<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/antarafoto-aktivitas-warga-jakarta-270322-aaa-7.jpg" alt="Warga berolahraga saat penerapan PPKM level 2. Aprillio Akbar/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga berolahraga saat penerapan PPKM level 2. Aprillio Akbar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jumlah daerah yang ditetapkan dengan level 1 mengalami peningkatan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Tito Karnavian terbaru untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali.  ”Perpanjangan PPKM pada awal Ramadan ini kita harapkan menjadi pertanda baik, dimana sudah semakin banyak daerah yang berada di level 1,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (5/4).  Jumlah daerah yang berada di level 1 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, dari yang sebelumnya hanya 6 menjadi 20 daerah. Kenaikan jumlah daerah juga terjadi pada level 2 yaitu 99 daerah, dari sebelumnya 83 daerah.  ”Kenaikan pada level 1 dan level 2 secara otomatis menurunkan jumlah daerah di level 3, dari yang sebelumnya 39 daerah menjadi hanya 9 daerah. Tidak ada daerah yang berada di level 4,” terang Safrizal.  Safrizal mengatakan, hal itu terlihat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 yang mengatur khusus perpanjangan PPKM wilayah Jawa-Bali. Inmendagri itu berlaku hingga 18 April 2022.  Perubahan substansi juga terjadi pada pengaturan operasional di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan, hingga warung makan dan restoran/kafe di daerah dengan status level 2.  Menurut dia, pada Inmendagri Nomor 18 Tahun 2022 diatur untuk dapat beroperasi maksimal pukul 21.00, saat ini diatur untuk dapat buka sampai dengan pukul 22.00. Sedangkan untuk pengaturan di level 1 dan level 3 tidak mengalami perubahan.  ”Selain perubahan pengaturan jam operasional pusat perbelanjaan, kami juga ingin menyampaikan adanya perubahan terhadap pengaturan untuk syarat pertandingan olahraga dengan adanya penekanan vaksinasi booster untuk penonton,” ujar Safrizal.  Kemudian, tingkat vaksinasi di berbagai daerah di Jawa-Bali sudah menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik. Pemerintah meyakini bahwa vaksinasi menjadi salah satu alat utama dalam pengendalian Covid-19.  Sehingga, Safrizal menyatakan, pada pelaksanaan pertandingan olahraga, penonton yang akan menyaksikan langsung di tempat acara dipersyaratkan vaksin booster.  ”Atau vaksin dosis kedua dengan menyertakan hasil negatif antigen pada hari pertandingan. Sedangkan untuk seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir diberikan keringanan dengan diperkenankan minimal vaksin dosis kedua dan hanya menggunakan syarat antigen pada hari pertandingan,” papar Safrizal.  Safrizal menegaskan, seluruh pemerintah daerah bersama dengan forkopimda perlu untuk saling bekerja sama memaksimalkan pemberian vaksin dosis kedua, serta mendorong vaksin booster yang secara aktif digalakkan pemerintah. Upaya tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang sudah mulai terlihat baik di berbagai wilayah di Indonesia.

Jumlah Daerah Level 1 Alami Peningkatan dalam Inmendagri Terbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220213_120323.jpg" alt="Ilustrasi suasana salah satu mal di Jakarta Barat masih lengang. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana salah satu mal di Jakarta Barat masih lengang. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian dalam negeri menyebutkan ada pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Itu seperti diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2022.  ”Perbaikan kondisi penanganan Covid-19 ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah daerah yang berada di level 2 dalam perpanjangan PPKM pekan ini. Dari sebelumnya 13 menjadi 37 daerah,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Z.A. seperti dilansir dari Antara, Selasa (8/3).  Meskipun ada pelonggaran, pemerintah tetap memberlakukan perpanjangan PPKM di wilayah Jawa dan Bali. Yakni melalui Inmendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2, Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku efektif 8–14 Maret.  Safrizal menambahkan, peningkatan daerah dengan PPKM level 2 tersebut dibarengi dengan penurunan jumlah daerah dengan PPKM level 3. Dari sebelumnya 108 daerah menjadi 84 daerah.  ”Untuk jumlah daerah dengan PPKM level 4 tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak tujuh daerah, Kota Magelang, Kota Madiun, dan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jogjakarta,” tutur Safrizal.  Kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia kini membaik dengan adanya tren penurunan kasus aktif nasional, tingkat rawat inap di rumah sakit, serta angka kematian yang secara paralel terjadi peningkatan angka kesembuhan. Meski ada penurunan tren kasus aktif secara nasional, lanjut dia, pemerintah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencermati perkembangan dinamika situasi yang berkembang.  ”Kita patut bersyukur bahwa peningkatan yang cukup eksponensial beberapa waktu lalu imbas merebaknya varian Omicron, saat ini secara signifikan menunjukkan penurunan dan pelandaian jumlah kasus,” ujar Safrizal.  Situasi tersebut, menurut dia, tidak terlepas dari kolaborasi seluruh pihak, baik pusat maupun daerah, yang terus bersinergi dalam penanggulangan pandemi.

Inmendagri Terbaru Sebut Pelonggaran PPKM Jawa dan Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/mandalika.jpg" alt="Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. menyebutkan, sebanyak empat kota naik ke level 4 pada perpanjangan penerapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppkm-jawa-dan-bali/">PPKM Jawa dan Bali</a>.  Safrizal menyampaikan, Menteri Dalam Negeri memperpanjang masa PPKM wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022. Berlaku mulai 22 hingga 28 Februari 2022.  ”Ini sebagai salah satu langkah antisipatif penanggulangan Covid-19 di tengah merebaknya varian Omicron di Indonesia, sekaligus sebagai bagian dari upaya transisi secara bertahap menuju endemi Covid-19 dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” kata Safrizal seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/2).  Dalam pengaturan itu, kata dia, terdapat 4 kota di wilayah Jawa dan Bali yang ditetapkan menjadi level 4. Yakni Kota Cirebon, Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kota Madiun.  ”Berdasar hasil evaluasi atas indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-kesehatan/">Menteri Kesehatan</a>,” papar Safrizal Z.A.  Menurut dia, terjadi perubahan level daerah, yakni tidak ada daerah di Jawa dan Bali yang berada di level 1 dalam Inmendagri 12/202. Sebelumnya, masih terdapat 4 daerah di Inmendagri 10/2022.  Penurunan jumlah daerah juga terjadi di level 2, yang saat ini terdapat 25 daerah dari yang sebelumnya 58 daerah. Kenaikan yang cukup tinggi justru terjadi di level 3 yang sebelumnya terdapat 66 daerah.  ”Pada Inmendagri 12/2022 ini menjadi 99 daerah. Begitu pula dengan daerah di level 4, yang saat ini terdapat 4 daerah yang sebelumnya pada Inmendagri 10/2022 tidak ada,” ucap Safrizal.  Safrizal yang juga menjabat sebagai Wakasatgasnas <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> menjelaskan, pengaturan wilayah dengan level 4 pada Inmendagri 12/2022, di antaranya kegiatan pada sektor nonesensial dapat beroperasi 25 persen WFO (<a href="https://www.jawapos.com/tag/work-from-office/">work from office</a>) bagi pegawai yang sudah divaksin. Industri orientasi ekspor dapat beroperasi 75 persen staf untuk setiap sif di fasilitas produksi/pabrik dan 25 persen pelayanan administrasi perkantoran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  Perhotelan nonkarantina dapat beroperasi dengan melakukan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan kapasitas 50 persen serta 25 persen untuk penggunaan ballroom/fasilitas kebugaran/ruang rapat.  Restoran/rumah makan, kafe, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, hingga kegiatan pada pusat perbelanjaan dapat beroperasi hingga pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Khusus bagi supermarket, hypermarket, dan pusat perbelanjaan perlu dilakukan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Hanya pengunjung dengan kategori hijau yang dapat diizinkan masuk.  Restoran/rumah makan dan kafe dengan jam operasional mulai pukul 18.00–00.00 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25 persen. Pasar rakyat yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari tetap diizinkan beroperasi namun hanya sampai pukul 20.00.  Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 35 persen, kecuali untuk bioskop maksimal 25 persen dari kapasitas. Pusat kebugaran/gym dapat beroperasi maksimal 25 persen dari kapasitas.  Fasilitas umum dan tempat kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan dapat beroperasi maksimal 25 persen. Sedangkan untuk operasional tempat ibadah dapat melaksanakan aktivitas maksimal 50 persen.  Resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25 persen dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Anak-anak di bawah usia 12 tahun dapat melakukan aktivitas di tempat umum dengan didampingi orang tua. Khusus bagi anak 6–12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi dosis pertama.  ”Terhadap adanya kecenderungan peningkatan level daerah perlu disikapi dengan upaya 3T yang intensif, sekaligus mengarahkan orang yang bergejala ringan atau sedang untuk melalukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat,” terang Safrizal.  Upaya tersebut, menurut dia, untuk memastikan kendali di sektor hilir rumah sakit tidak mengalami tekanan dan peningkatan yang eksponensial. Hal itu dapat terwujud bila posko desa/kelurahan bergerak aktif di sektor mikro.  ”Mencermati kondisi dewasa ini, pemerintah daerah harus terus melakukan percepatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi-dosis-kedua/">vaksinasi dosis kedua</a> dan menggencarkan vaksin booster yang paralel dengan upaya edukasi berkelanjutan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat,” ujar Safrizal.  &nbsp;

Empat Kota Naik ke Level 4 di Perpanjangan PPKM Jawa-Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-8.png" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyesuaikan sistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal itu dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan status penyebaran Covid-19.  Sistem kerja tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Berikut rincian lengkap aturan kerja ASN dalam SE Menteri PANRB No 05/2022 yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tanggal 16 Februari 2022.  A. Kantor Pemerintahan Sektor Non-esensial <ol> 	<li>Jawa dan Bali</li> </ol> – PPKM Level 1, sebanyak 100 persen pegawai work from office (WFO).  – PPKM Level 2, sebanyak 75 persen pegawai WFO.  – PPKM Level 3, sebanyak 50 persen pegawai WFO.  – PPKM Level 4, 100 persen pegawai work from home (WFH). <ol start="2"> 	<li>Luar Jawa dan Bali</li> </ol> – PPKM Level 1, sebanyak 100 persen pegawai WFO.  – PPKM Level 2, sebanyak 75 persen pegawai WFO.  – PPKM Level 3, sebanyak maksimal 50 persen pegawai WFO. Jika ditemukan klaster Covid-19, akan ditutup selama lima hari.  – PPKM Level 4, sebanyak 25 persen WFO. Jika ditemukan klaster Covid-19, akan ditutup selama lima hari.  &nbsp;  B. Kantor Pemerintahan Sektor Esensial <ol> 	<li>Jawa dan Bali</li> </ol> – PPKM Level 1, maksimal 100 persen pegawai WFO.  – PPKM Level 2, maksimal 75 persen pegawai WFO.  – PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50 persen pegawai WFO. <ol start="2"> 	<li>Luar Jawa dan Bali</li> </ol> – PPKM Level 1, 2, dan 3, maksimal 100 persen WFO.  – PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO.  &nbsp;  C. Kantor Pemerintahan Sektor Kritikal <ol> 	<li>Jawa dan Bali</li> </ol> – PPKM Level 1, 2, 3, dan 4, maksimal 100 persen pegawai WFO. <ol start="2"> 	<li>Luar Jawa dan Bali</li> </ol> PPKM Level 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.  SE Menteri PANRB No. 05/2022 itu mengubah sistem kerja yang tercantum dalam lampiran SE sebelumnya. SE Menteri PANRB Nomor 23/2021 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Menteri PANRB Nomor 01/2022 masih tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB Nomor 05/2022.

Jika Daerah Terapkan PPKM Level 1, ASN WFO 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Screenshot_2022-02-14-22-24-45-36_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg" alt="Ilustrasi petugas memeriksa dokumen perjalanan calon penumpang pesawat udara di Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Fikri Yusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas memeriksa dokumen perjalanan calon penumpang pesawat udara di Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Fikri Yusuf/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menyatakan, daerah dengan status level 3 jumlahnya meningkat di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan mengalami perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan, pemerintah dalam rapat terbatas telah memutuskan untuk melakukan perpanjangan PPKM bagi seluruh wilayah Indonesia. Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 untuk pemberlakuan PPKM Jawa-Bali yang berlaku 15–21 Februari 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 untuk pemberlakuan PPKM non Jawa-Bali yang berlaku 15–28 Februari 2022.  ”Perubahan tersebut dilakukan dengan melihat perkembangan kasus yang ada dan tingkat vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah,” kata Safrizal seperti dilansir dari Antara di Jakarta Selasa (15/2).  Safrizal menyebutkan, jumlah daerah dengan status PPKM level 3 di Jawa-Bali mengalami kenaikan dari 41 daerah menjadi 66 daerah. Begitu juga dengan status daerah pada PPKM level 2 dari 57 daerah menjadi 58 daerah.  ”Sedangkan untuk daerah status PPKM level 1 mengalami penurunan dari 30 daerah menjadi 4 daerah,” ujar Safrizal.  Indikator untuk melakukan evaluasi pada daerah di Jawa-Bali diberikan kekhususan untuk dapat mencapai target vaksinasi dosis kedua dan lansia di atas 60 tahun. Dengan diberikan waktu 2 minggu tambahan terhitung dari 15 Februari.  Kemudian, jumlah daerah pada PPKM level 3 di luar Jawa-Bali mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 3 daerah menjadi 113 daerah. Sedangkan untuk jumlah daerah pada PPKM level 2 mengalami penurunan dari 219 daerah menjadi 210 daerah.  ”Daerah dengan status PPKM level 1 juga mengalami penurunan dari 164 daerah menjadi 63 daerah,” ucap Safrizal.  Evaluasi tingkatan PPKM pada pemerintah daerah luar Jawa-Bali menggunakan indikator yang telah ditetapkan kementerian kesehatan. Ditambah dengan capaian total vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi lansia di atas 60 tahun dosis pertama.  Safrizal Z.A. meminta kegiatan yang dilakukan masyarakat dilaksanakan beriringan dengan pengetatan syarat vaksinasi. ”Pengetatan syarat vaksinasi ini kita maksudkan sebagai salah satu upaya agar masyarakat kita mau untuk dilakukan vaksinasi,” terang Safrizal.  Menurut Safrizal, di tengah peningkatan angka positif Covid-19 karena varian Omicron, pemberian vaksin digencarkan untuk meningkatkan imunitas tubuh melawan virus tersebut. ”Dengan melakukan vaksinasi segera dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan diharapkan penularan virus korona bisa segera dihentikan,” ujar Safrizal.

Kemendagri Sebut Daerah Level 3 Meningkat pada Perpanjangan PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20210118-WA0009_copy_1024x682-1.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru tentang lanjutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk daerah luar Jawa dan Bali.  Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menyebutkan, instruksi tersebut mulai berlaku pada 23 November sampai dengan 6 Desember. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk daerah luar Jawa dan Bali itu diatur dalam Inmendagri 61/2021.  Menurut dia, Inmendagri 61/2021 merupakan instruksi tentang pemberlakuan PPKM level 3, 2, dan level 1 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.  ”Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 3, 2, dan 1 Covid-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasar asesmen,” ujar Safrizal.  Dia menjelaskan, berdasar inmendagri, penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan.  ”Pedoman penetapan itu ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1, dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 kurang dari 50 persen,” terang Safrizal.  Berdasar level tersebut, Inmendagri mengatur penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat seperti soal belajar mengajar tatap muka dan daring. Selain itu, soal pembatasan pegawai bekerja di kantor (WFO) dan bekerja dari rumah (WFH), penyesuaian kegiatan masyarakat di tempat umum seperti pasar, supermarket, kegiatan olahraga maupun seni budaya.  ”Penyesuaian juga dilakukan soal kapasitas untuk tempat ibadah, pelaksanaan pesta pernikahan, maupun pengaturan sarana transportasi umum. Semua penyesuaian tersebut masih mirip dengan instruksi sebelumnya yakni Inmendagri 58/2021 yang berlaku 9–22 November,” papar Safrizal.  Dia menambahkan, untuk penyesuaian aturan syarat perjalanan domestik seperti kapal, bus kereta api dan pesawat terbang, tidak lagi diatur di dalam Inmendagri melainkan sesuai dengan ketentuan yang diatur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.

Mendagri Terbitkan Instruksi Lanjutan PPKM Luar Jawa dan Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-05-at-18.42.56_1.jpeg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini tidak ada lagi kabupaten/kota di Jawa-Bali yang menerapkan status PPKM level 4.  ”Saat ini tidak ada lagi kabupaten/kota yang berada di level 4 di Jawa-Bali. Jadi semua pada level 3 dan 2,” kata Luhut seperti dilansir dari Antara.  Luhut menjelaskan, situasi pandemi Covid-19 terus menunjukkan perbaikan. Hasil estimasi dari tim epidemilog Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI menunjukkan, reproduksi efektif Indonesia untuk pertama kalinya selama pandemi sudah berada di bawah 1, yakni sebesar 0,98.  ”Angka ini berarti setiap satu kasus Covid-19, rata-rata menularkan ke 0,9 orang atau jumlah kasus akan terus berkurang. Angka ini dapat diartikan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia telah terkendali. Ini penilaian dari tim penasihat kami,” papar Luhut.  Capaian kasus harian juga menunjukkan tren yang terus membaik. Tercatat kasus konfirmasi secara nasional pada Senin (20/9) berada di bawah 2.000 kasus. Kasus aktif sudah lebih rendah dari 60 ribu.  ”Untuk Jawa-Bali, kasus harian turun hingga 98 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli. Jadi saya hanya katakan bahwa angka ini kerja keras semua tim untuk membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Tetapi, tetap presiden ingatkan kami untuk kita semua super waspada menghadapi ini karena bukan tidak mungkin ada gelombang ketiga,” tutur Luhut.  Luhut mengungkapkan, sebagaimana arahan yang diberikan presiden dalam rapat terbatas, diputuskan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada maka perubahan PPKM level diberlakukan selama dua minggu untuk Jawa-Bali. Namun, evaluasi tetap dilakukan setiap minggu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat.  ”Kami tidak akan melakukan perubahan-perubahan yang drastis. Saya mohon pengertian teman-teman, masyarakat Indonesia untuk hal ini. Kenapa tidak? Karena kita tidak ingin membuat kesalahan dan banyaknya yang tidak kita ketahui juga mengenai delta varian ini,” ucap Luhut.

Tak Ada Lagi Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 4

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PPKM-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah pusat kembali merekomendasikan untuk memperpanjang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa–Bali hingga 8 Februari 2021. Di Sidoarjo, belum ada keputusan untuk memperpanjang.  Hingga hari terakhir PPKM jilid I, Senin (25/1), belum ada pembahasan dari forkopimda terkait PPKM tersebut.  Namun, beberapa pelaku usaha mengeluh bila ada PPKM lanjutan. Mereka sambat dagangan sepi. ”Ada penurunan omzet sampai sekitar 60 persen, malam kadang buka, eh sekarang dibatasi,” keluh Pradana, salah seorang pelaku usaha di Buduran.  Keluhan lainnya pun banyak muncul di media sosial. Sebagian besar protes karena pemberlakuan jam malam.  Namun, Dirut RSUD Sidoarjo Atok Irawan menilai dampak PPKM belum terlalu signifikan. Dia menjelaskan, tingkat utilitas bed dengan total 225 bed di RSUD selalu dipantau. ”Sejak tanggal 1 kami pantau sampai hari ini masih antara 97 persen. Bahkan, pernah sampai 102 persen. Hari ini (kemarin, Red) dari 225 bed terisi 119,” katanya.  Artinya, dari 1 Januari sampai sekarang ruangan isolasi hampir penuh, terutama ruangan ICU. Yakni, ruangan yang butuh ventilator dan butuh intensif untuk pasien Covid-19.  ”Ini selalu penuh, nggak pernah kosong, begitu satu meninggal atau pindah ruangan biasa langsung terisi kembali. Hari ini (kemarin, Red) pun ada dua pasien yang tertahan di IGD dan belum dapat ruangan ICU,” katanya.  Baca Juga:  - <a title="Kepincut Bunga Bank Lebih Besar, Rp 3 Miliar Justru Hilang" href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/01/2021/kepincut-bunga-bank-lebih-besar-rp-3-miliar-justru-hilang/">Kepincut Bunga Bank Lebih Besar, Rp 3 Miliar Justru Hilang</a>  - <a title="Tanah Seharga Rp 225 Miliar Ditukar Cek Kosong dan Sertifikat Palsu" href="https://www.jawapos.com/surabaya/26/01/2021/tanah-seharga-rp-225-miliar-ditukar-cek-kosong-dan-sertifikat-palsu/">Tanah Seharga Rp 225 Miliar Ditukar Cek Kosong dan Sertifikat Palsu</a>  Kalau ruangan lain ada, sisa empat sampai lima bed, tapi ICU penuh. ”Belum terasa dampak PPKM ini, karena saya lihat masih longgar belum sepenuhnya dijalankan dengan optimal,” ucap Atok.  Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menilai tidak cukup hanya dengan diperpanjang. Tapi, upaya serius dan konkret untuk penekanan persebarannya. Razia yang masif serta edukatif kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/jDHtn62oL5Q

Pelaku Usaha di Sidoarjo Keluhkan PPKM, Sambat Dagangan Sepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/jalan-darmo-ditutup.jpg" alt="TUTUP DUA BELAS JAM: Jalan Raya Darmo ditutup ketika pelaksanaan PPKM. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kerumunan. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUTUP DUA BELAS JAM: Jalan Raya Darmo ditutup ketika pelaksanaan PPKM. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kerumunan. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan di dua ruas utama Kota Pahlawan mulai diterapkan. Jalan Raya Darmo dan Jalan Tunjungan ditutup selama dua belas jam mulai tadi malam hingga hari ini pukul 08.00. Dengan kegiatan itu, pemkot berupaya mencegah kerumunan warga.  Bagi yang nekat melanggar, sanksi denda bakal diberikan. Dari pengamatan Jumat (22/1), persiapan telah dilakukan pemkot. Contohnya, di Jalan Raya Darmo. Petugas sudah menyiapkan barier. Pada pukul 20.00 hingga pukul 08.00, pembatas jalan tersebut akan dipasang. Menutup jalur penghubung ke Jalan Urip Sumoharjo itu.  Barier tidak hanya terlihat di Jalan Raya Darmo. Namun, juga tampak di akses penghubung jalur itu dengan jalan lain. Misalnya, di Jalan Ciliwung, Jalan Bengawan, serta Jalan Kapuas.  Kepala Bagian Humas Febriadhitya Prajatara menjelaskan teknis penutupan Jalan Raya Darmo dan Jalan Tunjungan. Mendekati pukul 20.00, petugas gabungan turun ke akses itu untuk melakukan persiapan.  Tepat pukul 20.00, dua jalan tersebut ditutup. Petugas menempatkan barier serta berjaga di pintu akses. ’’Pengendara yang hendak melintas kami arahkan ke jalan lain,’’ paparnya.  Untuk satu ruas jalan, pemkot menerjunkan petugas gabungan. Tugasnya menghalau pengendara yang akan melintas. Tim itu terdiri atas linmas, satpol PP, serta dinas perhubungan (dishub). Belum lagi ditambah Polri dan TNI. ’’Untuk satu jalan, pemkot menurunkan 20 petugas,’’ terangnya.  Tidak sekadar menutup akses. Pemkot juga menyediakan jalur lain sebagai langkah pengalihan arus. Misalnya, di Jalan Raya Darmo, pengendara dari arah selatan (Jalan Wonokromo) yang menuju ke Jalan Raya Darmo dialihkan ke Jalan Raya Diponegoro. Sebaliknya, kendaraan dari arah utara (Jalan Urip Sumoharjo) yang hendak ke Jalan Raya Darmo dialihkan ke Jalan dr Soetomo. ’’Dua jalan itu harus steril,’’ ucapnya.  Physical distancing di dua jalan itu sejatinya pernah diterapkan saat malam tahun baru lalu. Penutupan dimulai pukul 20.00 hingga pukul 08.00. Pemberlakuan aturan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi konvoi dan kerumunan saat pergantian tahun.  Dari telaah pemkot, dua jalur itu kerap dipadati kendaraan. Terutama saat akhir pekan. Sebab, di dua kawasan tersebut terdapat area publik. Di antaranya, taman dan pusat perbelanjaan.  Plt Wali Kota Whisnu Sakti Buana menjelaskan, penutupan dua jalan itu bakal dievaluasi. Pemkot akan melihat dampak program tersebut. Ada sejumlah parameter yang dipelototi.  Pertama, mengurangi kerumunan. Penutupan jalan itu bertujuan untuk mengurangi mobilisasi warga. ’’Yang harus diantisipasi apakah berdampak pada ruas jalan lain,’’ terangnya.  Sebagai solusi, pemkot menyiapkan antisipasi. Kecamatan diminta turun memelototi kawasan pinggiran. ’’Tidak boleh ada kerumunan,’’ paparnya.  Kedua, persebaran virus korona. Menurut Whisnu, virus korona terus merebak di Surabaya. Salah satu penyebabnya adalah kerumunan. Nah, penutupan akses itu menjadi solusi. Jika berjalan lancar, penerapan kebijakan tersebut akan berlanjut. ’’Nanti setiap akhir pekan dua ruas jalur itu ditutup,’’ ucapnya.  Sementara itu, Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Surabaya Piter Frans Rumaseb menegaskan, sebagai upaya mengantisipasi kerumunan orang di area jalan yang ditutup seperti pada waktu yang lalu, pihaknya menerjunkan anggota di beberapa titik. Terutama di sekitar Jalan Pandegiling.  Mengingat pada waktu penerapan physical distancing tahun kemarin, banyak warga yang justru menjadikan jalan tersebut untuk bermain. Karena itu, tindakan tegas akan diberikan. Yakni, tilang e-KTP dan bayar denda. ’’Yang melanggar langsung ditindak,’’ terangnya.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Pakar Sebut Antam Tak Bisa Bertanggung Jawab Atas Pidana Pegawainya" href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/01/2021/pakar-sebut-antam-tak-bisa-bertanggung-jawab-atas-pidana-pegawainya/">Pakar Sebut Antam Tak Bisa Bertanggung Jawab Atas Pidana Pegawainya</a>  Selain memberikan efek jera, cara itu diharapkan bisa memaksimalkan pelaksanaan PPKM. Dengan demikian, angka positif di Surabaya bisa segera ditekan. Tidak tertutup kemungkinan di jalur lain diterapkan aturan yang sama. Yakni, ditutup saat akhir pekan. Terutama akses yang dipadati warga.  Warga yang tinggal di dua jalan itu tidak perlu risau. Sebab, pemkot memberikan pengecualian. Warga tetap bisa keluar masuk jalan tersebut.   ---  TANGKAL KORONA, TUTUP DUA JALAN  - Pemkot menutup dua ruas jalan.  - Jalan Raya Darmo dan Jalan Tunjungan ditutup pukul 20.00–08.00.  - Penutupan itu berjalan pada 22 Januari hingga 23 Januari.  - Simpul-simpul jalan ditutup sehingga tidak ada kendaraan yang masuk.  Pengendara Dialihkan ke Jalan Lain  - Pengendara dari Urip Sumoharjo yang hendak ke Jalan Raya Darmo dialihkan ke Jalan dr Soetomo.  - Pengendara dari Wonokromo ke Darmo dialihkan ke Jalan Raya Diponegoro.  - Pengendara dari Jalan Gemblongan ke arah Jalan Tunjungan dialihkan ke Jalan Praban dan Jalan Genteng Kali sisi utara.  - Pengendara dari Jalan Blauran dan Jalan Kranggan yang menuju Jalan Praban diarahkan ke Jalan Bubutan.  - Akses masuk ke Jalan Genteng Besar ditutup.  - Semua akses dari Jalan Simpang Dukuh ke Jalan Kenari ditutup.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/JlNSykjHNUY

Cegah Kerumunan Warga, Tutup Lagi Raya Darmo dan Jalan Tunjungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/OTG.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Sidoarjo berlangsung hingga Kamis (21/1). Diharapkan, kasus positif Covid-19 tidak bertambah.  Kenyataannya, sejak pemberlakuan kebijakan tersebut, jumlah warga yang terpapar virus korona jenis baru terus merangkak naik. Kasus Covid-19 semakin tinggi. Lebih tinggi bila dibandingkan sebelum kebijakan berjalan. Sebelumnya, dalam sehari, pertambahan kasus positif sebanyak 11 hingga 15 kasus. Namun, saat ini ada lebih dari 20 kasus baru dalam sehari. Peningkatan itu terjadi sejak awal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Menurut Kepala Dinas Kesehatan Syaf Satriawarman, angka kasus positif naik bukan karena pemberlakuan pembatasan. Kasus tersebut sebenarnya terjadi sejak lama, tetapi baru muncul sekarang. ”Terpaparnya sebelum pembatasan diberlakukan,” ujar Syaf.  Dia memprediksi kasus meningkat karena libur panjang dan banyak orang yang berkerumun. Jika dilihat dari masa inkubasi virus, kasus positif Covid-19 mulai bermunculan saat sekarang.  Dengan tingginya angka kasus positif Covid-19, pembatasan mungkin terus dilakukan. Kemungkinan untuk memperpanjang PPKM terbuka lebar. Diharapkan, penularan Covid-19 bisa ditekan.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Pakar Sebut Antam Tak Bisa Bertanggung Jawab Atas Pidana Pegawainya" href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/01/2021/pakar-sebut-antam-tak-bisa-bertanggung-jawab-atas-pidana-pegawainya/">Pakar Sebut Antam Tak Bisa Bertanggung Jawab Atas Pidana Pegawainya</a>  Syaf mengakui, masyarakat saat ini makin paham dengan gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Namun, masih ada warga yang tidak memakai masker saat keluar rumah, berkumpul tanpa menjaga jarak, dan jarang membersihkan tangan. Padahal, dinkes gencar melakukan sosialisasi. Sampai sekarang, mereka juga melakukan penyemprotan disinfektan. ”Kami akan evaluasi lagi di mana letak kekurangan sehingga kasus positif terus naik,” tegas Syaf.  Naiknya kasus baru itu membuat rumah sakit rujukan dipenuhi pasien Covid-19. Ketersediaan ruang isolasi pun terus berkurang, termasuk kapasitas hotel untuk isolasi mandiri. Karena itulah, pemerintah ingin segera menuntaskan vaksinasi. Berdasar hasil verifikasi, banyak nakes yang divaksin pada akhir pekan nanti.  ”Sabtu (23/1) banyak yang menjalani vaksinasi,” ungkap Kepala Puskesmas Buduran Yoppy Agung P.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eudbXf9Waiw

Angka Kasus Positif Covid-19 di Sidoarjo Merangkak Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPKM Jawa dan Bali

Berita Terkini