<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Said-Iqbal-KSPI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi sikap pemerintah yang menegaskan THR 2021 wajib dibayarkan seminggu sebelum hari raya dan tidak dicicil.  Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.  "Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja," ujarnya dalam keterangannya, Senin (12/4).  Namun demikian, tegas Said Iqbal, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membayar THR. Bagi pengusaha yang tidak mempu, paling lambat H-1 sebelum hari raya harus sudah menyelesaikan pembayaran THR.  “Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan," lanjutnya.  Ia melanjutkan, pihaknya dan buruh Indonesia meminta Kemnaker untuk bersikap tegas dalam penegakkan aturan sebagaimana isi surat edaran Menaker. "Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020," imbuhnya.  Ia menambahkan, pihaknya juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THRnya dengan pro aktif melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR 2021 atau belum. “Sehingga surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak low inforcement. Tidak hanya rule of the game saja,” ucapnya.  Menurutnya, THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar. Ketika konsumsi meningkat, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menuju positif. “Rp 230 triliun atau 10 persen dari APBN. Sungguh besar nilainya," pungkasnya.

KSPI: Jangan Lagi Ada Perusahaan Bayar THR Dicicil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Said-Iqbal-KSPI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Muncul isu yang menyebutkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)‎ Said Iqbal bakal mendapatkan jabatan wakil menteri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono membantah rumor tersebut. Menurutnya sangat tidak benar adanya tawaran jabatan wakil menteri tersebut.  ‎"Tentu sangat tidak benar kalau ada tawaran wakil menteri buat Presiden KSPI, Pak Said Iqbal. Jadi Pak Said Iqbal juga enggak tahu menahu," ujar Kahar dalam diskusi yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Sabtu (10/10). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/uu-ciptaker-ditolak-fahri-hamzah-maksud-baik-dikotori-maksud-jelek/">UU Ciptaker Ditolak, Fahri Hamzah: Maksud Baik Dikotori Maksud Jelek</a></li> </ul> Menurut Kahar, Said Iqbal tidak pernah diajak bicara oleh Presiden Jokowi mengenai jabatan wakil menteri tersebut. Sehingga isu yang beredar tersebut tidak berdasarkan pada fakta yang ada.  "Enggak pernah diajak bicara. Saya tegaskan di sini bahwa itu tidak benar," tegas Kahar.  Selain itu Kahar menegaskan semua buruh satu suara tentang penolakan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dia mengatakan adanya perbedaan sikap hanyalah sebuah kebohongan.  "Saya rasa keliru dikatakan gerakan buruh terpecah. Kawan-kawan yang ada di tim teknis yang dibentuk Kemenaker mereka juga menyatakan ketidaksetujuannya," ungkapnya.  Sebelumnya mencuat isu Said Iqbal bakal dijadikan wakil menteri karena pada beberapa waktu lalu sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, dia diundang ke Istana Negara menemui Presiden Jokowi. Isu berkembang lantaran Presiden Jokowi sudah memutuskan akan mengangkat dua nama untuk menjadi wakil menteri. Dua jabatan wakil menteri tersebut yakni Wakil Menteri Koperasi dan UMKM dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nBZ7VXk4n68&amp;ab_channel=jawapostvofficial

KSPI Bantah Kabar Said Iqbal Bakal Dijadikan Wakil Menteri oleh Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/puluhan-ribuan-buruh-kena-phk-massal-daerah-ini-paling-banyak_m_.jpg" alt="Aksi peringatan May Day tahun lalu. KSPI menyatakan jika sepanjang 2018, telah terjadi ribuan kasus PHK di sejumlah daerah." width="100%">
<figcaption>Aksi peringatan May Day tahun lalu. KSPI menyatakan jika sepanjang 2018, telah terjadi ribuan kasus PHK di sejumlah daerah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan ribu buruh kehilangan mata pencahariannya sepanjang 2018. Penyebabnya lantaran gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Hal itu diungkap Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ketika memaparkan kasus PHK tahun lalu. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, PHK masal terjadi di sejumlah daerah. Di Serang, Banten, dilaporkan PHK terjadi di PT Alcorindo, sekitar 600 orang buruh di-PHK. Selanjutnya PT RWA sekitar 660 orang, dan PT Gand Pintala sekitar 50 orang buruh. "Kemudian ada sebuah pabrik garmen yang melakukan PHK terhadap 600 orang buruh," jelas Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Kamis (31/1) sebagaimana dilansir RMOL (Jawa Pos Group). "PHK besar-besaran juga terjadi di Purwakarta, tutupnya PT OFN mengakibatkan sekitar 1.800 orang buruh di-PHK. PT Dada Indonesia menyebabkan 1.300 buruh di-PHK, dan PT Iljunsun menyebabkan 1.400 buruh di-PHK," papar dia. Di Bogor PT IKP melakukan PHK yang menyebabkan sekitar 600 buruh menjadi penganggur. Sementara, PT Tanashin juga dalam proses melakukan PHK, sehingga 300 buruh terancam kehilangan pekerjaan. Begitu pun di ibu kota Jakarta, PHK terjadi di PT FNG yang mengakibatkan sekitar 300 buruh kehilangan pekerjaan, PT Pasindoi sekitar 56 orang buruh. PHK juga dilaporkan terjadi di PT Mahkota dan PT Rider. Di awal 2018, Aspek Indonesia juga melaporkan PHK masal terjadi di Indosat dan XL Axiata terhadap sekitar 200 buruh. Hal yang sama juga terjadi di luar Jawa seperti Lampung, Medan, dan Makassar.

Ribuan Buruh Kena PHK Masal, Daerah Ini Paling Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-ini-bilang-terlalu-vulgar-buruh-minta-jatah-menteri-ke-08_m_209001.jpeg" alt="Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat hadir di acara deklarasi dukungan pencapresan oleh KSPI di Senayan." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat hadir di acara deklarasi dukungan pencapresan oleh KSPI di Senayan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Permintaan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang sudah meminta jatah menteri ketanagakerjaan (menaker) pada deklarasi dukungan pada Prabowo dinilai terlalu vulgar.&nbsp;Itu diungkapkan Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin. Menurut Ujang, pesta demokrasi yakni Pilpres dinilai masih cukup lama, satu tahun lagi. Sehingga tidak etis meminta jatah menteri dalam dukungan ke Prabowo Subianto yang identik dengan sebutan 08. "Buruh memang menjadi kekuatan politik di mana pun. Tidak hanya di Indonesia. Tapi, kalau melakukan permintaan sekarang kurang tepat, dan terlalu vulgar. Kalau hanya mendukung ya sah-sah saja," ujar Ujang saat dihubungi, Selasa (1/5). Lebih lanjut, Ujang juga menturkan, jika dibandingkan pemilu sebelumnya, Partai Nasdem juga memiliki permintaan untuk posisi tertentu. Namun, Nasdem tidak memperlihatkannya di muka umum.&nbsp; "Meskipun ada kepentingan tapi seakan tanpa syarat dukungannya. Main cantiklah," kata Ujang. Menurut Ujang,&nbsp;jabatan menteri tidak hanya didapatkan dari perjanjian politik antara KSPI dengan presiden terpilih nantinya. Karena untuk menjadi pembantu presiden membutuhkan kemampuan yang mumpuni dari si pemangku jabatan. "Ya belum tentu kapabel dalam menempati jabatan itu. Takaran ketua buruh dan jabatan kan berbeda. Nanti semua bisa klaim. Punya keinginan boleh tapi liat konteks demokrasi," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, memang sudah lazimya adanya kontrak politik itu&lrm;, dan buruh perlu dilibatkan dalam pemerintahan. Misalnya diberikan jabatan menteri tenaga kerja (menaker). "Jadi jika rakyat memilih (Prabowo) menjadi pr&lrm;esiden, maka menteri tenaga kerja berasa dari serikat buruh," ujar Said usai deklarasi dukungan ke Prabowo Subianto sebagai capres di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/4). Menurut Said, ini bukan persoalan etis atau tidak. Karena memang di luar negeri saja, apabila ada kontrak politik dengan buruh. Maka orang yang menjadi bagian dari buruh diberikan jabatan menteri. "Jadi itu lazim di Amerika dan Jerman," katanya. Said menambahkan, Prabowo Subianto juga tidak mempermasalahkan menteri tenaga kerja nanti dari buruh. Bahkan dia mempertimbangkan pegurus PGRI dan juga menteri pendidikan berasal dari buruh.&nbsp;

Pengamat Ini Bilang, Terlalu Vulgar Buruh Minta Jatah Menteri ke 08

presiden kspi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#presiden kspi

Berita Terkini

KSPI: Jangan Lagi Ada Perusahaan Bayar THR Dicicil

KSPI Bantah Kabar Said Iqbal Bakal Dijadikan Wakil Menteri oleh Jokowi

Ribuan Buruh Kena PHK Masal, Daerah Ini Paling Banyak

Pengamat Ini Bilang, Terlalu Vulgar Buruh Minta Jatah Menteri ke 08

Download Aplikasi JawaPos.com