<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Aksi-Solidaritas-Dukung-Palestina-Dery-13.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindakan atau ucapan tidak terpuji dilontarkan oleh seorang siswi SMA asal Bengkulu berinisial MS melalui platform TikTok. Hal ini viral lantaran kalimat yang diucapkan bersifat provokatif karena menyinggung Palestina yang tengah mendapat agresi militer dari Israel.  Menilik hal tersebut, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai bahwa MS kurang mendapatkan pengajaran dari para guru. Khususnya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).  "Saya rasa ini anak ya, dugaan saya kurang mendapatkan pendampingan dalam hal mata pelajaran PPKn," kata dia kepada JawaPos.com, Selasa (18/5).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/18/05/2021/siswi-penghina-palestina-akan-dikeluarkan-p2g-sebut-berlebihan/">Siswi Penghina Palestina Akan Dikeluarkan, P2G Sebut Berlebihan</a>  Pasalnya, mata pelajaran PPKn ini memiliki kaitan dengan sejarah antar bangsa, seperti Indonesia dengan Palestina yang sebenernya memiliki hubungan yang erat. Palestina sendiri juga merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.  "Karena berbicara tentang hubungan antarnegara, di situ (PPKn) berbicara tentang Palestina juga, kemudian selain dalam konteks PPKn juga pendidikan kebhinekaan (persatuan)," tuturnya.  Satriwan yang juga guru PPKn ini menyampaikan, dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama juga jelas dikatakan bahwa Indonesia anti terhadap penjajahan. Untuk itu, Indonesia dengan tegas menyatakan dukungannya atas kemerdekaan Palestina.  "Ini kan sudah SMA ya, ketika anak memiliki persepsi bantai Palestina. Itu jelas bahwa Indonesia anti terhadap penjajahan, nah mestinya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-nya yang ditekankan gitu kan," ujarnya.  Sebagai informasi, pihak sekolah bersama aparat kepolisian telah berdiskusi dengan orang tua dari pelaku penghinaan tersebut. MS juga telah meminta maaf atas perbuatannya.  "Dengan perbuatan yang saya buat ini, yang saya unggah di akun TikTok saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya terutama negara Palestina, warga negara Indonesia, Provinsi Bengkuli, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya siap menerima risiko dari perbuatan saya ini," ungkap dia dalam keterangan video.  Sebelumnya, MS viral dengan menyebutkan kata yang tidak pantas kepada Palestina. "Palestina babi, mari kita bantai. Canda bantai," ucapnya.

Siswi Penghina Palestina Diduga Tak Dapatkan Pengajaran PPKn yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/tatap-muka-1.jpg" alt="Siswa Kelas 8 SMP Negeri 6 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (20/10), mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sumarwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Siswa Kelas 8 SMP Negeri 6 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (20/10), mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sumarwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sudah menyatakan bahwa Pancasila akan tetap ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP). Instrumen ini akan tetap ada dan wajib dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan.  Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, kewajiban untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah ini menjadi sebuah pertanyaan. Sebab, Pancasila sudah masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).  "Jadi apakah Kemendikbud ingin menambah mata pelajaran baru, yaitu pendidikan Pancasila yang dilepaskan dari PPKn. Karena ini sudah muncul pada pasa 40 ayat dua poin B ini baru muncul dalam revisi PP 57/2021," ucapnya dalam siaran YouTube Vox Point Indonesia, Senin (25/4).  Hal itu masih belum jelas, kata dia mungkin juga PPKn ini yang dihilangkan dan menggantinya dengan mata pelajaran Pancasila. Ia pun menduga ini sejalan dengan keinginan Badan Pembinaan Ideolgi Pancasila (BPIP).  "BPIP ingin mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di pendidikan dasar dan menengah. Jadi justru yang kami pertanyakan apakah Kemendikbud akan menghidupkan lagi PMP?," ujarnya.  Menurutnya, menghidupkan PMP akan menjadi bersifat indoktrinatif (memaksakan gagasan) dan menjemukan. Pasaknya, PMP sendiri ini sangat dekat dengan pembelajaran zaman orde baru.  "Yang sangat tidak kita harapkan kalau PMP-nya model zaman Orba, lagi pula sudah enggak ada PMP di LPTK, semua PPKn. Ini yang harus diklirkan," tegasnya

Pancasila di PP SNP Masih Jadi Pertanyaan, P2G: PPKn Diganti?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/menguatkan-pancasila-mencegah-ideologi-radikal_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pancasila. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) merupakan bentuk dari upaya pemerintah menjaga Ideologi Pancasila." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pancasila. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) merupakan bentuk dari upaya pemerintah menjaga Ideologi Pancasila.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penggabungan mata pelajaran (mapel) pendidikan agama dan budi pekerti dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sempat menjadi bahan diskusi di internal Kemendikbud. Namun, belum menjadi keputusan, rencana itu sudah banjir penolakan.  Wacana merger dua mapel itu terungkap dari beredarnya slide atau paparan focus group discussion (FGD) yang digelar Kemendikbud.  Menurut sejumlah informasi, FGD tersebut diselenggarakan sekitar dua pekan lalu. Di situ tersaji dengan jelas perbandingan nama-nama mapel di kurikulum 2013 (K13) dengan kurikulum baru. Kurikulum baru itu masih dikaji di Kemendikbud.  Ketua Umum Asosiasi Guru PAI Indonesia (AGPAII) Manhan Marbawi mengaku sudah mendengar kabar mengenai dua mapel tersebut. Namun, dia memastikan bahwa organisasinya tidak ikut serta dalam kegiatan FGD. Karena itu, dia berharap Kemendikbud bersedia membuka pintu bagi AGPAII untuk klarifikasi. ”Kami ingin tabayun. Yang dimaksud Kemendikbud seperti apa,” katanya kemarin (18/6).  Pada prinsipnya, pihaknya tidak setuju jika mapel agama atau PAI dilebur dengan pendidikan Pancasila. Peleburan itu bisa mengakibatkan guru-guru PAI maupun PKN menganggur. Dampak lain, guru bisa kehilangan kesempatan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Dia mengatakan, di seluruh Indonesia, guru PAI mencapai 238 ribu orang.  Jika penggabungan dua mapel itu dilaksanakan, papar Marbawi, pasti ada yang dikorbankan atau mengalah. ”Kalau yang dominan PAI atau agama, nanti guru pendidikan Pancasila akan hilang,” katanya. Begitu pun sebaliknya.  Jika ada rencana menyederhanakan mapel di tengah wabah Covid-19, mekanismenya tidak harus melebur mapel. Dia mengusulkan, pemerintah bisa melakukan pengurangan materi yang diajarkan. Marbawi mencontohkan, dalam satu tahun pelajaran PAI, ada 13 materi. Di tengah pandemi, cukup diambil enam sampai delapan materi saja dalam satu tahun. ”Diambil materi yang prioritas,” kata dia.  Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki mengatakan, rencana penggabungan pelajaran agama dengan PKn merupakan ide yang tidak kontekstual dan ahistoris.  ”Artinya, pemikiran seperti itu tidak memiliki akar budaya, akar kehidupan bangsa Indonesia yang religius,” terang dia.  Menurut Zainuddin, founding fathers merumuskan Pancasila dan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama. Hal itu berangkat dari peta dan akar budaya bangsa Indonesia yang religius. Memang, papar dia, ada negara-negara Barat yang menjadikan agama bukan sebagai mata pelajaran. ”Tetapi, itu kan akar budayanya berbeda dengan yang dimiliki bangsa Indonesia,” ungkap dia.  Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengatakan, UU Sisdiknas sebenarnya mempunyai konsep yang sama. Yaitu, setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing.  Sementara itu, kabar penggabungan tersebut dibantah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kemendikbud Totok Suprayitno. Dia menegaskan, itu hanya bagian dari dinamika diskusi internal tim kerja kurikulum. Sekadar diskusi awal, bukan keputusan. ”Laporan terakhir yang saya terima, konstruksi kelompok mapelnya tidak digabung seperti itu. Tapi, tetap berdiri sendiri,” jelasnya.  Totok mengatakan, banyak hal yang dibahas dalam diskusi tersebut. Termasuk soal penyederhanaan kurikulum untuk masa pandemi. Saat ini pihaknya merancang penyederhanaan cakupan materi per mata pelajaran. Detailnya akan disampaikan lebih lanjut. Selain itu, disiapkan modul-modul belajar untuk memudahkan siswa belajar mandiri. ”Insya Allah, awal tahun ajaran baru nanti siap untuk belajar 2-3 bulan pertama. Penyelesaiannya dilakukan bertahap,” papar alumnus University of Illinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat, tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nmNFdyZfS58  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gvfytZVNx3o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IL8mS7Ucx1c

Rencana Gabungkan Pendidikan Agama dan Pancasila Diprotes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadiri-istighosah-pilkada-damai-khofifah-minta-restu-jamaah_m_193145.jpeg" alt="Khofifah dan Ketua DPP PPP, Romahurmuziy" width="100%">
<figcaption>Khofifah dan Ketua DPP PPP, Romahurmuziy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Istighosah bersama dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2018. Acara diinisiasi oleh kelompok kultural Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyah (PPKN), Di Gedung Astaranawa, Surabaya, Sabtu, (3/3). Khofifah datang didampingi oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Keduanya disambut hangat oleh ribuan warga Muslimat NU yang sudah menunggu kedatangan dua tokoh tersebut. "Istighosah ini memang diniatkan untuk membangun Pilkada yang aman, tentram dan damai.Suasana mendoakan harus muncul dimanapun, termasuk yang diinisasi oleh PPKN," kata Khofifah seusai acara. Khofifah mengapresei acara istighosah yang digelar oleh tokoh-tokoh NU kultural ini. Menurutnya, NU Kultural lebih dekat dengan umat, karena langsung bertemu dengan umat, mereka ketemu dengan jamaah. "Ini NU kultural, dari tadi malam sudah halaqoh, sekarang bersama jamaah. Antara NU struktural dan kultural itu, saya rasa yang banyak adalah kultural, mereka yang langsung ketemu dengan umat," terangnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Muslimat NU itu juga menyampaikan permohonan doa dan restu kepada seluruh jamaah atas pencalonannya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. "Doa ini untuk bangsa dan negara. Saya diundang dan hadir. Saya minta doa pada seluruh jaamaah, Mudah-mudahan saya bisa mempimpin Jatim kedepan," ucap mantan Menteri Sosial itu. Sementara itu, Ketua Umum PPP, Romahurmuziy juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusifitas Pilgub Jatim. Romy, sapaan Romahurmuziy juga menghimbau kepada seluruh kadernya bekerja keras memenangkan Khofifah-Emil. "Alhamdulillah, PPP memberangkatkan Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak. Semoga terpilih. Kami, bersama Muslimat NU berada di garda terdepan untuk pemenangan Khofifah," tegas Romy. Sementara dalam acara istighosah tersebut, hadir KH Idror Maimoen Zubair, putera KH Maimoen Zubair Sarang Rembang, Jateng, memberikan tausiyah agama. Serta Kiai sepuh NU lainnya.

Hadiri Istighosah Pilkada Damai, Khofifah Minta Restu Jamaah

ppkn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppkn

Berita Terkini

Siswi Penghina Palestina Diduga Tak Dapatkan Pengajaran PPKn yang Baik

Pancasila di PP SNP Masih Jadi Pertanyaan, P2G: PPKn Diganti?

Rencana Gabungkan Pendidikan Agama dan Pancasila Diprotes

Hadiri Istighosah Pilkada Damai, Khofifah Minta Restu Jamaah

Download Aplikasi JawaPos.com