<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/09/0_satu-2488887999.jpg" alt="BERHARAP LANCAR: Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>BERHARAP LANCAR: Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satu dari tujuh tersangka anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Kendati demikian, hal itu tidak memengaruhi pelimpahan lanjutan enam tersangka lain ke kejaksaan. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, enam tersangka yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung adalah UF selaku ketua PPLN Kuala Lumpur, PS, APR, A. KH, TOCR, dan DS. Satu DPO adalah MKM. Meski berstatus buron, Bareskrim Polri sudah mendeteksi keberadaan MKM. &rdquo;Data perlintasan (yang bersangkutan, Red) sudah berada di Indonesia,&rdquo; ucap Djuhandhani kemarin (8/3). Djuhandhani mengatakan, status DPO terhadap MKM tidak akan memengaruhi proses hukum dalam perkara tersebut. Bareskrim tetap melakukan pelimpahan berkas tahap II dan para tersangka beserta barang buktinya ke jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. &rdquo;Hari ini (kemarin, Red) akan dilaksanakan pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan,&rdquo; terangnya. Para tersangka kemarin juga telah menjalani cek kesehatan serta uji identifikasi. Untuk selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Untuk DPO MKM, tetap bisa dilangsungkan proses hukumnya dengan sidang in absentia. Dalam kasus tersebut, para tersangka diduga melakukan rekayasa dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di PPLN Kuala Lumpur. DPTLN Kuala Lumpur saat itu mencapai 447.258 pemilih. Berdasar pencocokan dan penelitian (coklit) KPU yang terbaru, didapatkan data 64.148 pemilih. Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur akan diselenggarakan pada Minggu (10/3) besok. Baik itu PSU dengan metode kotak suara keliling (KSK) maupun PSU di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN). Sebelumnya, dua metode PSU itu dilakukan di hari berbeda. Awalnya, KSK akan digelar hari ini (9/3), sedangkan pencoblosan di TPSLN dilakukan Minggu (10/3). Namun, setelah mempertimbangkan masukan, PSU dengan dua metode itu dilakukan di hari yang sama. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari menjelaskan, metode KSK diperuntukkan bagi pemilih yang berada di luar kota Kuala Lumpur. KSK menyasar titik-titik permukiman warga Indonesia. KPU memastikan metode KSK bisa menjangkau seluruh titik tersebut dalam waktu satu hari. Hasyim menegaskan pihaknya sudah berkirim surat kepada partai politik (parpol) peserta pemilu dan pasangan calon (paslon) peserta pilpres terkait jadwal PSU tersebut. (elo/tyo/c17/bay)

Satu dari tujuh tersangka anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO)

Kasus Rekayasa DPT, Satu PPLN Kuala Lumpur Berstatus DPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/IMG-20240308-WA0003-1-3149209845.jpg" alt="Proses pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti perkara tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat (8/3) oleh Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri." width="100%">
<figcaption>Proses pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti perkara tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat (8/3) oleh Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pada hari Jumat (8/3) penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengumumkan bahwa pihaknya telah menetapkan satu dari tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur sebagai buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi mengatakan bahwa memang benar tersangka berinisial MKM yang merupakan anggota PPLN Kuala Lumpur, Malaysia non aktif telah ditetapkan sebagai DPO kasus tindak pidana pemilu. &ldquo;Betul, satu tersangka berinisial MKM jadi DPO,&rdquo; ujarnya seperti dilansir dari Antara. Meskipun satu tersangka berstatus DPO, ia mengatakan bahwa pelimpahan tahap II (dua) tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap berlangsung. Pada hari Jumat (8/3) ini juga pihaknya tetap melakukan pelimpahan berkas ketujuh tersangka anggota PPLN Kuala Lumpur non aktif ke JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Total sebanyak empat berkas perkara yang dilimpahkan ke JPU dengan tersangka tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur non aktif tersebut. Keenam tersangka lainnya berinisial UF selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, lalu PS, APR, A.KH, TOCR, dan DS. Mereka masing-masing berstatus sebagai anggota. &ldquo;Tidak masalah tersangka DPO tidak hadir, karena tetap akan disidangkan tanpa kehadiran dari tersangka (in absentia),&rdquo; ungkap Djuhandhani. Pihak Bareskrim Polri masih akan terus mencari keberadaan tersangka MKM yang jadi DPO tersebut. Berdasarkan data perlintasan, tersangka MKM saat ini sudah berada di Indonesia. &ldquo;Tersangka masih kami cari,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, saat ini Polri menjelaskan alasan tidak melakukan penahanan terhadap tujuh tersangka sejak ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu (28/2) kemarin. Sebab, para tersangka bersikap kooperatif saat pemeriksaan berlangsung. Sebelumnya, berkas perkara ketujuh tersangka telah dinyatakan lengkap oleh JPU Jampidsus Kejaksaan Agung pada hari Rabu (6/3) kemarin. Pada hari Jumat (8/3) ini penyidik melanjutkan pelimpahan berkas tahap II tersangka dan barang bukti ke JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. &ldquo;Saksi sebanyak 18 orang dari Panwaslu Kuala Lumpur, PPLN Kuala Lumpur, KPU RI, dan staf KBRI Kuala Lumpur,&rdquo; imbuhnya. Tujuh orang anggota PPLN Kuala Lumpur non aktif itu diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan sangkaan Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan berkas tersangka tujuh anggota PPLN itu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana kasus dugaan penambahan dan pemalsuan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dugaan adanya penambahan dan pemalsuan data itu terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 43.856 suara untuk wilayah Kuala Lumpur. Sesuai dengan Berita Acara Nomor: 00/PP/05.I-BA/078/2023 pada tanggal 21 Juni 2023, total Rekapitulasi DPT yang dilaporkan PPLN Kuala Lumpur sebanyak 447.258 pemilih. Sementara, data milik KPU yang telah dicocokkan dan diteliti (Coklit) secara langsung oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebanyak 64.148 pemilih.

Tujuh orang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur non aktif itu diduga melakukan tindak pidana pemilu .

Bareskrim Polri Tetapkan Seorang Anggota PPLN Kuala Lumpur Sebagai DPO Kasus Tindak Pidana Pemilu, Diduga Tersangka Melarikan Diri ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Rekapitulasi-Penghitungan-Suara-Manual-KPU.jpg" alt="Pekerja memotret layar rekapitulasi penghitungan suara melalui aplikasi Situng di KPU. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pekerja memotret layar rekapitulasi penghitungan suara melalui aplikasi Situng di KPU. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS Malaysia mengendus dugaan penggelembungan suara oleh salah satu caleg dan partai pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pos di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketua PIP PKS Malaysia Ali Sophian menjelaskan, PSU Jalur Pos digelar karena temuan surat suara tercoblos atas nama Caleg Nasdem Davin Kirana yang menghebohkan beberapa waktu lalu.  Kemudian, lanjut Ali, saat penghitungan hasil PSU POS hingga Kamis (16/5) lebih dari 16 ribu dari 22.807 surat suara dimiliki Davin Kirana. Hal ini, kata Ali, membuat banyak partai politik curiga termasuk PKS.  "Kecurigaan ini bertambah dengan temuan alamat fiktif, yaitu di Pekan Sekinchan, dengan pemilih yang mencapai ratusan dan bahkan ribuan, dan kemungkinan adanya alamat yang dipergunakan seperti ini ada beberapa. Hal ini dikuatkan dengan temuan Panwaslu yang kami dengar," papar Ali, Jumat (17/5).  Atas temuan tersebut, Ali meminta dan mendukung agar Panwaslu mengusut dan mengungkap keterlibatan salah satu caleg dalam dugaan penggelembungan suara di PSU Pos Kuala Lumpur. Terpisah, Ketua Nasdem di Malaysia, Tengku Adnan mengatakan proses penghitungan suara ulang sudah berjalan sesuai aturan yang ada dan berlaku.  Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) saat ini sedang melakukan penghitungan suara ulang. Sampai dengan kemarin, Kamis (16/5), suasana penghitungan suara ulang yang bertempat di PWTC Kuala Lumpur (KL) ini berjalan lancar dan kondusif.  Sebelumnya PPLN telah mengirimkan surat suara untuk PSU sebanyak 257 ribuan melalui pos, mulai 6 sampai 9 Mei 2019. Pada pengiriman surat suara melalui pos ini PPLN Kuala Lumpur mengajak seluruh perwakilan partai politik dan relawan capres yang menjadi lingkup kerja PPLN Kuala Lumpur.  Pengiriman surat suara melalui pos itu dilepas secara bersama di kantor Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur. Kemudian secara bersama pula diantarkan ke kantor pusat pos Malaysia yang terletak di Syah Alam.  "Suasana kekeluargaan juga sangat terasa antar partai politik. Hal ini bisa disebabkan suasana Ramadan," ujar Adnan dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (17/5).  Pada proses penghitungan surat suara yang masuk, tahap pertama PPLN disaksikan oleh saksi partai melihat bahwa perolehan suara didominasi oleh Davin Kirana. Caleg yang berasal dari Partai Nasdem.  Terkait dengan signifikansi suara Davin tersebut, Adnan menyatakan hal itu sesuatu yang wajar. Sebab Davin merupakan caleg yang paling rajin melakukan sosialisasi dan kampanye di tengah masyarakat Indonesia yang berada di Kuala Lumpur.  "Davin sudah melakukan sosialisasi masif bahkan tanpa henti selama 4 bulan menjelang hari pemungutan suara tahap pertama lalu. Jadi, sesuatu yang wajar juga jika sekarang Davin begitu dominan, sebab Davin juga berdomisili di Kuala Lumpur," katanya.  Lebih jauh Tengku Adnan juga mengatakan, dengan jumlah pemilih yang begitu besar di Malaysia, Nasdem sendiri sebenarnya menargetkan dua kursi dari Dapil Jakarta II.  "Saya sebagai ketua partai diberi target satu kursi dari Malaysia dan satunya dari Daerah Jakarta Pusat dan Selatan. Namun kondisi pemilu yang persaingannya sangat ketat ini membuat Nasdem hanya akan berjuang untuk mendapatkan satu kursi," ungkapnya.  Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, apabila proses penghitungan di Kuala Lumpur, Malaysia selesai dihitung, maka KPU akan melakukan penghitungan rekapitulasi tingkat nasional di sela-sela penghitungan provinsi lain.  "Nanti akan disampaikan yang ada di Kuala Lumpur dalam forum rekapitulasi nasional," ungkapnya.  Proses rekapitulasi di Kuala Lumpur juga terus dilakukan. Sampai saat ini sebayak 129 kantor perwakilan sudah menyelesaikan rekapitiasi.  "Tapi pada prinsipnya prosedurnya adalah kalau merea sudah menyelesaikan itu, nanti KPU buka lagi pleno rekapitulasi perolehan suara," pungkasnya.

PKS Curiga Ada Penggelembungan Suara untuk Davin Kirana di KL