<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Pol.-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus premanisme yang terjadi di wilayah pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para preman di sana sejauh ini kerap berdalih mendirikan jasa pengamanan hingga menebar ketakutan dalam menjalankan praktik pungutan liar (pungli).  "Pertama mendirikan atau membentuk jasa pengamanan dan pengawalan baik dengan izin atau tanpa izin usaha dan tanpa sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi pengamanan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Jumat (18/6).  Sindikat ini juga tak segan berbuat kejahatan seperti merampas handphone, memeras, dan perusakan kepada supur truk kontainer. Untuk menebar teror ini, biasanya ada kelompok khusus yang dinamai asmoro.  "Modus operandi ketiga, memberikan gaji atau upah kepada asmoro yang beroperasi di jalan," jelas Fadil.  Asmoro hanya menyasar truk kontainer yang tidak memiliki stiker. Di mana stiker tersebut didapat dengan cara membayar permintaan pungli dari para pelaku untuk 1 bulan ke depan.  Modus lainnya yakni para preman ini akan mendatangi para supir agar memakai jasa pengamanan dan pengawalan. Dengan begitu mereka bisa terhindar dari gangguan asmoro.  Sedangkan modus terakhir yang dipakai para pelaku yakni menebar ketakutan kepada sopir-sopir truk kontainer. Seperti membuat rasa tidak aman, dan membuat kemacetan.  "Kami Polda Metro Jaya tidak akan berhenti, kami akan terus bergerak dari hulu ke hilir membersihkan seluruh perilaku kriminal, penyakit masyarakat. Tentunya dengan data dan fakta yang terukur," pungkas Fadil.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar langsung keluhan dari para sopir di Tanjung Priok. Mereka mengeluh banyak aksi premanisme dan pungli di wilayah tersebut.  Jokowi bereaksi dengan menelepon langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dia meminta kasus ini segera diselesaikan. Dengan begitu, aksi premanisme dan pungli tidak lagi meresahkan para warga khususnya sopir.

Modus Preman Tanjung Priok Tarik Pungli dari Sopir Kontainer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Truck-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Lalu lalang kendaraan truck di sekitar Jalan Raya Cilincing, Jakarta, Sabtu(14/12/2019). Pemerintah Kota Jakarta Utara berencana menerapkan uji coba pembatasan jalur truk kontainer pada tahun 2020 di Jalan Raya Cilincing Raya pada Pagi hari Pukul 06.00 WI" width="100%">
<figcaption>Lalu lalang kendaraan truck di sekitar Jalan Raya Cilincing, Jakarta, Sabtu(14/12/2019). Pemerintah Kota Jakarta Utara berencana menerapkan uji coba pembatasan jalur truk kontainer pada tahun 2020 di Jalan Raya Cilincing Raya pada Pagi hari Pukul 06.00 WI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bisnis gelap pemalakan atau pungutan liar (pungli) di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara diperkirakan lahan basah. Perputaran uang di dalamnya cukup besar, bahkan perusahaan angkutan kontainer terbilang menyetorkan uang pengamanan cukup besar.  Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, ada dua kelompok besar preman di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Kelompok yang pertama, kelompok yang beroperasi di dalam wilayah pelayanan pelabuhan,  "Mereka ada di wilayah pelabuhan maupun di luar wilayah pelabuhan yang kita kenal dengan nama depo atau tempat penimbunan sementara," kata dia di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (17/6).  Kelompok ini terdiri dari 49 orang. Mereka biasa memungut uang di setiap pintu perlintasan. Para sopir truk ini setidaknya mengeluarkan uang mulai Rp 2-20 ribu.  Sedangkan kelompok kedua yakni yang melakukan pencegatan di luar wilayah pelabuhan. Dari kelompok ini ditangkap 24 orang. Mereka berdalih menarik uang untuk mengamankan para supir yang memasuki area pelabuhan.  "Sejatinya (pelaku) melakukan pemerasan kepada perusahaan angkutan kontainer dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok," imbuhnya.  Tak nanggung-nanggung, para pelaku biasanya langsung meminta pembayaran per bulan, tidak harian. Per unit kendaraan dihargai Rp 50-100 ribu.  Para pelaku akan menandai kendaraan yang sudah membayar dengan stiker khusus. Kendaraan tersebut akan dibantu untuk proses bongkar muat barang di area pelabuhan.  "Anda bayangkan kalau satu perusahaan memiliki 10 truk kontainer, berarti dia harus menyetorkan uang Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta," jelas Fadil. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/06/2021/tak-terima-candaan-yasonna-soal-ahy-santoso-demokrat-ngomong-begini/">Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini</a> Sementara itu, di wilayah Jabodetabek jumlah perusahaan penyedia jasa kontainer jumlahnya ratusan. Sehingga perputaran uang diperkirakan cukup besar.  "Tim penyelidik mendapatkan fakta bahwa ada korelasi antara gangguan yang dialami di jalan oleh supir truk dengan setoran yang diberikan. Itulah korelasi antara stiker, setoran, tindakan pungli dan premanisme yang terjadi," pungkas Fadil.  Sebelumnya, 49 orang preman pungli di wilayah Tanjung Priok diamankan oleh polisi. Mereka kerap meminta upah kepada para supir truk agar barang muatannya bisa diproses.  "Yang kami amankan sekarang ada 49 orang. Dengan perannya masing-masing, dengan kelompok masing-masing, di pos-pos masing-masing," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Metro Jakarta Utara, Jumat (11/6).  Yusri menjelaskan, dari 49 orang ini, 42 ornag di antaranya diamankan oleh Polres Metro Jakarta Utara di PT DKM dan PT GFC. Kemudian ditangkap Polsek Cilincing 6 orang, Polsek Tanjung Priok 8 orang dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok 7 orang.  Kasus ini terbongkar setelah Presiden Jokowi mendengar langsung keluhan dari para supir di Tanjung Priok. Mereka mengeluh banyak aksi premanisme dan pungli di wilayah tersebut.  Jokowi bereaksi dengan menelepon langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dia meminta kasus ini segera diselesaikan. Dengan begitu, aksi premanisme dan pungli tidak lagi meresahkan para warga khususnya supir.

Di Pelabuhan Priok, Perusahaan Kontainer Bisa Dipalak Sampai Rp 1 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karen" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Polda Metro Jaya kembali menangkap 24 preman yang kerap melakukan pungutan liar (pungli) di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 24 preman ini berasal dari 4 kelompok jasa pengamanan dan pengawalan.  "Ada empat kelompok yang diungkap dengan modus menarik pungli dari pengusaha truk dengan total tersangka 24 orang," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (17/6).  Fadil menuturkan, kelompok pertama yang ditangkap yakni Bad Boy. Mereka bisa mengumpulkan uang hingga Rp 9,1 juta per bulan, dari 12 perusahaan yang menyediakan 134 unit armada kontainer.  "Ini diorganisir oleh pimpinannya. Jadi pimpinan, staf, koordinator asmoro (sebutan untuk preman) di lapangan. Ada empat tersangka dari kelompok bad boy ditangkap," imbuhnya.  Kelompok kedua yakni Haluan Jaya Prakasa. Dalam kelompok ini, ditangkap 6 pelaku dengan peran berbeda-beda, seperti pimpinan, administrasi, anggota, koordinator lapangan, kelompok koordinator asmoro dan bajing loncat di lapangan.  "Dari mereka berhasil disita uang Rp 177.349.500. Uang itu dipungut dari 141 perusahaan kontainer," imbuhnya.  Kelompok ketiga yakni Sapta Jaya Abadi. Ada tiga tersangka ditangkap dengan peran sebagai pimpinan, koordinator lapangan dan bagian administrasi.  "Kelompok ini setiap bulannya mengutip uang dari 23 perusahaan angkutan yang memiliki armada 529 unit. Total uang disita dari kantor mereka sebesar Rp 24.650.000," jelas Fadil.  Kelompok terakhir yakni Tanjung Raya Kemilau. 10 orang anggotanya ditangkap karenandiduga memungut uang dari 30 perusahaan angkutan kontainer dengan total 809 unit. "Uang yang disita dalam operasi ini adalah Rp 82.560.000," ujar Fadil.  Sehingga total uang yang disita dari 4 kelompok ini hampir Rp 300 juta. Adapun barang bukti lainnya berupa handphone, buku setoran bulanan, stiker, stempel pos pantau, surat-surat pernyataan bersedia membayar uang jasa pengamanan, kwitansi, buku tabungan dan fotokopi akta pendirian perusahaan jasa pengamanan.  Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 368 KUHP tentang Pengancaman. Mereka terancam hukumam sembilan tahun penjara.  Sebelumnya, 49 orang preman pungli di wilayah Tanjung Priok diamankan oleh polisi. Mereka kerap meminta upah kepada para supir truk agar barang muatannya bisa diproses.  "Yang kami amankan sekarang ada 49 orang. Dengan perannya masing-masing, dengan kelompok masing-masing, di pos-pos masing-masing," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Metro Jakarta Utara, Jumat (11/6).  Yusri menjelaskan, dari 49 orang ini, 42 ornag di antaranya diamankan oleh Polres Metro Jakarta Utara di PT DKM dan PT GFC. Kemudian ditangkap Polsek Cilincing 6 orang, Polsek Tanjung Priok 8 orang dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok 7 orang.  Kasus ini terbongkar setelah Presiden Jokowi mendengar langsung keluhan dari para supir di Tanjung Priok. Mereka mengeluh banyak aksi premanisme dan pungli di wilayah tersebut.  Jokowi bereaksi dengan menelepon langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dia meminta kasus ini segera diselesaikan. Dengan begitu, aksi premanisme dan pungli tidak lagi meresahkan para warga khususnya sopir.

Tangkap 24 Preman Tanjung Priok, Polisi Sita Uang Pungli Rp 300 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/lurah-diduga-pungli-urus-sertifikat-minta-rp-3-juta-padahal-gratis_m_.jpg" alt="Ilustrasi: uang pungli." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang pungli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara kembali mengamankan 11 pelaku pungutan liar (pungli) terhadap para supir kontainer. Mereka biasa memalak para supir di area bongkar muat barang.  Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis Aryana mengatakan, para pelaku biasa menyimpan uang hasil pungli di dalam botol plastik. Praktik ini dilakukan untuk menyamarkan aksi pemalakan.  "Iya disimpan dalam botol plastik sesuai yang dalam video yang telah saya kirimkan," kata Putu saat dikonfirmasi, Selasa (15/6).  Putu menuturkan, para pelaku menarik uang dari para supir agar barang bawaannya bisa diproses. Apabila tidak menyetorkan uang maka, barang di dalam kontainer akan dibiarkan.  "Awalnya delapan (yang ditangkap), kemudian bertambah tiga. Jadi total 11 hingga hari ini," jelas Putu.  Dalam video yang dikirimkan oleh Putu, nampak para pelaku pungli adalah karyawan dan bukan preman. Saat ini, mereka sudah diamankan untuk proses penyelidikan lebih dalam.  Sebelumnya, 49 orang preman pungli di wilayah Tanjung Priok diamankan oleh polisi. Mereka kerap meminta upah kepada para supir truk agar barang muatannya bisa diproses.  "Yang kami amankan sekarang ada 49 orang. Dengan perannya masing-masing, dengan kelompok masing-masing, di pos-pos masing-masing," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Metro Jakarta Utara, Jumat (11/6).  Yusri menjelaskan, dari 49 orang ini, 42 ornag di antaranya diamankan oleh Polres Metro Jakarta Utara di PT DKM dan PT GFC. Kemudian ditangkap Polsek Cilincing 6 orang, Polsek Tanjung Priok 8 orang dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok 7 orang.  Kasus ini terbongkar setelah Presiden Jokowi mendengar langsung keluhan dari para supir di Tanjung Priok. Mereka mengeluh banyak aksi premanisme dan pungli di wilayah tersebut.  Jokowi bereaksi dengan menelepon langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dia meminta kasus ini segera diselesaikan. Dengan begitu, aksi premanisme dan pungli tidak lagi meresahkan para warga khususnya supir.

11 Pelaku Pungli Tanjung Priok Ditangkap, Modusnya Pakai Botol Plastik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11690_29401_Didik-Mukrianto.jpg" alt="Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mempertanyakan efektivitas pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Hal ini dikatakan setelah, Presiden Jokowi mengeluhkan adanya pungli di Pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga memberikan intruksi memberantas pungli tersebut.  Adapun, Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 87/2016 Membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli. Satgas ini bertanggung jawab langsun kepada Presiden. Anggotanyapun yaitu Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polisi Militer TNI.  "Lantas pertanyaannya, bagaimana nasib pelaksanaan Perpres tersebut dalam tataran implementatif? Apakah sekedar hanya menjadi produk politik yang berbasis kosmetik ataukah keseriusan pemerintah dalam memberantas pungli?," ujar Didik kepada wartawan, Sabtu (12/6).  Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, karena Satgas Saber Pungli ini Presiden Jokowi yang mengeluarkan perpresnya, sebagai penanggung jawabnya, dan aparat penegak hukum dan instansi penting lainnya menjadi anggota. Maka sarusnya pemberantasan pungli bisa dilakukan secara masif, terus menerus dan berkesinambungan.  "Hingga pungli bisa diberantas secara utuh karena praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," katanya.  "Bisa jadi temuan Presiden terkait dengan pungli di Tanjung Priok itu sebagai pengingat Allah SWT kepada Presiden untuk memenuhi janji dan komitmen yang belum tertunaikan," tambahnya.  Didik mengatakan, dengan diberantasan pungli tersebut, maka kinerja Satgas Saber Pungli untuk bisa dimanfaatkan kerjanya. Sehingga pungli di dalam negeri bisa teratasi.  "Atas dasar itu harapan kita semua Presiden Jokowi segera menyadarinya dan mengingatkan para Satgas Saber Pungli untuk melakukan pemberahtasan yang masif hingga pungli bisa teratasi," tegasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi mendapatkan laporan mengenai pungli yang kerap terjadi di kawasan pelabuhan Tanjung Priok dari para sopir truk kontainer pada Kamis (10/6), saat Kepala Negara tengah mengadakan kunjungan ke kawasan bisnis tersebut.  Mulanya Jokowi bertanya kepada para sopir truk tentang persoalan-persoalan yang ada di kawasan terminal. Sebab, ia mendapat informasi di media sosial soal maraknya aksi pungli.  Para pengemudi lantas mengeluhkan soal aksi pemalakan, penodongan hingga pembegalan yang mereka hadapi. Usai mendengar keluhan itu, Jokowi pun langsung menelepon Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.  Di hadapan para pengemudi truk kontainer, Presiden Jokowi meminta ke Listyo Sigit Prabowo. menindak kriminalitas yang ada di kawasan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok tersebut.

Legislator Demokrat Pertanyakan Tim Saber Pungli Bentukan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/lurah-diduga-pungli-urus-sertifikat-minta-rp-3-juta-padahal-gratis_m_.jpg" alt="Ilustrasi: uang pungli." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang pungli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah menangkap Ahmad Zainul Arifin, 39, selaku koordinator pungutan liar (pungli). Dia diduga mendapat keuntungan cukup banyak dari praktik premanisme tersebut.  Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis mengatakan, uang hasil pungli ini digunakan oleh pelaku untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, digunakan juga untuk membeli sepatu bermerek.  "Barang bukti satu buah sepatu bola merk Adidas berwarna hitam hasil pembelian uang pungli senilai Rp 2.700.000," kata Putu saat dihubungi, Sabtu (12/6).  Polisi juga menyita uang tunai hasil pungli sebesar Rp 600 ribu. "Rinciannya 120 lembar pecahan Rp 5.000," imbuh Putu.  Lebih lanjut, Putu menuturkan, pelaku diduga mendapat keuntungan cukup banyak dari praktik pungli ini. Uang itu bersumber dari para supir truk yang akan melakukan bongkar muat barang.  "Yang bersangkutan menerima setiap uang hasil pungli yang dilakukan oleh operator RTG bervariatif dengan nominal Rp 5.000 - Rp 20 ribu dan yang bersangkutan tidak menentukan nilai nominal dan sehari-hari bisa mendapatkan sebesar Rp 100 ribu - Rp Rp 150 ribu," pungkas Putu.  Sebelumnya, jumlah preman pungli yang beroperasi di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara yang ditangkap polisi kembali bertambah. Jika sebelumnya hanya diamankan 24 orang, kini sudah mencapai 49 orang.

Duit Pungli Tanjung Priok Dipakai Pelaku Untuk Beli Sepatu Bermerek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/papua.jpg" alt="Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, sejak Rabu (26/5). Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, sejak Rabu (26/5). Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta kepada para Kapolda dan Kapolres agar serius dalam memberantas premanisme. Jika perintah tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal, maka dia tak segan-segan menegur langsung para Kapolda dan Kapolres.  Perintah memberantas premanisme sendiri merupakan bentuk respon atas atensi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Jokowi sudah mendengar langsung keluhan masyarakat terutama para supir truk yang kerap menjadi korban pungutan liar (pungli).  "Kalau belum action juga saya selaku Kapolri yang akan tegur, ini juga bagian dari program Harkamtibmas di program Presisi yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh anggota dan jajaran di lapangan," kata Sigit kepada wartawan, Sabtu (12/6).  Sigit menyampaikan, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dan Kapolda harus segera bergerak cepat untuk melakukan tindakan-tindakan tegas kepada pelaku kejahatan. Dengan begitu, bisa tercipta lingkungan yang kondusif.  "Semua Polda dan Kabareskrim untuk merespon cepat dan ambil langkah-langkah apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait gangguan kriminalitas yang dilakukan para preman, pelaku curas dan tukang palak dan peras dan para pelaku kejahatan konvensional lainnya utk segera diberantas habis," imbuhnya.  Mantan Kapolda Banten itu menyampaikan, akan terus memantau langsung perkembangan kamtibmas disetiap wilayah. "Saya akan ikuti perkembangan di lapangannya apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum," jelasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi mendengar langsung keluhan dari para supir di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka mengeluh banyak aksi premanisme dan pungli di wilayah tersebut.  Jokowi bereaksi dengan menelepon langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dia meminta kasus ini segera diselesaikan. Dengan begitu, aksi premanisme dan pungli tidak lagi meresahkan para warga khususnya supir.

Jika Tidak Tindak Preman, Kapolri Sentil Langsung Kapolda dan Kapolres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pungli-dinilai-meresahkan-pemprov-jabar-cegah-dengan-inovasi_m_230965.jpg" alt="Ilustrasi pungli." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Pelabuhan Tanjung Priok kembali meringkus satu orang oknum yang kerap melakukan pungutan liar (pungli) di area bongkar muat pelabuhan. Penangkapan dilakukan kepada Zainul Arifin, 39.  Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis mengatakan, Zainul diduga sebagai koordinator pungli dari PT MTI. Dia diduga yang menggerekan 7 karyawan bongkar muat barang.  "Atasan yang tujuh orang kemarin ditangkap," kata Putu saat dikonfirmasi, Sabtu (12/6).  Zainul diketahui berstatus sebagai karyawan outsourcing dari PT MTI. Zainul diduga mengetahui betul tingkah para anak buahnya melakukan pungli kepada para supir.  "Yang bersangkutan mengetahui aktivitas para operator di bawah pengawasannya yang melakukan pungli dengan modus meletakkan kantong plastik atau botol air mineral," jelas Putu.  Atas perbuatannya, Ahmad Zainul dijerat dengan Pasal 368 Jo 55 KUHP.  Sebelumnya, jumlah preman punglinyang beroperasi di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara yang ditangkap polisi kembali bertambah. Jika sebelumnya hanya diamankan 24 orang, kini sudah mencapai 49 orang.  "Yang kami amankan sekarang ada 49 orang. Dengan perannya masing-masing, dengan kelompok masing-masing, di pos-pos masing-masing," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Metro Jakarta Utara, Jumat (11/6).  Yusri menjelaskan, dari 49 orang ini, 42 ornag di antaranya diamankan oleh Polres Metro Jakarta Utara di PT DKM dan PT GFC. Kemudian ditangkap Polsek Cilincing 6 orang, Polsek Tanjung Priok 8 orang dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok 7 orang.  Kasus ini terbongkar setelah Presiden Jokowi mendengar langsung keluhan dari para supir di Tanjung Priok. Mereka mengeluh banyak aksi premanisme dan pungli di wilayah tersebut.  Jokowi bereaksi dengan menelepon langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dia meminta kasus ini segera diselesaikan. Dengan begitu, aksi premanisme dan pungli tidak lagi meresahkan para warga khususnya sopir.

Polisi Tangkap Koordinator Pungli di Tanjung Priok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polres-cirebon-ciduk-932-preman_m_229354.jpg" alt="Ratusan preman diamankan di Mapolres Cirebon, Jumat (20/7)." width="100%">
<figcaption>Ratusan preman diamankan di Mapolres Cirebon, Jumat (20/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah preman pelaku pungutan liar (pungli) yang beroperasi di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara yang ditangkap polisi kembali bertambah. Jika sebelumnya hanya diamankan 24 orang, kini sudah mencapai 49 orang.  "Saat ini yang kami amankan sekarang ada 49 orang. Dengan perannya masing-masing, dengan kelompok masing-masing, di pos-pos masing-masing," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Metro Jakarta Utara, Jumat (11/6).  Yusri menjelaskan, dari 49 orang ini, 42 ornag di antaranya diamankan oleh Polres Metro Jakarta Utara di PT DKM dan PT GFC. Kemudian ditangkap Polsek Cilincing 6 orang, Polsek Tanjung Priok 8 orang dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok 7 orang.  "Ini mereka kita tangkap di pos-posnya masing mulai dari masuk mendekati pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan nanti mengangkat barang tersebut," imbuhnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/06/2021/tak-terima-candaan-yasonna-soal-ahy-santoso-demokrat-ngomong-begini/">Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini</a> Para pelaku melancarkan pungli dari mulai jalan raya hingga masuk ke area Jakarta International Container Terminal (JICT). Bagi sopir yang tidak memberikan uang, maka barang-barangnya tidak akan diangkut.  Ssbelumnya, Presiden Jokowi mendengar langsung keluhan dari para sopir di Tanjung Priok. Mereka mengeluh banyak aksi premanisme dan pungli di wilayah tersebut.  Jokowi bereaksi dengan menelepon langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dia meminta kasus ini segera diselesaikan. Dengan begitu, aksi premanisme dan pungli tidak lagi meresahkan para warga khususnya sopir.

Sopir Ngadu ke Jokowi, 49 Preman di Tanjung Priok Langsung Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/borgol-1.jpg" alt="Ilustrasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Utara menangkap 24 preman yang kerap melakukan pungutan liar (pungli) di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka ditangkap usai kasus tersebut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Sudah kita amankan, ada 24 orang diamankan," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan saat dihubungi, Jumat (11/6).  Saat ini 24 preman ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Setelah itu, penyidik akan menentukan status hukum mereka, apalah memenuhi unsur dijadikan tersangka atau tidak.  "Saat ini mereka masih kami periksa," jelas Guruh.  Ssbelumnya, Presiden Jokowi mendengar langsung keluhan dari para sopir di Tanjung Priok. Mereka mengeluh banyak aksi premanisme dan pungli di wilayah tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/05/2021/dadang-buaya-preman-yang-kerap-berulah-ditangkap-warga-bersyukur/">Dadang Buaya Preman yang Kerap Berulah Ditangkap, Warga Bersyukur</a>  Jokowi bereaksi dengan menelepon langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dia meminta kasus ini segera diselesaikan. Dengan begitu, aksi premanisme dan pungli tidak lagi meresahkan para warga khususnya sopir.

Setelah Ditelepon Jokowi, Polri Tangkap 24 Preman Pungli Tanjung Priok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Preman Tanjung Priok

Berita Terkini