<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/praswad-kolam.jpg" alt="M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, menilai kebakaran yang menimpa rumah Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu, bukan sekadar insiden biasa. Menurutnya, peristiwa tersebut sebagai bentuk teror terhadap aparat penegak hukum yang tengah berjuang menegakkan keadilan di tengah perkara korupsi besar di Sumatera Utara (Sumut).</p> <p>&ldquo;Kebakaran yang menimpa rumah Hakim Khamozaro Waruwu patut menjadi perhatian serius publik. Ini bukan sekadar musibah, melainkan bentuk teror nyata kepada penegak hukum, teror kepada pejuang pemberantasan korupsi,&rdquo; kata Praswad dalam keterangannya, Jumat (7/11).</p> <p>Peristiwa kebakaran itu terjadi pada Selasa (4/11) di Kompleks Taman Harapan Indah, Medan. Insiden itu berlangsung di tengah Hakim Khamozaro memimpin sidang perkara korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara, yang menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.</p> <p>Praswad menegaskan, konteks waktu dan posisi strategis Khamozaro dalam perkara tersebut membuat kebakaran itu tidak bisa dianggap kebetulan. Apalagi, hakim tersebut selama ini dikenal kritis dan berani menggali dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus korupsi Dinas PUPR Sumut.</p> <p>&ldquo;Dalam beberapa sidang, beliau menyoroti pergeseran anggaran APBD Sumut 2025 yang menjadi dasar proyek senilai lebih dari Rp 150 miliar, dan meminta agar Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dihadirkan ke persidangan. Itu menunjukkan keberanian beliau menerapkan prinsip equality before the law, bahwa tidak ada yang kebal hukum,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ia menilai, perintah hakim untuk memeriksa Bobby Nasution merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.</p> <p>&ldquo;Tindakan itu nyata menunjukkan integritas dan independensi hakim. Maka kebakaran ini harus dilihat dalam konteks upaya melemahkan aparat yang berani menegakkan hukum,&rdquo; tegas Praswad.</p> <p>Ia mengungkapkan, kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut mencerminkan pola penyimpangan yang berulang mulai dari pelaksanaan proyek tanpa dasar hukum sah, tender yang dipercepat tanpa kajian teknis, hingga munculnya konsultan perencana setelah pemenang lelang ditetapkan.</p> <p>&ldquo;Jika pergeseran anggaran dilakukan atas perintah atau sepengetahuan kepala daerah, maka tanggung jawab pidana tidak bisa berhenti di kepala dinas saja,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Praswad menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi aparat peradilan dari segala bentuk tekanan. Ia meminta kepolisian segera mengusut tuntas penyebab kebakaran tersebut, serta mendesak KPK dan Mahkamah Agung (MA) memastikan perlindungan menyeluruh terhadap hakim yang menangani perkara korupsi berisiko tinggi.</p> <p>&ldquo;Negara harus menjamin keamanan hakim agar mereka tidak bekerja dalam ketakutan. Tanpa perlindungan yang kuat, independensi peradilan akan rapuh,&rdquo; urainya.</p> <p>Lebih lanjut, Praswad menilai kebakaran rumah Hakim Khamozaro menjadi ujian bagi konsistensi negara dalam menjaga integritas peradilan dan melindungi penegak hukum. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi untuk bertanggung jawab menjamin keselamatan aparat hukum.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Jangan sampai keberanian hakim seperti Khamozaro Waruwu yang menegakkan keadilan justru dibalas dengan intimidasi dan teror. Tanpa hakim yang berani, keadilan kehilangan maknanya,&rdquo; pungkasnya.</p> </div>

Praswad Nugraha, menilai kebakaran yang menimpa rumah Hakim  Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu, bukan sekadar insiden biasa

Eks Penyidik KPK Sebut Terbakarnya Rumah Hakim Tipikor Medan Teror terhadap Penegakkan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/JKT-1-Kaesang-Beri-Klarifikasi-ke-KPK-FED-1JPG-564541729.jpg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berjalan usai memberikan klarifikasi terkait jet pribadi di Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berjalan usai memberikan klarifikasi terkait jet pribadi di Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kendati Kaesang Pangarep telah datang ke KPK untuk menjelaskan penggunaan jet pribadi, sorotan dari beberapa kalangan belum reda. Karena itu, melalui juru bicaranya, Kaesang meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi tanpa dasar yang jelas.</p> <p>&rdquo;Semua data dan informasi sudah kami sampaikan ke KPK. Mohon jangan berspekulasi,&rdquo; ujar jubir Kaesang yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, kemarin.</p> <p>Dia juga meminta semua pihak tidak berspekulasi tentang orang-orang yang berada satu pesawat dengan Kaesang saat berkunjung ke Amerika Serikat pada Agustus lalu.</p> <p>Francine menegaskan, selain Kaesang, ada orang lain di pesawat pribadi tersebut. Mereka berangkat bersama ke Amerika Serikat. &rdquo;Misalkan di pesawat itu ada delapan penumpang. Empat orang dari pemilik pesawat dan empat orang dari Mas Kaesang,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Francine kembali meminta agar siapa pun tidak berspekulasi tanpa konfirmasi ke KPK. &rdquo;Sekali lagi, mohon tidak berspekulasi tanpa konfirmasi dari KPK dan kami,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo turut berkomentar mengenai dugaan gratifikasi yang menimpa putra bungsunya itu. Namun, Jokowi tidak berkomentar panjang. Dia hanya menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.</p> <p>Sebelumnya, pengamat penerbangan Alvin Lie mempertanyakan statemen Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang menyebut biaya penerbangan ke AS sekitar Rp 90 juta per orang. &rdquo;Sama sekali tak logis,&rdquo; terangnya kepada Jawa Pos kemarin.</p> <p>Sebab, sewa jet pribadi dihitung per jam, bukan per orang dan tujuannya. Selain itu, biaya sewa biasanya dihitung berdasar pergi pulang. Tidak hanya satu arah.</p> <p>Data kepemilikan pesawat, menurut Alvin, bisa diperoleh di Dirjen Perhubungan Udara. &rdquo;Mereka yang berhak beri izin pesawat mendarat di Indonesia dan kemudian berangkat lagi ke luar negeri,&rdquo; paparnya.</p> <p>Pada bagian lain, Ketua IM57+ M. Praswad Nugraha mengkritik sikap KPK yang menyebut gratifikasi harus diterima langsung oleh penyelenggara negara. Padahal, sering terjadi gratifikasi kepada penyelenggara negara diberikan melalui keluarga. <strong>(elo/far/lyn/c19/oni)</strong></p>

Kaesang Pangarep telah datang ke KPK untuk menjelaskan penggunaan jet pribadi. Putra bungsu presiden itu meminta tidak ada lagi berspekulasi

Semua Data dan Dokumen Telah Diserahkan ke KPK, Kaesang Minta Jangan Ada Spekulasi soal Kasus Jet Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/praswad-kolam.jpg" alt="M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin merosot. IM57+ Institute, organisasi mantan pegawai KPK, menilai&nbsp;bahwa&nbsp;merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK karena ulah para pimpinannya yang melanggar etik dan terjerat pidana.</p> <p>Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha menyatakan, pimpinan KPK ke depan harus yang mempunyai sosok luar biasa. Sehingga, mereka melakukan kerja yang juga luar biasa untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK.</p> <p>"Tanpa adanya Pimpinan KPK yang baik, maka akan semakin jauh visi tersebut akan tercapai," kata Praswad kepada wartawan, Minggu (7/7).</p> <p>Menurut Praswad, rendahnya minat pendaftar akibat merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK. Pansel KPK yang belum mendapatkan kepercayaan publik secara penuh, seharusnya dapat membalik presepsi dengan membuktikan bahwa akan dapat menghasilkan calon berintegritas.</p> <p>"Salah satunya adalah melalui upaya yang tidak biasa, termasuk jemput bola dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang dirasa dapat mendapatkan kepercayaan publik," papar Praswad.</p> <p>Tentu dapat melihat sosok-sokok -mereka yang mempunyai rekam jejak baik, khususnya yang memang memiliki semangat pemberantasan korupsi.</p> <p>"Indikatornya pun jelas, mulai dari tidak adanya kasus korupsi sampai dengan memiliki track record yang mampu melakukan transformasi kelembagaan," papar Prawad.</p> <p>Dia tak mempermasalahkan Pansel ingin melakukan jemput bola untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang berintegritas. "Artinya langkah jemput bola bukan diharamkan dan bahkan dengan kondisi saat ini yang minim pendaftar dan kepercayaan publik turun menjadi suatu kewajiban," tegasnya.</p> <p>Praswad mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk memiliki kesempatan akhir dalam meninggalkan legacy baik atas karut marutnya KPK selama periode kepemimpinannya. "Apabila presiden tidak mendorong calon yang baik maka akan tercatat dalam sejarah menjadi presiden yang meninggalkan cerita buruk bagi pemverantasan korupsi," pungkas Praswad.</p>

Kepercayaan publik terhadap KPK semakin merosot. IM57+ Institute menilai, merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK karena ulah pimpinannya

Pansel Disarankan Jemput Bola untuk Cari Capim dan Dewas KPK Berintrgritas

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/praswad-kolam.jpg" alt="M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Barisan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam IM57+ Institute, menyesalkan pelaporan yang dilakukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas, Komnas HAM dan Bareskrim Mabes Polri. Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha menyebut, langkah pelaporan itu merupakan upaya kriminalisasi terhadap penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan pengalaman saya sebagai penyidik generasi awal KPK, penyelidik dan penyidik KPK sejak awal sudah melakukan tindakan yang 100 persen sesuai dengan SOP, Kode Etik, dan peraturan perundangan khususnya KUHAP dan UU KPK. Sehingga pelaporan ini adalah jelas sebagai bentuk kriminalisasi terhadap petugas pada level pelaksana perintah," kata Praswad kepada wartawan, Jumat (14/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praswad menjelaskan, penyidik mempunyai kewenangan dalam melakukan berbagai upaya paksa, termasuk penyitaan alat komunikasi ketika menemukan indikasi adanya bukti dugaan tindak pidana korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tindakan kriminalisasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang independen, sesuai dengan standar pada the Jakarta Principle yang sudah disepakati negara-negara dalam melindungi penegakan hukum yang independen," ucap Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, persoalan menjadi rumit karena Pimpinan KPK seolah menjadikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Harun Masiku sebagai alat politik. Hal itu ditunjukan dengan maju mundurnya penanganan kasus ini yang kebetulan selalu sesuai dengan momentum politik di Indonesia, khususnya Pilpres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, sedang mencuatnya kasus Nurul Ghufron menjadi salah satu momentum yang bersamaan. Wajar ketika publik penuh kecurigaan terhadap kasus ini, sehingga melihat dimensi politik yang kental dalam kasus ini. Kalau Pimpinan KPK sejak awal tidak mempolitisi maka polemik ini tidak akan terjadi," ujar Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praswad menekankan, pihak pelapor yang melaporkan penyidik jangan sampai salah alamat dengan menyasar penyidik pada level pelaksana di lapangan, tetapi tidak melihat kesalahan pada level Pimpinan KPK selaku pemberi perintah dan penanggung jawab atas seluruh tindakan penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Pimpinan KPK harus bersikap satria dengan melindungi penyidik dan mengambilalih pertanggungjawaban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014758514/kpk-tegaskan-penyitaan-hp-milik-hasto-kristiyanto-sesuai-prosedur-untuk-kepentingan-penyidikan">KPK Tegaskan Penyitaan HP Milik Hasto Kristiyanto Sesuai Prosedur untuk Kepentingan Penyidikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan hanya menari dalam genderang politisasi kasus dan bersembunyi ketika ada masalah. Pihak yang bersembunyi dibalik anak buah adalah sikap pengkhianat," cetus Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menegaskan, IM57+ Institute berada dibarisan terdepan yang akan ada didepan seluruh penyelidik dan penyidik KPK ketika ada yang mencoba-coba untuk mengkriminalisasi mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal tersebut mengingat penyidik sudah berbuat benar dan IM57+ Institute selalu akan berada pada barisan terdepan membela kebenaran," pungkasnya.</div>

Berdasarkan pengalaman saya sebagai penyidik generasi awal KPK, penyelidik dan penyidik KPK sejak awal sudah melakukan tindakan sesuai SOP

IM57+ Institute Sebut Hasto Kristiyanto Tengah Lakukan Kriminalisasi Terhadap Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/Pedagang-Parcel-Dery-Ridwansah-3JPG-1394941015.jpg" alt="Pedagang parcel musiman di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Pedagang parsel menjual harga parsel mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung dari isi paket dan model parsel." width="100%">
<figcaption>Pedagang parcel musiman di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Pedagang parsel menjual harga parsel mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung dari isi paket dan model parsel.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk tidak menerima gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri. Imbauan yang tiap tahun disampaikan KPK itu dinilai kurang efektif mencegah korupsi saat ini. Terlebih semenjak KPK didera kasus pungli rutan.</p> <p>Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menilai pencegahan korupsi lewat imbauan tak lagi mempan. Sebab, masyarakat kini sudah melihat KPK bukan lagi sebagai contoh yang baik. &rdquo;Mana mungkin publik mengikuti (imbauan KPK, Red) apabila ketua KPK menjadi tersangka pemerasan?&rdquo; katanya kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin (30/3).</p> <p>Menurut Praswad, pencegahan korupsi semestinya dilakukan dengan cara memberi contoh yang baik kepada masyarakat. KPK juga harus berani menangani kasus gratifikasi yang melibatkan petinggi negara. &rdquo;KPK harus terang dan jelas dalam implementasi kebijakan melalui penindakan,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>KPK sebelumnya menegaskan kembali pentingnya melakukan pencegahan korupsi. Khususnya melalui pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. Hal itu tertuang dalam Surat Imbauan KPK Nomor 1636/GTF.00.02/ 01/03/2024 tentang Imbauan Terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya.</p> <p>Melalui surat itu, KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024. Imbauan tersebut sekaligus menegaskan kembali Surat Edaran (SE) KPK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. <strong>(tyo/c9/fal)</strong></p>

KPK mengimbau penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk tidak menerima gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri.

Pejabat Negara dan PNS Terima Gratifikasi Lebaran, Imbauan KPK Kurang Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/4J3A0897JPG-1584299533.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai mendatangi Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai mendatangi Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua (nonaktif) KPK Firli Bahuri kembali melayangkan surat pengajuan pengunduran dirinya kepada presiden setelah surat pertamanya ditolak menteri sekretaris negara (Mensesneg). Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai langkah Firli tersebut sebagai upaya menghindari sanksi etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK.</p> <p>Mensesneg Pratikno telah memberikan jawaban atas penolakan surat yang dilayangkan Firli pada Jumat (22/12). Surat tidak dapat diterima lantaran pernyataan berhenti bukan salah satu syarat pemberhentian pimpinan KPK.</p> <p>Karena itu, Firli kembali melayangkan surat pada Sabtu (23/12). &rdquo;Yang intinya saya menyatakan mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Baik sebagai ketua merangkap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi,&rdquo; terangnya.</p> <p>Ketua IM57+ M. Praswad Nugraha menjelaskan, Firli mengundurkan diri sama sekali bukan karena menolak masa jabatannya diperpanjang. &rdquo;Itu semata-mata ingin menciptakan persepsi di tengah masyarakat bahwa dia adalah martir karena perjuangan melawan korupsi,&rdquo; paparnya.</p> <p>Kedua, Firli ingin melakukan pendekatan yang pernah digunakan eks Wakil Ketua KPK Lili Piantauli Siregar. Dengan mengundurkan diri, dia ingin menghindari pertanggungjawaban etik saat proses etik diajukan.</p> <p>Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyatakan, sidang putusan Firli dilaksanakan besok (27/12). Dewas tetap mengadakan sidang lantaran permintaan pengunduran diri Firli ditolak presiden. &rdquo;Rangkaian sidang selesai Jumat pekan lalu,&rdquo; ujarnya. <strong>(elo/lyn/c14/ttg)</strong></p>

Ketua (nonaktif) KPK Firli Bahuri kembali melayangkan surat pengajuan pengunduran dirinya kepada presiden setelah surat pertamanya ditolak.

Firli Bahuri Dianggap Berupaya Tiru Langkah Lili Pintauli Siregar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/praswad-kolam.jpg" alt="M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri tak boleh diistimewakan yang diduga terseret dalam kasus dugaan pemerasaan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Karena itu, Firli harus hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan barisan mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute, merespon agenda pemeriksaan Polda Metro Jaya terhadap Firli Bahuri, pada hari ini, Jumat (20/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Firli Bahuri wajib hadir pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sebagai warga negara biasa yang taat hukum, tidak ada keistimewaan apapun kepada dirinya, sesuai dengan asas <em>Equality Before The Law</em>," kata Ketua IM57+ Institute&nbsp;Mochamad Praswad Nugraha, dalam siaran pers, Jumat (20/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praswad juga menekankan, Polda Metro Jaya harus segera mengumumkan tersangka kasus pemerasan terhadap SYL, agar terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak. Selain itu, menjadi bukti kredibilitas Polri sebagai lembaga penegak hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai ada penumpang gelap yang melakukan kesepakatan-kesepakatan di ruang gelap dalam perkara pemerasan SYL ini," ucap mantan penyidik KPK ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disisi lain, kata Praswad, Firli Bahuri harus mengundurkan diri dalam rangka menjalani proses penyidikan dugaan pemerasan SYL yang ada di Polda Metro Jaya. Hal itu dinilai sebagai konsekuensi logis untuk menjaga kredibilitas lembaga KPK yang sedang mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi yang di lakukan SYL.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013094054/hari-ini-polisi-panggil-firli-bahuri-jadi-saksi-kasus-dugaan-pemerasaan-syl">Hari Ini Polisi Panggil Firli Bahuri Jadi Saksi Kasus Dugaan Pemerasaan SYL</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, sesuai dengan pasal 32 ayat 2 UU KPK jika pimpinan KPK menjadi tersangka maka akan otomatis nonaktif," ucap Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jadwal pemeriksaan tidak berubah dari waktu awal, yakni Pukul 14.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih tetap Jam 14.00 WIB," ucap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Jumat (20/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade menuturkan hari ini tidak ada saksi lain yang diperiksa. Namun, belum diketahui Firli akan memenuhi panggilan atau tidak."(Pemeriksaan) tunggal, hanya beliau (Ketua KPK)," pungkasnya.&nbsp;</div>

Firli wajib hadir pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sebagai warga negara biasa yang taat hukum, tidak ada keistimewaan apapun kepada dia

Barisan Eks Pegawai KPK Desak Firli Bahuri Hadiri Pemerikaaan di Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/praswad-kolam.jpg" alt="M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha menyesalkan dugaan terjadinya pertemuan antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan seorang tahanan kasus korupsi di lantai 15. KPK yang merupakan lembaga pemberantasan korupsi, seharusnya tak lagi dipertanyakan nilai-nilai integritasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu nilai dari KPK adalah indepedensi dan bebasnya dari konflik kepentingan. Hal tersebut merupakan design fundamental dari KPK yang tercermin pada ketentuan dalam Pasal 36 UU KPK, bahwa Pimpinan KPK dengan alasan apapun dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi," kata Praswad dalam keterangannya, Rabu (13/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012959369/harga-emas-antam-turun-rp-3000-jadi-rp-1068000-per-gram">Harga Emas Antam Turun Rp 3.000, Jadi Rp 1.068.000 Per Gram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketentuan tersebut dibuat bukan tanpa tujuan, karena hal yang membuat KPK independen adalah adanya sistem yang kuat mencegah adanya konflik kepentingan. Lalu mau menggunakan alasan apalagi Pimpinan lembaga yang mempunyai ratusan penyelidik dan penyidik harus bertemu langsung dengan tersangka?" sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan penyidik KPK ini menegaskan, kalau pun alasannya adalah tugas jabatan dalam rangka proses penegakan hukum, perlu diingat bahwa pimpinan KPK saat ini bukanlah penyelidik, penyidik maupun penuntut umum lagi seiring dengan revisi UU 19 tahun 2019 (UU KPK yang baru).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012959356/dagangannya-baru-laku-satu-paket-pengedar-sabu-di-ngagel-surabaya-kena-gerebek-polisi">Dagangannya Baru Laku Satu Paket, Pengedar Sabu di Ngagel Surabaya Kena Gerebek Polisi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya mereka bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan melakukan penanganan kasus dan pencarian alat bukti secara langsung. Lebih lanjut, bahkan Penyidik KPK sendiri, ketika berhadapan dengan saksi dan tersangka pada sprindik berbeda yang bukan sprindik satgasnya, maka penyidik tersebut tidak memiliki wewenang apapun untuk memeriksa saksi dan tersangka pada perkara selain perkara yang di tangani oleh satgas penyidikannya," tegas Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012959346/pencegahan-dini-terhadap-pelanggaran-oleh-warga-negara-asing-di-jakarta-utara-terus-digalakkan">Pencegahan Dini Terhadap Pelanggaran oleh Warga Negara Asing di Jakarta Utara Terus Digalakkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Pimpinan KPK, seluruh pegawai KPK juga dilarang bertemu dengan alasan apapun dengan pihak yang berperkara. Praswad menyebut, jika pertemuan itu benar terjadi di lantai 15 gedung KPK, maka semakin menguatkan fakta bahwa konflik kepentingan telah berulang kali terjadi di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai saat ini tidak ada mekanisme sanksi yang tegas untuk bisa menciptakan efek jera bagi para pelaku. Berbagai sidang etik tidak memberikan perubahan apapun. Artinya sistem penjagaan etik di KPK tidak bekerja," pungkas Praswad.</div>

KPK yang merupakan lembaga pemberantasan korupsi, seharusnya tak lagi dipertanyakan nilai-nilai integritasnya.

Eks Pegawai Sebut Pimpinan KPK yang Lakukan Pertemuan dengan Tahanan Tak Punya Nilai Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ramadana-icw-2317827493.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berhati-hati menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Pasalnya, kasus tersebut mendapat sorotan lantaran dikhawatirkan bersinggungan dengan politik.</p> <p>Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK transparan dalam menangani kasus tersebut. Salah satu bentuk transparansi itu adalah menyampaikan konstruksi perkara secara detail. Termasuk bukti-bukti yang menjadi dasar pengusutan kasus tersebut.</p> <p>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menegaskan bahwa proses hukum harus dilandasi bukti. &rdquo;Bukti dan detail kasus harus disampaikan kepada publik jika naik penyidikan,&rdquo; ujar Kurnia kepada Jawa Pos kemarin (17/6).</p> <p>Jika KPK memaksakan penanganan perkara tanpa bukti yang kuat, lanjut dia, kecurigaan bahwa KPK menjadi alat politik kekuasaan akan terlegitimasi. &rdquo;Dan itu (KPK menjadi alat politik, Red) akan semakin merusak (KPK),&rdquo; ujarnya.</p> <p>Rumor bahwa KPK ditengarai menjadi alat politik penguasa menjadi perhatian eks penyidik KPK Novel Baswedan. Dia menyebut lembaga antirasuah yang saat ini di bawah kepemimpinan Firli Bahuri itu punya riwayat masalah yang cukup banyak. Mulai pelanggaran etik hingga masalah pidana, yakni dugaan membocorkan dokumen perkara.</p> <p>Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menambahkan, kecurigaan bahwa KPK menjadi alat politik kekuasaan diperkuat dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini hingga tahun depan. Perpanjangan itu diterapkan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini.</p> <p>Praswad menilai, salah satu konsekuensi perpanjangan masa jabatan itu adalah KPK akan menjadi alat gebuk politik guna mendukung kepentingan pihak tertentu pada Pemilu 2024. &rdquo;Kita sudah mengingatkan sebelumnya bahwa akan ada kasus bernuansa politis setelah Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini,&rdquo; terangnya.</p> <p>Terkait isu KPK menjadi alat politik telah ditepis Ketua KPK Firli Bahuri. Firli mengatakan bahwa pengusutan kasus korupsi di lingkungan Kementan adalah murni proses hukum. Dia menegaskan, proses hukum tersebut tidak dipengaruhi oleh kekuasaan maupun pihak-pihak tertentu. &rdquo;Apa yang terjadi di KPK itu sepenuhnya adalah proses hukum,&rdquo; ujarnya. <strong>(tyo/c6/fal)</strong></p>

KPK harus berhati-hati menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Pasalnya, kasus tersebut mendapat sorotan publik.

KPK Diminta Hindari Nuansa Politik Penanganan Dugaan Korupsi di Kementan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/sebanyak-247-napi-tembilahan-memperoleh-remisi-pada-hari-kemerdekaan-ri-2-2423132697.jpg" alt="Ilustrasi remisi narapidana." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi remisi narapidana.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemberian remisi khusus (RK) Idul Fitri 1444 H bagi ratusan narapidana (napi) kasus korupsi kembali disorot. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi. Bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di tanah air.</p> <p>Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan, pasca keluarnya putusan uji materi Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pada Oktober 2021, napi kasus korupsi memang semakin mudah mendapatkan remisi. Putusan itu menghapus <em>justice collaborator</em> sebagai salah satu syarat napi kasus korupsi mendapatkan remisi.</p> <p>Syarat-syarat yang harus dipenuhi napi korupsi untuk mendapatkan remisi, antara lain, membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Selain itu, melampirkan dokumen laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) yang ditandatangani kepala lapas.</p> <p>Praswad menyebutkan, kemunduran pemberantasan korupsi semakin lengkap dengan pemberian remisi yang masif bagi para napi kasus korupsi. Remisi tersebut menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Bahkan berpotensi membuat pelaku korupsi semakin tidak takut dengan ancaman pidana penjara yang diatur dalam perundang-undangan.</p> <p>&rdquo;Mereka (pelaku korupsi, Red) tidak takut dipenjara karena berpikir saat dipenjara bisa dapat remisi dengan mudah,&rdquo; kata Praswad kepada Jawa Pos kemarin (24/4).</p> <p>Dia menyayangkan banyaknya napi kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri tahun ini. Data resmi dari Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat, ada 208 napi kasus korupsi di Sukamiskin yang hukumannya berkurang setelah mendapat remisi. <strong>(tyo/c19/oni)</strong></p>

Pemberian remisi khusus (RK) Idul Fitri 1444 H bagi ratusan narapidana (napi) kasus korupsi kembali disorot.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Praswad Nugraha

Berita Terkini