<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Warteg-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Sejumlah pengunjung saat menyantap makanan di Warung Makan Tegal (Warteg) Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung saat menyantap makanan di Warung Makan Tegal (Warteg) Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tren kasus penyebaran Covid-19 pada pertengahan bulan suci Ramadan ini terpantau masih mengalami penurunan, disertai dengan trend naiknya tingkat vaksinasi di berbagai daerah.  Dalam kondisi tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terus melakukan evaluasi penanggulangan Covid-19 di daerah melalui evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal menyampaikan, PPKM Jawa-Bali diperpanjang sejak 18 April sampai dengan 9 Mei 2022. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2022.  “Perpanjangan PPKM Jawa Bali kali ini hanya mengalami perubahan pada jumlah daerah di setiap Level PPKM, dan waktu operasional pusat perbelanjaan dan kegiatan UMKM. Namun kita patut bersyukur bahwa perubahan ini mengindikasikan hal baik dalam proses penanggulangan Covid-19 di Indonesia.” kata Safrizal dalam keterangannya, Selasa (19/4).  Safrizal mengungkapkan, dalam perpanjangan PPKM Jawa-Bali ini tidak ada daerah yang ditetapkan berada di Level 4. Sementara jumlah daerah pada Level 1 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 20 daerah menjadi 29 daerah.  Menurutnya, kenaikan jumlah daerah pada Level 1 tersebut memberikan konsekuensi baik dengan menurunya jumlah daerah yang berada di Level 2, dari yang semula 99 daerah menjadi 97 daerah, dan jumlah daerah di Level 3 dari yang semula 9 daerah hanya menjadi 2 daerah.  Selain jumlah daerah, lanjut Safrizal, perubahan pengaturan juga terjadi pada jam operasional pusat perbelanjaan dan kegiatan UMKM khususnya pada daerah PPKM Level 2, dengan memberikan kelonggaran jam operasional hingga pukul 22.00 waktu setempat. Sedangkan untuk pengaturan jam operasional pada daerah dengan status PPKM Level 1 dan Level 3 tidak mengalami perubahan.  Safrizal lantas menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung pemerintah untuk meningkatkan capaian vaksinasi, terlebih pada masa menjelang mudik lebaran. Sebagai negara dengan penduduk muslim tertinggi di dunia, dengan komposisi lebih dari setengahnya tinggal di Pulau Jawa dan Bali, maka pencegahan penyebaran virus Covid-19 perlu dilakukan oleh pemerintah secara hati-hati demi keselamatan bersama.  "Untuk itu, Pemerintah mengapresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung upaya pemerintah tersebut. Selain itu kami juga mengharapkan pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri nanti untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan diri, keselamatan keluarga, dan keselamatan bangsa dan negara," pungkasnya.

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Tak ada Lagi Daerah Level 4

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Mudik-Nataru-Terminal-Pulo-Gebang-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Sejumlah calon penumpan menunggu kedatangan bus AKAP di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Kamis (23/12/2021). Memasuki periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, suasana di terminal tersebut mulai ramai penumpang dengan tujuan kota-kota besar. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon penumpan menunggu kedatangan bus AKAP di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Kamis (23/12/2021). Memasuki periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, suasana di terminal tersebut mulai ramai penumpang dengan tujuan kota-kota besar. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> di Indonesia terus membaik. Tidak ada daerah yang berada di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ppkm/">PPKM</a>) level 4. Diharapkan, kondisi itu terus terjadi hingga musim mudik Lebaran nanti.  Kemarin (22/3) Menteri Dalam Negeri (<a href="https://www.jawapos.com/tag/mendagri/">Mendagri)</a> Muhammad Tito Karnavian kembali memperpanjang PPKM di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2022.  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan, evaluasi dua pekan terakhir menunjukkan kondisi pandemi semakin baik. Itu ditandai dengan melandainya kasus positif secara nasional.  Imbasnya, pada perpanjangan PPKM kali ini, tidak ada daerah yang masuk kategori level 4. ’’Pada PPKM sebelumnya, masih terdapat tujuh daerah di Jawa dan Bali yang masuk dalam level itu,’’ ujarnya kemarin.  Selain itu, lanjut dia, jumlah daerah pada level 3 menurun dari 66 menjadi 39 daerah. Turunnya daerah berisiko membuat daerah pada level 2 mengalami kenaikan dari 55 menjadi 83 daerah. Begitu pula dengan yang masuk level 1, ada enam daerah. Sebelumnya tidak ada sama sekali.  Safrizal menambahkan, dalam inmendagri baru juga dilakukan penyesuaian. Pada level 1 misalnya, sejumlah aktivitas seperti di bioskop, mal, pabrik, dan tempat ibadah sudah beroperasi 100 persen dari sebelumnya 75 persen.  Sementara itu, perubahan pengaturan pada <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppkm-level-2/">PPKM level 2</a> terkait ketentuan operasi bioskop yang semula kapasitas maksimal 70 persen kini menjadi 75 persen. Begitu pula dengan restoran/rumah makan dan kafe yang berada di area bioskop, dari semula 50 persen kini menjadi 75 persen.  Pada kesempatan lain, kemarin Juru Bicara Kementerian Kesehatan Terkait Vaksinasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> Siti Nadia Tarmizi berharap penurunan kasus terus terjadi. Jika jumlah kasus positif dan angka penularan terus turun, bisa jadi dilakukan pelonggaran mobilitas.  Sebentar lagi umat Islam di Indonesia menghadapi Ramadan. Ada tradisi mudik atau pulang kampung menjelang Lebaran. Sudah dua tahun terakhir pemerintah melakukan pembatasan ketat untuk mudik. Jika kondisi pandemi terus membaik, Nadia mengungkapkan ada peluang pelonggaran untuk mudik. ”Tentunya dengan menekan jumlah kasus serendah mungkin dan percepatan vaksinasi,” ujarnya.  Sementara itu, setelah varian Delta dan Omicron yang sempat mencuri perhatian, ada juga varian Deltacron. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bahwa varian Deltacron berstatus under monitoring atau tingkat penularan dan keparahannya masih dipantau. Dia menyatakan di Indonesia juga telah ditemukan. ”Tidak ditemukan keparahan,” katanya.

Tidak Ada Daerah yang Level 4, Lebaran Berpotensi Bisa Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/4F7337DC-B129-4B73-870D-6097624CCD33.jpeg" alt="Ilustrasi penerapan PPKM darurat di Malioboro Jogjakarta. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerapan PPKM darurat di Malioboro Jogjakarta. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Penanganan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> Kota Jogjakarta menguatkan PPKM Mikro di tingkat RT. Kota <a href="https://www.jawapos.com/tag/jogjakarta/">Jogjakarta</a> dan empat kabupaten lain di DIJ masih ditetapkan bertahan di <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppkm-level-4/">PPKM level 4</a> yang berlaku hingga Senin (21/3).  ”Pada prinsipnya yang perlu dilakukan sekarang adalah mengetatkan protokol kesehatan sejak dari lingkungan terkecil. Sehingga pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppkm-mikro/">PPKM Mikro</a> menjadi sangat penting untuk membantu pengawasan langsung di masyarakat,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut dia, pengawasan langsung di tingkat masyarakat penting dilakukan. Sebab, saat ini pemerintah menerapkan kebijakan untuk tidak lagi mewajibkan tes antigen/PCR bagi pelaku perjalanan.  Sebagai daerah tujuan wisata, lanjut dia, kebijakan tersebut harus diantisipasi dengan penerapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a> ketat serta pembatasan aktivitas masyarakat. ”Jika memang tidak ada kepentingan mendesak, sebaiknya mengurangi interaksi terutama di tempat-tempat umum karena dimungkinkan akan bertemu dengan banyak orang dari luar daerah,” ujar Heroe.  Pengawasan protokol kesehatan di tempat umum, lanjut Heroe, tetap dilakukan guna memastikan wisatawan yang datang juga mematuhi setiap aturan yang berlaku. Dengan pembatasan aktivitas dan penerapan protokol kesehatan, diharapkan nanti saat Ramadan dan Lebaran kasus semakin turun dan terkendali.  Meskipun bertahan di PPKM level tertinggi, Heroe menyebut, kasus aktif di Kota Jogjakarta makin turun bahkan sudah melewati puncak kasus. ”Kasus menunjukkan kecenderungan turun dan saat ini dari grafik berada di sepertiga dari puncak kasus,” terang Heroe.  Dia menyebut, pasien sembuh semakin tinggi dan kasus kematian tidak sebanyak saat gelombang Delta. ”Rata-rata sudah berusia lanjut dan memiliki komorbid,” papar Heroe.  Pada Selasa (15/3), terdapat tambahan 135 kasus baru Covid-19 dengan 299 pasien dinyatakan sembuh atau selesai isolasi dan satu pasien meninggal dunia. Dengan demikian, terdapat 1.464 kasus aktif di Kota Jogjakarta atau turun dibanding Senin (14/3) dengan 1.647 kasus aktif.

Pemkot Jogjakarta Kuatkan PPKM Skala Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Penumpang-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Suasana penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, Selasa (8/3./2022). Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR, dengan syarat suda" width="100%">
<figcaption>Suasana penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, Selasa (8/3./2022). Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR, dengan syarat suda</figcaption>
</figure>Lima Daerah di DI Jogjakarta Naik Jadi PPKM Level 4  JawaPos.com – Pelonggaran demi pelonggaran diberlakukan seiring dengan semakin landainya penularan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Pemerintah kini menyusun road map untuk mempersiapkan masa transisi dari pandemi menuju endemi.  Juru Bicara <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi/">Vaksinasi</a> Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, road map menuju endemi tersebut kini dimatangkan Kementerian Kesehatan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkes/">Kemenkes</a>) dan instansi terkait. Nadia menyatakan bahwa semua harus dipastikan on track. ”Sebelum menuju endemi, kita harus melalui pengendalian pandemi dan praendemi,” ungkapnya.  Ada beberapa indikator untuk menuju endemi Covid-19.  Pertama, transmisi komunitas harus berada pada level 1. Artinya, kasus konfirmasi harus berada di bawah 20 orang tiap 100 ribu penduduk. Lalu, cakupan vaksinasi sudah mencapai 70 persen dari populasi. Testing dan tracing juga harus berjalan sesuai dengan ketentuan.  Nadia menerangkan, pelonggaran beberapa aktivitas akan terus ditinjau. Tidak serta-merta langsung bebas. Dia mencontohkan aturan peribadahan saat Ramadan. Jika situasi tetap terkendali, lanjut dia, salat berjemaah di masjid tidak perlu lagi menjaga jarak. Masyarakat cukup diminta membawa sajadah masing-masing. Dia juga menegaskan bahwa pelonggaran aktivitas harus dilakukan secara bertahap. ”Akan terus dicari keseimbangan antara kesehatan dan non kesehatan,” ungkapnya.  Dia juga mengomentari pelonggaran aktivitas yang tertuang dalam Surat Edaran Satgas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Syarat Perjalanan Domestik. SE itu menghapus syarat <a href="https://www.jawapos.com/tag/tes-antigen/">tes antigen</a> dan PCR bagi mereka yang sudah mengikuti vaksinasi lengkap atau booster. Menurut Nadia, salah satu landasan membuat pelonggaran itu adalah vaksinasi Covid-19 yang cukup merata. ”Yang belum vaksinasi masih harus menyertakan hasil skrining,” ucapnya.  Berdasar hasil survei Kemenkes, sekitar 80 persen penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi untuk memproteksi SARS-CoV-2. Nadia menyatakan, vaksinasi akan memperkecil penularan Covid-19. Apalagi ditambah penerapan protokol kesehatan yang ketat. ”Kita tidak mungkin mengenolkan kasus Covid-19. Yang terpenting, kalau ada peningkatan tidak sampai membebani layanan kesehatan,” terangnya.  Varian baru bernama Son of Omicron atau BA.2 juga tidak terlalu dikhawatirkan. Sebab, merujuk negara yang melaporkan adanya paparan varian itu, ternyata Son of Omicron tidak disertai lonjakan kasus. Lagi-lagi dia menekankan pentingnya vaksinasi untuk menanggulangi munculnya varian-varian anyar. Bahkan, lanjut Nadia, para ahli memprediksi varian Omicron bisa jadi varian terakhir dari Covid-19.  Pemerintah mulai bersiap mengubah status <a href="https://www.jawapos.com/tag/pandemi-covid-19/">pandemi Covid-19</a> menuju endemi. Itu terlihat dari sejumlah kebijakan yang diterapkan saat ini. Misalnya, pengurangan masa karantina bagi jemaah umrah dan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Menurut epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman, saat ini kasus infeksi Covid-19 di luar negeri lebih sedikit ketimbang dalam negeri. Diperkirakan hanya sekitar 1 persen PPLN yang terdeteksi positif Covid-19 di pintu masuk.  Hal itulah yang membuat pemerintah percaya diri untuk melonggarkan karantina. Terlebih, vaksinasi Covid-19 di dalam negeri sudah meningkat, terutama untuk capaian vaksinasi dua dosis. Bali pun akhirnya dipilih sebagai pilot project untuk menguji kebijakan bebas karantina tersebut.  Dicky menilai, Bali dipilih karena cakupan vaksinasinya jauh lebih baik daripada daerah lain. Tapi, hal itu belum cukup untuk memastikan tak ada penularan. Harus ada kesiapan lain dari setiap unsur yang terlibat. Terutama di unsur mitigasi. ”Surveilans harus tetap dilakukan,” tegasnya.  Menurut Dicky, pemerintah tetap harus melaksanakan pemeriksaan secara acak pada beberapa penerbangan dari luar negeri. Pemeriksaan itu sangat penting guna menjamin PPLN yang masuk ke Indonesia tidak membawa virus SARS-CoV-2. ”Pemeriksaan acak, termasuk whole genome sequencing, harus tetap dilakukan. Ini juga dilakukan negara-negara lain yang sudah membebaskan karantina,” paparnya.  Dia mencontohkan Australia yang lebih dulu memberikan kelonggaran karantina. Australia bebas karantina mulai 21 Februari lalu. Itu pun dengan modal kuat. Yakni, vaksinasi dua dosis sudah lebih dari 90 persen dari total populasi. Kemudian, booster sudah di atas 50 persen dari total populasi. ”Targetnya bukan hanya untuk lansia. Itu yang lebih aman. Tentu dengan surveilans dan prokes kuat di lokasi wisata,” ungkapnya. Jika kebijakan itu berhasil dan tidak memperburuk kondisi pandemi dalam negeri, tak tertutup kemungkinan kebijakan bebas karantina berlaku di semua wilayah. ”Tapi, karantina ini tetap vital untuk semua penyakit menular. Jadi, seharusnya dinamis (kebijakannya, Red),” sambungnya.  Berbeda dengan Kemenkes, Dicky memprediksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/omicron/">Omicron</a> bukan varian terakhir dari Covid-19. Sebab, masih banyak penduduk di dunia yang belum memiliki imunitas. Ditambah, banyak negara di dunia yang juga belum menerapkan pengendalian Covid-19 secara memadai. Karena itu, risiko infeksi masih mungkin terjadi. ”Jadi, selama masih ada infeksi, virus SARS-CoV-2 bersirkulasi, kemungkinan bereplikasi dan bermutasi ya masih terjadi. Artinya, varian baru masih bisa muncul,” ungkapnya. Itu juga termasuk gelombang ketiga di Indonesia. Dia mengatakan, gelombang ketiga itu bukan gelombang terakhir. Namun, risiko yang ditimbulkan semakin kecil karena imunitas yang sudah terbentuk semakin banyak. Baik hasil vaksinasi Covid-19 dua dosis, vaksinasi lalu terinfeksi, maupun hasil infeksi Covid-19. Karena itu, dia menilai wajar jika pemerintah menyebut imunitas masyarakat saat ini tinggi. Sebab, memang hal itu diperoleh tak hanya dari vaksinasi. ”Ini menandakan juga kasus infeksi di Indonesia banyak sekali dan banyak juga yang tidak terdeteksi,” katanya.  Namun, dia mengingatkan bahwa imunitas yang terbentuk dari vaksinasi, infeksi, atau kombinasi keduanya belum bisa dikatakan bertahan lama. Data menunjukkan, imunitas dari dua dosis vaksinasi atau kombinasi bisa bertahan sekitar satu tahun, sedangkan untuk vaksinasi booster masih harus menunggu data. Kendati demikian, minimal sudah diketahui perlu ada booster ulangan untuk menghadapi Covid-19. Terutama untuk kelompok yang masuk kategori berisiko. ”Pandemi terkendali belum bisa dijawab kapan, tapi trek sudah ada, arah sudah ada,” ungkapnya.  Sementara itu, situasi pandemi di wilayah Jogjakarta mengalami kenaikan risiko. Berdasar pemetaan terbaru yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2020, lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Jogjakarta naik level menjadi level 4.  Meski demikian, secara keseluruhan, jumlah daerah level 4 di Jawa-Bali sama seperti sebelumnya, yakni tujuh daerah. Sebab, di sisi lain, Kota Cilegon, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Sukabumi, dan Kota Salatiga berhasil turun ke level 3. Sementara itu, Kota Madiun dan Kota Magelang belum berhasil turun dari level 4.  Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan, meski daerah level 4 stagnan, situasi penanganan Covid-19 di Indonesia membaik. Hal itu ditandai dengan tren penurunan tingkat rawat inap di rumah sakit serta angka kematian. ”Saat ini secara signifikan menunjukkan penurunan dan pelandaian jumlah kasus,” ujarnya kemarin.  Dia menambahkan, secara keseluruhan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/level-ppkm/">level PPKM</a> di Jawa-Bali juga mulai menurun, khususnya di level 3. Jika sebelumnya terdapat 108 daerah, kali ini hanya ada 84 daerah. Termasuk wilayah aglomerasi Jabodetabek yang selama ini menjadi penyumbang terbesar.  Selain pemetaan, dalam inmendagri terbaru diatur ketentuan kegiatan kompetisi olahraga. Di situ dijelaskan, kompetisi olahraga dapat dilaksanakan secara terbuka di seluruh daerah, kecuali yang masih level 4.

80 Persen Penduduk Sudah Miliki Antibodi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20210702_093116.jpg" alt="Shelter Tangguh Covid-19 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Jogjakarta. Humas Pemkab Bantul/Antara" width="100%">
<figcaption>Shelter Tangguh Covid-19 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Jogjakarta. Humas Pemkab Bantul/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah pusat menetapkan seluruh kabupaten/kota di Jogjakarta masuk kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta menilai keputusan itu menjadi peringatan bagi masyarakat Jogjakarta.  ”Saya apresiasi kepada kementerian, ini bagian dari peringatan yang harus kita lakukan, demi keselamatan masyarakat Jogjakarta,” kata Sekretaris Daerah Jogjakarta Kadarmanta Baskara Aji seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogyakarta.  Aji mengaku belum mengetahui persis pertimbangan yang dipakai pemerintah pusat untuk menetapkan PPKM di lima kabupaten/kota di Jogjakarta pada level 4. Tingginya pengunjung dari luar daerah ke Jogjakarta diduga menjadi pertimbangan pemerintah pusat menetapkan level itu.  ”Kalau sekarang orang datang ke Jogjakarta berbondong-bondong, apalagi kalau nanti sudah diberlakukan orang datang ke Jogjakarta bisa tanpa antigen dan PCR,” tutur Kadarmanta Baskara Aji.  Selain itu, menurut dia, peningkatan angka BOR di Jogjakarta, sesuai data pada pekan lalu, memungkinkan hal itu menjadi pertimbangan. Meski angka kesembuhan masyarakat yang dirawat juga tinggi.  Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri yang diikuti Instruksi Gubernur Jogjakarta mengenai PPKM level 4, lanjut dia, masyarakat tinggal melaksanakan instruksi itu dengan konsisten dan konsekuen.  Menurut dia, pengetatan protokol kesehatan menjadi kunci yang dapat membantu menekan kasus dan menurunkan status level PPKM di Jogjakarta. ”Kalau kita masih tetap melakukan aktivitas-aktivitas, seperti pada level yang sebelum 4, ya tidak bakal ada penurunan ke level 3, level 2, apalagi level 1,” ucap Kadarmanta Baskara Aji.  Sementara itu, Pemkot Jogjakarta menyatakan akan menjadikan kenaikan status menjadi PPKM level 4 sebagai pemicu semangat untuk segera bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19. Saat ini, kasus Covid-19 menunjukkan kecenderungan penurunan.  ”Ya, tidak masalah dinaikkan status menjadi PPKM level 4. Justru akan mempercepat agar kami segera bangkit untuk pulih karena saat ini sebenarnya kasus cenderung turun,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi.  Menurut dia, penerapan PPKM level 4 hampir sama seperti level lain. Fokusnya pada penguatan penerapan protokol kesehatan secara disiplin dengan pembatasan yang lebih ketat di berbagai sektor. Selain menerapkan seluruh aturan di PPKM level 4 seperti yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri, pemkot sudah menyiapkan berbagai strategi tambahan untuk menekan potensi penularan dan menurunkan kasus Covid-19.  ”Strategi tersebut adalah penguatan patroli dan pemantauan berbagai aktivitas di masyarakat baik kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi. Gugus tugas di kelurahan dan kecamatan diminta untuk mengintensifkan patroli kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” terang Heroe.  Selain itu, pemkot juga mengambil kebijakan untuk menerapkan pembelajaran daring di sekolah kecuali untuk siswa kelas 6 SD dan 9 SMP karena membutuhkan persiapan menghadapi ujian akhir atau asesmen standarisasi pendidikan daerah (ASPD). Sedangkan untuk kasus, Heroe yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogjakarta sudah melewati puncak kasus Omicron.  ”Dalam satu pekan terakhir, grafik kasus aktif sudah mulai turun. Sudah melewati puncak. Mudah-mudahan grafik bisa terus diturunkan,” ucap Heroe.

Sekda Bilang PPKM Level 4 Peringatan untuk Warga Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/cukup-sekali-PCR.jpg" alt="TAATI PROKES: Calon penumpang menunggu bus di Halte Busway Tosari, Jakarta, kemarin. Selama masa PPKM level 4, kapasitas angkutan umum dibatasi. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TAATI PROKES: Calon penumpang menunggu bus di Halte Busway Tosari, Jakarta, kemarin. Selama masa PPKM level 4, kapasitas angkutan umum dibatasi. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Vaksinasi Dosis Dua Jadi Syarat Turun Level PPKM  JawaPos.com – Satgas Covid-19 meminta pemda di Jawa dan Bali segera meningkatkan vaksinasi dosis penuh untuk menurunkan level PPKM pada pekan depan. Dalam dua inmendagri, yaitu nomor 13/2022 tentang PPKM di Jawa-Bali dan 14/2022 tentang PPKM di luar Jawa-Bali, daerah berisiko terus bertambah.  Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal menjelaskan, dalam dua inmendagri itu, terjadi penyesuaian level PPKM di sejumlah daerah. Yang paling signifikan adalah bertambahnya daerah level 4 atau berisiko tinggi. "Terdapat peningkatan jumlah daerah yang berada di level 4, dari semula empat daerah menjadi tujuh daerah," ujarnya kemarin (1/3).  Tujuh daerah level 4 itu terdiri atas tiga daerah baru, yaitu Kota Salatiga, Kota Sukabumi, dan Kota Cilegon. Menyusul empat daerah yang sebelumnya ditetapkan sebagai level 4. Yakni, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Magelang, dan Kota Madiun.  Selain level 4, jumlah daerah level 3 juga meningkat. Di Jawa-Bali naik dari 99 daerah menjadi 108 daerah. Sementara itu, di luar Jawa-Bali naik dari 118 daerah menjadi 320 daerah. Peningkatan di level 3 berimplikasi pada turunnya daerah level 2. Di Jawa-Bali turun dari 25 daerah menjadi 13 daerah. Lalu, di luar Jawa-Bali berkurang dari 205 daerah menjadi 63 daerah. ’’Level 1 mengalami penurunan dari 63 daerah menjadi tiga daerah,’’ tuturnya.  Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan, pemerintah memasukkan cakupan vaksinasi dua dosis sebagai salah satu indikator syarat penentuan level PPKM di wilayah Jawa-Bali. Khususnya untuk lansia. Upaya itu diyakini bisa berdampak pada penurunan angka kematian. Sebab, berdasar data Kemenkes pada 21 Januari–26 Februari 2022, 57 persen kasus meninggal dikontribusikan oleh pasien lansia. ’’Kami minta pemda meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan vaksinasi. Menitikberatkan pemenuhan dosis kedua untuk mengurangi risiko populasi rentan,’’ terang Wiku.  Cakupan vaksinasi yang memadai dan kesiapan fasilitas kesehatan (faskes), kata dia, menjadi syarat kunci untuk bisa keluar dari pandemi. Menurutnya, saat ini beberapa negara telah menerapkan pelonggaran terhadap aturan pandemi. Sebut saja Inggris, Swedia, dan Norwegia.  Wiku menyebutkan, pelonggaran itu setidaknya didasarkan pada tiga hal. Yakni, pergerakan kasus, cakupan vaksinasi yang sudah tinggi atau 70 persen populasi, dan kesiapan faskes. ’’Indonesia bisa berkaca dari tiga modal tersebut guna menerapkan pelonggaran untuk keluar dari pandemi,’’ jelas Wiku.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui, ada sejumlah daerah yang pelaksanaan vaksinasi booster-nya belum maksimal. ’’Saya harap seminggu sampai dua minggu ini bisa mengejar target sasaran,’’ ucapnya.

Daerah Berisiko Tinggi Penularan Covid-19 Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/mandalika.jpg" alt="Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. menyebutkan, sebanyak empat kota naik ke level 4 pada perpanjangan penerapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppkm-jawa-dan-bali/">PPKM Jawa dan Bali</a>.  Safrizal menyampaikan, Menteri Dalam Negeri memperpanjang masa PPKM wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022. Berlaku mulai 22 hingga 28 Februari 2022.  ”Ini sebagai salah satu langkah antisipatif penanggulangan Covid-19 di tengah merebaknya varian Omicron di Indonesia, sekaligus sebagai bagian dari upaya transisi secara bertahap menuju endemi Covid-19 dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” kata Safrizal seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/2).  Dalam pengaturan itu, kata dia, terdapat 4 kota di wilayah Jawa dan Bali yang ditetapkan menjadi level 4. Yakni Kota Cirebon, Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kota Madiun.  ”Berdasar hasil evaluasi atas indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-kesehatan/">Menteri Kesehatan</a>,” papar Safrizal Z.A.  Menurut dia, terjadi perubahan level daerah, yakni tidak ada daerah di Jawa dan Bali yang berada di level 1 dalam Inmendagri 12/202. Sebelumnya, masih terdapat 4 daerah di Inmendagri 10/2022.  Penurunan jumlah daerah juga terjadi di level 2, yang saat ini terdapat 25 daerah dari yang sebelumnya 58 daerah. Kenaikan yang cukup tinggi justru terjadi di level 3 yang sebelumnya terdapat 66 daerah.  ”Pada Inmendagri 12/2022 ini menjadi 99 daerah. Begitu pula dengan daerah di level 4, yang saat ini terdapat 4 daerah yang sebelumnya pada Inmendagri 10/2022 tidak ada,” ucap Safrizal.  Safrizal yang juga menjabat sebagai Wakasatgasnas <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> menjelaskan, pengaturan wilayah dengan level 4 pada Inmendagri 12/2022, di antaranya kegiatan pada sektor nonesensial dapat beroperasi 25 persen WFO (<a href="https://www.jawapos.com/tag/work-from-office/">work from office</a>) bagi pegawai yang sudah divaksin. Industri orientasi ekspor dapat beroperasi 75 persen staf untuk setiap sif di fasilitas produksi/pabrik dan 25 persen pelayanan administrasi perkantoran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  Perhotelan nonkarantina dapat beroperasi dengan melakukan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan kapasitas 50 persen serta 25 persen untuk penggunaan ballroom/fasilitas kebugaran/ruang rapat.  Restoran/rumah makan, kafe, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, hingga kegiatan pada pusat perbelanjaan dapat beroperasi hingga pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Khusus bagi supermarket, hypermarket, dan pusat perbelanjaan perlu dilakukan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Hanya pengunjung dengan kategori hijau yang dapat diizinkan masuk.  Restoran/rumah makan dan kafe dengan jam operasional mulai pukul 18.00–00.00 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25 persen. Pasar rakyat yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari tetap diizinkan beroperasi namun hanya sampai pukul 20.00.  Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 35 persen, kecuali untuk bioskop maksimal 25 persen dari kapasitas. Pusat kebugaran/gym dapat beroperasi maksimal 25 persen dari kapasitas.  Fasilitas umum dan tempat kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan dapat beroperasi maksimal 25 persen. Sedangkan untuk operasional tempat ibadah dapat melaksanakan aktivitas maksimal 50 persen.  Resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25 persen dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Anak-anak di bawah usia 12 tahun dapat melakukan aktivitas di tempat umum dengan didampingi orang tua. Khusus bagi anak 6–12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi dosis pertama.  ”Terhadap adanya kecenderungan peningkatan level daerah perlu disikapi dengan upaya 3T yang intensif, sekaligus mengarahkan orang yang bergejala ringan atau sedang untuk melalukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat,” terang Safrizal.  Upaya tersebut, menurut dia, untuk memastikan kendali di sektor hilir rumah sakit tidak mengalami tekanan dan peningkatan yang eksponensial. Hal itu dapat terwujud bila posko desa/kelurahan bergerak aktif di sektor mikro.  ”Mencermati kondisi dewasa ini, pemerintah daerah harus terus melakukan percepatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi-dosis-kedua/">vaksinasi dosis kedua</a> dan menggencarkan vaksin booster yang paralel dengan upaya edukasi berkelanjutan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat,” ujar Safrizal.  &nbsp;

Empat Kota Naik ke Level 4 di Perpanjangan PPKM Jawa-Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-51.jpg" alt="Ilustrasi ruang perawatan Covid-19. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ruang perawatan Covid-19. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kota Surabaya ditetapkan masuk asesmen level 4 oleh kementerian kesehatan. Penetapan itu berlaku sejak Senin (21/2) hingga Minggu (27/2).  Meski ditetapkan sebagai wilayah dengan asesmen level 4, kasus Covid-19 diklaim menurun sejak dua minggu lalu. Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Ridwan Mubarun menyatakan, saat ini kasus Covid-19 sudah menurun.  ”Mulai kemarin kasus aktif kita mulai menurun. Angka konfirmasi kesembuhan juga lebih tinggi daripada kasus aktif,” kata Ridwan ketika dihubungi pada Senin (21/2).  Ridwan menyebut, tiap hari, Surabaya memiliki ribuan kasus aktif baru. Rata-rata kasus baru di angka 2.400.  ”Mulai 17 Februari, kasus aktif baru nggak sebanyak itu (2.400 kasus). Berarti ini menunjukkan penurunan,” terang Ridwan Mubarun.  Kemudian, mengapa Kota Surabaya naik level asesmen ke level 4? Ridwan menjawab penetapan itu tergolong baru. Mengingat sejak kemarin, Surabaya masih masuk dalam asesmen PPKM level 2.  ”Nggak bisa kalau situasi sekarang mengikuti penilaian asesmen. Kita harus tunggu aturan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri),” ujar Ridwan Mubarun.  Pengumuman level PPKM oleh Inmendagri baru diumumkan sore nanti (21/2). Karena itu, pihaknya belum bisa memutuskan aturan-aturan baru maupun langkah untuk menyikapi penetapan asesmen level 4 tersebut.  ”Prinsipnya kita mengikuti inmendagri terkait dengan jam operasional dan kapasitas kegiatan ekonomi di Surabaya,” papar Ridwan Mubarun.  Berdasar data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, angka kasus aktif harian di Kota Surabaya fluktuatif. Pada Minggu (6/2), terdapat 1.418 kasus aktif dengan tambahan 155 pasien baru. Keesokan harinya, ada 1.426 kasus dengan tambahan 46 kasus baru.  Angka itu terus melonjak seminggu kemudian, yakni pada Senin (14/2). Total terdapat 3.647 kasus aktif dengan tambahan 60 kasus baru. Dua hari kemudian, pada Rabu (16/2), terdapat 4.863 dengan 259 kasus aktif baru.  Keesokan harinya, pada Kamis (17/2), terdapat 5.602 kasus aktif dengan 543 kasus baru. Pada Jumat (18/2), tercatat ada 5.478 kasus aktif dengan 57 kasus baru.  Pada Sabtu (19/2), terdapat 5.694 kasus aktif Covid-19 dengan tambahan 216 kasus baru. Dan Minggu (20/2), terdapat 5.826 kasus dengan tambahan 409 kasus baru.  Berdasarkan data dari laman https://lawancovid-19.surabaya.go.id/, hari ini (21/2) terdapat 5.257 kasus aktif dengan 1.401 kasus baru. Sebanyak 1.803 di antaraya telah dinyatakan sembuh.  Beberapa indikator yang membuat Kota Surabaya masuk asesmen level 4 antara lain, kasus konfirmasi positif Covid-19 di Surabaya sudah lebih dari 150 per 100 ribu penduduk per minggu. Sampai Sabtu (19/2), kasus aktif di Surabaya ada sebanyak 5.694 orang. Bertambah 216 orang dibandingkan sehari sebelumnya.  Indikator lain, rawat inap rumah sakit (RS) di Kota Surabaya sudah di atas 30 per 100 ribu penduduk per minggu. Data dari peta sebaran Covid-19 Jatim sampai Minggu (20/2) pukul 14.30, konfirmasi isolasi di RS rujukan ada 697 pasien dan isolasi mandiri 4.365 orang.

Covid-19 Surabaya Level 4, Satgas Surabaya Klaim Kasus Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211008_195145-1.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ibnu Sina memprotes perpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 18 Oktober.  ”Surat resmi protes perpanjangan PPKM level 4 ini sudah saya kirim ke pemerintah pusat,” ujar Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (8/10).  Dia memaparkan protes resmi itu patut dilakukan pemerintah kota karena sudah sangat maksimal melaksanakan penanganan Covid-19 hingga penularannya turun drastis. ”Mudah-mudahan bisa dievaluasi lagi oleh pemerintah pusat keputusannya,” ucap Ibnu Sina.  Apalagi pemerintah pusat melalui Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto sudah mengeluarkan pernyataan sebelumnya bahwa tidak ada PPKM level 4 lagi di luar Jawa dan Bali.  ”Inikan memberikan harapan, kemudian tidak ada provinsi level 4, termasuk Kalsel. Kenapa Kota Banjarmasin jadi level 4,” ucap Ibnu Sina.  Hal itu yang diprotesnya, kata Ibnu Sina, karena masyarakat sangat terbebani dengan status PPKM level 4 yang berkepanjangan. Bahkan menjadi 12 pekan yakni sejak 26 Juli hingga 18 Oktober.  ”Karena kenyataannya saat ini di rumah sakit, khususnya RSUD Sultan Suriansyah itu nol pasien Covid-19 saat ini, RSUD Ulin Banjarmasin itu cuma ada lima pasein Covid-19,” ujar Ibnu Sina.  Dengan segala upaya yang sudah Pemerintah Kota curahkan untuk menangani pandemi Covid-19, lanjut dia, jadi buyar dengan diperpanjangnya PPKM level 4. Karena hal itu menyangkut pergerakan ekonomi di ibu kota provinsi Kalsel. Sebab, jika PPKM bisa turun level pemulihan ekonomi akan bisa maksimal dilakukan  ”Kalau seperti ini seakan-akan kita tidak bekerja, Kota Banjarmasin seakan-akan mencekam, padahal normal sekali. Kasus Covid-19 sudah sangat turun,” terang Ibnu Sina.

Protes Soal PPKM level 4, Ini Penjelasan Wali Kota Banjarmasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211005_171705-1-1.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Banjarmasin memprotes keputusan pemerintah pusat memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di wilayahnya hingga 18 Oktober.  Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, indikator penularan Covid-19 di Kota Banjarmasin sudah turun setelah melaksanakan PPKM level 4 selama 10 pekan. Yakni sejak 26 Juli hingga 4 Oktober.  ”Sehingga level PPKM semestinya juga sudah diturunkan,” ujar Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara, Selasa (5/10).  Dia juga mengutip pernyataan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa Kota Banjarmasin sudah berstatus PPKM level 2. ”Empat hari lalu kan Pak Menteri bilang Banjarmasin itu di level 2, maksimal jadi level 3,” ucap Ibnu Sina.  Dia mengaku kaget saat mengetahui Kota Banjarmasin harus menjalankan PPKM level 4 hingga 18 Oktober bersama lima kabupaten dan kota lain di luar Jawa dan Bali. ”Kasihan masyarakat kita kalau terus level 4. Kita mau terbang ke mana harus mengeluarkan biaya lebih. Intinya saya protes sama Pak Menteri,” kata Ibnu Sina.  Menurut dia, Kota Banjarmasin sudah memenuhi syarat untuk turun level PPKM dengan cakupan vaksinasi Covid-19 lebih dari 50 persen dan tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit sekitar empat persen.  ”Untuk indikator BOR ini sudah di level 1,” tutur Ibnu Sina merujuk pada tingkat keterisian tempat tidur pasien (bed occupancy rate/BOR) rumah sakit.  Selain itu, wali kota mengatakan, persentase pasien Covid-19 yang menjalani perawatan dalam sepekan sudah turun menjadi 2,5 persen per 100 ribu penduduk. Sedangkan pemeriksaan untuk mendeteksi penularan Covid-19 sudah menjangkau 209 persen dari sasaran.

Wali Kota Banjarmasin Memprotes Perpanjangan PPKM Level 4 di Kotanya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPKM Level 4

Berita Terkini