<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Dok.-Toko-Kelontong-di-Surabaya-sebelum-pandemi-Covid-19-2-1.jpg" alt="Ilustrasi salah satu toko kelontong di Surabaya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi salah satu toko kelontong di Surabaya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi pedagang kelontong siap berkolaborasi dalam gerakan edukasi pembatasan konsumsi rokok melalui stiker larangan penjualan rokok di bawah usia 21 tahun.&nbsp;Edukasi ini dinilai menjadi pilihan yang lebih bijak ketimbang dorongan penyusunan aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, seperti penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.</p> <p>Wacana ini dijelaskan oleh Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau (PPAT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Benget Saragih. Menurutnya, stiker larangan menjual rokok kepada warga di bawah usia 21 tahun dinilai lebih tepat sasaran karena mendorong edukasi kepada masyarakat luas.</p> <p>Upaya ini bisa memberikan pemahaman untuk menekan angka konsumsi rokok di kalangan usia muda. Gerakan edukasi itu didukung oleh Ketua Umum Perkumpulan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Junaedi.</p> <p>Baginya, anjuran ini jauh lebih baik dibandingkan dengan aturan eksesif lainnya yang didorong Kemenkes, seperti penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Permenkes. &ldquo;Saya setuju untuk anak di bawah usia 21 tahun tidak merokok. Namun, untuk usia 21 ke atas itu saya rasa merupakan pilihan orang dewasa untuk menentukan selera apa yang mau dikonsumsi,&rdquo; ujarnya, Jumat (31/1).</p> <p>Sebelumnya, Kemenkes melalui PP 28/2024 juga mengatur larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang banyak ditentang oleh berbagai pihak. Padahal, banyak warung yang sudah berjualan bertahun-tahun di lingkungan tersebut, bahkan sebelum sekolah atau tempat bermain anak didirikan.</p> <p>Pembatasan yang dibebankan kepada warung-warung ini, menurut Junaedi, akan merugikan pendapatan para pedagang. Junaedi menjelaskan bahwa aturan tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah yang didominasi oleh UMKM, termasuk warung-warung kelontong.</p> <p>Menurutnya, saat ini pendapatan dari menjual rokok menjadi penyumbang terbesar pedagang, sekitar 60 persen dari total pendapatan warung-warung. Ia menilai keputusan yang diambil tersebut berstandar ganda bagi industri hasil tembakau (IHT) yang selalu dipojokkan tanpa adanya solusi.</p> <p>Padahal, banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari hulu hingga hilir di industri ini, seperti para pedagang kelontong. Selain itu, Junaedi meminta agar Kemenkes melakukan dialog terbuka dengan industri tembakau, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat sipil untuk merancang regulasi yang adil.</p> <p>Upaya ini agar menghasilkan kebijakan yang tidak ditentang oleh banyak pihak, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Masukan tersebut pun telah disampaikan langsung kepada Kemenkes saat Perpeksi melakukan&nbsp;<em>public hearing</em> bersama Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya beberapa waktu lalu.</p>

Asosiasi pedagang kelontong siap berkolaborasi dalam gerakan edukasi pembatasan konsumsi rokok melalui stiker larangan penjualan rokok.

Stiker Batas Umur Penjualan Rokok Bakal Dipasang di Warung-warung Kelontong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/non-smoking-2497308_1280-3458323377.jpg" alt="Ilustrasi berhenti merokok. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi berhenti merokok. (Pixabay)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) bersama jaringan pengendalian konsumsi rokok terus menggalang dukungan secara masif dari berbagai kalangan melalui kampanye Save Our Surroundings (SOS) dalam menyambut Hari Anak Nasional (HAN).</p> <p>Hal itu terkait rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tak kunjung ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Padahal, batas pengesahan RPP Kesehatan tinggal menghitung hari, yaitu pada 8 Agustus 2024.</p> <p>Untuk menjalankan misinya, IYCTC mengadakan diskusi di platform X Spaces dengan tema Duka Hari Anak: Darurat Anak Indonesia Kecanduan Rokok tersebut menghadirkan Project Lead for Tobacco Control CISDI, Beladenta Amalia, Project Officer Lentera Anak, Bagja Nugraha, Executive, Director IYCTC Manik Marganamahendra.</p> <p>Dalam diskusi ini, Beladenta memaparkan bahwa tersedianya harga rokok murah dan penjualan rokok batangan membuat rokok menjadi mudah terjangkau oleh anak-anak. Menurut dia, taktik pemasaran seperti itu merupakan bagian dari kamuflase industri menargetkan anak secara umum.&nbsp;</p> <p>"Taktik menyasar anak bisa terlihat dari iklan, promosi, sponsorship, seperti melalui audisi bulutangkis yang diadakan Djarum, ada juga taktik lain yakni ketersediaan berbagai rasa di produk nikotin/tembakau dan kemasan menarik," ucap Beladenta dalam keterangan tertulisnya kepada <em>JawaPos.com.</em></p> <p>Sementara itu, Bagja Nugraha mengajak semua pihak untuk mengingat hak-hak anak. Orang dewasa harus menyediakan lingkungan yang bebas rokok untuk anak.</p> <p>Lalu, pentingnya peran pemerintah untuk mengesahkan RPP Kesehatan dengan harapan dapat memperkuat peraturan sehingga anak-anak terhindar dari bahaya rokok.&nbsp;</p> <p>"Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan mengenai industri rokok sebagai sponsor sebuah acara yang justru akan menciptakan lingkungan yang tidak baik bagi anak," ujarnya.</p> <p>Sementara itu, Manik Marganamahendra menekankan pentingnya larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah. Hal ini penting karena salah satu penyebab tingginya perokok anak disebabkan oleh kemudahan akses.&nbsp;</p> <p>Mirisnya, lanjut Manik, industri rokok telah berhasil menciptakan narasi yang menormalisasikan budaya merokok di kalangan anak-anak. Padahal, seorang perokok adalah korban industri. Maka dari itu, pemerintah harus bertindak tegas dengan membuat kebijakan yang berpihak pada anak.</p> <p>Pentingnya perlindungan anak dari bahaya rokok juga menjadi satu dari 5 poin Suara Anak Indonesia yang dibacakan di hadapan Presiden Joko Widodo pada Hari Anak Nasional yang digelar di Kota Jayapura, Papua pada Selasa (23/7).&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Diketahui, perwakilan dari Forum Anak menyampaikan bahwa, saat ini banyak anak Indonesia menjadi perokok aktif atau pasif dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), termasuk minuman keras yang berdampak pada gaya hidup dan lingkungan sosial sehingga menjadi budaya buruk.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>"Karena itu kami memohon agar dioptimalkan regulasi yang diadopsi dari prinsip hak anak dan prinsip bisnis yakni kerangka kerja global yang mengatur bagaimana bisnis mempengaruhi dan mematuhi hak anak dalam operasi mereka seperti perusahaan produk dan lain-lain.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4 persen di antaranya adalah perokok berusia 10-18 tahun. Tingginya jumlah perokok anak tersebut membutuhkan perhatian dan keberpihakan politik dari Presiden Joko Widodo dengan mengesahkan regulasi yang memberikan perlindungan anak dari bahaya asap rokok.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sekadar diketahui, IYCTC adalah Koalisi kaum muda dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengendalian zat adiktif berupa produk tembakau di Indonesia dengan pendekatan yang inklusif dan bermakna.</p>

Pentingnya perlindungan anak dari bahaya rokok juga menjadi satu dari 5 poin Suara Anak Indonesia yang dibacakan di hadapan Presiden Jokowi.

Kabar Duka di Tengah Hari Anak Nasional 2024, Jutaan Anak Indonesia Menjadi Pecandu Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/Ilustrasi-berhenti-merokok-dengan-memotong-batang-rokok-untuk-mendapatkan-manfaat-luar-biasa-bagi-kesehatan-freepikcom-1673451955.jpg" alt="Ilustrasi berhenti merokok dengan memotong batang rokok untuk mendapatkan manfaat luar biasa bagi kesehatan (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi berhenti merokok dengan memotong batang rokok untuk mendapatkan manfaat luar biasa bagi kesehatan (freepik.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Momentum Hari Anak Nasional diharapkan menjadi momen penting untuk membangkitkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang menjamin hak-hak anak, seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senior Institut Pengembangan Ekonomi Manusia Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (CHED ITB-AD) Mukhaer Pakkanna menyampaikan, anak-anak di bawah usia 17 tahun adalah generasi yang akan menentukan masa depan Indonesia. Mreka salah satu penerus bonus demografi yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan optimal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu ancaman terbesar bagi pertumbuhan anak adalah kebiasaan merokok, yang tidak hanya memperburuk kesehatan tetapi juga memicu stunting," kata Mukhaer dalam keterangannya, Rabu (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, dalam riset PKJS UI, balita yang tinggal dengan orang tua perokok memiliki berat badan 1,5 kg lebih rendah dibandingkan balita yang tinggal dengan orang tua bukan perokok. Sekitar 5,5 persen balita yang tinggal dengan orang tua perokok berisiko lebih tinggi mengalami stunting.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut WHO, angka stunting di Indonesia masih tinggi, melebihi 20 persen. Stunting dapat menurunkan tingkat kecerdasan di bawah 70, dengan 40 persen anak yang berisiko memiliki IQ antara 71-90.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Orang tua tentu tidak ingin anaknya merokok. Anak-anak harus dijauhkan dari media sosial yang mempromosikan rokok. Media sosial sangat berpengaruh dalam menarik minat anak untuk mencoba rokok," ucap Mukhaer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, berdasarkan data Tobacco Enforcement &amp; Reporting Movement (TERM) 2023 menunjukkan, lebih dari dua pertiga pemasaran produk tembakau diunggah di berbagai platform media sosial seperti Instagram (68 persen), Facebook (16 persen), dan X (14%). Industri tembakau juga memanfaatkan festival musik dan olahraga untuk menarik perhatian anak muda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harga rokok di Indonesia termasuk yang termurah di dunia. Indonesia dan Timor Leste mencatat jumlah pria perokok di atas 15 tahun tertinggi," ucap Mukhaer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, berdasarkan hasil survei sosial ekonomi BPS pada 2021 menunjukkan bahwa alokasi belanja rokok masyarakat melebihi belanja beras. Ia menyebut, rokok masih menjadi konsumsi utama masyarakat Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data kemiskinan BPS, kontribusi rokok kretek filter terhadap garis kemiskinan di kota sebesar 11,10 persen dan di desa sebesar 10,48 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Data ini menunjukkan bahwa banyak orang miskin yang mengonsumsi rokok. Namun, bukan berarti orang kaya tidak merokok, tetapi bagi mereka pengeluaran rokok relatif kecil dibandingkan barang mewah lainnya," pungkas Mukhaer.</div>

"Salah satu ancaman terbesar bagi pertumbuhan anak adalah kebiasaan merokok," kata Mukhaer, peneliti CHED ITB-AD.

Peneliti ITB AD Tak Ingin Rokok Merusak Generasi Emas Anak Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/smoke-2636848_19201-4260886415.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Data Survei Kesehatan Nasional (SKI) 2023 yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku industri, akademisi, praktisi kesehatan, dan konsumen sangat penting guna merumuskan strategi yang tepat untuk menurunkan prevalensi merokok.</p> <p>Praktisi kesehatan dan psikolog klinis dewasa, Nuran Abdat, menyatakan pendekatan pentahelix melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, media, hingga pelaku usaha dapat menjadi salah satu solusi yang bertujuan agar perokok dewasa memiliki pilihan untuk beralih dari kebiasaan merokok sekaligus menurunkan risikonya. Pilihan tersebut perlu dihadirkan lantaran banyak perokok dewasa yang sulit berhenti merokok.</p> <p>"Menurunkan prevalensi merokok bukan sekadar fokus pada adiksi perokok. Namun, peran seluruh bidang keilmuan termasuk pemerintah, praktisi kesehatan, serta pelaku industri dan konsumen untuk berkolaborasi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan dampak buruk tembakau melalui pendekatan alternatif," ujar Nuran, Kamis (4/7).</p> <p>Menurut Nuran, kebiasaan merokok yang telah dilakukan dalam jangka panjang sering menjadi tantangan dalam menurunkan prevalensi. Oleh karena itu, Nuran menekankan perlu adanya modifikasi perilaku bagi perokok dewasa yang kesulitan berhenti dari kebiasaan merokok dengan beralih ke produk tembakau alternatif yang secara ilmiah terbukti memiliki profil risiko yang lebih rendah.</p> <p>"Pendekatan alternatif melalui produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan, memiliki potensi dalam menurunkan prevalensi merokok. Harapannya ke depan kita bisa bersama-sama mengevaluasi penggunaan produk yang lebih rendah risiko ini," tambahnya.</p> <p>Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita, juga menekankan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan prevalensi merokok. Pelibatan lintas sektoral tersebut untuk menjadi langkah awal dalam memberikan edukasi dan solusi lebih rendah risiko bagi perokok dewasa yang sulit berhenti merokok.</p> <p>"Kami berharap pemerintah dapat ikut berperan memberikan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif. Hal ini penting karena merupakan kewajiban kita semua untuk memberi edukasi yang ke masyarakat mengenai produk lebih rendah risiko yang didasari oleh penelitian, bukan opini yang dibuat untuk kepentingan tertentu," ujar Garindra.</p> <p>Meski lebih rendah risiko ketimbang rokok, produk tembakau alternatif tidak ditargetkan untuk yang berusia di bawah 18 tahun, ibu hamil dan menyusui, serta non-perokok. Garindra menegaskan produk tersebut hanya diperuntukkan bagi perokok dewasa.</p> <p>"Produk tembakau alternatif dapat dimanfaatkan untuk menurunkan prevalensi merokok di kalangan perokok dewasa, yang pada akhirnya akan menghemat pengeluaran pemerintah terkait beban kesehatan akibat kebiasaan merokok," tambahnya.</p>

Menurut Nuran, kebiasaan merokok yang telah dilakukan dalam jangka panjang sering menjadi tantangan dalam menurunkan prevalensi.

Praktisi Kesehatan: Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dibutuhkan untuk Tekan Prevalensi Merokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/rokok-ilegal.jpg" alt="Konferensi pers pemusnahan rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo, Rabu (18/11) (Dok. Bea Cukai Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers pemusnahan rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo, Rabu (18/11) (Dok. Bea Cukai Sidoarjo)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penerapan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang terlalu tinggi setiap tahunnya memicu berbagai polemik baru. Salah satunya yaitu perpindahan konsumsi ke rokok murah hingga rokok ilegal.</p> <p>Tidak hanya itu, besaran kenaikan tarif CHT yang berlebihan secara terus-menerus juga dinilai menjadi penyebab merosotnya realisasi penerimaan negara dari CHT hingga 2,35 persen (yoy) atau senilai Rp 213,48 triliun pada tahun 2023. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, turut menyoroti kinerja fungsi cukai yang tidak tercapai sebagai sumber penerimaan negara serta pengendalian konsumsi.</p> <p>Realisasi penerimaan cukai rokok justru berkurang, sementara angka prevalensi perokok tak kunjung turun. Kebijakan kenaikan CHT oada&nbsp;tahun 2023-2024 juga dinilai tidak mampu membendung maraknya perpindahan konsumsi ke rokok murah dan rokok ilegal.</p> <p>"Permasalahannya kalau rokok ilegal dengan harga Rp 15 ribu itu semuanya masuk ke perusahaan. Sedangkan rokok legal yang masuk ke perusahaan hanya 25 persen, selebihnya masuk ke negara berupa cukai. Berarti apabila rokok legal dengan harga Rp 35 ribu maka hanya sekitar Rp8-9 ribu yang masuk ke perusahaan untuk biaya produksi, karyawan, dan keuntungan. Ya, pasti kalah kalau (yang legal) mau melawan yang ilegal," ungkap Adik&nbsp;dalam keterangan tertulis, Selasa (2/4).</p> <p>Adik menambahkan, pemerintah harus lebih serius dalam menutup usaha rokok ilegal untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebab, angka kerugian negara dari usaha ilegal, termasuk rokok ilegal, jumlahnya sudah sangat tinggi sekali untuk dapat ditambal oleh negara. Selain itu, Adik juga menegaskan angka kenaikan cukai idealnya single digit.</p> <p>Terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Misbakhun, menjelaskan penyebab menjamurnya rokok ilegal tidak lepas dari pengaruh kenaikan harga rokok akibat dorongan tarif cukai yang kenaikannya jauh lebih tinggi dari angka inflasi nasional serta pendapatan konsumen. Hal tersebut, ungkap Misbakhun, pada akhirnya berimbas pada daya beli masyarakat, sehingga rokok ilegal semakin menjamur dan akhirnya menurunkan produksi rokok.</p> <p>"Peningkatan tarif cukai tidak serta merta menurunkan minat merokok masyarakat, justru konsumen cenderung mencari produk yang harganya memenuhi kemampuan membelinya. Oleh sebab itu, setiap kenaikan tarif cukai perlu diiringi dengan peningkatan pengawasan yang semakin ketat terhadap sejumlah perusahaan rokok ilegal. Penurunan volume produksi rokok karena merebaknya rokok ilegal tentu merugikan negara," tegasnya.</p> <p>Maka dari itu, Misbakhun mengatakan, kenaikan cukai secara terus-menerus akan berdampak pada peningkatan peredaran rokok ilegal dan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang terbukti melalui penurunan jumlah pabrikan rokok, terutama Golongan 1 karena Golongan 1 memiliki tingkat sensitivitas terbesar apabila terjadi perubahan harga. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai sisi di industri yang terlibat dalam menentukan kebijakan cukai di Indonesia dengan melakukan 'rembuk bersama' semua pemangku kepentingan secara berkesinambungan.</p> <p>"Kenaikan harga rokok bukan langkah efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Dampak kenaikan harga rokok terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal dan penurunan pabrik rokok lebih besar dibandingkan dengan penurunan angka prevalensi merokok. Sehingga, saat ini pemerintah perlu menahan kenaikan harga rokok untuk menjaga keseimbangan pilar lain yang terlibat dalam IHT," tutupnya.</p>

Ketua Kadin Jatim Adik mengatakan, pemerintah harus lebih serius dalam menutup usaha rokok ilegal untuk meningkatkan penerimaan negara.

DPR: Kenaikan Cukai Tak Efektif Kendalikan Konsumsi karena Marak Rokok Ilegal

<div id=":pm" class="ii gt"> <div id=":pn" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/vape2-1822525254.jpg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai produk tembakau alternatif." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai produk tembakau alternatif.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Riset Queen Mary University of London menunjukkan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan bukan pintu masuk untuk memulai kebiasaan merokok. Para peneliti juga mencatat tidak ada tanda-tanda bahwa pemanfaatan produk tembakau alternatif mendorong perilaku merokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Unit Penelitian Kesehatan dan Gaya Hidup Queen Mary University of London, Profesor Peter Hajek, mengatakan, hasil riset Effects of reduced-risk nicotine-delivery products on smoking prevalence and cigarette sales: an observational study (September, 2023) menemukan bahwa produk tembakau alternatif bukan pintu masuk untuk memulai kebiasaan merokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Riset ini mengurangi kekhawatiran bahwa akses terhadap produk tembakau alternatif mendorong perilaku merokok. Tidak ada tanda-tandanya," ujar Prof. Peter, yang juga peneliti riset tersebut, seperti dikutip, Senin (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, produk tembakau alternatif tidak memulai kebiasaan merokok. Sebaliknya, tingkat perokok malah turun signifikan dan lebih cepat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Riset yang dipublikasikan di Jurnal Public Health Research ini membandingkan tingkat merokok dan penggunaan produk tembakau alternatif antara tahun 2004 dan 2019 di negara-negara termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasilnya, tingkat merokok turun lebih cepat di Inggris dan Amerika Serikat berkat pemanfaatan produk tembakau alternatif dibandingkan di Australia, di mana produk tersebut dikontrol dengan ketat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rekan peneliti, Direktur Kelompok Penelitian Tembakau dan Alkohol University College London, Profesor Lion Shahab, mengatakan analisis komprehensif dalam riset tersebut memberikan jaminan bahwa negara-negara yang telah mengadopsi sikap lebih progresif pada produk tembakau alternatif tidak melihat dampak buruk terhadap tingkat merokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Produk tembakau alternatif merupakan salah satu opsi untuk beralih dari kebiasaan merokok. Maka, penting untuk mengoptimalkan inovasi teknologi yang diterapkan pada produk ini untuk menekan angka merokok," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbagai penelitian menemukan penggunaan produk tembakau alternatif telah terbukti memiliki paparan risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok. Karena itu, produk tersebut direkomendasikan bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan berbeda, Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo) Paido Siahaan menjelaskan produk tembakau alternatif tidak diperuntukkan bagi seseorang yang ingin mulai merokok. Tetapi, produk tersebut dapat membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Produk tembakau alternatif menerapkan pendekatan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat konsumsi tembakau (tobacco harm reduction). Untuk itu, potensi produk tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menekan prevalensi merokok di Indonesia," ujarnya, Senin (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain memberikan edukasi komprehensif ke masyarakat, Paido juga berharap pemerintah dapat mendukung agar produk tembakau alternatif dapat diakses oleh perokok dewasa secara aman dan bertanggung jawab.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1a8" class="hq gt">&nbsp;</div>

Hasil riset pada September, 2023 menemukan bahwa produk tembakau alternatif bukan pintu masuk untuk memulai kebiasaan merokok.

Nggak Bikin Candu, Riset Pastikan Tembakau Alternatif Bukan Pintu Masuk untuk Merokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/vape-758527462.jpg" alt="Vape sebagai produk tembakau alternatif." width="100%">
<figcaption>Vape sebagai produk tembakau alternatif.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik atau vape, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin berpotensi besar dalam menurunkan prevalensi merokok. Hal ini setidaknya mengacu pada hasil penelitian yang tertuang di berbagai kajian ilmiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Produk-produk tersebut menerapkan konsep pengurangan bahaya tembakau sehingga mampu mengurangi risiko kesehatan akibat merokok. Hanya saja, potensi dari produk ini belum dimaksimalkan secara luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Profesor Robert Beaglehole dan Profesor Ruth Bonito, mengulas potensi produk tembakau alternatif dalam menurunkan prevalensi merokok dalam laporan yang diterbitkan di jurnal kesehatan global, The Lancet.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui laporan berjudul 'Harnessing Tobacco Harm Reduction' pada Februari 2024 tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan pengendalian tembakau saat ini belum mampu mengurangi jumlah perokok secara signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara global, hanya 30 persen dari seluruh negara di dunia yang berada pada jalur tepat untuk mencapai target penurunan angka perokok pada 2030, yang ditetapkan WHO.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengendalian tembakau (yang saat ini dilakukan) tidak didasarkan pada bukti terbaru mengenai peran produk tembakau alternatif yang inovatif dalam membantu perokok dewasa beralih ke produk lebih rendah risiko," demikian tertulis dalam laporan The Lancet seperti dikutip, Senin (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Robert dan Ruth, gagalnya strategi penurunan angka perokok karena WHO menolak konsep pengurangan bahaya tembakau. Selama ini, banyak orang merokok karena ketergantungan nikotin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adanya konsep pengurangan bahaya tembakau berfungsi untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya dengan memanfaatkan produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko daripada rokok, namun tetap dapat menghantarkan nikotin bagi penggunanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sayangnya, WHO menolak konsep pengurangan bahaya. Penentangan ini tidak didasarkan pada kemajuan teknologi abad ke-21 dan terlalu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang mendorong penentangan nikotin," demikian tertulis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebuah penelitian terbaru bertajuk 'Integrating Harm Reduction into Tobacco Control' pada Oktober 2023, juga menunjukkan hasil yang sama dengan laporan Robert dan Ruth. Studi tersebut menyimpulkan bahwa sejumlah negara, salah satunya Pakistan, berpotensi menurunkan prevalensi merokok selama empat dekade mendatang dengan menerapkan strategi pengurangan bahaya tembakau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kesuksesan Swedia dalam menurunkan prevalensi merokok menjadi bukti nyata dari efektifnya pendekatan pengurangan bahaya yang memaksimalkan produk tembakau alternatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama 15 tahun terakhir, Swedia telah mencapai penurunan angka perokok yang luar biasa yakni turun dari 15 persen pada tahun 2008 menjadi 5,6 persen di tahun 2022," demikian isi penelitian tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Robert dan Ruth menilai pendekatan pengurangan bahaya tembakau dengan produk tembakau alternatif merupakan kebutuhan yang mendesak. Dukungan pemerintah dan otoritas kesehatan, komitmen seluruh pemangku kepentingan, serta penerapan strategi pengurangan bahaya tembakau merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko yang diakibatkan merokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan terpisah, mantan Direktur Kebijakan Penelitian &amp; Kerja Sama WHO, Profesor Tikki Pangestu, mendukung Pemerintah Indonesia memanfaatkan produk tembakau alternatif untuk menurunkan prevalensi sekaligus memitigasi epidemi merokok. Sebab, produk ini merupakan salah satu solusi paling efektif untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Produk tembakau alternatif bahkan lebih efektif daripada NRT (<em>Nicotine Replacement Therapy</em>) dalam membantu perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya,&rdquo; tegas pakar di bidang kesehatan publik ini melalui keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tikki berharap, Pemerintah Indonesia juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan membantu perokok dewasa berhenti dari kebiasaannya. Tentunya dengan tetap memberikan kebebasan bagi perokok dewasa memilih pendekatan yang paling sesuai. Agar mendukung keberhasilan upaya ini, diperlukan komitmen dari semua pihak utamanya pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hal ini membutuhkan kemauan dan komitmen politik, sumber daya, dukungan dari para pemangku kepentingan dan kebijakan yang rasional untuk memberikan sarana dan prasarana yang adil dalam menjangkau berbagai metode yang ada bagi mereka yang ingin berhenti dari kebiasaannya,&rdquo; tutupnya.</div>

Swedia telah mencapai penurunan angka perokok yang luar biasa yakni turun dari 15 persen pada tahun 2008 menjadi 5,6 persen pada 2022.

Eks Petinggi WHO Sebut Produk Tembakau Alternatif Bisa jadi Solusi Tekan Angka Perokok, ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/smoke-2636848_19201.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pixabay" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pixabay</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, dinilai memiliki potensi besar untuk membantu menurunkan prevalensi merokok secara global karena menerapkan pendekatan pengurangan bahaya tembakau.&nbsp;Potensi tersebut dibahas dalam forum internasional bertajuk 'Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), Challenges and Prospects for WHO' yang diselenggarakan secara virtual, beberapa waktu lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Corporaci&oacute;n Acci&oacute;n T&eacute;cnica Social Kolombia, platform layanan pengurangan bahaya tembakau, Maria Alejandra Medina mengatakan, produk tembakau alternatif adalah suatu pendekatan inovatif bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok.&nbsp;Berdasarkan penelitian, produk tembakau alternatif memiliki paparan risiko yang jauh lebih rendah secara signifikan daripada rokok serta dinilai lebih efektif daripada terapi pengganti nikotin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah, utamanya otoritas kesehatan nasional, perlu menimbang potensi produk tembakau alternatif sebagai upaya menekan prevalensi merokok. Sebagai langkah awal untuk mengurangi prevalensi merokok, Maria berharap, pemerintah lebih progresif dalam menerima kajian-kajian ilmiah mengenai produk tembakau alternatif ketimbang menutup diri. Sebab, produk ini telah terbukti mampu menurunkan potensi risiko kesehatan yang berkaitan dengan kebiasaan merokok.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan pengendalian tembakau dengan program berhenti merokok terbukti kurang efektif untuk diterapkan di kalangan perokok dewasa. Oleh karena itu, kita harus memberikan lebih banyak perhatian pada produk inovatif yang menerapkan pengurangan bahaya tembakau," jelas Maria.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013475948/terlihat-dalam-survei-biaya-hidup-2022-majalah-dan-9-komoditas-ini-sudah-jarang-bahkan-tak-lagi-dikonsumsi-masyarakat">Terlihat dalam Survei Biaya Hidup 2022, Majalah dan 9 Komoditas ini Sudah Jarang bahkan Tak Lagi Dikonsumsi Masyarakat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dokter dan Mantan Ketua Asosiasi Medis Dunia, Anders Milton, juga mengatakan pemanfaatan produk tembakau alternatif secara maksimal telah menuai keberhasilan di Swedia. Terbukti, negara dengan tingkat merokok terendah di Uni Eropa tersebut, hampir mencapai status 'bebas asap', di mana jumlah perokok hariannya hanya tinggal sekitar 5 persen dari total jumlah penduduk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemanfaatan produk tembakau alternatif turut berkontribusi dalam keberhasilan penurunan angka perokok di Swedia. Saat ini, negara tersebut juga menjadi studi kasus di dunia terkait pengendalian tembakau karena dapat mengurangi angka kanker paru-paru dan penyakit lain yang berhubungan dengan konsumsi merokok," ujar Anders yang juga panelis dalam diskusi ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Swedia, negara seperti Inggris juga memanfaatkan produk tembakau alternatif untuk menekan angka prevalensi merokok di negaranya. Pemerintah Inggris menerapkan skema swap to stop dengan membagikan perlengkapan produk tersebut secara gratis kepada satu juta perokok. Hal ini bertujuan untuk mencapai target menjadi negara bebas asap mulai tahun 2030.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Asosiasi Vaporizer Bali (AVB), I Gde Agus Mahartika, mengatakan masyarakat, khususnya perokok dewasa, harus diberikan sosialisasi terkait profil risiko dan pemanfaatan produk tembakau alternatif. Alasannya, produk ini kerap diinformasikan sama berbahayanya dengan rokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, secara kajian ilmiah, produk ini memiliki profil risiko yang lebih rendah ketimbang rokok. Sejumlah penelitian ini sudah dilakukan baik di Indonesia maupun mancanegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Produk tembakau alternatif memiliki profil risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok berdasarkan penelitian di dalam maupun luar negeri. Asosiasi pelaku usaha berharap pemerintah dapat mendukung penelitian lebih lanjut agar perokok dewasa dapat memanfaatkan produk tersebut dengan lebih maksimal," ungkapnya.</div>

Produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dinilai memiliki potensi besar menurunkan prevalensi.

Produk Tembakau Alternatif Bisa Kurangi Dampak Buruk Merokok, Praktisi dan Pakar Ungkap Faktanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/san-fransisco-usulkan-larangan-penjualan-rokok-elektronik_m_.jpg" alt="Pejabat San Francisco mengusulkan undang-undang untuk melarang penjualan rokok elektronik sampai dampak kesehatannya dievaluasi oleh pemerintah Amerika Serikat (AS)" width="100%">
<figcaption>Pejabat San Francisco mengusulkan undang-undang untuk melarang penjualan rokok elektronik sampai dampak kesehatannya dievaluasi oleh pemerintah Amerika Serikat (AS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaku usaha Industri Hasil Tembakau berkomitmen untuk tidak menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun. Komitmen ini telah dilakukan para pelaku usaha sejak lama guna mendukung program pemerintah menurunkan jumlah prevalensi pada perokok anak.<br /> <br /> Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menegaskan, asosiasinya sejak dulu telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penjualan rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun. Dalam setiap bungkus rokok, pihaknya mencantumkan peringatan larangan menjual kepada anak di bawah 18 tahun. Selain itu, Gaprindo juga membuat situs web khusus yaitu www.cegahperokokanak.id.<br /> <br /> "Gaprindo 100 persen berkomitmen untuk tidak menjual rokok kepada anak di bawah umur. Sejak tahun 90-an kami sudah melakukan hal ini. Kami melakukan sosialisasi dan edukasi. Komitmen kami kuat," ujar Benny dalam keterangannya, Senin (28/11).<br /> <br /> Benny menjelaskan, pihaknya rutin menggelar sosialisasi dan edukasi secara langsung khususnya ke tempat-tempat ritel. Gaprindo juga bekerja sama dengan sejumlah asosiasi ritel untuk berkolaborasi dalam pelarangan penjualan rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun. Dengan semangat kolaborasi ini, Gaprindo berharap jumlah perokok anak semakin berkurang.<br /> <br /> Seiring dengan upaya tersebut, berdasarkan data yang dihimpun oleh Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi perokok anak terus turun dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 prevalensi rokok anak tercatat 3,69 persen, lebih rendah dibandingkan 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 3,81 persen dan 3,87 persen.<br /> <br /> "Kami juga dulu sering berkolaborasi dengan pemerintah seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan untuk penegakan hal ini. Namun, semenjak adanya Covid-19 memang agak terkendala. Tapi, Gaprindo selalu berkomitmen untuk tidak menjual rokok kepada anak di bawah 18 tahun," tegasnya.<br /> <br /> Senada dengan Gaprindo, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menyatakan komitmennya untuk tidak menjual rokok elektrik kepada anak di bawah 18 tahun. Sekretaris Umum APVI Garindra Kartasasmita menyatakan, APVI bersama seluruh asosiasi vape yang lain serta pelaku ritel telah menandatangani nota kesepahaman kode etik sebagai tanda komitmen akan hal tersebut.<br /> <br /> "Komitmen ini sudah kami jalankan sejak 2015. Kami menyebarkan stiker 18+ untuk dipasang di pintu masuk setiap toko. Di produk juga kami cantumkan himbauan bahwa rokok elektrik tidak untuk anak di bawah 18 tahun," kata Garin.<br /> <br /> APVI juga memanfaatkan komunitas konsumen rokok elektrik untuk turut berpartisipasi mencegah akses anak di bawah 18 tahun terhadap rokok elektrik. Menurut Garin, selain sebagai komunitas pengusaha, APVI juga memiliki sayap organisasi yaitu Sahabat APVI yang anggotanya adalah konsumen rokok elektrik. Melalui Sahabat APVI, edukasi soal pencegahan konsumsi rokok elektrik pada anak dapat lebih masif dilakukan.<br /> <br /> "Soal sanksi, dari asosiasi sifatnya hanya imbauan. Tapi apabila sudah diimbau masih melakukan hal yang sama, maka masyarakat dapat melapor ke pihak kepolisian atas dasar keresahan masyarakat atau perlindungan konsumen. Ini sudah pernah kejadian," papar Garin.<br /> <br /> Dari berbagai upaya yang sudah dilakukan, lanjut Garin, hasilnya cukup optimal karena mayoritas anggota asosiasi bahkan konsumen turut menaati aturan. Terkait dengan penjualan online, meskipun masih menghadapi tantangan, anggota APVI juga terus melakukan beragam inisiatif untuk mencegah penjualan pada anak di bawah usia 18 tahun.<br /> <br /> Seperti, pencatuman tagar 18+ serta mengatur agar produk hanya bisa dilihat oleh anak-anak. Kendati demikian, tantangan yang masih dihadapi APVI adalah pada penjualan online. Lebih lanjut, APVI juga sudah melakukan kolaborasi dengan bea cukai untuk mengawasi penjualan rokok elektrik melalui penjualan online.<br /> <br /> "Walaupun masih jadi tantangan, tapi jelas APVI terus berusaha untuk mengatasi ini. Kita bicarakan dengan bea cukai untuk membahas penjualan online," pungkas Garin.

Produsen Komitmen Tak Jual Produk Tembakau ke Anak-anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/rokok-ilegal.jpg" alt="Konferensi pers pemusnahan rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo, Rabu (18/11) (Dok. Bea Cukai Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers pemusnahan rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo, Rabu (18/11) (Dok. Bea Cukai Sidoarjo)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk tahun 2023 dan tahun 2024 dengan rata-rata tertimbang 10 persen. Sri Mulyani menyampaikan hal itu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11) lalu.<br /> <br /> Menyikapi besaran kenaikan tarif CHT sebesar 10 persen itu, Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan berpendapat bahwa kenaikan CHT itu akan semakin memberatkan pelaku usaha industri hasil tembakau (IHT) legal. Pasalnya, kenaikan tarif CHT menjadi insentif bagi peredaran rokok ilegal yang saat ini menjadi ancaman mematikan pabrikan rokok kretek legal.<br /> <br /> "Kenaikan tarif CHT yang eksesif dalam tiga tahun terakhir, pasar rokok legal sudah tergerus oleh rokok ilegal, malah masih ditambah kenaikan kembali sebesar 10 persen di tahun 2023 dan 2024," tegas Henry Najoan dalam keterangannya, Selasa (8/11).<br /> <br /> Henry membeberkan, pada 2020, tarif cukai naik sebesar 23,5 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) naik 35 persen. Selanjutnya, pada tahun 2021 tarif cukai dan HJE naik sebesar 12,5 persen, dan tahun 2022 cukai dan HJE naik sebesar 12,0 persen.<br /> <br /> Sehingga selama 3 tahun terakhir, tarif CHT telah naik 48 persen dan HJE naik 60 persen. "Di lain sisi, IHT legal sedang berjuang untuk tetap beroperasi dengan arus kas yang minim akibat pandemi, yang disambung dengan kenaikan BBM, dan ancaman resesi yang menguras daya beli masyarakat," ujarnya.<br /> <br /> Selama ini, kata Henry, IHT legal selain dipungut melalui CHT, juga dibebani Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar 10 persen dari nilai cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 9,9 persen dari harga jual eceran hasil tembakau.<br /> <br /> Jika dijumlahkan, pungutan ketiga komponen pungutan langsung tersebut berkisar di 76,3 persen sampai 83,6 persen dari setiap batang rokok yang dijual, bergantung golongan dan jenis rokok yang di produksi. Sisa 16,4 persen sampai 23,7 persen untuk pabrik membayar bahan baku, tenaga kerja, dan overhead serta CSR.<br /> <br /> "Artinya harga rokok ilegal sudah menang bersaing walau harganya hanya sekitar 20 persen atau 1/5 dari harga rokok legal. Kok masih ditambah lagi beban kenaikan tarif untuk 2023 dan 2024. Semakin berat beban IHT legal" tegas Henry.<br /> <br /> Henry Najoan juga menyoroti alasan di balik kenaikan tarif CHT yang salah satunya karena angka prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun yang berada di angka 9,1 persen tahun 2018. Klaim itu, sambung Henry Najoan, seharusnya sudah usang, karena Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data teranyar, prevalensi merokok anak terus menurun.<br /> <br /> Yaitu di angka 3,87 persen pada 2019, turun menjadi 3,81 persen pada 2020, dan turun lagi menjadi 3,15 persen pada 2021. "Seharusnya, dengan turunnya prevalensi merokok anak, tak membuat tarif cukai rokok terus dinaikkan apalagi dalam situasi seperti ini," ujar Henry Najoan.<br /> <br /> Henry juga meyakini, kenaikan tarif cukai hanya menguntungkan rokok ilegal. Pasalnya, gap harga rokok legal dengan ilegal semakin lebar. Jauhnya jarak harga rokok legal dengan ilegal, membuat rokok bodong pun makin marak.<br /> <br /> Merujuk hasil kajian lembaga survei Indodata yang menyebutkan pada tahun 2021 lalu, rokok ilegal telah mencapai 26,38 persen. Jika angka tersebut dikonversikan dengan pendapatan negara, maka potensi cukai yang hilang bisa mencapai Rp 53,18 triliun.<br /> <br /> "Dengan dinaikkannya kembali tarif cukai, kami berkeyakinan rokok ilegal akan semakin marak dan <em>potential lost</em> negara juga semakin besar dan lebih tragis, dan sumber nafkah pekerja akan hilang dalam ancaman masa resesi global," pungkasnya.

GAPPRI: Kenaikan Tarif CHT Insentif bagi Produsen Rokok Ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#prevalensi merokok anak

Berita Terkini