<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/01/Beli-minyak-goreng-3475526597.jpg" alt="Ilustrasi: Seorang wanita tengah membeli minyak goreng di sebuah minimarket di Jakarta, Rabu (1/1)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Seorang wanita tengah membeli minyak goreng di sebuah minimarket di Jakarta, Rabu (1/1).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai hari ini, Rabu (1/1) hanya berlaku untuk barang mewah. Itu sebabnya, semua harga barang di minimarket tetap dikenakan PPN 11 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pantauan JawaPos.com, harga barang di salah satu minimarket kawasan Basuki Rahmat, Jakarta Timur tak terdampak kebijakan PPN 12 persen. Bahkan, tak ada kenaikan harga barang yang signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya, seperti Minyak Goreng merek Bimoli 2 Liter yang masih dibanderol Rp 37.500. Harga yang sudah termasuk PPN 11 persen ini sudah diberlakukan sejak 30 Desember 2024 lalu. Bahkan, harga tersebut kini sedang diskon Rp 2.400 dari sebelumnya normal dijual Rp 39.900 per 2 liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, harga yang tetap pun berlaku untuk minyak bunga matahari beragam merek. Seperti Mazola Minyak Bunga Matahari dibanderol Rp 115.390 per 900 ml dan Tropicana Minyak Sunflower dijual Rp 107.690 (termasuk PPN 11 persen).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Sampo merek Sunsilk masih dibanderol Rp 28.900 untuk ukuran 320 ml sejak 26 Desember 2024 sudah termasuk PPN 11 persen. Selain itu sejumlah sabun Lifebuoy cair ukuran 400 ml masih dijual dengan harga yang tak berubah sejak 30 Desember 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, beragam deterjen pun masih dibanderol dengan harga normal seperti Rinso cair ukuran 750 ml Rp 22.290 (termasuk PPN 11 persen) dan So Klin Deterjen Bubuk Lavender 1.500 gram yang dibanderol Rp 28.890 (termasuk PPN 11 persen).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada kenaikan PPN untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang selama ini diberikan fasilitas pembebasan PPN alias tarif PPN nol persen pada 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak ada kenaikan PPN untuk seluruh barang dan jasa di luar yang dikenakan PPnBM. Ia memastikan seluruhnya masih akan menerapkan PPN 11 persen, termasuk sampo dan sabun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang lainnya, yang selama ini sudah 11 persen tidak ada kenaikan. Jadi mulai sampo, sabun dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu sebenarnya tetap tidak ada kenaikan PPN. Nanti kami juga akan segera mengeluarkan PMK," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, bendahara negara ini memastikan bahwa PPN 12 persen hanya dikenakan barang yang saat ini dikenakakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Terdiri dari PMK 15/2023 dan PMK 42/2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti Pesawat pribadi, Kapal Pesiar, Yacht, Rumah/apartemen/kondominiun mewah dengan harga diatas Rp 30 miliar, kendaraan bermotor mewah," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015447350/penjelasan-ditjen-pajak-soal-transaksi-pembayaran-melalui-qris-pasca-kenaikan-ppn-12-persen-tahun-depan">Penjelasan Ditjen Pajak Soal Transaksi Pembayaran Melalui QRIS Pasca Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Sri Mulyani juga memastikan kebutuhan pokok seperti beras, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum pun tak terdampak PPN 12 persen, bahkan ditetapkan masuk dalam PPN 0 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, barang dan jasa pokok yang bebas PPN juga termasuk ternak dan hasil ternak, hasil pemotongan hewan, ikan dan biota laut lainnya, jasa pendidikan pemerintah maupun swasta, hingga jasa dan layanan kesehatan medis pemerintah maupun swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian yaitu PPN-nya nol persen maka tidak sama sekali membayar PPN," pungkas Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Berdasarkan pantauan JawaPos.com, harga barang di salah satu minimarket kawasan Basuki Rahmat, Jakarta Timur tak terdampak kenaikan PPN

Batal Kena PPN 12 Persen, Hari Ini Harga Sampo, Sabun, hingga Minyak Goreng di Minimarket Stabil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/Screenshot_2024-12-13-07-18-48-539_comgoogleandroidappsdocs-edit-4093031477.jpg" alt="Area show room Focus Motor Group di Bursa Mobil Mangga Dua Square, Jakarta Utara. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Area show room Focus Motor Group di Bursa Mobil Mangga Dua Square, Jakarta Utara. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Industri otomotif adalah salah satu sektor yang akan terdampak jika pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen tahun depan.<br />Naiknya PPN tersebut secara otomatis akan menaikkan harga mobil baru. Menjadi efek domino, karena jika banderol mobik naik, penjualan pun akan turun.</p> <p>"Kenaikan PPN akan memberatkan industri otomotif nasional. Harga mobil baru akan naik paling tidak 5 persen," kata Agustinus, CEO sekaligus owner Focus Motor Group yang bergerak dalam penjualan mobil bekas, dalam media gathering di Novotel Mangga Dua Square, Kamis.</p> <p>Kendati demikian, hal itu menurut Agustinus hanya berlaku pada market mobil baru. Dia menambahkan, kenaikan PPN 12 persen pada 2025 tidak akan memengaruhi penjualan mobil second hand. "Justru nanti kalo harga mobil baru naik, orang akan berhitung beli mobil baru, dan orang akan cenderung membeli used car tapi masih bagus," urai pria yang biasa disapa Agus Focus itu.</p> <p>Melihat tren mobil second hand yang masih akan terus menanjak pada tahun-tahun mendatang, Agustinus pun melakukan inovasi pada lini usahanya. Di antaranya adalah membuat platform online bernama belanjamobil.co.id yang muncul ketika pandemi Covid-19 melanda.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/Screenshot_2024-12-13-07-20-58-153_commiuigallery-edit-2348348911.jpg" alt="Sejumlah mobil sedang di-detailing sebelum dipamerkan di area show room." width="100%">
<figcaption>Sejumlah mobil sedang di-detailing sebelum dipamerkan di area show room.</figcaption>
</figure> <p>Malah, pria yang sudah berbisnis jual-beli mobil selama 25 tahun itu mengatakan, saat ini 90 persen customer berasal dari online. Sisanya adalah pembeli yang walk in ke show room mereka di Mangga Dua Square, Jakarta Utara. Karena itulah, selanjutnya dia juga akan menyiapkan aplikasi agar customer lebih mudah mengakses.</p> <p>Tak hanya itu, pihaknya juga terus menambah stok mobil. Saat ini mereka memiliki sekitar 500 mobil yang menempati tiga lantai di Bursa Mobil Mangga Dua Square. Mobil-mobil tersebut berasal dari berbagai merek dan jenis. Mulai sedan, SUV, sampai MPV. Penjualannya pun menurutnya sangat bagus. Bisa mencapai lebih dari 200 unit per bulan.</p> <p>"Kami ingin punya lebih dari 1.000 stok mobil. Karena itulah, kami akan melakukan ekspansi dengan membuka cabang baru di Tangerang," tutur Azka Maulana, COO Focus Motor Group. Dia menambahkan, Tangerang dipilih karena banyak customer yang berasal dari sana.</p> <p>Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar mobil bekas Focus Motor Group pun memberikan garansi resmi kepada customer untuk pembelian unit mobil. Garansi yang berlaku 1 tahun yang diberi nama Belanja Mobil Certified itu mejamin 155 komponen pada mobil yang meliputi mesin, transmisi, kaki-kaki, AC, serta sistem pengereman. "Jadi customer beli mobil tanpa khawatir. Karena kami sudah menjamin hampir semuanya. Tinggal pakai saja," terang Azka. (*)</p> <p>&nbsp;</p>

Industri otomotif adalah salah satu sektor yang akan terdampak jika pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen tahun depan.

PPN Naik Jadi 12 Persen Tak Pengaruhi Pasar Mobil Bekas, CEO Focus Motor Group Agustinus:  Tahun Depan masih Hot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/prabowo-upah-minimum-487178875.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, pada 2025. Menurut Prabowo, kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang-barang mewah.</p> <p>Ia menyebut, kenaikan tarif PPN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</p> <p>"Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12).</p> <p>Prabowo menekankan, pemerintah tidak akan memungut PPN 12 persen yang seharusnya ditarik untuk membela dan membantu rakyat kecil. Ia pun memastikan, kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.</p> <p>"Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah," tegas Prabowo.<br />DPR RI mengumumkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 akan tetap diterapkan. Hanya saja, penerapan ini akan dilakukan secara selektif.</p> <p>Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai bertemu dan berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12).</p> <p>Dasco juga memastikan bahwa penerapan PPN 12 persen pada tahun 2025 ini hanya akan berlaku untuk seluruh barang mewah. Ini berlaku untuk barang mewah yang berasal dari dalam dan luar negeri.</p> <p>"PPN 12 persen akan dikenakan hanya kepada barang barang mewah, jadi secara selektif," kata Sufmi Dasco dalam konferensi pers yang dipantau secara daring.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun juga memastikan bahwa pemerintah masih akan tetap menerapkan PPN 11 persen bagi masyarakat kecil. Pasalnya, PPN 12 persen hanya akan dibebankan bagi masyarakat yang membeli barang mewah.</p> <p>"Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku," jelas Misbakhun.</p> <p>Bahkan, pemerintah juga telah memastikan bahwa beberapa kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, hingga jasa perbankan tetap tidak dikenakan PPN. Itu sebabnya, DPR dan pemerintah meminta masyarakat untuk tidak khawatir.</p> <p class="class-paragraph">"Ini nanti akan masih dipelajari masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok dan jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal bersifat pelayanan umum jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN," pungkasnya.</p>

Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, pada 2025.

Soal PPN Naik 12 Persen pada 2025, Prabowo: Hanya untuk Barang Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/sri-mulyani-bungkam-877880257.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam setiap kali ditanya soal rencana kenaikan PPN 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam setiap kali ditanya soal rencana kenaikan PPN 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam setiap kali ditanya soal rencana kenaikan PPN 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti pada Selasa (3/12) sore, saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas terkait Kebijakan dan Insentif Fiskal dirinya memilih bungkam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Sri Mulyani hanya berjalan lurus ke arah pintu keluar untuk menuju mobil dinas saat ditanya wartawan soal kepastian PPN 12 persen. Dengan pengawalan yang ketat, ia hanya menjawab singkat dan meminta awak media untuk menunggu pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015383479/dprd-surabaya-klaim-anggaran-makan-bergizi-gratis-rp-10-ribu-per-porsi-masih-cukup">DPRD Surabaya Klaim Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu per Porsi Masih Cukup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja, Pak Menko saja yang menyampaikan (PPN 12 persen)," kata Sri Mulyani singkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya di momen Rakortas ini, Sri Mulyani juga enggan berkomentar soal penerapan kebijakan dalam beberapa acara yang dihadirinya. Salah satunya saat hadir dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Gedung BI, Jakarta, pada Jumat (29/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan itu, Sri Mulyani tampak bungkam dan hanya melempar senyum kepada wartawan saat dikonfirmasi terkait kenaikan PPN 12 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, kepastikan penerapan PPN 12 persen justru datang dari Staf Ahli Kementerian Keuangan Parjiono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar INDEF di Jakarta, Selasa (3/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Parjiono pemerintah masih akan melanjutkan kebijakan PPN 12 persen sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan dijadwalkan berlaku mulai awal 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015383463/punya-aura-penglaris-alami-sejak-lahir-6-weton-ini-mudah-menarik-rezeki-akan-terus-beruntung-dan-sukses-menurut-primbon-jawa">Punya Aura Penglaris Alami Sejak Lahir, 6 Weton Ini Mudah Menarik Rezeki, Akan Terus Beruntung dan Sukses Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi (PPN 12 persen) kita masih dalam proses ke sana, artinya berlanjut," kata Parjiono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Parjiono mengatakan bahwa pemerintah sendiri telah memberikan pengecualian kenaikan PPN 12 persen untuk masyarakat miskin, layanan kesehatan dan pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengecualiannya sudah jelas untuk apa masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan dan seterusnya di sana. Jadi memang sejauh ini kan itu yang bergulir," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam setiap kali ditanya soal rencana kenaikan PPN 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari

Menkeu Sri Mulyani Pilih Bungkam Ditanya Soal Kenaikan PPN 12 Persen Mulai Januari 2025

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, dari sebelumnya sebesar 11 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama DPR pada 14 November 2024. Bahkan, penerapannya disebut telah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomot 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, persentase kenaikan PPN ini menjadi ramai dibincangkan oleh netizen di media sosial. Terlebih banyak yang menyebut bahwa kenaikan pajak tersebut hanya 1 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu akun X, @politikana bahkan membeberkan bahwa ternyata PPN 12 persen justru kenaikannya tercatat sekitar 9 persen, sedangkan 1 persen hanyalah poinnya. Pasalnya, untuk menghitungnya digunakan rumus Persentase Kenaikan sama dengan kenaikan dibagi nilai awal dikalikan 100 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Naik 1 persen poin ya, bukan 1 persen. Itu beda banget itungannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10.000*0.11=1.100 -&gt; 11.100</div> <div dir="auto">10.000*0.12=1.200 -&gt; 11.200</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tambahan PPN dari 1.100 menjadi 1.200 itu sama dengan kenaikan&nbsp; sekitar 9 persen," cuit akun tersebut, dikutip Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal itu, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira pun ikut membenarkan. Menurutnya kenaikan PPN itu bukan dihitung dari selisih tarif, tetapi persentasenya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kenaikannya bukan dihitung dari selisih tarif, tapi selisih persentase nya. Kalau cuma tarif kan seolah hanya naik 1 persen dari 11 persen ke 12 persen," kata Bhima Yudhistira kepada JawaPos.com, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi perlu dibedakan mbak antara selisih tarif PPN lama dan baru dengan pertumbuhan tarif PPN. Misalnya, 11 persen jadi 12 persen itu selisih tarifnya 1 persen, tapi kenaikannya 9,09 persen," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Bhima juga membeberkan PPN dalam 4 tahun terakhir kenaikannya tercatat mencapai 20 persen. Meskipun kata dia, secara selisih hanya naik 2 persen dari 10 persen menjadi 12 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tarif PPN 10 persen trus ke 11 persen dan mau jadi 12 persen, berarti 4 tahun terakhir terhitung 2022-2025, selisihnya 2 persen kenaikannya 20 persen," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015329960/kenaikan-ppn-12-persen-mulai-2025-apakah-berpengaruh-pada-penetapan-ump-dki-jakarta">Kenaikan PPN 12 Persen Mulai 2025: Apakah Berpengaruh pada Penetapan UMP DKI Jakarta?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini rumus hitungan persentase kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persentase Kenaikan = (Harga baru - Harga lama/harga lama) x 100%</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai contoh:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harga skincare Rp200.000</div> <div dir="auto">Maka, harga setelah PPN 11 persen sebesar Rp210.000</div> <div dir="auto">Maka, harga setelah PPN 12 persen menjadi sebesar Rp220.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">(Rp220.000-Rp200.000/Rp210.<wbr />000) x 100%</div> <div dir="auto">(Rp10.000/Rp210.000) x 100%</div> <div dir="auto">0,0909 x 100% = 9,09 %</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, kenaikan skincare secara persentasenya, menjadi 9,09 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, dari sebelumnya sebesar 11 persen.

PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Benarkan Ternyata Kenaikannya Tembus 9,09 Persen