<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/JKT-1-SIDANG-ASUSILA-KETUA-KPU-FED-1JPG-3345197417.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku. Dari keputusan itu, Hasyim Asy'ari dicopot dari dari jabatan Ketua KPU RI. Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag berinisial CA yang menjadi korban atas perbuatan Hasyim Asy'ari mengapresiasi keputusan DKPP. Dia menilai DKPP menangani perkara dugaan asusila terhadap Hasyim Asy'ari dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. "Saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada DKPP yang telah menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi," kata CA dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (3/7). Dalam keterangan itu CA menyatakan, pengaduan yang diajukannya ke DKPP bukan hal yang mudah. Butuh keberanian kuat untuk bisa menyatakan bahwa dirinya adalah korban. "Butuh kekuatan hati dan kesabaran untuk menengok kembali dan mengaitkan berbagai hal yang saya alami dan menyusunnya sebagai kepingan yang utuh," ungkap CA. CA mengakui butuh keberanian untuk menyampaikan pengaduan ke DKPP sebagai lembaga yang bertugas menjaga marwah penyelenggara pemilu. Dirinya akan menyesal jika tidak mengambil langkah apa pun dan terus teringat akan rasa tidak berdaya yang dialami. "Namun, alhamdulillah, berkat dukungan dari berbagai pihak, saya dapat bertahan dan terus memperjuangkan keadilan," papar CA. Oleh karena itu, CA sangat mengapresiasi putusan DKPP yang memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU. Menurut dia, DKPP mampu menjadi lembaga negara yang berperan penting dalam menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara di Indonesia, khususnya perempuan. "Putusan ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak korban dan menegakkan integritas dalam proses kepemiluan. Putusan ini merupakan bukti nyata bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, sekalipun pihak tersebut menduduki jabatan tinggi," tegasnya. Sebagaimana diketahui, DKPP menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Hasyim Asy'ari. Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Anggota PPLN. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014682794/desta-tak-datang-dalam-sidang-dkpp-terkait-tuduhan-asusila-yang-menyeret-ketua-kpu">Desta Tak Datang dalam Sidang DKPP Terkait Tuduhan Asusila yang Menyeret Ketua KPU</a> "Menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," ucap Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (3/7). Heddy menjelaskan, putusan ini harus segera dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secepatnya. DKPP meminta Jokowi menindaklanjutinya paling lambat tujuh hari setelah putusan diketut. "Presiden RI untuk melakukan putusan ini terhitung 7 setelah putusan ini," pungkasnya.

DKPP telah memutuskan bahwa KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku.

Buka Suara, Anggota PPLN Den Haag Ngaku Butuh Keberanian Laporkan Hasyim Asy'ari ke DKPP Berbuat Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/jumlah-pengaduan-pelanggaran-pemilu-080524-aaa-4_2-3185481919.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DKPP akan memanggil Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno dan beberapa jajaran pegawai dalam sidang etik dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap penyelenggaraan pemilu luar negeri (PPLN) pada 6 Juni. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pemanggilan itu untuk meminta keterangan terkait penggunaan fasilitas jabatan oleh Hasyim. &rdquo;Beberapa pegawai dan sekjen (akan dipanggil). Komisioner tidak,&rdquo; kata Heddy seperti dilansir dari Antara, Kamis (23/5). Sementara itu, anggota DKPP, I Dewa Raka Sandi menjelaskan, pemanggilan itu dilakukan terhadap pihak-pihak yang dirasa berkaitan dan relevan dalam proses persidangan. &rdquo;Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya,&rdquo; ujar Raka. Hasyim Asy'ari dilaporkan kepada DKPP pada Kamis (18/4) oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban Maria Dianita Prosperianti menjelaskan, perbuatan Hasyim sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Maria mengatakan bahwa dalam pelaporan kepada DKPP RI telah disampaikan sejumlah bukti yang menunjukkan pelanggaran kode etik oleh Hasyim. Dia menyebut Hasyim mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya. &rdquo;Sudah ada beberapa belasan bukti, ya, seperti screenshot (tangkapan layar) percakapan, foto, dan video, serta juga bukti-bukti. Tadi sudah saya jelaskan, bukti ini bisa menunjukkan benar-benar yang terstruktur, sistematis, dan aktif, dan di sini juga teradu juga memberikan manipulasi informasi serta juga menyebarkan informasi rahasia untuk menunjukkan kekuasaannya,&rdquo; tutur Maria Dianita Prosperianti. Dia mengatakan, perbuatan yang dilakukan Hasyim kepada korban menunjukkan adanya perbuatan yang berulang. Dia berharap DKPP tidak hanya memberikan peringatan keras untuk kasus yang melibatkan kliennya. &rdquo;Ada perkara yang serupa, tetapi mungkin sedikit berbeda terkait dengan yang dialami oleh Wanita Emas. Ini yang sudah juga dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Jadi, setelah ada putusan dari DKPP, seharusnya memang target kami adalah sanksi yang diberikan tidak lagi peringatan lagi, tetapi adalah penghentian,&rdquo; ucap Maria Dianita Prosperianti.

DKPP akan panggil Sekjen KPU dan beberapa jajaran pegawai dalam sidang etik dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU di Sidang Lanjutan Dugaan Asusila Hasyim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/09/JKT-1-PEMILIHAN-ULANG-KUALA-LUMPUR-FED-4JPG-3100816154.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy ari bersama August Mellaz (Wakil Ketua) memberi keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (8/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy ari bersama August Mellaz (Wakil Ketua) memberi keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (8/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan rekapitulasi suara nasional kemarin (18/3) urung terlaksana. Di antara lima provinsi dan satu panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang dijadwalkan, KPU hanya bisa melaksanakan untuk dua provinsi dan satu PPLN. Rekapitulasi dua provinsi yang terlaksana kemarin adalah Jawa Barat dan Papua Barat Daya. Sedangkan Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan dijadwalkan ulang hari ini (19/3). Sementara satu PPLN yang diselesaikan adalah Kuala Lumpur yang sempat melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Komisioner KPU RI August Mellaz mengungkapkan, perubahan jadwal dari lima provinsi menjadi dua provinsi kemarin disebabkan berbagai kendala. Misalnya, ada penanganan pelanggaran yang direkomendasikan Bawaslu di daerah tersebut. Ada juga kendala yang sifatnya teknis, khususnya untuk daerah Papua. &rdquo;Ya macam-macam kan kendalanya. Bisa jadi penerbangan juga,&rdquo; ujarnya di kantor KPU RI kemarin. Detail-detail kecil tersebut, lanjut dia, acapkali tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, Mellaz melihat masih ada cukup waktu sebelum berakhir masa rekapitulasi pada 20 Maret 2024. &rdquo;Kalau situasi di daerah secara prinsip sudah siap. Tinggal mereka datang ke sini saja,&rdquo; imbuhnya. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, setelah rekapitulasi selesai, KPU akan melakukan tahapan lanjutan. Yakni, penetapan nasional. &rdquo;Begitu rekap nasional selesai, langsung penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional,&rdquo; ujarnya. Meski batas akhir penetapan 20 Maret, Hasyim menegaskan tidak dilarang jika dilakukan lebih cepat. Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, KPU kerap menyelesaikan sebelum batas akhir masa penetapan. &rdquo;Pemilu 2019 batas akhir penetapan hasil Pemilu 2019 adalah 22 Mei 2019, tapi bisa ditetapkan 21 Mei 2019,&rdquo; tuturnya. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut, proses rekapitulasi suara sejauh ini berlangsung baik. Ketika ketidaksepahaman masih terjadi di forum rekapitulasi, pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan mau menempuh jalur hukum. &rdquo;Dalam konteks ini adalah mengajukan pelanggaran administrasi ke Bawaslu,&rdquo; ujarnya. Saat ini Bawaslu, baik di level pusat maupun daerah, sedang memproses beberapa perkara. Dia memastikan proses persidangan harus tuntas sebelum KPU melakukan penetapan nasional. &rdquo;Prinsipnya kami maksimalkan upaya yang sedang berjalan di Bawaslu,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, menjelang penetapan hasil pemilu, Polri menegaskan kesiapannya memberikan dukungan pengamanan. Bahkan, kemarin Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran melakukan inspeksi langsung ke lapangan. Menurut Fadil, hingga kemarin situasi sangat kondusif. Meski demikian, pihaknya menyiapkan sejumlah simulasi jika ada peningkatan eskalasi. Berkaca dari pengalaman tahun 2019 yang berujung demonstrasi massa skala besar hingga memicu korban, Fadil berharap hal itu tidak terjadi. Jika ada keberatan, jalur hukum bisa diambil. &rdquo;Ada jalur-jalur penyelesaian sengketa melalui PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) di MK,&rdquo; tuturnya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, jumlah petugas di titik pengamanan sebanyak 4.992 personel. Terdiri atas Satgas Mabes Polri dan Satgas Polda Metro Jaya. (far/c17/fal)

Rencana KPU menuntaskan rekapitulasi suara nasional kemarin (18/3) urung terlaksana. Rekapitulasi dua provinsi yang terlaksana kemarin.

Penetapan Hasil Pemilu Tunggu Tiga Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/09/0_satu-2488887999.jpg" alt="BERHARAP LANCAR: Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>BERHARAP LANCAR: Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satu dari tujuh tersangka anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Kendati demikian, hal itu tidak memengaruhi pelimpahan lanjutan enam tersangka lain ke kejaksaan. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, enam tersangka yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung adalah UF selaku ketua PPLN Kuala Lumpur, PS, APR, A. KH, TOCR, dan DS. Satu DPO adalah MKM. Meski berstatus buron, Bareskrim Polri sudah mendeteksi keberadaan MKM. &rdquo;Data perlintasan (yang bersangkutan, Red) sudah berada di Indonesia,&rdquo; ucap Djuhandhani kemarin (8/3). Djuhandhani mengatakan, status DPO terhadap MKM tidak akan memengaruhi proses hukum dalam perkara tersebut. Bareskrim tetap melakukan pelimpahan berkas tahap II dan para tersangka beserta barang buktinya ke jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. &rdquo;Hari ini (kemarin, Red) akan dilaksanakan pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan,&rdquo; terangnya. Para tersangka kemarin juga telah menjalani cek kesehatan serta uji identifikasi. Untuk selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Untuk DPO MKM, tetap bisa dilangsungkan proses hukumnya dengan sidang in absentia. Dalam kasus tersebut, para tersangka diduga melakukan rekayasa dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di PPLN Kuala Lumpur. DPTLN Kuala Lumpur saat itu mencapai 447.258 pemilih. Berdasar pencocokan dan penelitian (coklit) KPU yang terbaru, didapatkan data 64.148 pemilih. Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur akan diselenggarakan pada Minggu (10/3) besok. Baik itu PSU dengan metode kotak suara keliling (KSK) maupun PSU di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN). Sebelumnya, dua metode PSU itu dilakukan di hari berbeda. Awalnya, KSK akan digelar hari ini (9/3), sedangkan pencoblosan di TPSLN dilakukan Minggu (10/3). Namun, setelah mempertimbangkan masukan, PSU dengan dua metode itu dilakukan di hari yang sama. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari menjelaskan, metode KSK diperuntukkan bagi pemilih yang berada di luar kota Kuala Lumpur. KSK menyasar titik-titik permukiman warga Indonesia. KPU memastikan metode KSK bisa menjangkau seluruh titik tersebut dalam waktu satu hari. Hasyim menegaskan pihaknya sudah berkirim surat kepada partai politik (parpol) peserta pemilu dan pasangan calon (paslon) peserta pilpres terkait jadwal PSU tersebut. (elo/tyo/c17/bay)

Satu dari tujuh tersangka anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO)

Kasus Rekayasa DPT, Satu PPLN Kuala Lumpur Berstatus DPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/PEMILU-GRAFIS-1-4116015959.jpg" alt="Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri secara bertahap telah melakukan pencoblosan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang telah ditentukan. WNI di Malaysia melakukan pencoblosan Pemilu 2024 di TPLSN yang tersebar di sejumlah titik, salah satunya berlokasi di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur. Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur, Omar Faruk, mengatakan pencoblosan itu dilaksanakan dengan antusias oleh warga. Dalam sebuah video di media sosial Minggu (11/2/2024), terlihat WNI memadati kawasan WTC hingga membeludak. PPLN tampak mengatur alur pencoblosan para pemilih yang datang berduyun-duyun. Tampak WNI berjalan mengikuti alur yang telah disediakan. Tak sedikit dari mereka yang mengangkat ponsel mengabadikan momen pencoblosan di seberang Tanah Air. "Betul bahwa pemilu di Kuala Lumpur diselenggarakan Minggu, 11 Februari 2023 di WTC," kata Omar Faruk dalam keterangan yang diterima JawaPos.com. Omar Faruk mengatakan WNI yang datang antusias mengikuti perhelatan pemilu. Menurutnya, proses pengambilan suara berjalan lancar di Malaysia. Namun, antusiasme WNI di Malaysia tersebut terganggu oleh beredarnya video hoax Pemilu di Malaysia. PPLN di Kuala Lumpur dengan cepat merespons hal tersebut agar tidak menghambat pelakasanaan Pemilu. &ldquo;Video-video yang beredar dan viral di media sosial terkait dengan isu pencurian surat suara, penyuapan pihak POS Malaysia untuk mendapatkan surat suara dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam memanipulasi Pemilu tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki kepentingan dalam Pemilu 2024. PPLN juga secara intens melakukan komunikasi dengan KPU RI serta telah mengklarifikasi isu-isu hoax yang beredar di media sosial tersebut,'' tegas Umar faruk Ketua PPLN Malaysia juga dengan tegas membantah keterlibatan BIN a.n Hermanto yang mengintervensi PPLN maupun Panwaslu Kuala Lumpur dalam proses tahapan Pemilu. Menurutnya, tuduhan tersebut sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan BIN sebagai lembaga pemerintah. Senada dengan Umar Faruk, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono menegaskan bahwa tidak benar ada keterlibatan intelijen dalam Pemilu di Kuala Lumpur. Hal ini merespons video beredar yang menuduh intelijen terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah tersebut. &ldquo;Kalaupun ada pihak luar yang mencoba melakukan intervensi, kan kembali PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), mau enggak diintervensi?&rdquo; jelas Hermono.

Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri secara bertahap telah melakukan pencoblosan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang telah ditentukan.

PPLN Kuala Lumpur Tegaskan Pemilu Berjalan Kondusif Tanpa Intervensi Pihak Manapun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/84_hari-361438636.jpg" alt="SUDAH SIAP: Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>SUDAH SIAP: Wapres Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin meninjau persiapan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di kantor KJRI Jeddah, Arab Saudi, Rabu (7/2) waktu setempat. WNI yang ada di Saudi dijadwalkan melaksanakan coblosan hari ini (9/2). Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Saudi menjadi terbesar kedua setelah Malaysia. Berdasar data dari PPLN Jeddah, total DPT di Saudi sebanyak 54.479 orang. Perinciannya, 18.717 laki-laki dan 35.762 perempuan. Dari sebarannya, sebanyak 22.864 pemilih masuk DPT di TPS Jeddah. Sisanya, 31.615 orang, terdaftar di kotak suara keliling (KSK) luar kota Jeddah. Jadi, untuk pemilu di Arab Saudi, yang menjadi tanggung jawab PPLN Jeddah ada di 24 lokasi. Dengan perincian, 12 titik berupa TPS dan sisanya KSK. Titik coblosan terbesar di Jeddah, Makkah, Madinah, Taif, dan Abha. Kemudian di Qunfudah, Khamis Musyet, Rabigh, Tabuk, dan Yanbu. Ma&rsquo;ruf mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi untuk menggunakan hak pilihnya. Dia juga mengapresiasi karena persiapan PPLN sudah sangat bagus. Dia kemudian mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu harus jujur dan adil. Terkait adanya perbedaan pilihan, dia menekankan itu sebuah keniscayaan. "Apalagi, sekarang ada tiga calon. Tentu ada yang memilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3," katanya. Menurut Ma&rsquo;ruf, polarisasi pilihan adalah hal yang wajar, tapi jangan sampai berujung pada perpecahan. Pemilu di luar negeri memang berjalan lebih dulu ketimbang dalam negeri. Di Cape Town, Afrika Selatan, misalnya. Dalam keterangan resminya kemarin, KJRI Cape Town menyampaikan bahwa proses pemungutan suara bagi WNI dimulai Minggu (4/2). Konsul Jenderal RI di Cape Town Tudiono mengungkapkan, pemungutan suara kali ini dilakukan bagi WNI anak buah kapal (ABK) untuk memilih paslon capres-cawapres serta anggota DPR dapil luar negeri. Tanggal pemungutan suara tersebut ditetapkan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasar usulan PPLN yang mempertimbangkan kondisi lapangan dan hari libur WNI ABK. &rdquo;Dalam kesempatan ini, tercatat sebanyak 36 ABK di Cape Town dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2024,&rdquo; ujarnya. Untuk memfasilitasi WNI ABK dalam menyampaikan hak suaranya, PPLN Cape Town menggunakan KSK yang ditempatkan di pelabuhan. Sementara itu, kata dia, sejumlah ABK lain memberikan suaranya di Indonesian Seafarer Corner (ISC) yang masih berada di sekitar Pelabuhan Cape Town. ISC yang dibentuk pada 2018 tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap WNI ABK. ISC juga dimanfaatkan untuk silaturahmi, sosialisasi, pemberdayaan, serta peningkatan keterampilan para ABK WNI. Menurut Tudiono, proses pemungutan suara berjalan lancar dan tertib. Para WNI ABK juga mengungkapkan kebahagiaannya lantaran bisa tetap menggunakan hak suara mereka walau tengah berada di luar negeri. Terlebih, prosesnya dilakukan sebelum mereka kembali berlayar. &rdquo;WNI ABK yang baru tiba akan diarahkan untuk datang dan menunjukkan surat pindah memilih ke tempat pemungutan suara (TPS) luar negeri di KJRI Cape Town pada 10 Februari 2024,&rdquo; paparnya. Lalu, bagi WNI ABK yang masih terdata di daftar pemilih tetap dalam negeri, dapat diproses surat pindah memilihnya ke TPS 001 Cape Town untuk kemudian dimasukkan ke daftar pemilih tambahan Cape Town. Mereka bisa memberikan suaranya 2 jam sebelum TPS ditutup, dengan catatan masih terdapat surat suara yang tersisa. Terkait hasil pemungutan suara, penghitungan bakal dilakukan pada 14 Februari 2024. Kemudian, dilakukan rekapitulasi seluruh surat suara melalui pos, KSK, dan TPS LN pada 15 Februari 2024. (wan/mia/c7/oni)

Berdasar data dari PPLN Jeddah, total DPT di Saudi sebanyak 54.479 orang. Perinciannya, 18.717 laki-laki dan 35.762 perempuan.

Hari Ini WNI di Arab Saudi Coblosan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/JKT-Pelipatan-Surat-Suara-KPU-Depok-Salman-Toyibi-08JPG-4210972677.jpg" alt="ILUSTRASI: Surat suara." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Surat suara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan surat suara di Malaysia telah tercoblos pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud mendapat atensi banyak pihak. Terlebih, dari video yang beredar, ada tengara melibatkan penyelenggara salah satu panitia pemungutan suara luar negeri (PPLN) di Malaysia. Di Malaysia sendiri, ada enam PPLN yang melayani WNI. Yakni, PPLN Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, Penang, dan PPLN Tawau. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, kasus itu sudah masuk radar KPU. Pihaknya bakal mengirimkan tim dari Jakarta untuk mengecek. &rdquo;Kami akan mengirim tim untuk melakukan pendalaman terhadap semua informasi berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia, baik pemungutan suara pos maupun KSK,&rdquo; ujarnya kemarin (7/2). Idham enggan berspekulasi apakah kasus itu benar dilakukan PPLN atau tidak. Pihaknya masih menunggu hasil pengecekan tim KPU. Meski ada kasus tersebut, Idham memastikan pemungutan suara melalui pos dan kotak suara keliling (KSK) di banyak negara lainnya berjalan dengan baik. Dari laporan di seluruh penjuru dunia, semuanya berjalan sesuai ketentuan. Untuk via pos, misalnya, saat ini sebagian besar sudah dalam proses pengembalian. Angkanya juga mengalami peningkatan yang tajam. &rdquo;Kecuali, Malaysia yang perlu kami konfirmasi lebih lanjut,&rdquo; tuturnya. Untuk diketahui, sebagian besar pemilihan di luar negeri menggunakan sistem early voting atau memilih lebih dulu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah mendalami kasus di Malaysia. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, tim dari panitia pengawas pemilu (panwaslu) sudah bekerja di lapangan. &rdquo;Sedang dalam penelusuran Panwaslu KL (Kuala Lumpur),&rdquo; ujarnya. Penelusuran dilakukan dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait untuk mengecek kebenaran peristiwa. Karena ada potensi pidana pemilu, panwaslu juga berkoordinasi dengan Atase Kepolisian KBRI. Dia mengakui, untuk metode pemungutan suara via pos, memang sulit dilakukan pengawasan. Sebab, ekspedisi yang bertugas terkait langsung dengan negara yang bersangkutan sehingga di luar jangkauan pengawas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014043648/ketua-umum-psi-kaesang-pangarep-simulasikan-pencoblosan-surat-suara">Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep Simulasikan Pencoblosan Surat Suara</a> Yang bisa diawasi Bawaslu sejauh ini terbatas pada tahapannya. &rdquo;Yang Bawaslu awasi proses persiapan pengiriman. Memastikan data pemilih pos tepat jumlah, tepat nama, dan tepat tujuan sesuai alamat dan proses kedatangan atau surat suara yang kembali,&rdquo; terang dia. Sejak awal, Malaysia diprediksi sebagai negara yang punya kerawanan tinggi. Hal itu tertuang dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) yang disusun Bawaslu. Sebab, dari total daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) yang berjumlah 1.750.474 pemilih, sekitar 800 ribu ada di Malaysia. Dengan begitu, cukup signifikan untuk perolehan suara. Terpisah, WNI di Turki yang berada di wilayah kerja PPLN Ankara mulai menggunakan hak pilihnya di KSK 001 untuk Kota Antalya dan Isparta serta KSK 002 di Kota Kutahya kemarin. Menurut Ketua PPLN Ankara Adi Sutrisno, total DPT di dua KSK tersebut mencapai 579 pemilih. Detailnya, KSK Antalya sebanyak 300 pemilih dan KSK Kutahya 279 pemilih. &rdquo;Kami lega penyelenggaraan rangkaian pemilu berjalan lancar dan tanpa hambatan yang signifikan,&rdquo; ujarnya. Dubes RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama menjelaskan, rangkaian pemilu di Turki masih akan berlangsung di beberapa kota. Yakni, KSK Izmir pada 8 Februari, KSK Bursa pada 9 Februari, dan terakhir di tiga TPS, yaitu Ankara, Istanbul, dan Sakarya, pada 11 Februari. (far/mia/c7/fal)

Dugaan surat suara di Malaysia telah tercoblos pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud mendapat atensi banyak pihak.

Surat Suara Diduga Tercoblos, KPU-Bawaslu Kirim Tim ke Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/WhatsApp-Image-2024-02-06-at-001401-1525128604.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy&rsquo;ari (tengah)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy&rsquo;ari (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah menangani kasus dugaan surat suara tercoblos lebih dahulu di Taiwan. &rdquo;Itu sudah kami tangani dan alhamdulillah bisa berjalan lancar, bisa kami antisipasi,&rdquo; kata Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari seperti dilansir dari Antara di Jakarta. Hasyim menjelaskan, kasus itu bermula dari Keputusan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei yang mengirimkan surat suara lebih awal kepada para WNI yang menggunakan metode pos untuk memberikan suara mereka. Dari 230.307 WNI yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di Taiwan, sebanyak 175.145 orang di antaranya mencoblos menggunakan metode pos. Dari 175.145 surat suara metode pos, sebanyak 31.276 lembar di antaranya dikirimkan lebih cepat sebelum 25 Desember 2023 oleh PPLN Taipei untuk mengantisipasi libur Tahun Baru Imlek. Karena perayaan Imlek di Taiwan, layanan pos di wilayah tersebut diliburkan sejak 7 Februari hingga tujuh hari ke depan. &rdquo;Sehingga, pihak PPLN khawatir jika surat suara tetap dikirim sesuai jadwal yaitu pada 2-11 Januari 2024, pengiriman kembali surat suara yang sudah dicoblos oleh para pemilih akan mengalami keterlambatan,&rdquo; tutur Hasyim Asy&rsquo;ari. Padahal, menurut Hasyim, penghitungan suara metode pos harus dilakukan pada 15-22 Februari 2024. Dalam situasi itu, mereka berinisiatif mengirimkan (surat suara) lebih awal. &rdquo;Ini tidak ada maksud apa-apa selain memberikan layanan kepada pemilih, karena khawatir kalau surat suara sudah dikirim kemudian dicoblos lalu dikirim balik kok tidak sampai-sampai padahal suara harus segera dihitung,&rdquo; kata Hasyim Asy&rsquo;ari lagi. Hasyim menyebut, pengiriman surat suara yang lebih awal dari jadwal itu telah diketahui bersama PPLN maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). &rdquo;Bukannya Panwaslu Taipei tidak tahu kalau itu melanggar prosedur. (Mereka) tahu. Tetapi karena disadari ada situasi yang lebih mendesak, yaitu untuk melindungi hak warga negara kita supaya bisa menyalurkan suara lewat pos,&rdquo; ujar Hasyim. Guna menindaklanjuti pelanggaran tersebut, KPU menyatakan bahwa 31.276 lembar surat suara yang dikirimkan terlebih dahulu, berstatus rusak sehingga tidak bisa dihitung. KPU kemudian mengganti surat suara yang rusak dengan mengirim surat suara baru dari Jakarta ke Taipei. &rdquo;Untuk membedakan (dengan yang rusak), kami&nbsp;kasih tanda khusus yaitu stempel khusus PPLN Taipei. Sehingga, kalau ada surat suara yang dikirim balik ke PPLN Taipei, yang dianggap sah bisa dihitung adalah yang ada stempel. Yang kami anggap rusak tidak akan dihitung,&rdquo; ucap Hasyim. WNI di luar negeri mencoblos dua surat suara. Pertama untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kedua untuk memilih anggota DPR.

KPU telah menangani kasus dugaan surat suara tercoblos lebih dahulu di Taiwan. Surat suara itu dianggap rusak dan dikirim ulang

KPU Telah Tangani Kasus Surat Suara Tercoblos di Taipei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/JKT_DPT-Pemilu-2024-di-Duga-Bocor_Salman-Toyibi11-3064726366.jpg" alt="Warga melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kantor Kelurahan Tebet Timur, Jakarta, Rabu (29/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Warga melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kantor Kelurahan Tebet Timur, Jakarta, Rabu (29/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi advokasi buruh migran, Migrant Care, melaporkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru, Malaysia, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kemarin. Itulah buntut ditemukannya sejumlah masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah tersebut. Direktur Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan, pihaknya telah mencermati DPT di PPLN Johor Bahru. Hasilnya, ditemukan 3.238 data pemilih bermasalah. Baik itu ganda, salah alamat, maupun keberadaan pemilih yang tidak jelas. Padahal, lanjut dia, pencermatan baru dilakukan secara manual terhadap 119 ribu DPT. &rdquo;Ini sebagai sampel aja, sebagai contoh,&rdquo; katanya di kantor Bawaslu. Jika pencermatan dilakukan secara menyeluruh di seluruh Malaysia, bahkan menyasar ke seluruh dunia, Wahyu yakin potensinya bisa jauh lebih besar. Sebab, sebelumnya Migrant Care menemukan masalah serupa saat mencermati DPT PPLN New York, Amerika Serikat. Ketika itu ditemukan lebih dari 300 data ganda. Angka itu bahkan dikonfirmasi PPLN New York meski dengan angka yang lebih kecil, yakni 193 nama. Dia mendesak KPU dan Bawaslu di sisa waktu yang ada agar mencermati kembali data pemilih di luar negeri. Terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya potensi kecurangan pemilu di Malaysia. Dugaan didasarkan pada beredarnya video berdurasi 1 menit terkait dengan 90 persen DPT di Malaysia yang sudah tidak bekerja di Malaysia. Kemudian, dugaan upaya mencuri suara oleh PPLN Kuala Lumpur; temuan 3.000 surat suara yang dikirim via pos, bukan ke alamat PPLN; hingga upaya PPLN menyogok petugas pos agar 7.000 surat suara tidak dikirimkan melalui pos. &rdquo;Adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak berintegritas,&rdquo; kata Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran Fritz Edward Siregar di Media Center TKN Prabowo-Gibran kemarin. Temuan itu harus mendapat perhatian khusus dari KPU dan Bawaslu. Apalagi, dari semua DPT luar negeri yang berjumlah 1,75 juta, hampir separonya berasal dari WNI di Malaysia. Pada bagian lain, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom menyampaikan hasil pertemuan tahunan sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) di Jakarta kemarin. Salah satu isu yang dibahas adalah momen politik elektoral atau Pemilu 2024. &rdquo;Persidangan prihatin terhadap gejala kesuraman demokrasi tanah air,&rdquo; ujar Gomar. Kesuraman itu terkait dengan makin hilangnya etika politik para penyelenggara negara. Gomar menjelaskan, untuk penguatan kualitas demokrasi, semua penyelenggara negara, termasuk presiden, harus netral dalam pemilu. Tidak berpihak kepada salah satu paslon. Sebaliknya mereka harus tunduk terhadap konstitusi dan menjaga nilai-nilai etis-moral bangsa yang melampaui sekadar kepatuhan pada hukum. &rdquo;Semua ini dilakukan demi keutuhan dan kelangsungan kesatuan bangsa,&rdquo; tuturnya. Karena itu, sidang di Tuapejat, Kepulauan Mentawai, tersebut menyerukan beberapa hal untuk umat Kristiani di seluruh Indonesia. Salah satunya, seruan untuk bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat sipil bangsa mengawal pemilu. (dee/far/mia/syn/wan/c14/fal)

Direktur Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan, pihaknya telah mencermati DPT di PPLN Johor Bahru. Hasilnya, ditemukan 3.238 DPT bermasalah.

Dua Pekan Jelang Pemilu, Data Pemilih di Luar Negeri Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Gambar-Iwan-Bogananta-sebagai-Duta-Besar-Luar-Biasa-dan-Berkuasa-Penuh-LBBP-Republik-Indonesia-untuk-Bulgaria-sekaligus-merangkap-Albania-dan-Makedonia-Utara-antaranewscom-2183585182.jpeg" alt="Gambar Iwan Bogananta sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Bulgaria, sekaligus merangkap Albania dan Makedonia Utara. (antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Gambar Iwan Bogananta sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Bulgaria, sekaligus merangkap Albania dan Makedonia Utara. (antaranews.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Iwan Bogananta selaku Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Bulgaria, sekaligus merangkap Albania dan Makedonia Utara.&nbsp; Dirinya menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan berlangsung dengan damai, meriah, dan berintegritas. Dilansir dari&nbsp;antaranews.com, Iwan menyampaikan bahwa sebagai Kepala Perwakilan memiliki kewajiban untuk memastikan Pemilu 2024 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Sofia berjalan dengan lancar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014007707/ketum-psi-kaesang-ingatkan-peran-penting-relawan-di-pemilu-2024">Ketum PSI Kaesang Ingatkan Peran Penting Relawan di Pemilu 2024</a> Sehingga, Warga Negara Indonesia (WNI) dapat memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024. Sejak awal pembentukan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN), KBRI Sofia secara aktif terlibat di dalamnya. Hingga pada pendataan penentuan WNI di wilayah kerja KBRI Sofia yang akan meliputi Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014007203/pemilu-damai-2024-kominfo-kampanyekan-anti-hoax-di-medsos">Pemilu Damai 2024, Kominfo Kampanyekan Anti Hoax di Medsos</a> Selain itu, PPLN dan KBRI Sofia berkolaborasi secara maksimal pada saat pendataan hingga sosialisasi Pemilu 2024 kepada WNI. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan informasi dan kesadaran terhadap masyarakat Indonesia di sana. Pihak KBRI memberikan dukungan penuh kepada PPLN agar dalam pelaksanaanya dapat bekerja secara maksimal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013990147/pesan-jokowi-di-harlah-ke-78-muslimat-nu-jaga-kerukunan-jelang-pemilu">Pesan Jokowi di Harlah Ke-78 Muslimat NU, Jaga Kerukunan Jelang Pemilu</a> Oleh karena itu, antara pihak KBRI dan PPLN sering mengadakan kegiatan dan rapat untuk membahas seputar Pemilu 2024. Iwan juga menekankan pada setiap pertemuan, bahwa KBRI selalu mengimbau agar WNI ikut serta berpartisipasi aktif pada Pemilu 2024. Selain itu, KBRI juga mengajak WNI agar sadar politik, sehingga dapat menjadi pemilih yang cerdas. Iwan menyampaikan bahwa di kawasan yang dirinya pimpin, termasuk dalam pemilih yang cerdas.&nbsp; Dirinya menegaskan bahwa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 ini, akan berkontribusi terhadap perubahan dan kemajuan bangsa Indonesia. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013964484/pemilu-mampu-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia">Pemilu Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia</a> Tidak hanya itu, Iwan selalu menegaskan kepada PPLN KBRI Sofia, khususnya panitia pemilu, agar selalu bersikap netral serta profesional. Upaya tersebut untuk menghindari dari terjadinya konflik kepentingan dalam pelanggaran Pemilu 2024.&nbsp; Dubes juga menjelaskan jika di wilayahnya, WNI sangat antusias menjelang Pemilu 2024, hal tersebut dapat dibuktikan melalui upaya WNI yang mencari informasi seputar Pemilu 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/013921823/kominfo-wanti-wanti-peredaran-hoaks-pemilu-2024-siapkan-strategi-ini">Kominfo Wanti-wanti Peredaran Hoaks Pemilu 2024, Siapkan Strategi Ini</a> Pemilu 2024 di Sofia akan berlangsung pada tanggal 10 Februari 2024. Pesan dari Dubes Iwan kepada PPLN yaitu, selalu ciptakan suasana yang meriah dan ceria, sehingga dapat calon pemilih akan antusias menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sejak awal pembentukan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN), KBRI Sofia secara aktif terlibat di dalamnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppln

Berita Terkini