<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/dite-surendra-pns-3611135819.jpg" alt="Ilustrasi seleksi PPPK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seleksi PPPK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengumumkan pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka mulai hari ini, Selasa (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendaftaran ini secara khusus diperuntukkan bagi pelamar prioritas yang terbuka bagi guru dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023; Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan Tenaga Non ASN aliaas honorer yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015146952/ilmu-tinggi-dan-berpengetahuan-luas-9-weton-yang-berpotensi-mendapat-kekayaan-berlimpah-berkat-kepintaran-tiada-lawan-menurut-primbon-jawa">Ilmu Tinggi dan Berpengetahuan Luas: 9 Weton yang Berpotensi Mendapat Kekayaan Berlimpah Berkat Kepintaran Tiada Lawan Menurut Primbon Jawa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk dapat mengikuti seleksi ini, calon pelamar diharuskan melakukan pendaftaran secara online melalui portal SSCASN BKN di link https://sscasn.bkn.go.id/.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional, baik itu CPNS maupun PPPK, yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015146954/dpr-ri-lebih-banyak-sahkan-ruu-kumulatif">DPR RI Lebih Banyak Sahkan RUU Kumulatif</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cara Daftar PPPK 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Calon pelamar PPPK harus memiliki akun SSCASN terlebih dulu untuk dapat melanjutkan pendaftaran. Berikut tata cara membuat akun yang dapat diikuti:</div> <div dir="auto"> <ul> <li>Klik opsi Buat Akun pada portal SSCASN</li> <li>Lengkapi data diri sesuai KTP untuk mencocokkannya dengan database di Dukcapil</li> <li>Masukkan kode Captcha yang ditampilkan kemudian klik tombol Lanjutkan untuk proses selanjutnya</li> <li>Lengkapi data selanjutnya seperti data diri di KTP, ijazah, dan pengisian scan KTP serta swafoto</li> <li>Isi password untuk akun SSCASN</li> <li>Pastikan ulang semua data yang diisi sudah benar. Data yang telah disimpan tidak akan dapat diperbaiki atau diubah lagi</li> <li>Klik "Selanjutnya" untuk mengecek ulang semua data. Jika ada kesalahan data yang tadi tidak dapat diperbaiki, maka klik "kembali" untuk mengubahnya</li> <li>Jika sudah selesai, pilih Lanjutkan login pendaftaran dan cetak Kartu Informasi Akun.</li> <li>Setelah berhasil membuat akun, lengkapi biodata diri.</li> <li>Masukkan informasi pendidikan seperti ijazah dan gelar.</li> <li>Isi data sesuai informasi KTP termasuk alamat, agama, nomor handphone, tinggi badan, akun media sosial, dan tanda tangan.</li> <li>Pilih jenis seleksi "PPPK".</li> <li>Pilih instansi dan formasi yang diinginkan.</li> <li>Lengkapi informasi ijazah terakhir yang relevan dengan formasi yang dipilih.</li> <li>Isi riwayat pekerjaan.</li> <li>Unggah dokumen-dokumen yang diperlukan.</li> <li>Periksa resume dengan teliti dan pastikan semua data yang dimasukkan benar.</li> <li>Setelah semua data dipastikan benar, cetak kartu pendaftaran PPPK 2024</li> </ul> </div> <div dir="auto">Jadwal lengkap seleksi PPPK periode I yang dibuka pada tahun 2024:</div> <div dir="auto"> <ul> <li>Pengumuman Seleksi: 30 September s.d. 19 Oktober 2024&nbsp;</li> <li>Pendaftaran Seleksi: 1 s.d. 20 Oktober 2024</li> <li>Seleksi Administrasi: 1 s.d. 29 Oktober 2024</li> <li>Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Oktober s.d. 1 November 2024&nbsp;</li> <li>Masa Sanggah: 2 s.d. 4 November 2024</li> <li>Jawab Sanggah: 2 s.d. 6 November 2024</li> <li>Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 5 s.d. 11 November 2024</li> <li>Penarikan data final: 12 s.d. 14 November 2024</li> <li>Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 15 s.d. 25 November 2024</li> <li>Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 26 November s.d. 1 Desember 2024</li> <li>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 2 s.d. 19 Desember 2024</li> <li>Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi : 7 s.d. 23 Desember 2024</li> <li>Pengumuman Hasil Kelulusan: 24 s.d.31 Desember 2024&nbsp;</li> <li>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 10 s.d. 21 Desember 2024</li> <li>Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis&nbsp;</li> <li>Tambahan: 13 s.d. 28 Desember 2024</li> <li>Pengumuman Hasil Kelulusan: 24 s.d. 31 Desember 2024</li> <li>Pengisian DRH NI PPPK: 1 s.d. 31 Januari 2025</li> <li>Usul Penetapan NI PPPK: 1 s.d. 28 Februari 2025</li> </ul> <div dir="auto">Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bergabung menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program PPPK 2024.</div> </div>

BKN secara resmi mengumumkan pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka mulai hari ini.

Seleksi PPPK 2024 Dibuka Hari Ini, Berikut Link, Cara Daftar dan Jadwal Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/PPPK2-3201883164.png" alt="MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengumumkan pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak dua kali pada tahun 2024. Periode pertama, pendaftaran PPPK 2024 akan dibuka pada besok, Selasa (1/10). Sedangkan pendaftaran PPPK periode kedua dibuka mulai 17 November 2024. "Pendaftaran seleksi PPPK terbagi dua. Periode I mulai 1 Oktober 2024 dan Periode II mulai 17 November 2024," bunyi pengumuman BKN dalam akun Instagram resminya, Senin (30/9). BKN memastikan, pendaftaran PPPK yang dibagi menjadi dua ini telah disesuaikan dengan kriteria berbeda. Pada pendaftaran PPPK periode pertama akan diprioritaskan bagi pelamar prioritas. Meliputi Pelamar prioritas guru dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023; Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN. Sedangkan pada pendaftaran PPPK periode II, hanya dibuka untuk tenaga non ASN alias honorer yang aktif bekerja di Instansi pemerintah. Dalam hal ini termasuk mereka yang merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah. Lebih lanjut, BKN meminta seluruh masyarakat yang akan melamar PPPK dapat memahami perbedaan kriteria dari masing-masing periode pendaftaran tersebut. "Sebelum pendaftaran dimulai besok, pastikan #SobatBKN memahami apakah masuk kriteria pelamar #SeleksiPPPK2024 periode pertama atau kedua," pungkasnya. Lebih lengkap berikut ini jadwal lengkap pendaftaran PPPK periode I dan periode II yang dibuka pada tahun 2024: Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN Pengumuman Seleksi: 30 September s.d. 19 Oktober 2024 Pendaftaran Seleksi: 1 s.d. 20 Oktober 2024 Seleksi Administrasi: 1 s.d. 29 Oktober 2024 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Oktober s.d. 1 November 2024 Masa Sanggah: 2 s.d. 4 November 2024 Jawab Sanggah: 2 s.d. 6 November 2024 Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 5 s.d. 11 November 2024 Penarikan data final: 12 s.d. 14 November 2024 Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 15 s.d. 25 November 2024 Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 26 November s.d. 1 Desember 2024 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 2 s.d. 19 Desember 2024 Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi : 7 s.d. 23 Desember 2024 Pengumuman Hasil Kelulusan: 24 s.d.31 Desember 2024 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 10 s.d. 21 Desember 2024 Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 13 s.d. 28 Desember 2024 Pengumuman Hasil Kelulusan: 24 s.d. 31 Desember 2024 Pengisian DRH NI PPPK: 1 s.d. 31 Januari 2025 Usul Penetapan NI PPPK: 1 s.d. 28 Februari 2025 Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah) Pengumuman Seleksi: 1 s.d. 30 November 2024 Pendaftaran Seleksi: 17 November s.d. 31 Desember 2024 Seleksi Administrasi: 16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 4 s.d. 18 Februari 2025 Masa Sanggah: 19 s.d. 21 Februari 2025 Jawab Sanggah: 20 s.d. 27 Februari 2025 Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 22 s.d. 28 Februari 2025 Penarikan data final: 1 s.d. 7 Maret 2025 Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi: 8 s.d. 23 Maret 2025 Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 24 Maret s.d. 8 April 2025 Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 9 s.d. 16 April 2025 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 17 April s.d. 16 Mei 2025 Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 22 April s.d. 21 Mei 2025 Pengumuman Hasil Kelulusan: 22 s.d. 31 Mei 2025 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 25 April s.d. 17 Mei 2025

BKN mengumumkan pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak dua kali pada tahun 2024.

Pendaftaran PPPK 2024 Resmi Dibuka Dua Kali Mulai 1 Oktober, Cek Jadwal Lengkapnya

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/Pendaftaran-CPNS-2023-akan-segera-berakhir-3871005392-613480438.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum mengumumkan jadwal resmi seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Adapun sebelumnya, pendaftaran PPPK 2024 direncanakan akan dibuka pada bulan September-Oktober.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Vino Dita Tama, keputusan akhir mengenai jadwal pendaftaran PPPK masih menunggu keputusan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai saat ini jadwal pembukaan PPPK masih menunggu keputusan Panselnas," kata Vino saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015130263/6-zodiak-yang-cenderung-tidak-ingin-punya-anak-dan-memilih-hidup-childfree-apa-saja">6 Zodiak yang Cenderung Tidak Ingin Punya Anak dan Memilih Hidup Childfree, Apa Saja?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan pendaftaran Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja&nbsp; (PPPK) 2024 akan dibuka pada September-Oktober 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pendaftaran PPPK 2024 baru akan dibuka setelah proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah selesai. Sejalan dengan itu, saat ini pemerintah masih melakukan pendataan tenaga honorer di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kemarin kita sepakati, kita beresin dulu yang fresh graduate ini sambil pendataannya dituntaskan. Insya Allah nanti September-Oktober ini yang PPPK mulai diproses, sambil kita melengkapi seluruh pendataan disesuaikan dengan data yang masuk di BKN dan sekaligus kita melakukan verval, verifikasi dan validasi," kata Anas saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015130257/yoona-snsd-dikabarkan-jadi-pemeran-utama-wanita-dalam-drama-baru-besutan-sutradara-my-love-from-the-star">Yoona SNSD Dikabarkan Jadi Pemeran Utama Wanita dalam Drama Baru Besutan Sutradara &lsquo;My Love from the Star&rsquo;</a></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski belum diumumkan, peserta PPPK 2024 sudah bisa mempersiapkan sejumlah persyaratan sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Pelamar PPPK Guru 2024 merupakan pelamar prioritas, Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks-THK II), dan Guru non-ASN di instansi daerah.</div> <div dir="auto">2. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)</div> <div dir="auto">3. Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru 2021 di instansi daerah dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.</div> <div dir="auto">4. Guru eks THK-II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah.</div> <div dir="auto">5. Guru non-ASN di instansi daerah terdiri dari:</div> <div dir="auto">- Pegawai yang terdaftar dalam database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah</div> <div dir="auto">- Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek dan aktif mengajar minimal 2 tahun atau 4 semester terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.</div> <div dir="auto">6. Pelamar PPPK JF Guru hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat ia mengajar saat mendaftar.</div> <div dir="auto">7. Pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta disyaratkan memiliki surat izin melamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi, lembaga, atau yayasan.</div> <div dir="auto">8. Pelamar PPPK JF Guru 22024 di instansi daerah wajib berkualifikasi pendidikan minimal lulusan S1, D4, dan/atau sertifikat pendidik sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (SE Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nomor 1131/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2024.</div> <div dir="auto">9. Khusus bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua, berlaku ketentuan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:</div> <div dir="auto">- Pelamar guru TK, SD, pendidikan kesetaraan Paket A, dan sederajat minimal lulusan SMA/sederajat dan sudah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun</div> <div dir="auto">- Jika pelamar guru TK, SD, pendidikan kesetaraan Paket A, dan sederajat tersebut lolos seleksi PPPK 2024, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru tersebut ke jenjang S1 atau D4.</div> <div dir="auto">10. Penyandang disabilitas pelamar PPPK JF Guru dikenakan ketentuan berikut:</div> <div dir="auto">- Penyandang disabilitas rungu tidak bisa melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris</div> <div dir="auto">- Penyandang disabilitas daksa tidak bisa melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan</div> <div dir="auto">- Penyandang disabilitas netra tidak bisa melamar ke kebutuhan PPPK JF Seni Budaya Keterampilan.</div> <div dir="auto">11. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas Jabatan yang dilamar untuk pelamar PPPK.</div> <div dir="auto">12. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.</div> &nbsp;

BKN belum mengumumkan jadwal resmi seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

BKN Belum Umumkan Jadwal Seleksi PPPK 2024, Ini Persyaratan yang Perlu Diketahui Calon Peserta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/IMG-20231110-WA0010-1238878047.jpg" alt="Pelamar CPNS dan PPPK saat menunggu sesi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi PPPK." width="100%">
<figcaption>Pelamar CPNS dan PPPK saat menunggu sesi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi PPPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 direncanakan mulai bulan depan. Kabar baiknya, tak ada ambang batas nilai atau passing grade bagi para pelamar untuk bisa lulus seleksi. Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (28/8), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan tiga peraturan dalam upaya penyelesaian tenaga non-ASN saat ini. Ketiganya yakni, Keputusan Menteri PANRB (KepmenPANRB) No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024; KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai PPPK untuk JF Kesehatan; dan KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Guru di Instansi Daerah. Dalam regulasi tersebut, khususnya KepmenPANRB No. 347/2024, tidak ada penetapan passing grade untuk penentuan kelulusan honorer sebagai peserta seleksi PPPK 2024. &rdquo;Penentuan kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik,&rdquo; ujarnya. Artinya, pelamar tak perlu mencapai nilai tertentu untuk bisa dinyatakan lolos seleksi. Selain soal tak adanya passing grade, dalam regulasi-regulasi tersebut, terdapat beberapa pokok pengaturan lain. Seperti, aturan soal pelamar melebihi jumlah formasi hingga pengisian formasi. Untuk pengisian formasi ini diprioritaskan pertama untuk guru lulus tahun 2021 dan D-IV bidan pendidik tahun 2023. Lalu, Eks THK-II, non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah, guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Terakhir, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). &rdquo;Nantinya, bagi pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu,&rdquo; jelasnya. Sebagai informasi, pada pengadaan PPPK tahun 2024 pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN sebanyak 1.031.554 formasi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan, bahwa penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN harus menjadi atensi khusus. Karenanya, political will dan kolaborasi lintas sektor menjadi penting dalam penataan tenaga non-ASN ini. Tak terkecuali soal penyelesaian RPP manajemen ASN. &rdquo;Komisi II DPR RI akan terus mengawal penyelesaiannya agar segera rampung,&rdquo; pungkasnya.

Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 direncanakan mulai bulan depan.

Tak Ada Ambang Batas untuk Seleksi PPPK 2024, Dibuka September-Oktober 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/hayati-335059729.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendapat kuota calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sebanyak 4.446. Rinciannya, untuk formasi CPNS sebanyak 265 dan PPPK sebanyak 4.181. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati mengatakan, proses rekrutmen nantinya akan menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Panselnas. Ia berharap perekrutan ini menambah kinerja Pemprov Jateng karena mendapatkan suntikan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. "Dengan pembukaan seleksi CASN/CPNS harapannya dapat mempercepat kinerja Pemprov Jateng. Dan dengan adanya (formasi) PPPK dapat sedikit menyelesaikan permasalahan tenaga Non-ASN di Pemprov Jateng," ujarnya dihubungi via pesan singkat, Selasa (7/5). Rahmah menjelaskan, saat ini jumlah pegawai ASN di Pemprov Jateng adalah 48.002 orang. Dari jumlah itu sekitar 14.349 orang adalah tenaga non-ASN, sehingga kekurangan pegawai menurut peta jabatan sejumlah 34.793 orang, dari kondisi ideal pegawai sebanyak 99.676 orang. Lalu, bagaimana upaya penyelesaian tenaga non ASN sesuai ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)? Rahmah menjawab, untuk hal tersebut akan&nbsp;diterapkan sistem NIP paruh waktu dan NIP penuh waktu. "Dari sekitar 14 ribu Non-ASN yang terdata, kebijakannya nanti yang lolos PPPK (rekrutmen 2024) akan mendapat NIP penuh, sisanya NIP paruh waktu, pada masanya ada yang pensiun, nanti akan menggantikan sehingga akan maju," jelas Rahmah. Rahmah mengimbau, para calon pelamar ASN baik PNS atau PPPK meng-update informasi terkait rekrutmen CASN 2024, melalui kanal resmi. Pemprov Jateng menyediakan hotline Whatsapp di Helpdesk CASN +62812-960-0029, dan laman resmi bkd.jatengprov.go.id. "Kami mengimbau calon pelamar rekrutmen CASN 2024 jangan percaya akan adanya hoax atau oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi pegawai negeri. Hanya ikuti informasi melalui kanal resmi," tegas Rahmah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati mengatakan, proses rekrutmen nantinya akan menunggu juknis Panselnas.

Seleksi CASN 2024, Pemprov Jateng Dapat Kuota 265 CPNS dan 4.181 PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada 6 tanda-tanda guru honorer dan tendik atau tenaga kependidikan bisa diangkat jadi PPPK 2024 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika benar ini terjadi, maka dipastikan akan jadi kabar baik bagi guru honorer dan tendik. Sehingga impian honorer dan tendik diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pun semakin besar. Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan membuka kuota formasi CASN 2024 yang cukup besar mencapai 2,3 juta formasi. Kuota CASN 2024 sebanyak 2.302.543 tersebut diperuntukkan formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024. Sementara khusus untuk formasi PPPK 2024, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 1,6 juta formasi. Formasi 1,6 juta PPPK 2024 itu diperuntukkan bagi instansi pusat dan pemerintah deerah. Akan tetapi kuota PPPK 2024 untuk pemerintah daerah adalah yang terbesar dengan mencapai total 1.383.758 formasi. Terbanyak yang disediakan adalah formasi PPPK tenaga teknis sebanyak 547.416 formasi. Sementara formasi PPPK guru berjumlah 419.146 dan formasi PPPK tenaga kesehatan 417.196. Selain itu, seleksi PPPK 2024 juga akan mengakomodir honorer lulusan SD/sederajat. Di sisi lain, pemerintah memberika kuota CPNS 2024 untuk sekolah kedinasan mencapai 6.027 formasi. Sedangkan jumlah formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar fresh graduate sebesar 690.822 formasi. KemenPAN RB sendiri juga sudah menyampaikan bahwa seleksi PPPK 2024 fokus mengangkat non ASN atau honorer yang sudah masuk dalam database BKN. Data non ASN atau honorer dalam database BKN tersebut didapaat dari pendataan yang dilakukan pada tahun 2022. Dari data yang ada, jumlah non ASN atau honorer dalam database BKN tersebut yakni 2.355.092. Artinya, bagi non ASN atau honorer yang sudah masuk dalam database BKN di seluruh daerah berpeluang diangkat jadi pegawi peerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Entah sebagai PPPK Penuh Waktu atau PPPK Paruh Waktu. Hal itu berlaku untuk non ASN atau honorer di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek. Yakni para guru honorer dan tenaga kependidikan atau tendik. Audit Database BKN MenPAN RB Azwar Anas menyebut, saat ini jumlah honorer dalam database BKN saat ini mencapai 2,3 juta honorer. Akan tetapi nantinya akan dilakukan audit database BKN oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hasil audit BPKP itulah yang kemudian jadi acuan non ASN atau honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu lantaran pengangkatan honorer jadi PPPK 2024 adalah melalui mekanisme pendaftaran. Karena itu seluruh peserta tanpa terkecuali harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Jika honorer tidak lolos audit BPKP, maka honorer tersebut akan secara otomatis dikeluarkan dari database BKN. Artinya, honorer tersebut tidak bisa melakukan pendaftaran PPPK 2024 dan otomatis tidak bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. MenPAN-RB Azwar Anas mengingatkan, bahwa jumlah honorer ditendang pada seleksi PPPK 2023 lalu jumlahnya cukup banyak. Itu terjadi karena honorer tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pendaftaran. Yakni karena sejumlah dokumen dan data yang tidak valid atau tidak benar atau palsu. Diantaranya adalah terkait ijazah yang digunakan saat melakukan pendaftaran PPPK 2024. MenPAN-RB Azwar Anas menyiratkan, 2,3 juta honorer dalam database BKN tersebut bisa saja berkurang nantinya usai dilakukan audit database BKN. 6 Tanda-tanda Guru Honorer dan Tendik Tidak Masuk Database BKN Seperti yang disinggung di atas, ada 6 tanda-tanda guru honorer dan tendik tidak masuk database BKN. Karena itu, bagi Anda guru honorer dan tendik harus memperhatikan hal ini dan memastikan sudah masuk dalam database BKN. Jika tidak, maka Anda dipastikan tidak akan bisa diangkat jadi PPPK 2024 mendatang. Berikut ini 6 tanda-tanda guru honorer dan tendik tidak masuk database BKN: 1. Dapodik Untuk diketahui, dasar penentuan keikutsertaan seleksi PPPK di Kemdikbudristek adalah didasarkan pada Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Setiap tahun Kemdikbudristek melakukan update Dapodik yang jadi pendataan guru honorer maupuan teknis honorer. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, mulai dari perekrutan awal hingga terakhir kemarin, yang bisa mendaftar seleksi PPPK guru adalah yang sudah terdaftar di Dapodik. Maka bagi guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik bisa mengikuti seleksi PPPK guru. Dapodik sendiri terdiri dari guru honorer sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sementara bagi lulusan PPG, tetap bisa mengikuti seleksi PPPK guru 2024 meski tidak masuk dalam Dapodik. 2. Persebaran jumlah non ASN Database BKN Untuk diketahui, persebaran jumlah non ASN pada database BKN itu berbeda-beda. Misalnya di suatu daerah, data non ASN yang sudah masuk database BKN ternyata hanya THK-2 saja tanpa ada tenaga non ASN. Demikian juga dengan jumlah dimana setiap daerah dipastikan berbeda dengan daerah lainnya. Semakin sedikit jumlah non ASN di sebuah daerah, maka akan semakin tinggi peluang masuk ke dalam database BKN. Yang harus diperhatikan adalah, non ASN Kemdikbudristek akan dibedakan dengan non ASN lainnya dan bukan merupakan rival. Akan tetapi, persaingan akan berlaku hanya bagi guru honorer karena akan didasarkan ijazah, mapel, sampai linieritas. 3. Tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN sudah banyak yang diangkat Dengan semakin banyak non ASN dalam database BKN sudah diangkat, otomatis peluang lulus seleksi PPPK 2024 pun semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan KemenPAN RB dimana jumlah non ASN pada database BKN kini berjumlah 2,3 juta. Sementara jumlah non ASN yang sudah diangkat menjadi ASN sudah mencapai 749.398. Terdiri dari lulusan CPNS 603 orang dan lulus PPPK 748.759 orang. Sehingga tersisa 1.605.694 non ASN yang belum diangkat. Dengan catatan, jumlah 1,6 juta tersebut adalah mereka yang sudah mendapatkan NIP. 4. Formasi PPPK guru 2024 besar Seperti yang sudah disampaikan Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani, usulan untuk PPPK guru 2024 jumlahnya mencapai 419.146 formasi. Sementara sisa guru non ASN atau guru honorer tercatat sebanyak 200 ribuan saja. Otomatis, peluang guru honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pun sangat besar. Sebab, kuota yang tersedia itu 2 kali lipat dari jumlah guru honorer yang belum diangkat. Sementara sisanya, dimungkinkan disediakan untuk pelamar umum. 5. Pelamar prioritas tinggal sedikit Untuk jumlah proyeksi PPPK guru 2024 ada 419.146. Sementara jumlah guru lulus PG 2021 yang jadi prioritas tersisa 14.532. Nah, pelamar kategori P1 tersebut akan langsung diangkat pada PPPK 2024. Sisa formasi itulah yang jadi peluang bagi guru honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bahkan lulusan PPG dan guru honorer sekolah swasta berpotensi diangkat pada PPPK 2024. &nbsp; &nbsp;6. Formasi PPPK guru dan Tendik Dipisah Seperti yang disinggung di atas bahwa tendik bukanlah pesaing bagi guru honorer pada PPPK 2024. Diatas juga sudah disebutkan bahwa formasi PPPK guru 2024 sebanyak 419.146 formasi. Sementara pemerintah juga sudah menyatakan bahwa PPPK 2024 ini juga diproyeksikan untuk pengangkatan tendik. Bahkan pemerintah menyatakan akan mengakomodir tendik dengan ijazah SD sekalipun. Dalam pemaparan, pemerintah memproyeksikan 82 ribuan kebutuhan tendik. Dan angka tersebut berbeda dengan angka proyeksi PPPK guru 2024. Dengan demikian, formasi tendik tidak akan mengurasi formasi PPPK guru 2024. Prof Nunuk Suryani juga sudah menyampaikan bahwa tendik masuk ke formasi PPPK teknis 2024. Alasannya, karena tendik bukan mengajar seperti yang dilakukan guru.&nbsp;Sehingga nantinya tendik tersebut akan melamar sebagai peserta PPPK teknis 2024. Itulah 6 tanda-tanda guru honorer dan tendik tidak masuk database BKN tetap bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2024.

Ada 6 tanda-tanda guru honorer dan tendik atau tenaga kependidikan bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK 2024)

6 Tanda-tanda Guru Honorer dan Tendik Tidak Masuk Database BKN Bisa Diangkat PPPK 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/PPPK2-3201883164.png" alt="MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan perjanjian kerja tertulis untuk jangka waktu tertentu. Regulasi pengadaan PPPK ini selalu diperbarui tiap tahunnya guna memastikan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mendapatkan kesempatan seadil-adilnya dalam proses pengadaan. PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pegawai negeri sipil (PNS), kecuali dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan keanggotaan dewan pertimbangan kepegawaian. Regulasi PPPK 2024 pun tidak dapat disamakan oleh regulasi CPNS. Untuk itu, simak regulasi pengadaan PPPK 2024 yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 29 Tahun 2021 Peraturan ini membahas tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional. Peraturan ini mengatur tentang syarat, prosedur, mekanisme, dan evaluasi pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional, seperti guru, dokter, perawat, dan lain-lain. Peraturan ini juga menetapkan kuota pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional sebesar 10 persen dari total formasi yang ditetapkan oleh instansi. 2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Peraturan ini mengatur tentang pengadaan PPPK untuk mengisi jabatan fungsional yang dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi, serta kriteria dan persyaratan peserta seleksi. Peraturan ini juga mengatur tentang sistem seleksi yang menggunakan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Nasional (SSCASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Peraturan ini mengatur tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru, termasuk syarat, kriteria, mekanisme, dan ketentuan pengisian kebutuhan. Peraturan ini juga mengatur tentang pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan PPPK guru. Selain peraturan-peraturan di atas, pengadaan PPPK 2024 juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023. RKP 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menguraikan prioritas, sasaran, dan target pembangunan, serta alokasi anggaran untuk tahun 2024. Salah satu prioritas pembangunan yang terkait dengan pengadaan PPPK 2024 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Bagi Anda yang ingin mendaftar PPPK, berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui: Syarat Umum Pendaftaran PPPK - Warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun. - Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/Polri, atau PPPK. - Tidak berkedudukan sebagai calon atau anggota legislatif, dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Tahapan Seleksi Pengadaan PPPK dilakukan melalui seleksi yang terdiri dari: seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, dan seleksi kesehatan. Seleksi kompetensi dasar dan bidang dilakukan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN. Seleksi kompetensi dasar terdiri dari tiga jenis tes, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Seleksi kompetensi bidang terdiri dari Tes Potensi Akademik, Tes Praktik Kerja, Tes Bahasa Asing, Tes Fisik atau Kesamaptaan, dan Psikotes. Peserta seleksi yang lulus seleksi kesehatan akan mendapatkan surat tanda lulus seleksi yang berlaku sebagai dasar untuk melakukan perjanjian kerja dengan pejabat pembina kepegawaian. Perjanjian kerja berisi tentang hak dan kewajiban, masa kerja, gaji dan tunjangan, pengembangan karir, penilaian kinerja, perlindungan, dan penyelesaian perselisihan. Catatan Penting Regulasi PPPK 2024 PPPK yang telah menjalani perjanjian kerja selama minimal 1 tahun dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi untuk menjadi PNS. PPPK yang tidak lulus seleksi untuk menjadi PNS dapat melanjutkan perjanjian kerja sebagai PPPK. Pemaparan di atas adalah regulasi yang mengatur pengadaan PPPK 2024. Update terus informasi soal pengadaan PPPK yang bisa Anda simak di website resmi SSCASN agar tidak ketinggalan informasi.

Regulasi pengadaan PPPK ini selalu diperbarui tiap tahunnya guna memastikan calon mendapatkan kesempatan seadil-adilnya.

Ketahui Regulasi Pengadaan PPPK 2024, Simak Syarat, Tahapan Seleksi, dan Peraturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/pppk-3803729.jpg" alt="ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kabar baik telah tersiar dari istana kepada para honorer, dengan persyaratan pendidikan minimal sekolah dasar (SD). Dilansir dari Pojoksatu.id,&nbsp;pemerintah&nbsp;telah&nbsp;berkomitmen untuk&nbsp;mengatasi permasalahan honorer K2 maupun non-K2 melalui jalur rekrutmen PPPK, sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara dengan batas waktu penyelesaian hingga 31 Desember 2024. "Kami merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah,&nbsp;atas dedikasinya dalam menyelesaikan isu yang telah lama dihadapi oleh para honorer," ungkap Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nur Baitih pada Kamis (4/1). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013699816/bupati-dhito-mantap-bilang-operasional-komersil-bandara-dhoho-kediri-bakal-dilaksanakan-pada-15-januari">Bupati Dhito Mantap Bilang Operasional Komersil Bandara Dhoho Kediri Bakal Dilaksanakan pada 15 Januari</a> Beliau menuturkan,&nbsp;bahwa telah terjadi pertemuan dengan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP), dimana dalam forum tersebut&nbsp;Nur Baitih,&nbsp;Andi Melyani Kahar,&nbsp;dan perwakilan pengurus, membeberkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema perekrutan&nbsp;PPPK 2024 untuk honorer pendidikan minimal SD. Untuk&nbsp;para honorer berijazah SD,&nbsp;nantinya akan ditempatkan dalam formasi jabatan pelaksana. "Meskipun kami meminta agar pemerintah memprioritaskan penyelamatan bagi honorer lulusan SMA, namun ternyata pemerintah juga memberikan peluang kepada lulusan SD.&nbsp;Hal&nbsp;ini dianggap sebagai berkah bagi masyarakat," tambahnya. Kegembiraan&nbsp;pun&nbsp;semakin meluap, ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB),&nbsp;Abdullah Azwar Anas, telah memberikan instruksi kepada semua pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah untuk mengusulkan formasi PPPK 2024, khususnya bagi honorer dengan pendidikan minimal SD. Hal ini menunjukkan, adanya&nbsp;komitmen penuh&nbsp;dari&nbsp;pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer,&nbsp;dan memberikan peluang yang lebih luas bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dasar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/013699788/caroline-garcia-bawa-prancis-lewati-norwegia-ke-semifinal-united-cup">Caroline Garcia Bawa Prancis Lewati Norwegia ke Semifinal United Cup</a> Menurut Bunda Nur, kebijakan tersebut&nbsp;telah&nbsp;menjadi jalan masuk bagi honorer teknis administrasi, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih banyak yang berijazah SD, SMP, dan SMA. "Saya mengucapkan terima kasih kepada KSP yang telah memfasilitasi semua ini, terutama kepada Mas Yusuf yang terus mengawal proses ini," katanya. Bunda Nur berharap bahwa pada tahun 2024, masalah honorer dapat terselesaikan sepenuhnya, tidak hanya bagi guru, tenaga kesehatan, tetapi juga tenaga teknis administrasi. Semua pihak berhak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan pengabdian mereka. Dia&nbsp;juga&nbsp;menyampaikan permintaan khusus kepada pejabat daerah,&nbsp;untuk memandang isu honorer ini dengan hati nurani dan bekerja dengan rasa kemanusiaan dan menghindari diskriminasi. Sehingga,&nbsp;tidak ada lagi honorer yang terpinggirkan. "Bantu kami dengan menyampaikan kebutuhan ASN PPPK 2024,&nbsp;sesuai petunjuk dari Menteri MenPAN-RB Azwar Anas," pintanya. Bunda Nur juga menyarankan,&nbsp;agar pemerintah daerah tidak hanya mengajukan formasi berdasarkan keinginan kepala daerah semata. Melainkan,&nbsp;disusun sesuai dengan kebutuhan riil daerah dengan mempertimbangkan kondisi honorer di wilayah tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013699779/jasa-raharja-siapkan-santunan-rp-50-juta-untuk-korban-tewas-tabrakan-ka-turangga-di-cicalengka">Jasa Raharja Siapkan Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tewas Tabrakan KA Turangga di Cicalengka</a> Nur&nbsp;kembali&nbsp;menegaskan&nbsp;akan&nbsp;pentingnya mengabaikan perdebatan terkait kualifikasi pendidikan, mengingat Menteri Anas telah membuka peluang bagi lulusan SMA ke bawah. Dia berharap agar tidak ada lagi saling tuding,&nbsp;terkait pemberian kuota formasi yang dikendalikan oleh pusat atau daerah. "Mari kita bekerja sama dengan baik. Kami yakin kepala daerah dapat menjalankan amanah dan konsisten dalam menangani masalah honorer," tandas Bunda Nur Baitih.

Untuk para honorer berijazah SD, nantinya akan ditempatkan dalam formasi jabatan pelaksana dalam skema perekrutan PPPK 2024.

Kabar Baik Buat Masyarakat, PPPK 2024 Dibuka untuk Honorer Lulusan SD

PPPK 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPPK 2024

Berita Terkini