Muhammadiyah sekaligus Dirjen PHU Kemenag Hilman Latif di Jakarta (21/11). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bendahara PP Muhammadiyah sekaligus Dirjen PHU Kemenag Hilman Latif di Jakarta (21/11). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Haji bukan sekadar ibadah penyempurnaan rukun Islam. Tetapi di dalamnya ada perputaran uang yang cukup besar. Kementerian Agama (Kemenag) berupaya memulangkan perputaran uang haji itu, supaya bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Bendahara PP Muhammadiyah sekaligus Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latif. Dia mengatakan selama sekitar dua bulan berada di Arab Saudi, jamaah haji Indonesia membelanjakan uang yang sangat besar di sana. "(Sekitar) Rp 27 triliun yang dibelanjakan (jamaah haji Indonesia) di sana," katanya saat memberi sambutan di acara Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Jakarta pada Kamis (21/11). Hilman menegaskan, pemerintah berupaya mengusahakan perputaran uang haji itu juga dirasakan masyarakat di Indonesia.&nbsp; Sehingga upaya ikut dalam ekosistem perhajian terus ditingkatkan. Misalnya dengan mendatangkan bumbu nusantara dari Indonesia untuk katering jamaah haji. Ke depan upaya memasukkan unsur produk lokal dalam ekosistem haji terus ditingkatkan.&nbsp; Hilman mengatakan, jika ditambah dengan ibadah umrah, perputaran uangnya semakin besar. "Belum bicara umrah. (Perputaran uangnya) Rp 80 triliun sampai Rp 90 triliun untuk haji dan umrah," katanya. Kedua ibadah itu harus membawa keberkahan untuk masyarakat Indonesia.&nbsp; Di bagian lain, bisnis atau usaha travel umrah terlihat sangat menggiurkan, karena berpotensi mendapatkan cuan banyak. Namun di balik itu, dalam bisnis travel umrah rentan terjadi praktik korupsi. Untuk meningkatkan aspek pencegahan, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp; Kondisi tersebut diakui langsung oleh Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M. Nur. Dia menegaskan sektor usaha penyelenggaraan haji dan umrah merupakan satu dari sekian sektor usaha yang rawan akan praktik korupsi. Pasalnya, sektor usaha ini sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintahan.&nbsp; Jika korupsi terjadi pada layanan umrah maupun haji, tidak hanya kejahatan yang mengancam hajat hidup orang banyak. Tetapi menodai nilai-nilai ibadah haji dan umrah itu sendiri. "Untuk itu, AMPHURI mengadakan pelatihan (bimtek) sekaligus bimbingan teknis bagi para pelaku usaha perjalanan haji khusus dan umrah tentang antikorupsi," kata Firman Pelatihan atau bimtek (bimbingan teknis) tersebut digelar berkerjasama dengan KPK. Tujuannya untuk mewujudkan AMPHURI berintegritas dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Firman mengatakan, perilaku korupsi telah lama menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Kemudian di sektor usaha penyelenggaraan haji dan umrah, merupakan salah satu sektor yang rawan akan praktik korupsi. Firman menjelaskan dalam menjalankan usahanya, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai korporasi, tidak menutup kemungkinan berhubungan dengan banyak pihak. Termasuk instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sebagai mitra usaha dalam penyelenggaraan haji khusus maupun umrah. "Potensi adanya praktik korupsi bukanlah sesuatu yang mustahil di tengah ketatnya persaingan usaha dan perilaku koruptif dalam mencari keuntungan," katanya. Dia berpesan jangan sampai travel di bawah naungan AMPHURI sebagai penyelenggara haji khusus dan umrah terjerat tindak pidana korupsi karena ketidaktahuan atau alasan apapun. Menurut Firman, pada dasarnya korupsi dapat dicegah dengan menerapkan prinsip good governance dan good corporate governance. Dimana pelibatan masyarakat sipil atau non-government organization merupakan salah satu elemen yang dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inilah pentingnya masyarakat sadar akan hak-haknya untuk berpartisipasi dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. "Alhamdulillah AMPHURI berkesempatan bisa kerja sama dengan KPK untuk konsultasi dan mendapatkan masukan serta pemahaman terkait penanganan tindak pidana korupsi yang kerap menjerat kalangan pengusaha," ujar Firman. Menurut dia, upaya itu menjadi aksi nyata peran serta AMPHURI dalam mewujudkan pelaku usaha PPIU dan PIHK yang berintegritas dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.&nbsp;Firman menambahkan, melalui berbagai kegiatan yang edukatif, kolaboratif, dan berkelanjutan ini mereka berusaha untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan itu menghadirkan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi dan Analis Ahli Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK Rommy Iman Sulaiman sebagai narasumbernya. Menurutnya AMPHURI untuk tetap komitmen dalam upaya melawan korupsi. Serta mengajak semua pihak untuk bersatu padu dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Di bagian lain, bisnis atau usaha travel umrah terlihat sangat menggiurkan, karena berpotensi mendapatkan cuan banyak.

Perputaran Uang Jamaah Haji dan Umrah Tembus Rp 90 Triliun, Harus Kembali ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/umrah.jpg" alt="UMRAH KEMBALI DIBUKA: Sejumlah calon jemaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur saat memasuki T2 Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>UMRAH KEMBALI DIBUKA: Sejumlah calon jemaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur saat memasuki T2 Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wacana soal umrah backpacker atau berangkat sendiri tanpa melalui travel, ramai jadi perbincangan. Khususnya setelah Arab Saudi membuka kanal pemesanan paket visa umrah beserta akomodasinya secara langsung untuk masyarakat. Sampai saat ini umrah mandiri bertentangan dengan undang-undang di Indonesia. Keterangan tersebut dipaparkan oleh Analis Kebijakan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Basir. Dia menjelaskan keberangkatan umrah saat ini diatur dalam UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Dia menjelaskan di dalam pasal 86 dijelaskan bahwa umrah dapat dilaksanakan secara perorangan dan berkelompok melalui PPIU. Yang dimaksud dengan PPIU itu adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau travel umrah yang resmi mengantongi izin dari Kemenag. &rsquo;&rsquo;Jadi merujuk pasal tersebut, semua yang akan beribadah umrah baik secara perorangan maupun berkelompok harus melalui PPIU,&rsquo;&rsquo; katanya di Jakarta pada Minggu (24/9). Dia menjelaskan perjalanan umrah melalui PPIU tidak sebatas untuk pemesanan visa, tiket pesawat, maupun hotel saja. Pasalnya kalau sebatas pemesanan visa umrah dan hotel, dia tidak memungkiri masyarakat sudah bisa memesan sendiri. Yaitu melalui website Nusuk milik pemerintah Arab Saudi. Basir mengatakan dalam penyelenggaraan umrah, juga terdapat aspek pembinaan atau bimbingan manasik. Selain itu juga ada aspek perlindungan bagi jemaah. Jika masyarakat berangkat secara mandiri, dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan hak pembinaan dan perlindungan tersebut. Dia lantas menjelaskan ada banyak resiko bagi jemaah umrah backpacker atau umrah mandiri. &rsquo;&rsquo;Berdasarkan statistik Siskopatuh, mayoritas jemaah umrah berpendidikan menengah ke bawah,&rsquo;&rsquo; katanya. Kemudian juga didominasi orang-orang yang belum pernah bepergian ke luar negeri sebelumnya. Basir menuturkan kelompok-kelompok mayoritas tersebut, jika ingin berumrah tentu membutuhkan pendampingan. Jika memaksakan berangkat sendiri, berpeluang besar mendapati sejumlah hambatan di lapangan. Mereka juga tidak boleh berangkat mandiri berkelompok, kemudian menyewa orang untuk membimbing. Pasalnya tugas tersebut menjadi kewenangan PPIU. Meski bisa terbang dari Tanah Air, mereka berpotensi mendapatkan persoalan di Arab Saudi. Sehingga mereka bisa masuk dalam kasus overstay atau melebihi izin tinggal sesuai kalender visa umrah. &rsquo;&rsquo;Berlaku hukuman denda yang tidak sedikit untuk kasus overstay,&rsquo;&rsquo; katanya. Selain itu orang yang overstay bisa dijatuhi hukuman deportasi dan dilarang masuk ke Arab Saudi dalam tempo 10 tahun ke depan. Basir mengatakan seluruh pihak terkait di Indonesia, tetap harus antisipasi adanya gelombang umrah backpacker tersebut. Diantaranya dengan terus edukasi ke masyarakat bahwa umrah backpacker melanggar undang-undang dan berbahaya serta banyak resikonya. Edukasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenag. Tetapi juga banyak pihak. Mulai dari asosiasi PPIU, PPIU itu sendiri, serta para tokoh agama. Dia juga berharap ada koordinasi yang baik antara Kemenag dengan Ditjen Imigrasi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya gelombang umrah backpacker. Kepada setiap orang yang menunjukkan visa umrah, harus dipastikan berangkat dengan travel atau PPIU resmi.

Dia menjelaskan di dalam pasal 86 dijelaskan bahwa umrah dapat dilaksanakan secara perorangan dan berkelompok melalui PPIU.

Banyak Risiko Menanti, Umrah Backpacker Disebut Bertentangan dengan Hukum

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi terus menggencarkan program Vision 2030. Salah satu agendanya adalah meningkatkan jumlah kunjungan jemaah umrah. Arab Saudi menargetkan jumlah kunjungan umrah bisa mencapai 15 juta kunjungan tiap tahunnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Target besar Arab Saudi itu membuka peluang bisnis bagi para pelaku usaha travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Khususnya bagi travel umrah yang ada di Indonesia. Pasalnya jumlah jamaah umrah dari Indonesia selalu menduduki papan atas setiap tahunnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah travel umrah resmi di Indonesia menyambut peluang besar itu. Diantaranya disampaikan oleh Managing Director Gaido Travel Achmad Faiz. Menurut dia peluang bisnis di usaha travel umrah dan haji khusus masih terbuka lebar. Meskipun secara regulasi, Arab Saudi sudah memberikan lampu hijau penjualan paket umrah secara langsung ke jamaah atau masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faiz menuturkan bagi sebagian masyarakat, mendirikan usaha travel umrah dari awal bisa jadi rumit. Pasalnya persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia sangat banyak. Termasuk harus berangkat dari travel wisata umum terlebih dahulu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mengatasi kendala tersebut, masyarakat bisa mencoba usaha travel umrah secara waralaba atau franchise. Dia mencontohkan Gaido membuka layanan waralaba travel umrah dengan modal awal Rp 150 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masyarakat sudah bisa memulai bisnis haji umrah tanpa harus berkutat dengan berbagai proses perizinan yang rumit dan panjang," katanya di sela mengikuti pameran License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) 2023 di Tangerang pada Jumat (25/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan menjalankan bisnis umrah terikat dengan ekosistem pelayanan yang luas. Seperti layanan pembiayaan untuk bisa berangkat umrah. Kemudian juga layanan kesehatan haji dan umrah. Termasuk juga layanan promosi kepada masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di bagian lain, tingginya animo masyarakat yang ingin menjalankan umrah, tidak hanya membutuhkan layanan travel atau biro perjalanan. Tetapi juga keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengingatkan ada beberapa syarat penting dalam pendirian KBIHU.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Arsyad Hidayat mengatakan, jika ingin mendirikan KBIHU ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 tahun 2023. "Adapun persyaratan yang dipenuhi yaitu satu, memiliki legalitas pembentukan KBIHU," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat kedua adalah KBIHU harus memiliki kantor dan tempat bimbingan. Ketiga KBIHU memiliki pembimbing ibadah yang tetap dan bersertifikat yang masih berlaku minimal satu orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian syarat yang keempat adalah KBIHU memiliki lembaga pendidikan, pondok pesantren, atau majelis taklim. Syarat yang terakhir adalah, KBIHU wajib mempunyai silabus manasik Ibadah Haji dan umrah.</div>

Target besar Arab Saudi itu membuka peluang bisnis bagi para pelaku usaha travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Arab Saudi Targetkan 15 Juta Jemaah Umrah per Tahun, Peluang Emas Bisnis Travel Umrah, kini Bisa Franchise

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/aturan-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Travel umrah di Indonesia kembali menghadapi persoalan serius. Pemicunya adalah penghentian layanan visa umrah oleh perusahaan penyelenggara umrah (muassasah). Padahal, pada bulan ini jemaah umrah sedang banyak-banyaknya. Penghentian penerbitan visa umrah tersebut disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. Dia mengatakan, informasi penghentian penerbitan visa umrah itu diterima kemarin (8/5). &rsquo;&rsquo;Kami sangat menyayangkan kebijakan ini,&rsquo;&rsquo; katanya. Sebab, sudah banyak travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang memesan tiket untuk jemaahnya. Wawan menjelaskan, di Indonesia tidak kurang dari 10 ribu jemaah yang sudah pesan tiket untuk umrah pada Syawal ini. Dia berharap pemerintah Indonesia melakukan lobi-lobi dengan otoritas terkait di Arab Saudi agar visa umrah bisa kembali diterbitkan. Menurut Wawan, setiap tahun Arab Saudi memang menutup penerbitan visa umrah mendekati musim haji seperti saat ini. Tetapi, penutupannya tidak pernah terjadi pada Syawal. Biasanya visa umrah benar-benar ditutup pada pertengahan Zulkaidah atau sebulan sebelum bulan haji (Zulhijah). "Dengan penutupan visa umrah ini, otomatis umrah musim 1444 Hijriah sudah selesai," katanya. Visa umrah baru dikeluarkan nanti setelah selesai musim haji atau masuk tahun 1445 Hijriah. Sebagaimana diketahui, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebenarnya baru akan menghentikan penerbitan visa umrah mulai 14 Zulkaidah atau 3 Juni. Namun, sejumlah muassasah atau penyelenggara umrah di sana mulai menghentikan penerbitan visa umrah. Alasannya, mereka ingin berfokus melayani penyelenggaraan haji yang semakin dekat. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan mengganti kelembagaan muassasah dari sebuah lembaga yayasan menjadi perusahaan. Secara aktif, mereka mendatangi negara-negara pengirim jemaah untuk menggaet jemaah sebanyak-banyaknya. (wan/c19/oni)

Travel umrah di Indonesia kembali menghadapi persoalan serius. Pemicunya adalah penghentian layanan visa umrah.

Jelang Musim Haji, Penerbitan Visa Umrah Distop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/umrah-di-surabaya.jpg" alt="KHUSYUK: Sejumlah warga dari berbagai daerah di Jawa Timur berdoa bersama di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda sebelum memasuki ruang tunggu pesawat untuk melaksanakan ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KHUSYUK: Sejumlah warga dari berbagai daerah di Jawa Timur berdoa bersama di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda sebelum memasuki ruang tunggu pesawat untuk melaksanakan ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lebih dari 100 jamaah umrah PT Nalia Syafaah Wisata Mandiri selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) gagal berangkat. Kementerian Agama (Kemenag) menyoroti terjadinya peristiwa ini.  Kasubdit Pengawasan dan Pemantauan Umrah Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Noer Aliya Fitra mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya persuasif. Dia sudah melakukan negosiasi kepada PPIU agar jamaah dapat diberangkatkan.  “Kami telah memanggil Dirut PPIU PT Naila Syafaah Wisata Mandiri pada 22 September untuk memberikan klarifikasi atas kegagalan berangkat ratusan jamaah,” kata Nafit sapaan akrabnya di Jakarta, Rabu (5/10).  Kemenag juga telah menerbitkan surat peringatan atas kasus kegagalan berangkat ratusan jamaah ini. “Kami minta PPIU PT Naila Syafaah Wisata Mandiri untuk sementara tidak menerima pendaftaran jamaah baru. Kami minta mereka fokus memberangkatkan jamaah atau mengembalikan uang jamaah,” tegas Nafit.  “Kami juga minta mereka menyampaikan data jamaah yang telah mendaftar umrah namun belum diberangkatkan,” lanjutnya.  Nafit menambahkan, Subdit Pengawasan dan Pemantauan ini dalam satu minggu terakhir terus mendampingi jamaah di hotel tempat mereka diinapkan sementara. Upaya negosiasi keberangkatan dengan Dirut PPIU Naila Syafaah terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil.  “Kami juga berkoordinasi dengan Polres Bandara Soetta untuk mendampingi jamaah dan melaporkan kegagalan jamaah kepada pihak kepolisian karena unsur tindak pidana gagal memberangkatkan jamaah sesuai amanah UU Nomor 8 Tahun 2019,” tandasnya.

Ratusan Jamaah Umrah Gagal Berangkat, PPIU Diminta Stop Pendaftaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/UMRAH-RAMADAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Skema penjualan paket umrah business to customer (B to C) yang digulirkan pemerintah Arab Saudi, dinilai tidak cocok dengan budaya atau kultur Indonesia. Sejumlah penyelenggara perjalanan ibadah Umrah (PPIU) pun kompak menolak skema tersebut.  Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada mengungkapkan bahwa skema B to C dalam penjualan paket ibadah umrah sudah didesain oleh otoritas Saudi. Untuk itu, seluruh travel umrah di Indonesia harus bersiap diri dan dituntut berubah menyesuaikan regulasi di Saudi.  "Tapi kita tidak menyangka, perubahan skema menjadi B to C ini seperti bola liar. Yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Indonesia sekalipun," tuturnya Kamis (22/9).  Wawan mengatakan semestinya Arab Saudi mempertimbangkan dan menghargai kebijakan penyelenggaraan umrah di tiap-tiap negara. Menurut Wawan dalam penyelenggaraan ibadah umrah ada sejumlah aspek penting yang harus dijalankan. Diantaranya adalah aspek bimbingan ibadah dan perlindungan warga negara.  Dengan adanya skema B to C tersebut, dikhawatirkan aspek bimbingan ibadah tidak bisa dipenuhi. Sebab siapa yang nantinya melakukan bimbingan ibadah, tidak bisa dikontrol oleh pemerintah.  Dia mengatakan, skema B to C dalam penyelenggaraan umrah mungkin bisa cocok diterapkan di negara dengan jamaah umrah kecil. Contohnya Malaysia, Singapura, atau Filipina.  Tetapi untuk Indonesia dengan jumlah jamaah besar dan kondisi kultur, sosial, dan ekonomi beragam, skema B to C tersebut tidak cocok. Wawan mengungkapkan hingga detik ini Kemenag memutuskan yang berhak memberangkatkan jamaah umrah adalah PPIU resmi berizin Kemenag.  Pemberangkatan umrah tidak boleh dilakukan secara perorangan maupun pihak-pihak yang mengaku sebagai PPIU resmi. Dia juga berharap pemerintah segera mengantisipasi disrupsi regulasi umrah oleh pemerintah Saudi tersebut.  Diantaranya melakukan revisi UU penyelenggaraan ibadah umrah dan haji. Sehingga setiap keberangkatan jemaah umrah bisa memenuhi aspek bimbingan, perlindungan, dan lainnya.

Asosiasi Pengusaha Travel Umrah 'Bersathu' Tolak Skema Umrah B to C

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppiu

Berita Terkini