<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/Probo-Darono-Yakti-3681682488.png" alt="Probo Darono Yakti" width="100%">
<figcaption>Probo Darono Yakti</figcaption>
</figure> DI&nbsp;sela-sela pertemuan G20 di India dua hari lalu (10/9), Indonesia memimpin sesi KTT MIKTA. MIKTA merupakan blok kerja sama antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. MIKTA yang lahir di tengah-tengah pertemuan G20 memiliki peran dan kontribusi yang signifikan sebagaimana BRICS yang merepresentasikan 3,6 miliar orang dan GDP US$ 16,6 triliun atau 47 persen dan 22 persen dari populasi dan GDP global. Tentu terdapat desakan bahwa MIKTA tidak sebatas pertemuan sela terhadap G20. Namun dapat diformalkan menjadi sebuah KTT yang tidak sebatas &rdquo;kongko diplomatik&rdquo;. Pada 2021 total populasi dari negara MIKTA kurang lebih 1,6 miliar jiwa yang merepresentasikan 21 persen populasi dunia. Negara-negara MIKTA merupakan pemain penting dalam ekonomi global. Pada 2021 GDP dari seluruh anggotanya kurang lebih US$ 7,5 triliun yang merepresentasikan 9 persen dari GDP global. Di dalam konstelasi G20, Korea menjadi negara dengan posisi 12 dunia, disusul kemudian Australia posisi 14, Meksiko 15, Indonesia ranking 16, dan Turki di posisi terakhir, 19. Posisi signifikan MIKTA setidaknya dapat diarahkan pada pembahasan isu-isu penting global. Tidak sebatas blok kerja sama ekonomi dan sinkronisasi kebijakan untuk memberikan desakan pada institusi finansial internasional saja. Namun melebar pada pembahasan hal-hal yang prospektif ke depan. Pertama, tentang isu perubahan iklim global. Dengan memegang ketua MIKTA 2023, Indonesia dapat senantiasa memberikan pesan-pesan kepada dunia internasional dalam rangka mendorong kerja sama berkelanjutan di dalam persoalan lingkungan. Meksiko seperti halnya Indonesia adalah negara yang rentan dengan deforestasi. Korea Selatan dan Turki memiliki isu yang sama, yakni kelangkaan air. Begitu pula Australia yang rentan akan dampak dari naiknya permukaan laut. Pertemuan MIKTA seyogianya dapat diarahkan untuk mengatasi perubahan iklim itu dengan saling bekerja sama dalam mengentaskan isu lingkungan. Terutama dengan bertukar pengalaman dalam mengatasi bencana dan menghadapi dampak negatif dari perilaku manusia terhadap alam. Kedua, dalam isu kesehatan global yang ditandai dengan pandemi Covid-19, kerja sama kelima negara dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan arsitektur kooperasi kesehatan di antara lima negara. Kesiapsiagaan dan mengedepankan kepentingan bersama dari negara-negara MIKTA dapat diutamakan untuk memberikan keteladanan kepada dunia internasional bahwa solidaritas kemanusiaan di atas kepentingan negara untuk bertahan hidup secara individual. Pertukaran tenaga medis dan pemberian beasiswa kepada dokter-dokter terbaik negara MIKTA dapat menjadi solusi dalam pengentasan krisis kesehatan yang terjadi di kemudian hari. Pun juga dapat belajar dari kesuksesan Indonesia dalam menerapkan kebijakan PPKM yang dianggap jauh lebih sukses daripada negara yang memutuskan untuk menguntara (mengunci sementara) seluruh wilayahnya. Ketiga, menyoal transformasi digital yang menjadi perhatian bagi berbagai pihak dengan tumbuhnya kecerdasan buatan di era industri keempat. Korea, misalnya, yang saat ini memiliki kapasitas dalam mengembangkan teknologi otomotif dan semikonduktor yang canggih dapat membagikan praktik baiknya kepada negara MIKTA yang lain. Termasuk pengembangan mobil listrik dan energi baru terbarukan lain yang menjadi pokok perhatian serius dari berbagai negara emerging economy, termasuk Indonesia. Keempat, keamanan regional yang tiap negara merepresentasikan kawasan yang berbeda-beda. Australia dengan Oseania atau Pasifik Barat Dayanya, Indonesia dengan Asia Tenggaranya, Korea Selatan dengan Asia Timurnya, Turki yang ada di kawasan antara Timur Tengah dan Eropa, serta Meksiko yang berada di tengah-tengah Benua Amerika. Kelimanya memiliki peran penting dan strategis sebagai kekuatan menengah secara militer. Termasuk memastikan keamanan regional dapat memberikan ketenteraman dan situasi yang kondusif di kawasan sebagaimana menjadi tolok ukur utama dalam faktor masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sejak berdiri, pembahasan pada forum-forum MIKTA belum sempat mencakupi isu-isu yang berkaitan dengan keamanan kawasan, termasuk keamanan nasional dari tiap-tiap anggotanya. Padahal, terorisme, keamanan siber, dan potensi kerawanan konflik di regional dapat menjadi perhatian khusus. Terakhir, pada aspek ekonomi negara-negara MIKTA yang menjadi pemain penting dalam perekonomian global secara berkelompok dapat menyinkronkan kebijakan ekonomi serta kerja sama yang mempromosikan secara proaktif pertumbuhan ekonomi dan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan inovasi. Upaya-upaya tersebut apabila dijalankan secara simultan dan tanpa jeda niscaya mampu mengubah peta geoekonomi global yang saat ini sedang bangkit sejak pandemi Covid-19. MIKTA setidaknya dapat menjadi suatu jembatan emas bagi tercapainya agenda ekonomi global. Termasuk mengakselerasi lahirnya negara-negara emerging economy baru sebagaimana negara-negara MIKTA berada di bawah blok G7 dan BRICS. Semakin banyak negara emerging economy bermunculan dari negara-negara berkembang, semakin dapat tercapai agenda besar agar 21 persen populasi dan 9 persen GDP ini dapat mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. Pada akhirnya, lagi-lagi KTT MIKTA pada tahun 2023 ini tentu seharusnya tidak lagi dapat dipandang sebagai ajang untuk kongko diplomatik semata. Namun harus menghasilkan suatu agenda perubahan yang diiringi aksi konkret dari tiap negaranya. Terutama ketika kepemimpinan Indonesia yang memegang peran ketua sekaligus tuan rumah pada tahun ini, yang berturut-turut setelah menghelat agenda sebagai tuan rumah G20 tahun lalu, begitu pula dengan ASEAN pada tahun ini. Besar harapan MIKTA merupakan representasi dari kekuatan menengah dalam segi ekonomi dan populasi. Saatnya MIKTA beralih menjadi sebuah kemitraan yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berkelanjutan.&nbsp;(*) <hr /> *) PROBO DARONO YAKTI, Dosen hubungan internasional, deputi direktur program Emerging Indonesia Project

Di sela-sela pertemuan G20 di India dua hari lalu (10/9), Indonesia memimpin sesi KTT MIKTA. MIKTA merupakan blok kerja sama.

MIKTA Tidak Sebatas Kongko Diplomatik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/Probo-Darono-Yakti-3681682488.png" alt="Probo Darono Yakti" width="100%">
<figcaption>Probo Darono Yakti</figcaption>
</figure> OPERASI&nbsp;pembebasan sandera pilot Phillip Mertens kembali memakan korban setelah Pratu Miftahul Arifin dinyatakan gugur pada pekan lalu saat melawan kelompok separatis teroris (KST) Operasi Papua Merdeka (OPM). Masih ditambah dengan Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, dan Prada Sukra yang secara resmi diumumkan oleh Pusat Penerangan TNI pada Kamis (20/4). Dengan gugurnya empat prajurit ini, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dengan didampingi KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bertolak ke Papua dan mengevaluasi secara resmi keseluruhan operasi TNI di wilayah-wilayah rentan di Papua. Kemudian diumumkanlah status siaga tempur. Dari Pendekatan &rdquo;Humanis&rdquo; ke Siaga Tempur Publik terus mengkritisi penggunaan istilah pendekatan &rdquo;humanis&rdquo; yang selama ini digunakan TNI/Polri dalam menegakkan hukum di wilayah yurisdiksi NKRI. Terutama banyak berjatuhannya korban dengan gugurnya pasukan elite sekelas Raider. Tentu Cilangkap (Mabes TNI) telah mempertimbangkan beberapa aspek yang menunjukkan bahwa eskalasi lanjutan akan berimbas pada tingkat kehati-hatian pasukan. Termasuk nasib warga sipil yang terdiri atas perempuan dan anak-anak sebagai tameng hidup KST. Pemerintah terkunci dalam suatu kondisi dilematis ketika harus dihadapkan pada pilihan untuk mengambil pendekatan yang bebas pelanggaran HAM sebagaimana Jakarta selalu dikecam dunia internasional. Sedangkan ancaman nyata dari KST tidak terbendung sehingga perlu aksi konkret untuk melumpuhkan gerak-gerik KST. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi lapangan yang sedemikian rupa, TNI sekali lagi perlu mempertimbangkan untuk mengambil tindakan tegas terukur dengan tetap memperhatikan penggunaan unsur warga sipil. Salah satunya search and destroy yang pernah digunakan dalam Kedaruratan Malaya dan Perang Vietnam lebih dari seabad lalu. Strategi Kontragerilya Indonesia harus menyadari posisinya sebagai negara yang mengalami kemajuan pesat dalam kemiliteran, baik dari segi alutsista maupun keterampilan pasukan. Oleh karena itu, posisi asimetris antara TNI dan KST seyogianya dapat disikapi dengan menerapkan strategi kontragerilya berdasar search and destroy. Melihat fakta bahwa KST menguasai kontur wilayah Papua yang masih terdiri atas hutan lebat, dalam hal ini penerapan countermeasures dapat menggunakan peranti seperti helikopter serang dan pasukan-pasukan infanteri pemburu terbaik yang dimiliki TNI seperti Komando Operasi Khusus (Koopsus). Koopsus sendiri paling ideal diterjunkan mengingat komposisinya yang terdiri atas pasukan elite terpilih dari ketiga matra. Operasi &rdquo;siaga tempur&rdquo; yang ideal semestinya dengan menempatkan Koopsus dengan bantuan intelijen untuk dioperasikan mengejar target berupa tokoh-tokoh utama, baik hidup maupun mati. Hal itu wajar mengingat status dari OPM sendiri telah ditingkatkan dari kelompok kekerasan bersenjata (KKB) menjadi KST yang juga melibatkan aspek &rdquo;teror&rdquo; di dalam penyebutannya. Operasi kontrateror pun juga masuk dalam kontragerilya maupun countermeasure secara umum. Lebih lanjut, pendekatan search and destroy juga perlu melibatkan segenap komponen pasukan reguler untuk melakukan penyerbuan di setiap titik yang memang dicurigai sebagai sarang KST. Penyerbuan dapat memastikan posisi pasti di tengah-tengah hutan yang harus diakui menjadi keunggulan tempat dari pasukan KST saat ini. Pemberangkatan pasukan reguler ini semestinya digunakan untuk memperkuat organik dari Kodam XVII/Cenderawasih dan XVIII/Kasuari. Serta meningkatkan operasi tidak hanya perkuatan teritorial, namun juga menjadi bagian besar dari penyergapan. Waspadai Intervensi Asing dan Keterlibatan Otoritas Daerah Intervensi asing menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Jakarta dapat secara lebih aktif mengirimkan pesan-pesan diplomatik kepada negara-negara tetangga agar tidak ikut campur dalam urusan domestik, termasuk Papua yang masuk wilayah yurisdiksi RI. Keaktifan Indonesia di Pacific Island Forum dan juga Melanesian Spearhead Group diperlukan. Di samping secara internal pemerintah dapat memberikan pemahaman bahwa persoalan KST yang menahun juga perlu dikorelasikan dengan faktor-faktor yang berasal dari dalam. Misalnya kasus korupsi tokoh-tokoh politik Papua yang diindikasikan memiliki hubungan &rdquo;main mata&rdquo; dengan KST. Bukan Lagi soal HAM Dengan melihat kompleksitas dampak akibat ulah KST, sudah semestinya pemerintah perlu pendekatan yang lebih holistis dalam menyelesaikan persoalan Papua. Upaya TNI untuk meningkatkan status &rdquo;siaga tempur&rdquo; juga harus secara gayung bersambut oleh pemerintah untuk memberikan daya dukung terbaik dalam menempuh langkah yang jauh lebih tegas, termasuk dalam memberikan statemen dan kecaman terhadap KST. Kondisi Papua saat ini urgen untuk dinyatakan langsung oleh Presiden Jokowi bahwa OPM memang merupakan KST agar berikutnya terdapat pernyataan untuk menindak tegas. Evaluasi total dari strategi penyelesaian masalah Papua dibutuhkan. Alih-alih tidak hanya supaya kondisi Papua damai dengan &rdquo;cara Indonesia&rdquo; belaka, namun juga menjawab tuduhan dunia internasional bahwa dalam beberapa aspek pelanggaran HAM jauh lebih berdampak dengan ulah KST sendiri. Termasuk di dalamnya memulihkan kewibawaan otoritas pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri yang akhir-akhir ini terus makin disoroti. Semoga perdamaian di tanah Papua segera terwujud.&nbsp;(*) <hr /> *)PROBO DARONO YAKTI,&nbsp;Dosen kajian pertahanan kontemporer Departemen HI FISIP Unair, pengamat isu-isu pertahanan stratagem Indonesia

Operasi pembebasan sandera pilot Phillip Mertens kembali memakan korban setelah Pratu Miftahul Arifin dinyatakan gugur pada pekan lalu

Setengah Hati Siaga Tempur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/PROBO-DARONO-YAKTI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KABAR pemblokiran beberapa platform digital seperti Steam, PayPal, dan Yahoo oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Sabtu (30/7) lalu menggegerkan publik. Meskipun diikuti dengan keputusan pembukaan sementara, misalnya PayPal hingga 5 Agustus. Platform-platform yang diblokir itu dinilai Kemenkominfo telah melanggar sejumlah aturan. Antara lain PP 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menkominfo 5/2020 jo 10/2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Pada aturan itu disebutkan, platform yang beroperasi di Indonesia wajib untuk didaftarkan sebagai PSE ke Kemenkominfo sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan pada Jumat (29/7).  Kebijakan blokir yang mulanya juga menyasar platform seperti Google, Instagram, dan WhatsApp ini menuai protes masyarakat. Steam, misalnya, sangat digandrungi oleh kaum remaja sampai dewasa di Indonesia. Terutama para atlet e-sport yang mengandalkan platform ini untuk mengakses gim (game) yang biasa dipertandingkan. Pun para gamers yang sudah barang pasti kesulitan untuk memainkan gim favoritnya.  Dengan pemblokiran PayPal, para pekerja lepas atau freelance tidak dapat mengakses dana dari luar negeri. Laman web ini biasa menjadi perantara untuk menerima transfer dana dari mata uang internasional. <h3>Rekam Jejak Pemblokiran</h3> Sebelum kebijakan pemblokiran platform-platform tersebut, acap kali kebijakan Kemenkominfo menuai kontroversi pada khalayak luas. Kembali ke 2013 silam ketika laman web seperti Reddit, Vimeo, dan Tumblr yang masing-masing memiliki peruntukan sebagai forum diskusi, video, dan blog. Pemblokiran tiga laman web ini atas alasan kandungan konten pornografi dan SARA yang sebenarnya masih menjadi perdebatan pada waktu itu. Karena dianggap klaim sepihak dari Kemenkominfo tanpa ada pertimbangan partisipasi masyarakat.  Keberadaan Peraturan Menkominfo 5/2020 jo 10/2021 tentang PSE Lingkup Privat pun menuai kritik. Salah satunya dari LSM SafeNET yang menganggap PSE mengabaikan ruang kebebasan berpendapat. Terutama pencantuman pasal-pasal karet yang juga ditemukan sebagaimana halnya UU ITE. Aturan-aturan tersebut dapat menjerat siapa pun masyarakat yang menggunakan platform media sosial yang berada di luar koridor dengan persepsi pemerintah terhadap berbagai aspek.  Terdapat setidaknya masalah-masalah yang melingkupi pemblokiran Kemenkominfo dalam skema PSE ini. Pertama, platform digital yang melakukan pendaftaran diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya takedown pada konten-konten yang dianggap meresahkan masyarakat. Konten yang dianggap meresahkan masyarakat sebagaimana pada Pasal 9 Permenkominfo 5/2020 ini belum ditentukan standarnya, apakah dalam bentuk petunjuk teknis atau ketentuan-ketentuan lanjutan. Untuk poin ini, seharusnya Kemenkominfo dapat bekerja secara sinergis dengan pakar media dan komunikasi dari perguruan tinggi untuk menentukan batasannya.  Kedua, terdapat kewenangan yang dalam batasan tertentu cukup berlebihan, terutama pasal 11 yang menekankan sanksi pemutusan akses. Hal ini cukup mengindikasikan adanya wewenang sensor sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1984 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Penerangan 1/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).  Belum lagi, terdapat wewenang dari penegak hukum atau pemerintah untuk melihat isi percakapan privat dengan alasan penegakan hukum. Kondisi itu menunjukkan bahwa terjadi pengawasan pada masyarakat yang cenderung eksesif sehingga membelenggu kebebasan berpendapat di dalam iklim negara demokrasi. <h3>Misi Transformasi Digital pada G20</h3> Memang terdapat catatan dan sorotan yang berlebih pada peraturan Menkominfo terkait PSE ini, termasuk langkah sepihak dengan adanya pemblokiran dan penyensoran pada platform dan konten digital. Langkah ini dalam batasan tertentu terlalu regresif. Yakni ketika dihadapkan sebuah realitas bahwa masyarakat Indonesia masih dilanda ironi kesenjangan akses pada dunia digital, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Masalah ini jauh lebih kompleks apabila dibandingkan dengan persoalan pemblokiran dan penyensoran platform atau konten.  Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh DiMaggio &amp; Hargittai (2001) dan Chen &amp; Wellman (2004), kesenjangan digital dialami antara negara-negara berkembang dan negara maju. Terlebih akses pada peranti teknologi yang dimiliki oleh tiap individu maupun kesenjangan generasi teknologi yang diusung dan diaplikasikan negara. Misalnya, saat ini Indonesia berada dalam standar teknologi seluler 4G dalam pemakaian masif dan umum di masyarakat, pada saat rata-rata di negara-negara lain teknologi 5G telah digunakan. Indonesia seharusnya cukup terpukul dengan kondisi ini, terlepas dari berbagai pembangunan infrastruktur teknologi fiber optik seperti yang ada dalam proyek Palapa Ring.  Selain itu, penting memberikan sorotan pada salah satu agenda penting yang dibahas dalam presidensi Indonesia di G20 pada tahun ini. Adalah transformasi digital yang dipromosikan Indonesia sebagai tuan rumah dengan menitikberatkan pada transformasi ekspo digital dan jaringan inovasi digital. Hal itu sebagaimana telah dibahas dalam 1st Digital Economy Working Group (DEWG) pada Maret lalu di Taman Budaya Mataram, Nusa Tenggara Barat.  Indonesia berkomitmen untuk mendorong dialog berkelanjutan antara sektor privat dan pemerintah. DEWG ini fokus pada agenda pembangunan, baik infrastruktur maupun suprastruktur digital negara-negara G20, terutama membuka akses dari kesenjangan pada negara berkembang.  Sudah seyogianya pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkominfo melihat isu ini secara lebih serius dan komprehensif, mengingat masyarakat luas telah peka terhadap perkembangan informasi. Beragam aksi yang dilakukan dengan tagar #BlokirKemenkominfo di berbagai media sosial membuka mata kita semua bahwa seperti halnya frekuensi radio dan televisi, platform teknologi informasi berhak diakses oleh masyarakat.  Proses pengawasannya pun tentu harus dibuat dengan mengedepankan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Tujuannya agar tidak berjalan sepihak seperti pengalaman-pengalaman Kemenkominfo terdahulu. Yakni dengan serta-merta menyalahgunakan wewenang untuk pemblokiran justru pada platform-platform yang telanjur digunakan (secara benar) oleh khalayak. Semoga. (*)  <hr />  *) PROBO DARONO YAKTI, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Deputi Direktur Program dan Pengamat Dunia Digital Emerging Indonesia Project

Pemblokiran Platform dan Transformasi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/PROBO-DARONO-YAKTI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SERANGAN Israel ke Palestina terus menjatuhkan korban. Sampai Senin (17/5), korban tewas mencapai 197 jiwa, termasuk 58 anak-anak dan 34 perempuan dengan 1.230 orang luka-luka. Tindakan Israel yang melakukan serangan bertubi-tubi tanpa mengindahkan perikemanusiaan menuai kecaman dari negara-negara tetangga, termasuk Turki dan Iran.  Tahun ini suara dukungan terhadap Palestina sebenarnya tampak sumbang ketika beberapa negara di Jazirah Arab membuka hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel. Dukungan yang konsisten dan konkret justru mengalir dari negara-negara Asia Tenggara. Senin malam (17/5) dukungan diungkapkan Presiden Jokowi bersama dua pemimpin negara Asia Tenggara, yakni Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Malaysia Tan Muhyiddin Yassin.  Ada beberapa poin menarik dari pernyataan yang disampaikan secara terbuka dan disebarluaskan oleh Kementerian Luar Negeri ketiga negara. Pertama, desakan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil Palestina dalam rangka menegakkan perdamaian internasional. Kedua, meminta Majelis Umum PBB mengadakan sesi darurat guna membahas perkembangan dan menghasilkan resolusi perdamaian dengan tujuan mengakhiri kekejaman yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.  Kedua poin di atas mempertanyakan kembali kedudukan PBB sebagai ”juru damai” dunia internasional yang berdiri sejak 24 Oktober 1945. Terutama peran dewan keamanan yang memiliki wewenang melakukan intervensi dan tanggung jawab untuk melindungi (R2P) dalam menangani isu-isu kemanusiaan. PBB telah lama menerima berbagai kritik pedas, terutama terkait dengan keberpihakan pada kekuatan-kekuatan besar yang menyokong dewan keamanan. Poin ini secara umum dipahami sebagai salah satu faktor yang menghambat pengakuan kedaulatan dan pengabaian terhadap krisis kemanusiaan di Palestina.  Pengakuan terhadap Negara Palestina  Dari sudut Palestina, perjuangan untuk memasukkan seteru Israel ini ke dalam keanggotaan PBB dimulai jauh sebelum 1988. Pada 14 Oktober 1974, PLO mendapatkan pengakuan dalam Sidang Umum PBB sebagai perwakilan rakyat Palestina dalam pertemuan tahunan. Sebulan berselang, PLO naik status menjadi pengamat nonnegara untuk mengikuti semua sesi sidang.  Akhir Desember 1988, PLO secara resmi digantikan dengan panggilan ”Palestina”. Langkah konkret diwakili Presiden Mahmoud Abbas yang mewakili PLO mengajukan Palestina sebagai anggota PBB pada 23 September 2011 dan kemudian oleh sidang umum 29 November 2012 diakui sebagai negara pengamat nonanggota.  Sedangkan dari sudut negara-negara lain, per hari ini (19/5) Palestina diakui 138 dari 193 atau 71,5 persen dari keseluruhan negara anggota PBB. Pengakuan terhadap Palestina pun memiliki bentuk yang bermacam-macam. Seperti pengakuan penuh dengan hubungan diplomatik, pengakuan tanpa hubungan diplomatik, dan pengakuan negara terhadap Palestina ”versi” kesepakatan 4 Juni 1967 pasca-Perang Enam Hari. Pengakuan pertama negara-negara anggota PBB dimulai dari permintaan untuk memasukkan Palestina sebagai negara anggota UNESCO pada November 1988 sampai Mei 1989.  Setidaknya terdapat tiga negara besar anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat: Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Disusul di belakangnya negara-negara yang memiliki kekuatan seperti Australia, Kanada, Jerman, dan sebagian besar negara-negara Uni Eropa. Daftar ini mengindikasikan sebuah tren dalam memandang pengakuan Palestina akan menghalangi kepentingan negara-negara Barat. Meskipun Perang Dingin usai pada awal 1990-an dan telah merobek tirai besi yang memisahkan ”timur” dan ”barat”, unjuk kekuatan pemain besar dalam hubungan antarnegara masih sangat kental.  Desakan Reformasi  Daftar negara-negara anggota PBB yang mengakui Palestina menunjukkan bahwa Barat masih sangat berkepentingan dalam mendominasi negara-negara Timur yang dianggap ”eksotis”. Sejumlah negara pun telah mendesak untuk melakukan perombakan struktur dan keanggotaan DK PBB agar lebih inklusif dan terbuka sehingga dapat terbebas dari kooptasi kepentingan Barat.  Dari Indonesia, Presiden Soekarno sejak lama melakukannya. Melalui pidato berjudul To Build the World Anew pada 1960, ia telah memasukkan kritik bahwa keanggotaan DK PBB harus menyesuaikan konteks zaman. Hal ini juga sejalan dengan langkah-langkah diplomasi Indonesia dalam memperkuat solidaritas Asia-Afrika melalui Deklarasi Bandung 1955 dan diwujudkan melalui Gerakan Nonblok.  Presiden Abdurrahman Wahid pernah memberikan pernyataan lewat media pada 2001 bahwa PBB terlalu disetir kepentingan AS. Dengan kondisi itu, tentu saja PBB akan lebih berpihak pada Israel saat berbicara mengenai nasib rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.  Desakan reformasi PBB kali terakhir disampaikan Presiden Joko Widodo pada 23 September 2020, ketika Indonesia masih duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada waktu itu, Jokowi juga mengkritik bahwa PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan tantangan global sesuai dengan Piagam PBB yang tidak lagi diindahkan. Desakan senada dilakukan pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia tanpa diindahkan dengan baik.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/05/2021/sepuluh-tahun-menikah-istri-akui-dua-anaknya-dari-pria-lain/">Sepuluh Tahun Menikah, Istri Akui Dua Anaknya dari Pria Lain</a>  Pada akhirnya, upaya kecam-mengecam yang sampai sejauh ini dilakukan berbagai pihak secara luas terancam akan tetap jalan di tempat saja. Kecuali bila sistem di dunia internasional bisa didorong untuk berubah agar semakin mengakomodasi kekuatan yang lebih inklusif di Dewan Keamanan PBB. Begitu pula dengan proses perdamaian di Palestina. (*)  <hr />  *) Probo Darono Yakti, Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur, pengamat Timur Tengah di Stratagem Indonesia

Asa Reformasi DK PBB untuk Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/PROBO-DARONO-YAKTI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SABTU (24/4) Indonesia mendapatkan kabar duka. Kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) menyatakan bahwa kapal selam KRI Nanggala-402 tenggelam atau subsunk. Pernyataan itu terlontar dalam konferensi pers setelah melebihi estimasi waktu 72 jam persediaan oksigen habis terhitung sejak Kamis (22/4).  Sebelumnya, salah satu armada kebanggaan Indonesia ini hilang kontak saat mengikuti latihan penembakan senjata strategis TNI-AL 2021 di perairan utara Pulau Bali. Kapal selam buatan Jerman tahun 1981 ini dinyatakan tenggelam di kedalaman 850 meter. Bukti-bukti otentik berupa pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan botol oranye pelumas periskop kapal selam ditemukan di lokasi yang diduga kapal selam tersebut terakhir terlihat. Yakni, 43 kilometer dari Celukan Bawang.  Upaya pencarian telah dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan tenaga gabungan dari TNI-AL, Basarnas, Polri, KNKT, dan BPPT. Pemerintah Indonesia juga mendatangkan bantuan dari negara-negara. Singapura mengirimkan kapal Swift Rescue, Malaysia mengirimkan kapal Rescue Mega Bakti, dan Amerika Serikat mengirimkan pesawat Poseidon P8. Australia dan India juga mengirimkan kapal untuk membantu pencarian.  Namun, upaya pencarian tak kunjung membuahkan hasil. Kapal selam yang pulang dari perbaikan total di Korea Selatan pada 2012 ini dinyatakan hilang kontak atau submiss hingga kemudian dinyatakan subsunk.  Peran Vital  Kapal selam memainkan peran penting dalam strategi pertahanan laut Nusantara (SPLN). Ia berguna untuk melakukan sabotase terhadap jalur perdagangan dalam kondisi perang. Dalam kondisi damai, kapal selam difungsikan untuk melakukan patroli laut di titik-titik strategis dalam wilayah perairan negara.  Indonesia merupakan negara dengan komposisi wilayah dua pertiga merupakan perairan. Dengan komposisi itu, kepemilikan kapal selam sangat vital sebagai komponen terpenting dalam menjaga choke points dan alur-alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang ditetapkan berdasar Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982.  Sampai saat ini, Indonesia memiliki lima kapal selam yang terdiri atas dua kelas. Yakni, kelas Cakra tipe 209/1300 buatan Jerman dan kelas Nagapasa atau Changbogo yang dibuat kerja sama antara PT PAL Indonesia dan Daewoo Shipbuilding &amp; Marine Engineering Korea Selatan.  Kelas Cakra terdiri atas KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402, sedangkan kelas Nagapasa terdiri atas KRI Nagapasa-403, Ardadedali-404, dan Alugoro-405. Nama kapal selam terakhir sudah dirakit penuh di Indonesia dengan mekanisme transfer teknologi dengan Korea Selatan.  Dengan kepemilikan lima kapal selam plus kemampuan untuk memproduksi secara mandiri, Indonesia mampu menimbulkan fenomena yang di dalam kajian pertahanan disebut daya gentar (deterrence) terhadap situasi keamanan di kawasan Asia Tenggara. Daya gentar membuat negara berada di posisi aman dan negara lain akan menaruh kewaspadaan.  Sejak 2011, Indonesia memesan tiga kapal selam sebagai bagian dari kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF). Langkah itu merupakan bagian rencana strategis dari modernisasi alutsista Indonesia. MEF terdiri atas empat tahap. Pertama, penetapan program, stabilisasi dan optimalisasi, persiapan regulasi, serta persiapan new future products yang sudah berjalan pada 2010–2014.  Kedua, peningkatan kemampuan kerja sama produksi serta pengembangan new product yang juga sudah dijalankan pada 2015–2019. Barulah sampai pada tahap yang saat ini dijalankan, yakni pengembangan industri dan peningkatan kerja sama internasional. Tahap ketiga berlangsung pada 2020–2024. MEF keempat yang berlangsung pada 2025–2029 sampai pada level kemandirian industri pertahanan, kemampuan berkolaborasi secara internasional, dan pengembangan yang berkelanjutan.  Restrukturisasi MEF  Pekerjaan rumah yang berat menanti Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Selain harus merampungkan Masterplan 25 Tahun Pertahanan RI, sebagaimana yang ditegaskan dalam konferensi pers pencarian KRI Nanggala-402 pada Kamis (22/4), Kemenhan perlu merestrukturisasi MEF. Pemenuhan MEF, sebagaimana yang direncanakan sejak 2007, tidak hanya meliputi kepemilikan yang dianggap atribut pelengkap dalam rangka menakut-nakuti atau mengancam negara tetangga. Namun juga meliputi unsur kesiapsiagaan terhadap komponen alutsista pendukung di luar komponen pemukul seperti kapal selam.  Setidaknya, ada dua hal yang perlu dievaluasi dalam peristiwa pilu subsunk KRI Nanggala-402. Pertama, pemantauan dan evaluasi ketat dari jajaran tertinggi TNI-AL terhadap kondisi terkini alutsista yang dioperasikan. Memang, sejumlah pihak seperti mantan kru kapal memberikan kesaksian bahwa sebelum berangkat selalu dilakukan pengecekan ketat kesiapan komponen kapal selam. Namun, perlu dipertimbangkan faktor usia kapal yang berpengaruh terhadap batasan pertimbangan apakah kapal perlu diperbaiki secara total atau mengganti dengan yang baru.  Kedua, kemandirian Indonesia dalam operasi pencarian tampak kontras saat KRI Nanggala-402 dinyatakan hilang kontak. Ketika itu datang tawaran bantuan dari Singapura yang bersedia mengirimkan kapal penyelamat kapal selam Swift Rescue. Di satu sisi, Indonesia memang berhasil membangun solidaritas di antara negara-negara ASEAN atau setidaknya hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Namun, di sisi lain, kealpaan kepemilikan Indonesia terhadap kapal penyelamat kapal selam adalah bukti bahwa pemerintah belum serius dalam mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa seperti yang dialami saat ini.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a>  Ini melahirkan pertanyaan besar terhadap komitmen pemerintah terkait pilar keamanan maritim dalam Poros Maritim Dunia atau Kebijakan Kelautan Indonesia. Namun, dalam suasana yang sedang berduka, kita seraya berdoa semoga para kru KRI Nanggala-402 selalu tabah sampai akhir menjaga kedaulatan NKRI dalam sebuah patroli abadi. Wira Ananta Rudira. (*)  <hr />  *) Probo Darono Yakti, Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur, pengamat pertahanan stratagem Indonesia  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yDjZm-gDs6M

Setelah Subsunk Nanggala-402