<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/Pasar-Tanah-Abang-1JPG-702335446.jpg" alt="Suasana pasar Tekstil Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pasar Tekstil Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah membuka peluang untuk menetapkan harga acuan atas barang-barang impor yang masuk ke Indonesia, termasuk tekstil dan alas kaki. Rencana ini digagas untuk mencegah praktik predatory pricing atau harga jual yang lebih rendah dari nilai produksinya. Menteri Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa harga acuan juga akan ditetapkan pemerintah, salah satunya agar bisa membuat adil persaingan bisnis antara produk impor dan dalam negeri. "Karena kita tahu produk-produk dari China ini dengan harga yang luar biasa (murah), itu akhirnya menyulitkan produk dalam negeri kita berkompetisi, makanya kita buat persaingan yang fair," kata Maman kepada awak media di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/12). Meski begitu, terkait dengan penetapan harga acuan pihaknya masih menggodok aturan lebih detail bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Termasuk dengan menentukan secara rinci produk impor apa saja yang akan dikenakan harga acuan. Jika sudah disepakati, ia memastikan bahwa pemerintah akan segera merilis aturan tersebut, sehingga produk dalam negeri yang terkena imbas barang-barang impor bisa segera diminimalisir dampaknya. "Secepatnya. Jadi gini-gini, ini kan berawal dari harapan kita agar produk-produk dalam negeri yang sudah bisa diproduksi dalam negeri itu tidak kena imbas oleh barang-barang impor dari China," jelasnya. Menteri UMKM juga mengungkapkan bahwa sederet rincian produk impor yang akan dikenakan harga acuan bakal terkait dengan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Meliputi kebuthan sandang dan pangan. "Apa yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang dibutuhi oleh orang banyak. Lalu yang kedua, produk-produk apa saja yang sudah bisa diproduksi dalam negeri," ungkap Maman. "Produknya sandang, pangan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan itu kayak baju, alas kaki, mungkin produk-produk. Sampai sekarang masih belum kita putuskan, ini masih dalam diskusi," tukasnya. &nbsp;

Pemerintah bakal tetapkan harga acuan barang impor untuk cegah predatory pricing dan lindungi bisnis lokal, khususnya tekstil dan alas kaki.

Cegah Predatory Pricing, Pemerintah Mau Tetapkan Harga Acuan untuk Barang Impor, dari Pangan sampai Alas Kaki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/Maka-Gojek-3278518578.jpeg" alt="Tidak sedikit driver ojol memanfaatkan sepeda motor listrik sebagai mobilitas dalam kerjanya." width="100%">
<figcaption>Tidak sedikit driver ojol memanfaatkan sepeda motor listrik sebagai mobilitas dalam kerjanya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik soal pembagian komisi layanan transportasi online kembali mengemuka. Apalagi, beberapa hari ini para pengemudi ojek online atau ojol diketahui turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi. Terkait hal tersebut, ekonom Syarkawi Rauf menilai pemerintah perlu mempertahankan skema komisi 20 persen bagi aplikator agar ekosistem industri tetap sehat. Ia memperingatkan, penurunan komisi menjadi 10 persen justru bisa memicu praktik predatory pricing yang berbahaya bagi keberlangsungan pasar. Menurut Syarkawi, aturan saat ini sudah memberikan keseimbangan bagi tiga pihak: aplikator, pengemudi, dan konsumen. Komisi 20 persen dianggap memberi ruang cukup bagi aplikator untuk meningkatkan mutu layanan sekaligus menjaga kesejahteraan driver. &ldquo;Jika komisi aplikator dipangkas menjadi 10%, ada risiko kualitas layanan turun dan kemampuan memberi subsidi harga juga berkurang,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com. Namun lebih jauh, Syarkawi menekankan adanya ancaman persaingan tidak sehat. Dengan margin sempit, aplikator bisa tergoda memainkan strategi predatory pricing, membanting harga untuk merebut pasar dalam jangka pendek, namun merugikan pengemudi dan menyingkirkan pesaing di kemudian hari. &ldquo;Praktik predatory pricing bisa membuat konsumen terlena dengan harga murah, tapi ujungnya pasar menjadi oligopoli yang hanya dikuasai segelintir pemain besar,&rdquo; lanjutnya. Ia menegaskan, regulasi transportasi online seharusnya tidak hanya fokus pada besaran komisi, melainkan juga pada upaya menjaga kompetisi tetap sehat. Pemerintah diminta mengawasi agar perusahaan bermodal besar tidak menggunakan strategi bakar uang yang menggerus pendapatan mitra pengemudi. Meski saat ini terdapat platform yang menerapkan komisi 10 persen, Syarkawi menilai arah kebijakan sebaiknya memastikan keberlanjutan industri secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar popularitas lewat tarif murah. Sebelumnya diberitakan, ojol yang turun ke jalan pada demo, Rabu (17/9) siang menuntut beberapa hal. Beberapa di antaranya adalah mendesak RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026. Menuntut potongan aplikator maksimal 10 persen.

Regulasi transportasi online seharusnya tidak hanya fokus pada besaran komisi, melainkan juga pada upaya menjaga kompetisi tetap sehat.

Ekonom Ingatkan Bahaya Predatory Pricing Jika Komisi Ojol Turun Jadi 10 Persen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/tiktok-3167827375.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Platform berbagi video pendek TikTok." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Platform berbagi video pendek TikTok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; TikTok Shop Indonesia telah resmi beroperasi kembali di bawah pengelolaan PT Tokopedia. Atas kerja sama tersebut,&nbsp;TikTok Shop berinvestasi senilai 1,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp23 triliun untuk pengembangan Tokopedia, yang berarti bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia dikombinasikan di bawah Tokopedia.&nbsp; Dalam hal ini, TikTok Shop akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia, dan fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola Tokopedia.&nbsp; Dilansir dari Antara, Jumat (15/12), Anggini Setiawan selaku Kepala Komunikasi TikTok Indonesia menegaskan bahwa perusahaan terus berkomitmen untuk menghadirkan platform yang merangkul dan adil bagi semua pedagang.&nbsp; Sebelumnya, sempat ada kekhawatiran potensi&nbsp;predatory pricing&nbsp;yang terjadi di sektor e-commerce. Secara definisi,&nbsp;predatory pricing&nbsp;biasa disederhanakan sebagai praktek jual rugi.&nbsp; Tujuan utamanya adalah berupaya menyingkirkan kompetitor dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.&nbsp; Namun,&nbsp;Anggini menegaskan komitmen perusahaan untuk mencegah hal itu.&nbsp; &ldquo;Kami akan mengambil langkah tegas untuk mencegah penawaran harga yang tidak wajar untuk kategori produk tersebut. Hal ini dapat meliputi menghapus produk dengan harga tidak wajar tersebut,&rdquo; ungkap&nbsp;Anggini.&nbsp; Dalam keterangan resmi pada Senin (11/12), manajemen TikTok dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), sebagai pemegang saham Tokopedia, menegaskan komitmennya untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada pelaku UMKM di Indonesia.&nbsp; Salah satu caranya adalah dengan memastikan pengelolaan ekosistem pasar lokal (e-commerce) untuk mendukung persaingan yang sehat setelah sinergi antara Tokopedia dan TikTok Shop.&nbsp; &ldquo;Komitmen dalam kemitraan ini di antaranya membuka pusat pengembangan talenta digital di berbagai tempat di Indonesia dan memastikan lokapasar yang memungkinkan persaingan secara wajar,&rdquo; terang&nbsp;manajemen GoTo dan TikTok.&nbsp; Ke depannya, TikTok, Tokopedia, dan GoTo berkomitmen untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku UMKM di Indonesia melalui e-commerce dan menciptakan lapangan kerja baru.&nbsp; Saat ini lebih dari 90 persen pedagang dalam ekosistem TikTok-Tokopedia adalah pelaku UMKM yang akan mendapatkan dukungan melalui program-program dari TikTok, Tokopedia, dan Grup GoTo, termasuk promosi produk, program pelatihan, dukungan pemasaran, dan pembukaan pusat pengembangan talenta digital di berbagai lokasi di Indonesia.&nbsp; ***

TikTok Shop resmi beroperasi di bawah pengelolaan PT Tokopedia, dan ambil langkah tegas mencegah Predatory Pricing.

Khawatir Akan 'Predatory Pricing', TikTok-Tokopedia akan Ambil Langkah Tegas untuk Mencegahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/IMG-20230925-WA0005-2190358684.jpg" alt="Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat, Minggu (24/9)." width="100%">
<figcaption>Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat, Minggu (24/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pelaku usaha dan industri tekstil di Jawa Barat (Jabar) terancam berhenti berproduksi. Hal ini imbas praktik predatory pricing atau penjualan dengan harga jauh di bawah modal di platform social commerce. Untuk diketahui, praktik predatory pricing tersebut secara nyata mulai dirasakan para pelaku usaha tekstil setelah mengalami penurunan permintaan sehingga menekan omzet. Bahkan berdampak pada penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai UMKM. Hal ini diketahui dalam kunjungan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat, Minggu (24/9). "Kami bersama para pelaku industri pakaian jadi dan tekstil membahas tentang hal ini dan memang ada penurunan yang cukup drastis karena pelaku UMKM yang memproduksi pakaian muslim, kerudung, pakaian jadi yang dijual di pasar grosir seperti Tanah Abang, ITC Kebon Kelapa, Pasar Andir terpantau anjlok. Akibatnya permintaan terhadap pakaian, kain, dan tekstil menurun drastis," ucap Menteri Teten, Minggu (24/9). Dalam diskusi tersebut hadir sejumlah pelaku usaha tekstil terdiri dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Paguyuban Textile Majalaya, dan KADIN Kabupaten Bandung. Menteri Teten mengatakan, produk mereka kalah bersaing bukan karena kualitas, tetapi soal harga yang tidak masuk Harga Pokok Penjualan (HPP) pelaku UKM/IKM tekstil yang tidak mampu bersaing. "Saya mendapat informasi ada indikasi marak impor pakaian jadi maupun produk tekstil yang tak terkendali. Harga yang murah ini adalah predatory pricing di platform online, memukul pedagang offline dan dari sektor produksi konveksi juga industri tekstil dibanjiri produk dari luar yang sangat murah," kata MenKopUKM. Menurut MenKopUKM, hal itu terjadi juga karena didorong adanya aturan safe guard yang tidak berjalan dengan semestinya. Untuk itu, Pemerintah berupaya untuk membenahi dan berkoordinasi dengan Mensesneg untuk langkah ke depan. "Sebab sekali lagi, kewenangan ini ada di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Presiden Jokowi pun sudah mengatakan secepatnya ada Undang-Undang yang mengaturnya,&rdquo; jelas Teten. &ldquo;Presiden sudah menyampaikan akan meninjau kembali perdagangan online, yang dalam waktu dekat akan dibahas. Itu termasuk yang sudah kita usulkan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 kan sudah selesai tinggal ditetapkan saja," imbuh Teten. Tak hanya itu, MenKopUKM juga merasa perlu ada HPP khusus di produk tekstil. Sebab di Tiongkok sendiri, mereka menerapkan model barang masuk di sana tidak boleh di bawah HPP. "Kalau kita terapkan itu, bisa melindungi industri dalam negeri," tandas MenKopUKM.

Hal ini imbas praktik predatory pricing atau penjualan dengan harga jauh di bawah modal di platform social commerce.

Imbas Predatory Pricing, Industri Tekstil di Jabar Terancam Berhenti Produksi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Andre-Rosiade.jpg" alt="Jubir BPN Andre Rosiade (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir BPN Andre Rosiade (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menginvestigasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan semen asal Tiongkok yang diduga melakukan predatory pricing atau jual rugi di pasar semen Indonesia. Dugaan itu pertama kali dilaporkan oleh politikus partai Gerindra, Andre Rosiade.  Untuk mengumpulkan bukti permulaan, KPPU pun telah memanggil Andre untuk mengklarifikasi bukti adanya predatory pricing yang dilakukan oleh pabrik semen asal Tiongkok tersebut. Andre hadir bersama dengan rekan-rekan dari Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI).  “Hari ini saya diundang oleh KPPU untuk klarifikasi bukti-bukti permulaan dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 20 tentang aktivitas jual rugi (predatory pricing, Red) yang dilakukan oleh pabrik semen asal Tiongkok,” kata Andre di Kantor KPPU, Senin (26/8).  Andre mengatakan, sinyal praktik jual rugi itu terlihat lewat perbedaan harga yang sangat jauh antar produk semen lokal dengan semen pabrikan Tiongkok. Padahal, komponen bahan, sistem pembuatan dan biaya produksinya relatif sama.  “Memang secara rata-rata biaya produksi semen lokal lebih mahal salah satunya karena komponen upah buruh yang berbeda antara pabrik lokal dengan pabrik asal Tiongkok. Namun bila dihitung dalam skala ekonomi perbedaan ini tidak terlalu signifikan. Tapi kok selisih harganya bisa begitu jauh?” jelasnya.  Dalam kesempatan itu, Andre juga mengapresiasi kinerja KPPU yang menindaklanjuti laporannya tersebut. Ia berharap nantinya akan ada hasil yang baik bagi perusahaan semen nasional melalui proses di KPPU.  "Saya berharap proses penyelidikan yang dilakukan segera rampung sehingga kita bisa mengetahui secara jelas dugaan pelanggaran pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga industry strategis kita bisa selamat dari marabahaya," bebernya.  Andre menerangkan, saat ini pemanfaatan pabrik semen di Indonesia hanya sekitar 65 persen dari kapasitas terpasang. Hal ini karena kondisi oversupply pasar semen nasional.  "Sejak 2015 pemerintah gencar memberikan izin pembangunan pabrik semen baru. Pabrik-pabrik semen baru ini didominasi oleh pabrik semen asal Tiongkok. Pemain baru tersebut antara lain Conch Cement, Jui Shin, Panasia, Haohan, Hippo/Sun Fook dan Hongshi," tandasnya.

Politikus Partai Gerindra Laporkan Pabrik Semen Asal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OJOL-FREDRIK-TARIGAN-JAWA-POS1.jpg" alt="Ilustrasi driver Ojek Online tengah menunggu penumpang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi driver Ojek Online tengah menunggu penumpang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan upaya pencegahan atas potensi buruk dampak diskon tarif berlebihan yang diberikan oleh aplikator ojek online (ojol). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun turut dilibatkan.  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Beleid ini mengatur tentang tarif batas bawah dan batas atas tarif ojol.  Adapun yang dievaluasi terutama berkaitan dengan perkembangan terkini seiring maraknya jual rugi melalui mekanisme promo. Diskon berbalut promo itu sejauh ini mengakibatkan tidak berlakunya batasan tarif ojol yang ditetapkan pemerintah dalam Permenhub 12/2019 yang berlaku sejak awal Mei 2019.  "Begini ya, ojol ini kan dinamis. Apa yang kami lakukan (evaluasi) adalah usulan dari pengemudi. Jadi, kalau pun kami melakukan riset, itu dari pengemudi, aplikator, dan kami," ujar Budi di Jakarta, Rabu (12/6).  Kemarin Kamis (13/6) Kemenhub telah mulai membahas regulasi tarif ojol terutama berkaitan maraknya diskon oleh salah satu aplikator. KPPU disebut akan dilibatkan karena memiliki pandangan penting.  Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi juga menilai, pemberian diskon berupa potongan tarif kepada konsumen sangat rendah sehingga bisa menimbulkan masalah baru. Diskon yang dilakukan salah satu aplikator bukan lagi bertujuan pemasaran, tapi cenderung menghancurkan persaingan.  "Selama ini, pengertian diskon itu jor-joran. Jadi, kemudian potensinya adalah predatory pricing (persaingan tidak sehat). Jadi, bukan lagi marketing," tegasnya di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat (11/6).  Diskon dimaksud biasanya diberikan melalui pihak ketiga yang bekerja sama berupa pembayaran digital. Sebagaimana diketahui, KPPU memang mengendus indikasi predatory pricing (jual rugi) dalam pemberian diskon oleh aplikator ojol pasca pemberlakuan tarif baru pada Mei 2019.  Dengan adanya obral diskon yang dilakukan aplikator berpotensi membuat persaingan usaha tak sehat. "Selain berdampak pada terpentalnya pelaku usaha lain, persaingan usaha yang tidak sehat seperti ini juga menghambat masuknya pemain baru," ujar Ketua KPPU, Kurnia Toha.  Menurutnya, <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/13/06/2019/menhub-diminta-kaji-ulang-permenhub-12-2019-yang-atur-tarif-ojol/">praktik predatory pricin</a>g ini berpotensi menciptakan monopoli. Kurnia mengatakan, praktik predatory pricing ini terlihat jelas dari perbedaan harga yang tertera di aplikasi dengan yang dibayarkan konsumen. Pihaknya pun telah meminta Divisi Penegakan Hukum KPPU untuk menindaklanjuti persoalan ini.  "Kemarin itu kan ada penelitian (KPPU). Selama ini mereka mantau tapi belum sampai ke sana. Saya bilang sebenarnya sudah terjadi predatory pricing, maka saya minta ke divisi penegakan hukum segera bergerak," ucap Kurnia kepada JawaPos.com, Kamis (13/6).

Regulator Mulai Evaluasi Permenhub 12/2019, KPPU Dilibatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OJOL-GALIH-COKRO-JAWAPOS.jpg" alt="Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium adanya indikasi predatory pricing (praktik persaingan tidak sehat) dalam pemberian diskon tarif oleh aplikator ojek online (ojol). Pemerintah pun disarankan mengkaji ulang Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019, untuk memastikan praktik persaingan tidak sehat berbalut promo tidak terus berlanjut.  Ketua KPPU Kurnia Toha menuturkan, praktik predatory pricing ini terlihat jelas dari perbedaan harga yang tertera di aplikasi dengan yang dibayarkan konsumen. Pihaknya pun telah meminta Divisi Penegakan Hukum KPPU untuk menindaklanjuti persoalan ini.  "Kemarin itu kan ada penelitian (KPPU). Selama ini mereka mantau tapi belum sampai ke sana. Saya bilang sebenarnya sudah terjadi predatory pricing, maka saya minta ke divisi penegakan hukum segera bergerak," ucap Kurnia kepada JawaPos.com, Kamis (13/6).  Secara sederhana, predatory pricing didefinisikan sebagai langkah pelaku usaha di suatu pasar untuk menjual produk atau layanannya dengan harga semurah. Tujuannya tidak lain agar dapat mengalahkan pesaingnya, sehingga ia bisa menguasai pasar.  Selain berdampak pada terpentalnya pelaku usaha lain, persaingan usaha yang tidak sehat seperti ini juga menghambat masuknya pemain baru. Dugaan predatory pricing ini cukup banyak didengungkan terutama usai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberlakukan<a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/09/05/2019/diduga-picu-persaingan-tak-sehat-perlukah-promo-tarif-ojol-diatur/"> Permenhub Nomor 12/2019 yang mengatur tarif batas atas dan bawah pada ojol</a>.  Akibat tarif baru itu, diyakini terdapat penurunan jumlah pengguna layanan ojol. Sebagai respons penurunan itu, diskon diduga menjadi solusi aplikator untuk mengatasi penurunan itu.  Menurut Kurnia, kendati mengatasnamakan diskon atau potongan harga, hal itu bisa saja mengarah pada predatory pricing. Kendati demikian, Kurnia belum menjelaskan lebih lanjut perihal rencana lembaganya untuk turut memeriksa dugaan pelanggaran persaingan usaha pada diskon tarif ojol.  Disarankan Dikaji Ulang Terpisah, pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA), Syarkawi Rauf menambahkan, pemerintah bisa memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat di Indonesia dengan mengatur dua unsur, yakni persaingan yang sehat antara pemain, dan perlindungan konsumen. Menurutnya, persaingan yang sehat antara pemain dibutuhkan untuk mendorong terciptanya inovasi, produktivitas, serta penanaman modal yang lebih tinggi.  Persaingan yang sehat juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sebab, perusahaan yang lebih kecil bisa memiliki kesempatan untuk bersaing, dan perusahaan yang lebih besar tidak berkuasa tanpa batas.  Sementara bagi konsumen, persaingan menjadi menguntungkan karena dapat meningkatkan kualitas layanan serta memberikan lebih banyak pilihan. Mantan Ketua KPPU inipun menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang Permenhub 12/2019.  "Agar praktik promo berlebihan yang dilakukan oleh operator transportasi online dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan operator tersebut bisa dibatasi," katanya kepada JawaPos.com, Kamis.  Kemudian, ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar peraturan batasan promo berlebihan. "Kami berharap agar regulator serta KPPU dapat memprioritaskan iklim persaingan usaha yang sehat. Kami mendukung langkah regulator untuk mengkaji ulang peraturan khususnya Permenhub 12/2019, sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah terhadap indikasi praktik persaingan tidak sehat di industri transportasi online," pungkasnya.

Menhub Diminta Kaji Ulang Permenhub 12/2019 yang Atur Tarif Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kekhawatiran-predatory-pricing-di-proses-akuisisi-transportasi-daring_m_203083.jpeg" alt="Ilustrasi penggunaan aplikasi dalam memanfaatkan transportasi online" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penggunaan aplikasi dalam memanfaatkan transportasi online</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cerita indah Uber di Indonesia resmi berakhir April 2018 ini. Pasalnya, Grab resmi mencaplok bisnis mereka di Asia Tenggara. Persaingan bisnis ojek daring (online) praktis hanya mengerucut pada dua kompetitor, yakni Grab dan Gojek. Sebenarnya, jauh sebelum operasional Uber kandas di Indonesia, keduanya memang cukup dominan dalam bisnis yang menghidupkan ratusan ribu jiwa itu. Langkah Grab mencaplok Uber tentu bukan upaya main-main dalam melebarkan sayap bisnis mereka. Apalagi, bukan hal baru mengetahui bahwa Indonesia adalah pasar yang 'gurih' bagi para pebisnis. Saat ini, aplikasi Grab telah diunduh lebih dari 90 juta perangkat bergerak, memberikan penumpang akses terhadap lebih dari 5 juta mitra pengemudi berikut agen, armada transportasi darat dan menjadikannya sebagai jaringan agen terbesar di kawasan Asia Tenggara. Grab beroperasi di 195 kota di delapan negara di Asia Tenggara. "Akuisisi ini sebagai langkah strategis Grab untuk perluas pangsa pasarnya di Indonesia," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira kepada JawaPos.com, Selasa (10/4). Mengerucutnya bisnis ojek daring antara Gojek dan Grab menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah bisnis tersebut akan semakin sehat? Bagaikmana dengan konsumen? Yang jelas semakin mengerucutnya pemain di transportasi berbasis aplikasi berpotensi mengganggu persaingan sehat di pasar, seperti potensi timbulkan perilaku oligopoli. Dalam artian secara luas, oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, dimana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Teori itu benar adanya jika menilik pada kondisi Grab dan Gojek. Dengan menyisahkan mereka di bisnis ojek online, permintaan juga semakin banyak. Kekhawatiran muncul seiring berjalannya waktu. Entah pola predatory pricing telah berkerja atau tidak, yang jelas, salah satu pemain telah tumbang dan diambilalih oleh pesaingnya. Yang jelas, apapun aksi korporasi yang telah berjalan pengguna dalam hal ini masyarakat menginginkan cost yang effisien dalam menggunakan ojek daring. "Tapi kita lihat nanti apakah ada potensi predatory pricing jika hambatan bagi pesaing yang ingin masuk ke bisnis transportasi online makin besar. Ketika jumlah pesaing sedikit maka pasar yang oligopoli memudahkan perusahaan untuk naikkan harga dan konsumen tidak punya pilihan lain," tuturnya. Jika itu terjadi, kata dia, maka pemerintah harus cepat mengambil tindakan. "Pemerintah harus melakukan intervensi," sambungnya. Sementara itu, pengamat transportasi Yayat Supriatna menilai, driver akan menjadi objek pertama sebagai korban apabila predatory pricing terjadi. Menurutnya, baik Grab maupun Gojek harus membuat kesepakatan tertulis dengan mengedepankan konsep win-win-solution. "Kalau grab atau gojek tidak ada kesepakatan tentang tarif maka yang jadi korban drivernya. Kalau Grab misalnya kalau masih mengedepankan kepentingan korporasi maka operator itu yang akan rugi," pungkasnya.

Kekhawatiran Predatory Pricing di Proses Akuisisi Transportasi Daring