<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/IMG_20250310_142248-3543398788.jpg" alt="Terdakwa korupsi kasus proyek di Direktorat Jenderal Perkerataapian Yofi Okatriza (kiri) berkonsultasi dengan penasihat hukumnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa korupsi kasus proyek di Direktorat Jenderal Perkerataapian Yofi Okatriza (kiri) berkonsultasi dengan penasihat hukumnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza, Dia dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan penerimaan suap dari kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya dalam kurun waktu 2017 hingga 2020.</p> <p>Selain hukuman badan, Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Semarang juga menjatuhkan hukuman berupa denda Rp 200 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 2 bulan.</p> <p>Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.</p> <p>Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan, terdakwa terbukti menerima hadiah yang totalnya mencapai Rp 55,4 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3,8 miliar di antaranya merupakan hadiah dalam bentuk barang seperti rumah, mobil, serta emas batangan.</p> <p>Terdakwa Yofi Okatriza merupakan PPK yang mengurusi 26 paket pekerjaan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Terdakwa terbukti mengatur pemenang lelang di berbagai paket pekerjaan tersebut dengan cara memberikan bocoran tentang harga perkiraan sendiri.</p> <p>Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi.</p> <p>Atas hadiah sebanyak itu, terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 21,3 miliar setelah dikurangi sejumlah harta benda yang telah disita penyidik KPK.</p> <p>Atas putusan tersebut, terdakwa Yofi Okatriza langsung menyatakan menerima, sedangkan JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pikir-pikir.</p>

Pengadilan Tipikor jatuhkan hukuman 4 tahun penjara untu YO, mantan pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah

Kasus Suap, Mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Dihukum 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/20241202_103834-360653409.jpg" alt="Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Surabaya dimulai, Senin (2/12). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Surabaya dimulai, Senin (2/12). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mulai menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Senin (2/12).</p> <p>Pleno rekapitulasi dijadwalkan KPU Kota Surabaya selama tiga hari. Yakni Senin-Rabu (2-4/12). Targetnya dalam tiga hari kerja, formulir model D hasil 31 kecamatan di Kota Surabaya rampung diplenokan.</p> <p>Kabar tersebut disampaikan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Surabaya Bakron Hadi. Adapun Tambaksari menjadi kecamatan pertama yang melakukan pleno.</p> <p>&rdquo;Hari pertama pleno rekapitulasi tingkat kota rencananya akan diikuti oleh 15 sampai 18 kecamatan. Yang sudah selesai Kecamatan Tambaksari, Pabean Cantikan, dan Benowo," ujar Bakron di sela-sela pleno, Senin (2/12).</p> <p>Selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota berlangsung, KPU Kota Surabaya memberikan perhatian kepada masing-masing badan ad hoc. Khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).</p> <p>Instruksi pun telah diberikan KPU Kota Surabaya agar badan ad hoc yang bertugas di tingkat kecamatan, senantiasa teliti dalam melakukan perekapan suara berjenjang. Tujuannya tentu untuk menghemat waktu rekapitulasi.</p> <p>&rdquo;Sejak awal kita sudah melakukan mitigasi. Harapannya sudah selesai sebelum target, karena mungkin tanggal 4 Desember kita tinggal pencermatan akhir,&rdquo; imbuh Bakron.</p> <p>Sebelumnya, pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Surabaya dibuka Ketua KPU Kota Surabaya Soeprayitno. Pleno dihadiri seluruh komisioner KPU Kota Surabaya. Komisioner Divisi Perencanaan dan Data Naafilah Astri Swarist, Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Subairi, Komisioner Divisi Teknis Bakron Hadi, serta Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Jatayu Kresna Tama.</p> <p>&rdquo;Rapat pleno hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Wali Kota Surabaya, saya nyatakan dibuka dan terbuka,&rdquo; tutur Soeprayitno kemudian mengetuk palu, tanda pleno dimulai.</p>

KPU Kota Surabaya mulai menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

KPU Surabaya Targetkan Rekapitulasi Rampung Dalam Tiga Hari, Mungkinkah Tercapai?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/29/1001430023-2924705230.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendorong KPU terus menyosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dia menilai sosialisasi kurang maksimal hingga ke tingkat bawah menyusul pelaksanaan pilkada kurang 1 bulan.</p> <p>&rdquo;Kami melihat sosialisasi Pilkada di Kota Surabaya masih kurang maksimal karena banyak yang kurang paham terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah,&rdquo; kata Yona Bagus Widyatmoko seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Surabaya.</p> <p>Dia mengatakan, tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPK dan PPS) kurang maksimal. Sebab, masih belum melakukan sosialisasi hingga ke tingkat bawah.</p> <p>&rdquo;Ini fakta nyata, silakan cek ke bawah, PPK dan PPS sama sekali belum mendapatkan arahan sosialisasi dan edukasi,&rdquo; ujar Yona Bagus Widyatmoko.</p> <p>Dia menyebut, DPRD sangat mengamini KPU Surabaya yang menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77 persen dengan waktu kampanye yang kurang satu bulan. Namun KPU harus mengaktifkan PPK dan PPS yang merupakan bagian dari warga setempat.</p> <p>&rdquo;Tantangan berikutnya yaitu jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang menyusut. Artinya jika dulu satu TPS hanya melayani 300 orang pemilih kini bertambah dua kali lipat menjadi 600 orang,&rdquo; tandas Yona Bagus Widyatmoko.</p> <p>Dia mendorong kepada KPU memasifkan PPK PPS supaya mereka masuk ke masyarakat. Seperti RT/RW dan juga melakukan pertemuan dasawisma dan arisan bapak-bapak.</p> <p>&rdquo;Setiap bulan pertemuan rutin RT dan RW, ada pula kegiatan kerja bakti yang saat ini gencar dilakukan menjelang musim hujan,&rdquo; ucap Yona Bagus Widyatmoko.</p> <p>Dia menambahkan, saat ini alat peraga kampanye juga sudah didistribusikan untuk membuat stimulus supaya masyarakat mau datang ke TPS menyalurkan hak pilih. Namun, KPU harus membuat rangsangan lagi bukan hanya siapa yang datang ke TPS mendapatkan konsumsi.</p> <p>&rdquo;Itu kalau warga kampung akan datang, tapi kalau warga perumahan bisa abai. Ketika masyarakat abai mungkin pasangan calon hanya konkret satu dan akhirnya berasumsi paling ya itu,&rdquo; ucap Yona Bagus Widyatmoko.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;Dia menambahkan, bukan perkara Pilkada di Kota Surabaya ini hanya diikuti satu pasangan calon, tetapi bagaimana anggaran pelaksanaan pilkada Rp 170 miliar itu bisa sesuai harapan. Jangan sampai mengulang karena itu anggaran yang besar.</p> <p>&rdquo;Pilkada momen menarik warga datang menarik, bagaimana ini terus didengungkan oleh warga pedukuhan dan perumahan. KPU berikan atensi karakter Surabaya unik, apa lihat masyarakat perumahan datang di TPS,&rdquo; ujar Yona Bagus Widyatmoko.</p>

Komisi A DPRD Surabaya dorong KPU terus menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada karena dinilai kurang maksimal hingga ke tingkat bawah

DPRD Surabaya Sebut Sosialisasi Pilkada ke Tingkat Bawah Kurang Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/Screen-Shot-2024-05-06-at-153832-3371350427.jpg" alt="Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membebastugaskan LHS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi terkait penipuan menggunakan surat perintah kerja (SPK) fiktif dengan kerugian yang dialami oleh pihak penerima SPK senilai Rp 80 miliar.<br /><br />"Saat ini, Kementerian sedang melakukan proses penindakan atas pelanggaran disiplin berat dengan hukuman maksimal pemecatan. Yang bersangkutan saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai PPK," ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam Konferensi Pers mengenai 'Klarifikasi Kemenperin atas Kontrak Pekerjaan Fiktif' di Jakarta, Senin (6/5).<br /><br />Langkah tersebut, kata Febri, merupakan respons serius Kemenperin terhadap pengaduan masyarakat terkait beberapa SPK yang diduga bermasalah di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi (IKHF) Tahun Anggaran 2023. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan internal, seluruh paket pekerjaan yang diadukan tersebut tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023 karena paket pekerjaan dimaksud memang tidak terdapat dalam alokasi DIPA Kemenperin Tahun Anggaran 2023.<br /><br />Perbuatan ini dilakukan oleh oknum pegawai berinisial LHS yang mengatasnamakan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi. LHS membuat SPK kepada pihak lain seolah-olah SPK tersebut merupakan SPK resmi dari Kementerian Perindustrian.<br /><br />Terdapat empat SPK yang diadukan oleh masyarakat ke Kemenperin dengan nilai kerugian sebesar Rp 80 miliar. "Yang perlu ditegaskan adalah kasus ini tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara," kata Febri.<br /><br />Terkait dengan langkah hukum, Febri mengatakan bahwa Kemenperin mempersilakan bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk membawa permasalahan tersebut. "Terkait dengan hal ini, kami mempersilakan pihak-pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum, karena sampai saat ini belum ditemukan adanya kerugian negara," ucap Febri.</p>

Terdapat empat SPK yang diadukan oleh masyarakat ke Kemenperin dengan nilai kerugian sebesar Rp 80 miliar.

Kemenperin Bebastugaskan PPK Pelaku Proyek Fiktif yang Rugikan Masyarakat Rp 80 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/JKT_Rekapitulasi-Suara-Tingkat-Kecamatan_MIFTAHUL-HAYAT-13-1880188995.jpeg" alt="Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara bersama pihak terkait melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan di GOR Otista, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara bersama pihak terkait melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan di GOR Otista, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Hal itu sehubungan untuk Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.&nbsp;</p> <div dir="auto">Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 476 tahun 2024, pendaftaran calon anggota PPK Pilkada Serentak tahun 2024 di Jakarta dibuka mulai hari ini, Selasa (23/4). Hal itu tercantum dalam&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi DKI Jakarta Muhammad Tarmizi menjelaskan bahwa penerimaan pendaftaran anggota PPK akan dilaksanakan mulai 23-29 April 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pendaftaran calon anggota PPK Pilkada Serentak 2024 dapat diakses melalui sistem online berbasis aplikasi website yaitu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan menjadi anggota PPK. Seleksi ini terbuka bagi seluruh penduduk DKI Jakarta yang memenuhi syarat," katanya kepada wartawan, Selasa (23/4)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Tarmizi mengungkapkan bahwa seleksi administrasi calon anggota PPK akan dilakukan pada 24 April hingga 3 Mei 2024 dan hasilnya diumumkan tanggal 4-5 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi pendaftar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi tertulis&nbsp;tanggal 6-8 Mei 2024 menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan hasilnya diumumkan pada 9-10 Mei 2024. Kami akan meminta tanggapan dan masukkan masyarakat terhadap calon anggota PPK ini pada tanggal 4-10 Mei 2024," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya juga mengatakan seleksi wawancara terhadap calon anggota PPK dilaksanakan pada 11-13 Mei 2024 dan hasilnya diumumkan pada 14-15 Mei 2024. Adapun calon anggota PPK hasil seleksi akan ditetapkan pada 15 Mei 2024 dan dilantik pada 16 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Adapun Dokumen Persyaratan Pendaftaran Calon PPK Pilkada Tahun 2024 yaitu:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">a. Warga Negara Indonesia;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peserta wajib melengkapi kelengkapan Dokumen Persyaratan seperti:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 1 (satu) lembar;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir sebanyak 1 (satu) lembar;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. tidak menjadi anggota Partai Politik;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">g. Daftar Riwayat Hidup; dan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">h. Pas Foto Berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.</div>

Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Hal itu sehubungan untuk Pilkada serentak 2024.

KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Calon Anggota PPK Untuk Pilkada, Berikut Syarat Wajibnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/kpu-1523749143.jpg" alt="Komisioner bidang Sosdiklih dan SDM KPU Ponorogo, Ahmad Fauzi (ANTARA/HO - KPU Ponorogo)" width="100%">
<figcaption>Komisioner bidang Sosdiklih dan SDM KPU Ponorogo, Ahmad Fauzi (ANTARA/HO - KPU Ponorogo)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo, Jawa Timur, telah memulai proses perekrutan untuk posisi panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024.</p> <p>Dalam pernyataannya di Ponorogo yang dimuat ANTARA pada Senin (22/4), Ahmad Fauzi, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Kampanye, Hubungan Masyarakat, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Ponorogo, mengumumkan bahwa pendaftaran resmi akan dibuka mulai besok, Selasa, 23 April hingga 29 April ini.</p> <p>"Pendaftaran resmi dibuka besok Selasa, 23 April hingga 29 April ini. Silahkan segera mendaftar," kata Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Ponorogo, Ahmad Fauzi di Ponorogo, Senin (22/4).</p> <p>Dalam proses rekrutmen tersebut, KPU membutuhkan 105 orang untuk mengisi posisi PPK. Mereka akan ditempatkan secara berkelompok, dimana setiap kelompok akan terdiri dari lima PPK untuk 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo.</p> <p>Para PPK yang terpilih akan diberi kontrak kerja selama delapan bulan dan akan menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan Pilkada di tingkat kecamatan, dimulai dari enam bulan sebelum hari pemungutan suara hingga dua bulan setelahnya.</p> <p>Fauzi juga menjelaskan bahwa sesuai dengan regulasi, PPK akan direkrut kembali, sehingga ada kemungkinan anggota PPK pada Pilkada 27 November 2024 dapat sama atau berbeda dengan anggota PPK pada Pemilu 14 Februari 2024.</p> <p>"Kalau sesuai peraturan PPK memang direkrut ulang, sehingga setiap anggota bisa sama atau bisa beda dengan PPK pada Pemilu 14 Februari 2024," katanya.</p> <p>Terkait dengan honorarium yang akan diterima oleh para PPK, Fauzi menambahkan bahwa besaran honorarium tersebut tidak mengalami perubahan dari yang diterima pada pemilu sebelumnya.</p> <p>Ketua PPK akan mendapatkan honorarium sebesar Rp2,5 juta per bulan, sedangkan anggota PPK akan mendapatkan Rp2,2 juta per bulan.</p> <p>Selain itu, persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai PPK sama dengan persyaratan pendaftaran PPK pada Pemilu sebelumnya.</p> <p class="class-paragraph">Dia menekankan bahwa siapapun memiliki hak untuk mendaftar sebagai PPK, kecuali bagi anggota TNI dan Polri. Batas usia peserta minimal adalah 17 tahun dan maksimal adalah 55 tahun.</p> <p>"Siapapun boleh mendaftar sebagai PPK, kecuali untuk anggota TNI dan Polri. Pun, batas usia yakni minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun," katanya.</p>

Lowongan PPK Pilkada Ponorogo telah dibuka, berikut ini merupakan honor dan ketentuan pendaftarannya, yuk simak.

Lowongan PPK Pilkada 2024 di Ponorogo Sudah Dibuka, Berikut Honor dan Ketentuan Pendaftarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;KPU Kota Surabaya melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota 2024. Metode atau mekanisme dalam pembentukan PPK Pilkada 2024, dilakukan dengan cara seleksi terbuka.</p> <p>Sesuai Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, tahap pendaftaran pembentukan PPK akan dimulai Selasa (23/4). Pendaftaran berlangsung selama 5 hari ke depan, melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).</p> <p>Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya Subairi menyatakan, untuk PPK Pemilu 2024 sudah selesai masa tugas. Selanjutnya, menghadapi Pilkada 2024 dibutuhkan pembentukan kembali untuk badan <em>adhoc</em> PPK yang berkedudukan di kecamatan.</p> <p>&rdquo;Nah, sesuai dengan aturan yang sudah turun dari KPU RI dengan keputusan akan dilakukan dengan cara seleksi terbuka. Kurang lebih sama dengan saat pembentukan PPK Pemilu 2024,&rdquo; ujar Subairi.</p> <p>Subairi menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengumuman pendaftaran PPK Pilkada 2024 melalui <em>website</em> dan seluruh akun media sosial. Dia berharap, masyarakat bisa mengakses secara langsung, termasuk memberi tahu pada yang lain kalau sudah memasuki tahap pendaftaran.</p> <p>&rdquo;Kami berharap semua masyarakat bisa terlibat aktif, mendaftarkan diri dalam pembentukan PPK Pilkada 2024 di Kota Surabaya,&rdquo; terang Subairi.</p> <p>Subairi menambahkan, selain melakukan tahap pengumuman pendaftaran, juga ada tahap seleksi tertulis dengan menggunakan sistem CAT, untuk memperoleh dan menjaring PPK yang berkualitas. Juga akan mengundang masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon PPK yang mengikuti tahap seleksi pembentukan.</p> <p>&rdquo;Untuk penetapan dan pelantikan PPK Pilkada 2024, sesuai jadwal tahap akan dilaksanakan pertengahan Mei,&rdquo; ungkap Subairi.</p>

KPU Kota Surabaya melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada 2024 baik untuk pemilihan maupun wali kota

Hadapi Pilkada, KPU Surabaya Mulai Bentuk PPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/307E32C2-6585-4A0C-A912-0A7694342AAE-2466689898.jpg" alt="Penghitungan suara ulang di Kantor KPU Palembang, Senin (4/3)." width="100%">
<figcaption>Penghitungan suara ulang di Kantor KPU Palembang, Senin (4/3).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukarami. Sebab, ada temuan penggelembungan suara.</p> <p>Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin mengatakan, temuan penggelembungan suara terjadi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan anggota PPK Sukarami.</p> <p>&rdquo;Sementara ini ada dugaan penggelembungan suara untuk pemilihan DPR RI sehingga saat ini kami ambil alih dan menghitung ulang semua surat suara DPR RI,&rdquo; ujar Syawaludin seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Syawaludin&nbsp;belum mengetahui dugaan ke calon anggota&nbsp;legislatif (caleg) partai mana penggelembungan suara yang dilakukan PPK Sukarami&nbsp;itu.</p> <p>&rdquo;Mulai hari ini (4/3), seluruh PPK Sukarami telah dinonaktifkan. Mereka tidak lagi bertugas sebagai PPK,&rdquo; jelas Syawaludin.</p> <p>Ada sebanyak 521 kotak suara yang dibuka dan dilakukan penghitungan ulang di Kantor KPU Kota Palembang. Syawaludin menganggap penghitungan surat suara yang sebelumnya dilakukan di tujuh kelurahan di wilayah Sukarami tidak berlaku.</p> <p>Selain surat suara DPR RI, lanjut dia, penghitungan ulang lanjutan juga akan dilakukan untuk surat suara DPRD Provinsi di Kelurahan Kebun Bunga sebanyak 45 kotak, DPRD Kota di Kelurahan Kebun Bunga sejumlah 43 kotak suara, dan lima kotak suara di Kelurahan Sukajaya.</p> <p>&rdquo;Kami menganggap&nbsp;nol lagi untuk suara DPR RI. Dalam penghitungan suara ulang ini kami mengundang semua partai politik untuk menyaksikan,&rdquo; kata Syawaludin.</p>

KPU Kota Palembang ambil alih rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di PPK Sukarami karena ada temuan penggelembungan suara

Ada Temuan Penggelembungan Suara KPU Palembang Ambil Alih Penghitungan di PPK Sukarami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/JKT_Rekapitulasi-Suara-Tingkat-Kecamatan_MIFTAHUL-HAYAT-07-1516238782.jpeg" alt="Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara bersama pihak terkait melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan di GOR Otista, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara bersama pihak terkait melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan di GOR Otista, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memberhentikan lima anggota Panitia Pemilihan Kecamatan karena diduga melakukan "permainan" perolehan suara calon legislatif pada Pemilu 2024.</p> <p>"Sampai sekarang sudah ada lima ketua dan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang dinonaktifkan karena terindikasi melanggar etik sebagai penyelenggara pemilu," kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang Ikmal Maulana saat dihubungi di Karawang, Minggu, (3/3).</p> <p>Awalnya, KPU menonaktifkan dua anggota PPK Pakisjaya, kemudian dilakukan sanksi nonaktif terhadap satu anggota PPK Lemahabang, dan yang terbaru KPU Karawang menonaktifkan dua orang PPK Cikampek.</p> <p>"Dua orang PPK Cikampek yang dinonaktifkan adalah ketua dan satu anggotanya," kata dia.</p> <p>Ia mengatakan kelima anggota dan ketua PPK yang dinonaktifkan diduga melakukan "permainan" perolehan suara calon legislatif DPRD Karawang.</p> <p>Mereka melakukan penggeseran suara calon legislatif tertentu dan memindahkan perolehan suara ke calon legislatif lainnya.</p> <p>Dia menjelaskan&nbsp;keputusan menonaktifkan lima anggota dan ketua PPK tersebut dilakukan setelah KPU Karawang menemukan bukti dan pengakuan terjadinya pergeseran perolehan suara dari satu caleg yang satu ke caleg lainnya.</p> <p>KPU Karawang memutuskan untuk menonaktifkan lima orang PPK karena terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.</p> <p>"Semua yang terindikasi bermain, kami nonaktifkan. Dan kami lanjutkan dengan sidang pemeriksaan etik," katanya.</p> <p>Seorang anggota dan ketua PPK Cikampek dinonaktifkan karena diduga melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di PKB yang mengakibatkan salah satu caleg dirugikan.</p> <p>Seorang anggota PPK Lemahabang dinonaktifkan karena melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di Partai Golkar yang merugikan caleg lainnya dari partai yang sama.</p> <p>Sebanyak dua anggota PPK Pakisjaya dinonaktifkan setelah mengaku telah melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di Partai Demokrat, yang mengakibatkan caleg lainnya merugi karena kehilangan perolehan suaranya.&nbsp;</p>

Mereka melakukan penggeseran suara calon legislatif tertentu dan memindahkan perolehan suara ke calon legislatif lainnya.

Ketahuan Memainkan Suara Caleg, KPU Karawang Pecat Lima Anggota PPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/IMG_20231217_000920-2059274878.jpg" alt="Kapolsek Rappocini Ajun Komisaris Polisi (AKP) Muhammad Yusuf menyaksikan proses pemeriksaan tim Inafis Polrestabes Makassar, Sabtu (16/12)." width="100%">
<figcaption>Kapolsek Rappocini Ajun Komisaris Polisi (AKP) Muhammad Yusuf menyaksikan proses pemeriksaan tim Inafis Polrestabes Makassar, Sabtu (16/12).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Seorang petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Yusri Hafid, 37, dinyatakan meninggal dunia di kamar hotel usai mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Makassar, Sulawesi Selatan.</p> <p>&rdquo;Iya benar, ada penemuan mayat di hotel. Kami dikabari pihak hotel untuk mengecek kamar korban,&rdquo; ujar Kapolsek Rappocini Ajun Komisaris Polisi (AKP) Muhammad Yusuf seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Usai memastikan ada korban meninggal di hotel tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) beserta tim Inafis Polrestabes Makassar. Petugas melaksanakan pengecekan selanjutnya dan korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara.</p> <p>&rdquo;Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan. Dia (korban) bekerja untuk KPU Luwu. Dia datang bersama teman-temannya. Tidak ada tanda-tanda lain atau kekerasan,&rdquo; ucap Muhammad Yusuf.</p> <p>Dikonfirmasi terpisah, rekan korban Kemal menceritakan, awalnya korban mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024 Tingkat PPS dan PPK se-Kabupaten Luwu.</p> <p>&rdquo;Ada Bimtek, awalnya di hotel sebelah. Tapi pindah ke sini. Di sini, mulai simpang siur, kan biasanya itu dalam satu kamar itu dua orang. Ini dia sendiri. Informasi yang saya dapat dari temannya, dari yang ikut Bimtek, dia sendiri, pada saat jam 12.00 wita, kan harusnya sudah <em>cek out</em>,&rdquo; tutur Kemal.</p> <p>Setelah rekannya semua keluar lebih awal usai <em>cek out</em> dari hotel, korban belum keluar sehingga dicari dan belum ketemu. Sebab, acara kegiatan sudah selesai, Jumat (15/12).</p> <p>&rdquo;Ini acara dari kemarin. Ini sudah selesai. Ada anak-anak yang cek tadi sore pukul 16.00 wita, katanya resepsionis sudah <em>cek out</em> semua. Itu pihak hotel yang bilang. Baru kita dapat informasi (meninggal) sudah masuk magrib,&rdquo; ujar Kemal.</p> <p>&rdquo;Keluarga dari pagi sudah gelisah memang. Tidak ada informasi masuk, saya telepon juga dari sore tidak ada (tidak dijawab). Bisa jadi ada riwayat penyakitnya ini almarhum,&rdquo; tambah dia.</p> <p>Dikonfirmasi terpisah, anggota KPU Luwu Adly Aqsha menyatakan, almarhum hanya beristirahat di Hotel Sheraton. Sebab, instruksi pukul 10.00 wita sudah harus <em>cek out</em> dari hotel dan kembali ke Kabupaten Luwu karena bus sudah menunggu keberangkatan rombongan.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Dia (almarhum) sempat sarapan pagi, menurut Yos anggota PPK Lamasi, sempat sarapan pagi pukul 06.30 wita. Saya sudah habis salat subuh tidur lagi, pukul 09.00 wita saya turun sarapan. Teman-teman sudah siap berangkat ke Luwu, sudah ada bus,&rdquo; kata Adly Aqsha, komisioner yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi.</p> <p>Saat ditanyakan apakah korban punya riwayat penyakit saat mengikuti Bimtek tersebut, kata Aldy, untuk riwayat penyakitnya kurang diketahui, tetapi pekan lalu sebelum berangkat Bimtek ada kegiatan lain karena bersangkutan menjabat sekretaris PSSI Luwu.</p> <p>&rdquo;Jadi sementara ada turnamen di Belopa sebelum berangkat ke Makassar. Mungkin dia (korban) kelelahan. Dia sempat suapi saya kue, karena acara kecil-kecilan, karena masa tugas saya mau berakhir,&rdquo; ucap Adly Aqsha.</p>

Seorang petugas PPK Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, meninggal dunia di kamar hotel usai mengikuti Bimtek Pemilu di Makassar, Sulsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppk

Berita Terkini