<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/peduli-lindungi-sekolah.jpg" alt="PENCEGAHAN: Pelajar melakukan scan QR code PeduliLindungi di sekolah. (JAWA POS RADAR BLITAR)" width="100%">
<figcaption>PENCEGAHAN: Pelajar melakukan scan QR code PeduliLindungi di sekolah. (JAWA POS RADAR BLITAR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak hanya di pintu masuk sekolah, di setiap kelas pun barcode PeduliLingungi telah terpasang. Begitu pula di depan ruang tamu.  ”Jadi, tamu, guru, dan siswa, semua menggunakan PeduliLindungi ini,” kata Kepala SMPN 1 Kota Blitar Kateman kepada Jawa Pos Radar Blitar.  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD-Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri mengatakan, penggunaan PeduliLindungi di sekolah memang sudah dilakukan di sejumlah sekolah di Jawa-Bali.  ”Penerapannya dengan scan QR code,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (21/10).  Lebih lanjut dia menjelaskan, secara teknis sejatinya ada dua model penerapan integrasi PeduliLindungi dalam pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Pertama, integrasi data siswa dan nomor induk kependudukan (NIK) warga satuan pendidikan yang ada di dapodik dengan data PeduliLindungi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pada model itu, pendataan warga satuan pendidikan tidak dilakukan dengan scan QR code saat masuk sekolah untuk mengetahui status vaksin, terkonfirmasi Covid-19, dan kontak erat.  ”Tapi, bisa secara otomatis dilakukan dengan mengintegrasikan data NIK dan hasilnya dapat dilihat pada dashboard sekolahaman.kemkes.go.id,” jelasnya.  Apabila ada warga satuan pendidikan yang menjadi daftar hitam atau terkonfirmasi Covid dan kontak erat, PIC (person in charge) sekolah/kepala sekolah akan dapat notifikasi WhatsApp (WA). Saat ini, notifikasi WA ke kepala sekolah/PIC sekolah sedang disiapkan. Sehingga secara keseluruhan warga sekolah yang datang ke sekolah tidak perlu scan QR code PeduliLindungi karena data sudah terintegrasi.  ”Untuk Jawa-Bali sudah mulai berjalan, sosialisasinya akan dilaksanakan minggu depan setelah sistem di Pusdatin selesai,” paparnya.  Nanti hasil integrasi data warga satuan pendidikan ditampilkan di laman kesiapan belajar. Diharapkan pengawasan terhadap sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas bisa terpantau, terutama kondisi kesehatan warga sekolah.  Kedua, menggunakan scan QR code seperti biasa. Namun, cara itu nanti hanya digunakan untuk pengunjung dan tamu yang datang di sekolah tersebut.  Di sisi lain, Jumeri turut menyinggung soal pembelajaran selama PTM terbatas. Dia kembali mengingatkan agar guru tak hanya berfokus pada ketercapaian kurikulum. Namun, lebih ke pelajaran esensial. Mengingat, saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 dan PTM pun belum pulih sepenuhnya.  Kemendikbudristek sendiri telah menyiapkan kurikulum darurat yang bisa digunakan oleh sekolah selama masa pandemi Covid-19. Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengklaim, kurikulum darurat itu efektif untuk mendukung pembelajaran selama masa pandemi Covid-19.  Kurikulum tersebut juga diyakini dapat memperkecil ketertinggalan dalam literasi dan numerasi dengan signifikan. ”Masuk akal logikanya (kurikulum, Red) lebih ramping, sederhana, dan lebih fokus. Berarti yang skill-skill dasar seperti numerasi dan literasi bisa lebih terjaga,” tuturnya.  Saat ini, secara kumulatif jumlah sekolah yang menggunakan kurikulum mandiri mencapai 24 persen, kurikulum nasional 40 persen, dan kurikulum darurat Kemendikbudristek 36 persen.

Ada ”Daftar Hitam”, Kepala Sekolah Bakal Dapat Notifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/cek_ombak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di Kota Blitar uji coba level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dilakukan. Hasilnya, kota di Jawa Timur tempat makam Proklamator Soekarno berada tersebut dianggap berhasil.  Kasus Covid-19 tetap rendah dan terkendali di kota yang dipimpin oleh Santoso itu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, laju vaksinasi dan penelusuran (tracing) kasus yang terjaga jadi kunci sukses Kota Blitar.  Kemarin (20/10) Kota Blitar melangkah lebih jauh menuju "new era" dengan menghelat kegiatan gebyar seni budaya di kompleks Makam Bung Karno (MBK) dan Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Seperti dilansir Jawa Pos Radar Blitar, kegiatan bertajuk Road to Jatim Vaccine and New Era Festival itu diikuti pula para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  Wali Kota Santoso mengungkapkan, setelah kasus Covid-19 terkendali, pihaknya memang berupaya menggerakkan kembali perekonomian. ’’Kali ini kami juga kolaborasi dengan seniman dan pelaku UMKM. Kita tahu selama dua tahun ini mereka tidak punya ruang gerak yang cukup akibat pandemi,” ujarnya.  Acara tersebut, lanjut dia, juga digelar untuk ’’cek ombak’’ penerapan new normal atau level 1 di Kota Blitar. ’’Sejauh yang saya lihat, penerapan prokes (protokol kesehatan) dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat,’’ terangnya.  Orang nomor satu di lingkup Pemkot Blitar itu mengatakan, gebyar seni budaya tersebut juga terlaksana atas kerja sama dengan sejumlah pihak. Termasuk alumni Akabri 1999. Baik dari matra angkatan darat, laut, maupun udara. ’’Semua ikut men-support pelaksanaan new normal di Kota Blitar,’’ katanya.  Santoso menjanjikan bakal menggelar acara dengan skala lebih besar. Itu dilakukan apabila acara kemarin dinilai sukses menerapkan prokes.  Dia meminta masyarakat tak lantas larut dalam euforia PPKM level 1 di Kota Blitar. Sebab, kendati secara umum ada pelonggaran kegiatan masyarakat, penerapan prokes masih terus dikaji dan dievaluasi secara berkala.  Kepala Bidang (Kabid) Pengelola Kawasan Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Blitar Heru Santoso menambahkan, dalam acara kemarin dibentuk satuan pelaksana (satlak) penerapan new normal di lima kawasan wisata Kota Blitar. Kelima titik itu adalah MBK, Istana Gebang, pusat informasi pariwisata dan perdagangan, kawasan city walk, serta kawasan pedagang kaki lima.

Blitar "Cek Ombak" Pergelaran Seni setelah Uji Coba Level 1 Sukses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/level_1-blitar.jpg" alt="MAKIN LONGGAR: Sejumlah warung pinggir jalan di Kota Blitar tetap buka seperti biasa hingga pukul 22.00 kemarin. (JAWA POS RADAR BLITAR)" width="100%">
<figcaption>MAKIN LONGGAR: Sejumlah warung pinggir jalan di Kota Blitar tetap buka seperti biasa hingga pukul 22.00 kemarin. (JAWA POS RADAR BLITAR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kondisi level penerapan PPKM di berbagai kabupaten/kota terus membaik. Kota Blitar, Jatim, menjadi daerah pertama yang akan melakukan uji coba pelaksanaan PPKM level 1.  Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah dalam waktu dekat melakukan uji coba PPKM level 1 dengan kenormalan baru (new normal) untuk Kota Blitar. Implementasi uji coba PPKM level 1 diberlakukan karena telah memenuhi syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi 70 persen dosis pertama serta 60 persen dosis pertama untuk lansia.  Level 1 new normal ini, kata Luhut, mendekati aktivitas kehidupan masyarakat normal. Namun, untuk mengimbangi hal tersebut, tindakan surveillance, testing/tracing, dan peningkatan disiplin protokol kesehatan tetap diperkuat. ”Kami dan Menkes akan menurunkan tim khusus untuk memantau pelaksanaan PPKM level 1 di Kota Blitar sehingga akan menjadi role model buat kabupaten dan kota lain,” kata Luhut kemarin (4/10).  Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2021, aturan daerah PPKM level 1, antara lain, karyawan yang bekerja di sektor non-esensial boleh masuk kantor dengan kapasitas maksimal 75 persen jika sudah divaksin. Kegiatan belajar mengajar 50 persen daring dan 50 persen tatap muka.  Dalam pelaksanaan PPKM periode seminggu ke depan, terdapat 20 kabupaten/kota yang bertahan di level 2. Sementara itu, penghuni level 3 bertambah dari 84 kabupaten/kota menjadi 107 kabupaten/kota. Hal itu disebabkan kota-kota di level 2 yang sebelumnya mendapat dispensasi belum mampu mencapai target cakupan vaksinasi.  Dari sisi pengendalian aktivitas masyarakat, pemerintah kembali membuka beberapa kelonggaran baru. Di antaranya, pembukaan pusat kebugaran/fitness center dengan kapasitas maksimal 25 persen. Para pengelola pusat-pusat kebugaran juga wajib memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Pembukaan pusat kebugaran itu ditujukan untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, Semarang Raya, Jogjakarta, dan Surabaya Raya.  Gerai makanan dan minuman di dalam bioskop diperbolehkan buka. Namun, kapasitas bioskop tetap diberlakukan 50 persen. Hal itu berlaku untuk daerah level 3, 2, dan 1.  Selain itu, Bandara Ngurah Rai, Bali, akan dibuka untuk penerbangan internasional mulai 14 Oktober dengan penetapan syarat ketat dalam hal karantina, tes, dan kesiapan satgas. Setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal delapan hari dengan biaya sendiri. ”Kemudian, kompetisi basket remaja Honda DBL di Jakarta dan Surabaya juga akan mulai digelar,” jelas Luhut.  Luhut memaparkan, berbagai indikator penanganan pandemi terus menunjukkan perbaikan dalam dua minggu terakhir. Kasus konfirmasi positif nasional turun 98 persen. Kasus konfirmasi di Jawa-Bali juga turun hingga 98,7 persen dari puncaknya pada 15 Juli lalu. ”Tingkat reproduksi efektif di Jawa-Bali sudah berada di bawah 1. Tapi, khusus Bali masih di angka 1,” jelas Luhut.  Menurut dia, penetapan batas minimal cakupan vaksinasi lansia sebagai syarat penurunan level PPKM cukup efektif meningkatkan kecepatan vaksinasi di Jawa-Bali. ”Saat ini tingkat vaksinasi dosis pertama untuk Jawa-Bali sudah mencapai 37 persen per 30 September 2021. Angka ini naik hampir 5 persen dari periode 13 September 2021,” katanya.  Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, sudah tidak ada provinsi di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM level 4. Namun, masih ada enam daerah di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM level 4. Yakni, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan.  Sementara itu, perkembangan kasus di provinsi luar Jawa-Bali juga terus menunjukkan penurunan. Airlangga memerinci, sejak 9 Agustus hingga 3 Oktober, penurunan kasus positif di Sumatera mencapai 91,66 persen. Nusa Tenggara turun 93,79 persen; Kalimantan turun 87,44 persen; Sulawesi turun 88,68 persen; lalu Maluku dan Papua turun 88,47 persen.  Implementasi PPKM skala mikro di Bali mendapat apresiasi dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Kemarin orang nomor satu di tubuh TNI itu memberikan penghargaan kepada Gubernur Bali I Wayan Koster. Mabes TNI menilai Bali mampu memaksimalkan efektivitas PPKM skala mikro. Hasilnya tidak percuma. Perlahan tapi pasti, Covid-19 di Bali kian terkendali. Tidak heran, dalam waktu dekat mereka berencana membuka kembali penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Menurut Hadi, keberhasilan itu tidak terlepas dari peran Wayan Koster sebagai kepala daerah. ”Tanpa kepemimpinan dan strategi manajemen lapangan yang baik serta komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi seluruh jajaran forkopimda dan komponen masyarakat Bali, tentu prestasi ini tidak dapat diraih,” terang Hadi.  Hadi menyampaikan bahwa capaian Bali patut ditiru daerah lain. ”Bali berhasil menurunkan kasus Covid-19 sehingga dapat menjadi role model daerah lain dalam tata kelola penanganan Covid-19,” ungkapnya. Dia berharap apresiasi yang diberikan instansinya menjadi pelecut semangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah Bali serta aparat TNI dan Polri yang membantu penanggulangan Covid-19.  Hadi juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum tuntas. Semua pihak mesti tetap waspada. ”Tidak boleh lengah dan harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan, meningkatkan kapasitas respons 3T, dan menuntaskan program vaksinasi nasional,” tegasnya. Dia juga berharap sektor pariwisata yang menjadi penggerak ekonomi Bali segera bangkit. Menurut dia, saat ini banyak pihak yang kembali melihat Bali sebagai destinasi yang aman untuk dikunjungi. ”Harapan kita, turis dari mancanegara segera berkunjung ke Bali untuk menghidupkan perekonomian,” katanya.  Pada bagian lain, Pemkot Blitar terus berupaya menggenjot vaksinasi dosis kedua. Masyarakat juga diminta tetap taat protokol kesehatan (prokes) ketat. ”Capaian dosis kedua masih rendah. Baru sekitar 60 persen. Sementara dosis pertama sudah sekitar 94 persen,” ujar Wali Kota Blitar Santoso kepada Jawa Pos Radar Blitar (30/9). Dia optimistis capaian vaksinasi Covid-19 dosis kedua bisa menyusul dosis pertama sebelum akhir tahun. Sebab, vaksinasi dosis kedua saat ini tinggal menunggu jadwal suntik. ”Sasaran vaksinasi dosis kedua kan tinggal menunggu jadwal. Dosis pertama kan sudah diterima,” terangnya.  Pemkot Blitar menyiapkan fasilitas bus untuk vaksinasi keliling di tempat-tempat umum hingga sekolah. Kemudian, menyiapkan sejumlah gerai vaksinasi yang bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri.

Level 1, Kota Blitar Uji Coba New Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Sosialisasi-Penerapan-PPKM-Level-3_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan, pemerintah akan melakukan uji coba pemberlakuan PPKM Level 1 atau disebut kenormalan baru (new normal) untuk Kota Blitar.  Sebab, situasi Pandemi Covid-19 terus menunjukkan perbaikan selama dua minggu belakangan ini. Kasus konfirmasi nasional turun 98 persen dan Kasus konfirmasi jawa bali juga menunjukan penurunan hingga 98,7 persen dari puncaknya pada 15 juli lalu.  Luhut menjelaskan, implementasi uji coba PPKM Level 1 diberlakukan karena telah memenuhi syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi dosis 1 sebesar 70 persen dan dosis 1 lansia sebesar 60 persen.  “Penerapan PPKM Level 1 ini akan mendekati aktivitas kehidupan masyarakat yang normal,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (4/10).  Menurutnya, untuk mengimbangi hal tersebut, tindakan surveillance, testing atau tracing, dan peningkatan disiplin protokol kesehatan. “Kami dan Menkes akan menurunkan tim khusus untuk memantau pelaksanaan PPKM Level 1 di Kota Blitar, sehingga nanti akan menjadi role model buat kota atau kabupaten lain,” ucapnya.  Luhut menekankan, nantinya pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dengan memonitor seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat di wilayah Kota Blitar agar dapat segera merespons keadaan darurat yang mungkin datang secara tiba-tiba.  “Saya tentunya tidak bosan mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa sekaligus berupaya untuk tidak lengah dalam penerapan protokol kesehatan,” pungkasnya.

New Normal, Pemerintah Uji Coba Terapkan PPKM Level 1 di Kota Blitar