<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Warga mengantre untuk melakukan vaksin booster di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah menerima" width="100%">
<figcaption>Warga mengantre untuk melakukan vaksin booster di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah menerima</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama, menyatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) belum memberi rekomendasi yang jelas dan pasti tentang perlu tidaknya pemberian booster vaksin Covid-19 kedua.  Tetapi, dengan makin banyaknya negara yang memberi booster kedua dan upaya transisi menuju ke arah terkendalinya Covid-19 di berbagai negara termasuk Indonesia, maka kebijakan pemberian booster kedua menjadi hal baik.  "Akan baik kalau ditetapkan kebijakan pemberian booster kedua di dalam negeri, walaupun memang cakupan booster pertama kita hari ini baru sekitar 10 persen," kata dia melalui pesan elektroniknya belum lama ini.  Prof. Tjandra berpendapat, bila memang Indonesia akan memulai booster kedua maka sebaiknya diimplementasikan terlebih dulu pada kelompok dengan prioritas paling tinggi menurut WHO SAGE yakni orang berusia lanjut (lansia), tenaga kesehatan dan mereka dengan immunocompromised atau orang yang memiliki masalah sistem imun.  Walau begitu, sekali lagi dia mengingatkan, kegiatan booster pertama harus semakin terus digalakkan, demikian juga cakupan vaksinasi primer. Indonesia sendiri baru memulai pelaksanaan vaksinasi booster Covid-19 pada 12 Januari 2022. Jenis vaksin akan ditentukan oleh petugas kesehatan berdasarkan riwayat vaksin dosis 1 dan 2 serta ketersediaan vaksin di tempat layanan.  Menurut Badan POM dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI, kombinasi vaksin yang diberikan terbagi menjadi beberapa kelompok. Untuk sasaran dengan vaksin primer Sinovac akan diberikan separuh dosis Astra Zeneca (0,25 ml), separuh dosis Pfizer (0,15 ml), atau dosis penuh Moderna (0,5 ml).  Untuk sasaran dengan vaksin primer Astra Zeneca akan diberikan dosis penuh Astra Zeneca (0,5 ml), separuh dosis Pfizer (0,15 ml), atau separuh dosis Moderna (0,25 ml).  Untuk sasaran dengan vaksin primer Pfizer akan diberikan dosis penuh Pfizer (0,3 ml), separuh dosis Moderna (0,25 ml), atau dosis penuh Astra Zeneca (0,5 ml) dan untuk sasaran dengan vaksin primer Moderna akan diberikan separuh dosis Moderna (0,25 ml).  Untuk sasaran dengan vaksin primer Janssen (J&amp;) akan diberikan separuh dosis Moderna (0,25 ml) dan untuk sasaran dengan vaksin primer Sinopharm akan diberikan dosis penuh Sinopharm (0,5 ml).  Semua masyarakat berhak mendapatkan vaksin ini. Namun, untuk tahap pertama, vaksin booster masyarakat umum diperuntukkan bagi lansia dan kelompok rentan termasuk pasien gangguan sistem imun.  Lalu, seiring upaya memberikan perlindungan optimal dari papar virus corona terutama terkait momen mudik Lebaran 2022, maka melalui Surat Edaran (SE) No.16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019, maka vaksin booster menjadi syarat untuk para pemudik.  Merujuk data Vaksinasi Covid-19 Nasional pada Selasa siang ini, sebanyak 94,53 persen penduduk sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, 76,88 persen orang sudah menerima dosis kedua dan 11,55 persen penduduk mendapatkan dosis ketiga. (*)

Booster Kedua di Indonesia akan Jadi Hal Baik, Prioritaskan Lansia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Tjandra-Yoga-Aditama.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Tjandra Yoga Aditama mengatakan, mereka yang telah sembuh dari Covid-19 atau para penyintas, bisa kembali terkena varian Omicron.  "Ada penelitian yang menyebut dua atau tiga atau lima kali lebih sering. Ada juga peneltian lain menunjukkan risiko relatif terinfeksi ulang 6,36 kali pada yang belum divaksin dan 5,02 kali pada yang sudah divaksin," kata dia melalui pesan elektroniknya, Senin (7/2).  Prof. Tjandra yang pernah menjabat sebagai Direktur WHO Asia Tenggara dan Mantan Dirjen P2P &amp; Ka Balitbangkes itu mengungkapkan, re-infeksi juga bisa dialami orang yang sudah mendapatkan booster atau dosis ketiga vaksin. Hal ini karena efikasi vaksin tidak 100 persen. "Jadi masih mungkin akan ada yang sakit yang disebut breakthrough infection yang derajatnya dinilai dalam bentuk breakthrough infection rate (B-Infection rate)," ungkap dia.  Mereka yang sudah divaksin lengkap tetap memiliki kemungkinan terinfeksi Omicron, hanya diharapkan tanpa gejala atau keluhannya ringan.  Menurut Prof. Tjandra, pemberian vaksin secara lengkap ditambah booster akan mampu mengurangi angka pasien dirawat di rumah sakit dan jauh mengurangi kemungkinan penyakit menjadi memberat. "Pemberian vaksin secara lengkap ,apalagi kalau dengan booster akan secara bermakna mengurangi angka masuk rumah sakit dan jauh mengurangi kemungkinan penyakitnya jadi memberat," ujar dia.  Terkait kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenaikan kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir, Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI itu menyarankan pemerintah kembali melakukan levelisasi PPKM dan pengetatan aturan pada situasi tertentu dan memodifikasi penetapan aturan.  "Mungkin baik kalau dievaluasi bagaimana implementasi kriteria (klasifikasi PPKM) itu, misalnya angka BOR kan tergantung dari berapa tempat tidur yg disediakan, kalau alokasinya ditambah maka BOR akan turun dan lainnya. Jadi BOR harus dibaca dengan hati-hati," kata Prof. Tjandra.  Dia menyarankan, pertimbangan epidemiologik kenaikan dan penurunan di berbagai negara dapat jadi pegangan tentang berapa lama levelisasi PPKM akan dilakukan.  Di sisi lain, Prof Fachmi Idris, M.Kes dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berpendapat, melihat perkembangan terbaru varian Covid-19 dan untuk mendukung langkah-langkah pencegahan serta mitigasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, maka diperlukan edukasi pada masyarakat terkait vaksin dan booster.  Selain itu, dia mengingatkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan salah satunya menggunakan masker N95 bukan lagi yang berbahan kain dan melakukan aktivitas secara daring. Menurut dia, pemerintah juga perlu memperketat karantina orang dari luar yang masuk ke Indonesia dan 3T yakni Tracking, Testing, dan Treatment. (*)  &nbsp;

Ini Kata Pakar kenapa Orang yang Sembuh dari Covid-19 bisa Kena Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/1_1_juta.jpg" alt="TERUS BERJALAN: Masyarakat menerima suntikan vaksin Covid-19 di Mal Artha Gading, Jakarta, kemarin (2/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERUS BERJALAN: Masyarakat menerima suntikan vaksin Covid-19 di Mal Artha Gading, Jakarta, kemarin (2/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Meski vaksinasi sesekali berhasil mencapai 1 juta suntikan per hari, pemerintah diminta tidak terlena. Pemerintah juga diminta tetap berfokus menuntaskan vaksinasi Covid-19 hingga dosis kedua.  Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, kekuatan efikasi dari vaksin-vaksin yang selama ini dipakai baru bisa didapatkan setelah dua kali suntikan. Temuan tersebut dibuktikan di berbagai uji klinis. ”Vaksin-vaksin ini memang diproduksi untuk diberikan sebanyak dua dosis. Izin EUA dari WHO juga untuk pemberian dua kali suntik,” jelas Yoga kemarin (2/9).  Bukan hanya itu, izin EUA dari BPOM Indonesia juga menyebutkan bahwa vaksin-vaksin ini dua kali disuntikkan dengan jarak waktu tertentu. Sudah banyak data yang menyebutkan bahwa efek proteksi belum memadai kalau hanya satu kali suntik. Jadi, kata Yoga, vaksin harus diberikan sebanyak dua kali agar efeknya optimal.  Selain itu, harus diingat bahwa suntikan lengkap dua dosis belum sampai 20 persen dari yang ditargetkan. ”Artinya, masih ada lebih dari 80 persen rakyat kita yang belum mendapat proteksi memadai lewat vaksinasi. Ini harus terus ditingkatkan,” ujar Yoga.  Di samping itu, Yoga menyebutkan bahwa jumlah lansia yang sudah mendapatkan vaksin juga belum sampai 20 persen. Padahal, lansia adalah kelompok pertama yang diprioritaskan setelah tenaga kesehatan.  Saat ini tren kasus aktif memang menurun. Yoga menyatakan bahwa inilah kesempatan yang sangat baik untuk memaksimalkan upaya vaksinasi di semua puskesmas dan rumah sakit (RS) di seluruh Indonesia. ”Mumpung kasus sedang turun, baik kalau sekarang dimaksimalkan upaya vaksinasi di semua puskesmas dan RS yang jumlahnya sekitar 10 ribu di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah dan nyaman mendapat vaksin,” tuturnya.  Vaksinasi di stadion atau tempat-tempat umum lain memang bisa menjangkau lebih banyak orang dalam jumlah besar di satu waktu. Namun, ada risiko kerumunan orang. Selain itu, para penerima vaksin harus antre dalam waktu yang kadang tidak singkat.  Untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19, pemerintah mendatangkan berbagai jenis vaksin. Kemarin Indonesia kedatangan tahap ke-47 vaksin Pfizer. Jumlahnya mencapai 1.195.740 dosis.  Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, Indonesia akan mendapatkan 54,6 juta dosis vaksin Pfizer. ”Percepatan vaksinasi sudah sedemikian rupa sehingga kita makin lama makin berpengalaman melaksanakan vaksinasi lebih cepat,” kata Dante.  Dia menambahkan, selama Agustus lalu, stok vaksin bertambah sekitar 43 juta dosis. Distribusi vaksin sebanyak 20,3 juta pada pekan kelima Agustus hingga awal September. Laju suntikan juga ditingkatkan menjadi 10 juta dosis per 10 hari sejak Agustus. Karena itu, Dante optimistis target 2,3 juta dosis per hari pada September bisa tercapai.  Dia mengimbau pemerintah daerah untuk terus mendorong percepatan vaksinasi bagi kelompok masyarakat rentan, terutama lansia dan yang memiliki penyakit penyerta. Sebab, lebih dari 50 persen pasien Covid-19 yang meninggal di rumah sakit adalah kelompok penyakit penyerta. ”Kelompok ini menjadi prioritas,” tegasnya.

Vaksinasi Kedua dan Kelompok Rentan Harus Dikejar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/pcr_untuk_tes.jpg" alt="JEMPUT BOLA: Ibu hamil mengikuti vaksinasi di minisentra vaksinasi Mal Green Sedayu, Jakarta Barat, kemarin (14/8). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JEMPUT BOLA: Ibu hamil mengikuti vaksinasi di minisentra vaksinasi Mal Green Sedayu, Jakarta Barat, kemarin (14/8). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Biaya tes PCR yang mahal di Indonesia menjadi sorotan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang enggan segera melakukan tes saat bergejala.  Tingginya harga tes PCR semakin menjadi perbincangan setelah diketahui bahwa India menetapkan kebijakan yang membuat harga tes PCR jauh lebih murah. Sebagai perbandingan, rata-rata tes PCR di Indonesia menghabiskan biaya Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta.  Bahkan, harganya bisa lebih tinggi jika menginginkan hasil yang lebih cepat. Sementara itu, tes di India lebih murah, yakni 500 rupee atau berkisar Rp 100 ribu.  Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama menuturkan, pada September 2020 ketika akan pulang kembali ke Jakarta dari New Delhi, dirinya menjalani tes PCR sebelum terbang. ”Petugasnya datang ke rumah saya dan biayanya 2.400 rupee atau sekitar Rp 480.000. Waktu itu tarif tes PCR di negara kita masih lebih dari Rp 1 juta,” tuturnya.  Kemudian, pada November 2020, Pemerintah Kota New Delhi menetapkan harga baru yang jauh lebih rendah, yakni hanya 1.200 rupee atau Rp 240.000. Yoga menuturkan bahwa harga itu turun separo dari yang pernah dia bayar pada September 2020. Di laboratorium maupun RS swasta, biayanya malah lebih murah, yakni Rp 160 ribu atau 800 rupee.  Kebijakan terbaru, Pemerintah Kota New Delhi pada awal Agustus 2021 membuat harga PCR kembali turun menjadi 500 rupee atau sekitar Rp 100 ribu. ”Kalau pemeriksaannya dilakukan di rumah klien, tarifnya adalah 700 rupee atau Rp 140 ribu. Sementara itu, tarif pemeriksaan rapid test antigen adalah 300 rupee atau Rp 60 ribu,” jelas Yoga.  Pemerintah Kota New Delhi juga meminta laboratorium swasta di kota itu bisa menyelesaikan pemeriksaan dan memberitahukan hasilnya ke klien dalam 1 x 24 jam. Termasuk melaporkannnya ke portal pemerintah yang dikelola Indian Council of Medical Research (ICMR). Dengan begitu, data segera dikompilasi di tingkat nasional sehingga mencegah keterlambatan pelaporan.  Meski demikian, kata Yoga, harus diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah India sanggup menurunkan harga tes sebesar itu. Salah satu rekannya di India menyebutkan kemungkinan adanya subsidi dari pemerintah setempat. Ada juga informasi bahwa ada fasilitas keringanan pajak. Meski, dia belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. ”Yang jelas, kalau harga tes lebih murah, jumlah tes di negara kita juga bisa lebih banyak sehingga lebih mudah mengendalikan penularan di masyarakat,” katanya.  Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyebutkan, untuk memasifkan testing dan tracing, seharusnya pemerintah bisa menggratiskan tes PCR. Itu terutama dalam konteks kepentingan penelusuran kontak. ”Yang bayar itu hanya untuk yang naik pesawat, yang keluar negeri, atau ke daerah untuk penerbangan atau perjalanan laut,” jelas Dicky.  Untuk kepentingan menemukan dan melacak kasus ketika terdeteksi ada klaster tertentu, menurut dia, tes PCR seharusnya digratiskan. ’’Jadi, ada masyarakat yang merasa khawatir karena kontak dengan pasien positif, dia bisa berinisiatif tes sendiri,” jelasnya. Dengan begitu, tracing bisa lebih masif. Sesuai standar WHO, rasio tracing yang ideal adalah 1:30.  Yang umum diketahui selama ini, pemerintah menggratiskan tes dalam rangka tracing. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu begitu. ’’Saya punya banyak laporannya. Masyarakat yang merasa ada gejala itu ya tes sendiri, bayar sendiri. Indonesia masih yang pasif (soal testing, Red), belum termasuk yang gratis,” jelasnya. (tau/c7/fal)

PCR untuk Tes dan Telusur Mestinya Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/kai_perketat.jpg" alt="VAKSIN MASUK KAMPUS: Sebanyak 1.700 dosis vaksin disiapkan untuk vaksinasi di kampus UPN Veteran Jakarta, kemarin. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>VAKSIN MASUK KAMPUS: Sebanyak 1.700 dosis vaksin disiapkan untuk vaksinasi di kampus UPN Veteran Jakarta, kemarin. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PPKM level 3 dan 4 berakhir besok (2/8). Sampai tadi malam, pemerintah belum memutuskan apakah PPKM diperpanjang lagi atau diperlonggar. Pemerintah diharapkan membuat kajian dengan lingkup lebih kecil.  Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama mengatakan, pemerintah tentu akan mengevaluasi PPKM level 3 dan 4 yang sudah berjalan beberapa hari belakangan. Bisa jadi akan ada daerah yang tetap berada di level 4. Kemudian, ada yang turun ke level 3 karena penanganan kasus Covid-19 dinilai berjalan baik. Tidak tertutup kemungkinan ada daerah yang sebelumnya masuk level 3 kemudian naik ke level 4 dan seterusnya.  ”Sebaiknya (penentuan level, Red) dinilai dari data epidemiologi tingkat kabupaten atau kota,” katanya kemarin (31/7). Penentuan tersebut juga bisa berdasar tingkat aglomerasi. Kemudian, keputusan penetapan level diambil berdasar lokasi per lokasi.  Tjandra lantas menyoroti kasus kematian karena Covid-19 yang masih tinggi. Data yang dilansir pemerintah, kemarin ada 37.284 kasus baru Covid-19. Kemudian, angka kesembuhan 39.372 kasus dan kematian bertambah 1.808 kasus.  ”Tingginya angka kematian amat memprihatinkan. Karena jumlah yang meninggal bukan sebatas angka,” tuturnya. Dia mengatakan, diperlukan upaya maksimal untuk menganalisis dan menekan jumlah warga yang meninggal karena Covid-19.  Beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah menganalisis secara mendalam beberapa aspek. Yaitu, berapa yang meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit, meninggal saat isolasi mandiri (isoman), serta meninggal di RS atau dalam perjalanan ke RS karena tidak segera mendapat perawatan.  Menurut dia, sudah sangat jelas tingginya angka kematian berhubungan dengan besarnya jumlah kasus Covid-19 di lapangan. ”Kalau angka penularan di masyarakat masih tinggi, kasus akan terus bertambah,” tuturnya. Kemudian, secara proporsional, kasus yang berat serta kasus meninggal juga terus bertambah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/07/2021/ppkm-level-4-diberlakukan-jokowi-pasar-rakyat-boleh-tetap-buka/">PPKM Level 4 Diberlakukan, Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Tetap Buka</a>  Dia mengingatkan, penanganan pasien gawat dan kritis di rumah sakit juga perlu diperhatikan. Misalnya, terkait dengan ketersediaan ruang isolasi, ruang ICU, dan obat. Yang tidak kalah penting adalah ketersediaan tenaga kesehatan.  Para tenaga kesehatan juga harus mendapatkan perlindungan dalam bekerja. Termasuk mendapatkan jam kerja serta jam istirahat yang wajar. Upaya menekan kasus kematian karena Covid-19 harus dilakukan dari hulu sampai hilir.

Besok Batas Akhir PPKM, Angka Kematian Masih Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Mural-Protokol-Kesehatan-Dery-Ridwansah-5-3.jpg" alt="Petugas PPSU memakai masker saat menyelesaikan pembuatan mural melawan Covid-19 di Terowongan Cawang, kelurahan Cikoko, Jakarta, Sabtu (24/7/2021). Pemerintah terus berkampanye melalui pesan mural untuk mengingatkan kepada masyarakat agar saling menjaga d" width="100%">
<figcaption>Petugas PPSU memakai masker saat menyelesaikan pembuatan mural melawan Covid-19 di Terowongan Cawang, kelurahan Cikoko, Jakarta, Sabtu (24/7/2021). Pemerintah terus berkampanye melalui pesan mural untuk mengingatkan kepada masyarakat agar saling menjaga d</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hari ini berakhir. Jika kasus Covid-19 dinilai membaik, pelonggaran PPKM diberlakukan mulai besok (26/7).  Namun, hingga kemarin belum ada patokan yang jelas tentang membaiknya kondisi pandemi ini. Sempat disebut angka ideal adalah kasus yang turun di bawah 10 ribu per hari. Namun, hal itu sulit terwujud karena sampai kemarin (24/7) pertambahan kasus positif masih lebih dari 40 ribu per hari.  Kemarin Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan 45.416 kasus positif baru. Dengan rating pertumbuhan kasus setinggi itu, sangat sulit mengatakan bahwa situasi sudah membaik. Kemudian, dari segi tingkat kepositifan atau positivity rate, jika memakai standar WHO, tingkat kepositifan harus ditekan sampai setara atau di bawah 5 persen. Sampai kemarin, jumlah testing per hari Indonesia masih berjibaku di angka 150 ribu–200 ribu orang per hari dengan tingkat kepositifan yang masih cukup tinggi, yakni 25,24 persen.  Memang angka tersebut lebih baik daripada beberapa hari lalu yang sempat tercatat lebih dari 30 persen. Namun, tetap saja angka itu lima kali lebih besar daripada standar WHO tersebut. Beberapa ahli menyampaikan bahwa minimal testing harus mencapai 300, bahkan 400 ribuan orang per hari, agar para pengidap Covid-19 bisa segera ditemukan, diisolasi, dan diobati untuk mengerem laju transmisi.  Dari segi vaksinasi, Indonesia belum mampu memenuhi target 1 juta orang tervaksin per hari seperti yang diperintahkan presiden sebelumnya. Bahkan, beberapa hari terakhir, jumlah vaksinasi drop lagi ke angka 600 ribu–800 ribu orang per hari. Padahal, Agustus yang menjadi bulan vaksinasi bisa 2 juta per hari semakin dekat. Hingga kemarin, pemerintah belum memberikan komentar tentang kelanjutan PPKM. Apakah diperpanjang lagi atau dilonggarkan.  Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandara Yoga Aditama mengatakan, pemerintah sebenarnya bisa mengambil beberapa langkah kompromi dalam hal pelonggaran PPKM. Yoga menyatakan, perlu dipertimbangkan secara matang dampak pelonggaran jika kondisi pandemi belum membaik. Setidaknya ada tiga risiko. Pertama, ada kemungkinan pasien meninggal bertambah. Kemudian, beban rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) bakal semakin berat. Ketiga, kasus yang naik pada akhirnya akan tetap berdampak terhadap roda ekonomi. ”Jangan sampai pelonggaran diberikan karena alasan ekonomi, lalu situasi epidemiologi memburuk, maka dampak ekonominya malah bukan tidak mungkin jadi lebih berat lagi,” kata Yoga.  Namun, beberapa penyesuaian bisa saja dilakukan. Misalnya, sektor formal yang karyawannya menerima gaji bulanan tetap diminta bekerja dari rumah dulu selama dua minggu ke depan. Sementara itu, sektor informal seperti pedagang kecil, UMKM, buruh, dan pekerja harian bisa mulai dilonggarkan. ”Asal dijaga jangan ada yang kontak dekat langsung dengan pelanggan atau menimbulkan kerumunan,” jelasnya. Selain itu, sangat penting memberikan bantuan sosial pada sektor yang paling terdampak pandemi. Pemerintah juga bisa mencari penyesuaian-penyesuaian lain yang tidak mengorbankan sisi pengendalian pandemi.  Yoga mengingatkan bahwa angka kematian terus tinggi dan bahkan meningkat. Sudah lebih dari 1.500 orang sehari dengan PPKM sekarang ini. Tentu perlu diantisipasi kemungkinan kenaikan angka kematian lagi kalau PPKM dilonggarkan.  Selain itu, dia menyebut angka kepositifan dalam beberapa hari terakhir masih sekitar 25 persen. Bahkan, jika berdasar PCR, angkanya bisa lebih dari 40 persen. ”Kita juga berhadapan dengan varian Delta yang angka reproduksinya dapat sampai 5,0–8,0. Artinya, potensi penularan di masyarakat masih amat tinggi sehingga pembatasan sosial masih amat diperlukan,” ucapnya.  Sementara itu, menjelang berakhirnya perpanjangan PPKM darurat, kemarin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan surat kepada seluruh kepala dinas kesehatan (dinkes) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Surat tersebut berisi instruksi agar setiap dinkes meningkatkan tes dan telusur.  Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor: H.K.02.02/II/1918/2021 tentang Percepatan Pemeriksaan dan Pelacakan dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pada 23 Juli. Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan, tes dan telusur merupakan pilar percepatan penanggulangan pandemi. Peningkatan tes dan pelacakan kontak harus terus diperkuat. ”Sehingga bisa dilakukan penanganan sedini mungkin dengan harapan dapat menekan terjadinya kasus perburukan maupun kematian,” jelasnya.  Penguatan testing dan tracing itu, kata Maxi, diutamakan di wilayah-wilayah dengan mobilitas masyarakat serta tingkat penularan kasus yang tinggi. ”Dengan mengetahui kasus lebih cepat, bisa segera dilakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi laju penularan virus,” tuturnya.  SE tersebut memerinci bahwa daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4 diperbolehkan menggunakan hasil pemeriksaan rapid test antigen sebagai diagnosis untuk pelacakan kontak erat maupun suspek dan bisa juga dipakai sebagai data dukung dalam pengajuan klaim Covid-19. Penggunaan rapid test antigen diutamakan bagi daerah yang alat diagnosisnya terbatas sehingga hasilnya bisa diketahui lebih cepat dan tes dapat dilakukan secara masif.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/24/07/2021/arsjad-rasjid-usul-mal-dibuka-asal-pegawai-dan-pengunjung-sudah-vaksin/">Arsjad Rasjid Usul Mal Dibuka Asal Pegawai dan Pengunjung Sudah Vaksin</a>  Seseorang yang teridentifikasi sebagai kontak erat, baik yang bergejala maupun tidak bergejala, diwajibkan mengikuti pemeriksaan entry dan exit test. Apabila hasil pemeriksaan rapid test antigen di hari pertama negatif, dilanjutkan swab test PCR pada hari kelima (exit test). Bagi daerah yang tidak punya fasilitas lab PCR, exit test bisa menggunakan rapid test antigen.  Di samping memperkuat testing, Kemenkes akan memperketat penanganan kontak erat. Seluruh kontak erat dari kasus terkonfirmasi harus dikarantina sampai hasil tes menyatakan negatif.

Perpanjangan PPKM Hari Ini Berakhir, Kasus Positif Masih Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/tracing-idg.jpg" alt="RAWAN TERTULAR: Lonjakan kasus Covid-19 membuat IGD RSUP dr Kariadi, Semarang, penuh. Sebagian pasien akhirnya terpaksa dirawat di selasa dengan ditemani keluarga. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>RAWAN TERTULAR: Lonjakan kasus Covid-19 membuat IGD RSUP dr Kariadi, Semarang, penuh. Sebagian pasien akhirnya terpaksa dirawat di selasa dengan ditemani keluarga. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua hari terakhir, angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia selalu di atas 12 ribu. Di sejumlah daerah, rumah sakit semakin sesak. Padahal, prediksinya, lonjakan kasus imbas mobilitas saat libur Lebaran mencapai puncaknya akhir bulan ini.  Hingga tadi malam, data Kementerian Kesehatan merekap bahwa angka positivity rate secara nasional mencapai 49 persen. Menurut Juru Bicara Kemenkes terkait Covid-19 Siti Nadia Tarmizi, itu menunjukkan bahwa masih perlu tes yang lebih banyak lagi.  ’’Karena dua orang yang diperiksa, satu di antaranya positif (Covid-19),’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Situasi tersebut membuat organisasi profesi kedokteran berharap pemerintah bergerak cepat. Jika tidak, apa yang terjadi di India bisa terulang di Indonesia. Sebab, virus varian baru seperti Delta dari India sudah ditemukan di Indonesia. Virus jenis B.1617.2 itu mudah sekali menular dan memengaruhi keparahan mereka yang terinfeksi.  Dokter spesialis paru Erlina Burhan mengungkapkan, di Jakarta, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit sudah lebih dari 70 persen. Untuk ruang perawatan biasa, 84 persen kapasitas bed sudah terisi. Untuk ICU, kapasitasnya tinggal 26 persen. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan. ’’Untuk daerah, saya kira lebih tinggi lagi angkanya karena kapasitasnya lebih kurang (sedikit, Red) dari Jakarta,’’ katanya.  Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara luas, kata dia, harus dilakukan. Berkaca pada Januari lalu saat diterapkan PPKM secara meluas di Jawa, terjadi penurunan kasus pada Februari. ’’Namun, wisata dibuka, mobilitas manusia terjadi, maka kasusnya di Juni ini meningkat tajam,’’ ungkap Erlina.  PPKM yang dilakukan sporadis justru menjadi permasalahan. Sebab, persebaran virus tak melihat adanya perbedaan wilayah. Artinya, jika ada mobilitas manusia, ada risiko penularan virus. ’’PPKM juga harus dipastikan implementasinya sesuai,’’ tegasnya.  Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi juga mengkritisi PPKM mikro yang dilakukan pemerintah saat ini. Pembatasan harus dilakukan menyeluruh sehingga mengurangi transmisi Covid-19. Pengetatan diberlakukan sedikitnya dua minggu. Kemudian, dilakukan evaluasi. ’’Kalau belum mengurangi kasus, diperpanjang lagi,’’ tutur Agus.  Penerapan PPKM secara menyeluruh bukan hal yang baru. Agus mengingatkan, sebelumnya pernah ada kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan terbukti menurunkan kasus.  Di Kudus, Agus mencontohkan, dari sampel yang diperiksa, 70 persen merupakan varian Delta. Yang sudah ditemukan ada 28 kasus. Maka, perlu evaluasi apakah peningkatan kasus saat ini terjadi karena adanya varian Delta.  Ketua Umum Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia Isman Firdaus mengatakan, pertambahan kasus Covid-19 dalam dua hingga tiga hari terakhir dapat dikelompokkan dalam kondisi sangat akut. Itu berarti virus lebih mudah menular. ’’Padahal, sekarang sudah banyak yang pakai masker, dulu tidak. Nah, ini yang perlu dicurigai,’’ bebernya. Dia meminta dilakukan penarikan rem kondisi darurat.  Guru Besar FKUI Tjandra Yoga Aditama mengatakan, Kemenkes memprediksi puncak Covid-19 setelah musim libur Lebaran terjadi akhir Juni. Saat ini kasus baru Covid-19 sudah lebih dari 12 ribuan setiap hari. ’’Sulit dibayangkan bagaimana suasana pada akhir bulan ini kalau kasus terus naik,’’ katanya.  Tjandra sependapat bahwa pembatasan sosial mutlak untuk dilakukan saat ini. Bisa dengan skema sangat terbatas wilayahnya, sedikit lebih luas, atau bisa sampai lockdown total.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/06/2021/keluar-masuk-madura-harus-nonreaktif/">Keluar Masuk Madura Harus Nonreaktif</a>  Upaya menekan Covid-19 berikutnya adalah meningkatkan secara maksimal tes dan telusur (test and tracing). Setiap kabupaten dan kota harus menjalankan tes dan telusur dengan komitmen yang jelas. Kemudian, karena kasus Covid-19 sudah telanjur tinggi, perlu kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. ’’Yang disiapkan bukan hanya ruang isolasi dan ICU atau alat dan obat-obatan. Tetapi, yang paling penting adalah SDM atau petugas kesehatan,’’ katanya. Menurut dia, tidak tepat jika pemerintah hanya menambah ruang rawat tanpa diiringi dengan penambahan petugas kesehatan.  Selain itu, vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat harus tetap dimaksimalkan. Meski tidak secara cepat menurunkan angka penularan, vaksinasi penting dalam pengendalian pandemi.

Angka Positivity Rate Nyaris 50 Persen, Dokter Desak Injak Rem Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/waspda_mutasi.jpg" alt="MEMPRIHATINKAN: Tumpukan kayu bakar untuk proses kremasi korban Covid-19 yang meninggal di India. (PRAKASH SINGH/AFP)" width="100%">
<figcaption>MEMPRIHATINKAN: Tumpukan kayu bakar untuk proses kremasi korban Covid-19 yang meninggal di India. (PRAKASH SINGH/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Salah satu penyebab lonjakan kasus Covid-19 di India adalah adanya strain baru hasil mutasi virus. Indonesia harus waspada. Sebab, beberapa mutasi virus ditengarai bisa memengaruhi efikasi vaksin, bahkan lolos dari tes PCR.  Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Prof Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, ada laporan bahwa beberapa spesimen di India tidak terdeteksi tes molekuler PCR.  "Tapi, baru berupa laporan awal. Masih ditunggu bukti ilmiahnya,” jelas Tjandra kepada Jawa Pos kemarin (27/4).  Kendati begitu, kata Tjandra, Indonesia wajib waspada karena varian-varian baru yang mengkhawatirkan atau variant of concern (VOC) baru terus bermunculan. Belajar dari kasus di India, selain berbagai variant of interest (VUI), ada tambahan ancaman berupa varian mutasi ganda atau double mutant yang berasal dari negeri tersebut. Bahkan, Tjandra menyebutkan, sudah ada laporan kemunculan triple mutant dari Bengal di India Timur.  Tjandra menuturkan, sejak awal India memang sudah melaporkan adanya jenis VOC yang tersebar luas di berbagai negara. Misalnya, varian B.1.1.7 yang kali pertama dideteksi di Inggris pada 20 September 2020 dan kini sudah ada di 130 negara di dunia, termasuk Indonesia. Kemudian, varian B.1.351 yang dilaporkan di Afrika Selatan pada awal Agustus 2020 dan sekarang sudah ada di lebih dari 80 negara.  ’’Varian ini dilaporkan mungkin memengaruhi efikasi vaksin, termasuk AstraZeneca yang digunakan di Indonesia,” jelas Tjandra.  Lalu, varian P1 atau B.1.1.28.1 yang awalnya dilaporkan di Brasil dan Jepang juga masuk ke India. Varian itu sudah menyebar ke sekitar 50 negara di dunia. Tiga jenis VOC tersebut, lanjut Tjandra, bisa jadi merupakan salah satu penyebab kenaikan kasus di India.  Sementara itu, varian ganda atau double mutant yang dilaporkan dari India bernama varian B.1.617. Tjandra menyebutkan, saat ini varian itu sudah menyebar ke lebih dari 20 negara, termasuk ke Inggris. Lalu, para pakar melaporkan mutasi yang lebih baru, yakni B.1.618 yang disebut sebagai triple mutant. Strain virus itu mula-mula dilaporkan berasal dari daerah Bengal Barat sehingga disebut sebagai virus korona ’’Bengal strain”. Jenis itu, kata Tjandra, dilaporkan lebih mudah menular. ”Juga mungkin dapat memengaruhi efikasi vaksin walaupun memang penelitian masih terus berjalan untuk mendapatkan informasi yang lebih pasti,” katanya.  Tjandra menegaskan, bila ada pelawat dari luar negeri, sebaiknya mereka memang diperiksa ulang dengan tes PCR setiba di Indonesia. ”Kalau hasilnya negatif, tetap saja harus dikarantina sesuai masa inkubasinya. Dan kalau positif, harus ditangani, diisolasi, dan diperiksa whole genome sequencing-nya sehingga kita dapat mengantisipasi berbagai varian dan mutan baru Covid-19,” jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/04/2021/bahaya-menkes-sebut-mutasi-covid-19-india-sudah-menular-secara-lokal/">Bahaya, Menkes Sebut Mutasi Covid-19 India Sudah Menular Secara Lokal</a>  Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini terdapat lima negara yang mencatatkan kasus aktif tertinggi di dunia. Yakni, Amerika Serikat sebanyak 6.812.645 kasus dengan klasifikasi jenis transmisi penularan besar di masyarakat.  Kemudian, India sebanyak 2.882.513 kasus dengan klasifikasi persebaran berupa kemunculan klaster-klaster kasus. Lalu, Brasil dengan 1.099.201 kasus, Prancis 995.421 kasus, serta Turki 506.899 kasus dengan klasifikasi penularan besar di masyarakat.  Meningkatnya kasus di seluruh dunia itu, menurut Wiku, merupakan ancaman. Globalisasi membuat negara-negara terhubung dan persebaran kasus tidak mengenal batas teritorial negara.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HErkwnb5Lds

Waspada Mutasi Ganda Virus Covid-19 dari India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Polpem-vaksin-astra-zeneca-tiba-di-surabaya-alfian-rizal_6.jpg" alt="Vaksin AstraZeneca. Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Vaksin AstraZeneca. Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah diminta lebih waspada dan memantau secara cermat kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI) dalam proses vaksinasi AstraZeneca (AZ). Sebab, banyak kejadian di berbagai negara yang menginterupsi proses vaksinasi tersebut.  Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, kebijakan tiap negara dalam merespons KIPI berbeda.  ”Untuk Indonesia, baik kalau menganalisis secara mendalam perkembangan data di luar negeri, yang sudah banyak menyuntikkan vaksin AZ ini. Sesudah analisis, baru dibuat keputusan,” tuturnya kemarin (9/4).  Yoga menyebutkan, pada Kamis malam lalu, Australia dan Hongkong juga telah mengambil langkah terkait kejadian ikutan AZ. ”Hongkong sementara menunda pengiriman vaksin ini,” ucapnya. Dia mengungkapkan, sekitar awal Maret 2021 beberapa negara menghentikan sementara penggunaan vaksin AZ/Oxford dengan alasan kehati-hatian. Langkah itu mereka ambil sesudah adanya laporan penggumpalan darah pada orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin.  Kemudian, ada pernyataan dari European Medicines Agency (EMA) dan WHO bahwa vaksin AZ direkomendasikan untuk tetap diberikan. Sehingga beberapa negara yang menghentikan sementara menggunakannya lagi. Namun, ternyata ada beberapa perkembangan baru lagi. Pada 29 Maret 2021 National Advisory Committee on Immunization (NACI) Kanada mengeluarkan rekomendasi bahwa vaksin AZ sementara tidak diberikan kepada mereka yang berusia di bawah 55 tahun. Kanada kemudian menunggu penelitian lebih lanjut tentang terjadinya vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia (VIPIT) sesudah penyuntikan vaksin itu.  Tidak berhenti di situ, pada 30 Maret 2021 Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn menyampaikan bahwa pihaknya hanya akan memberikan vaksin AZ kepada mereka yang berusia di atas 60 tahun. ”Tapi tetap diberikan kepada orang-orang yang memang berisiko tinggi tertular dan setuju untuk divaksin. Walau ada kemungkinan kecil terjadinya efek samping,” katanya.  Kanselir Jerman Angela Merkel juga mengonfirmasi hal itu dan mengatakan bahwa program vaksinasi harus diberikan berdasar kepercayaan. Semua risiko efek samping –walau kecil sekalipun– juga harus diberitahukan ke masyarakat.  Pada 7 April 2021 Medicines &amp; Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) Inggris mengeluarkan pernyataan bahwa ada kemungkinan hubungan antara vaksin AZ dan kejadian pembekuan darah yang amat jarang terjadi. Sementara itu, badan lain di Inggris, yaitu Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), menyampaikan bahwa sebaiknya orang dewasa di bawah umur 30 tahun yang tidak punya komorbid diberi pilihan alternatif vaksin lain di luar AZ kalau pilihan lain memang tersedia.  Meski demikian, Yoga mengatakan bahwa secara umum, EMA pada 7 April 2021 menyampaikan bahwa vaksin AZ tetap positif dalam analisis benefit-risk. ”Artinya tetap dapat digunakan,” ucapnya.  Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/841/2021 tentang informasi mengenai vaksin Covid-19 AstraZeneca. Surat edaran tersebut telah ditetapkan Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu pada 6 April lalu dan ditujukan kepada kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/08/04/2021/who-sebut-manfaat-vaksin-astrazeneca-lebih-besar-ketimbang-risikonya/">WHO Sebut Manfaat Vaksin AstraZeneca Lebih Besar Ketimbang Risikonya</a>  ”Dalam surat edaran itu dijelaskan, vaksin Covid-19 AstraZeneca adalah vaksin vektor adenoviral atau rekombinan,” kata Maxi. Maksudnya adalah mengandung virus flu biasa yang telah dimodifikasi sehingga tidak dapat berkembang di dalam tubuh manusia. Namun dapat menimbulkan respons kekebalan terhadap Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/YTHTLi9zS_8

Australia dan Hongkong Stop Vaksin AstraZeneca, RI Lanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/puasa-di-india.jpg" alt="TJANDRA YOGA ADITAMA (TJANDRA YOGA ADITAMA for JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TJANDRA YOGA ADITAMA (TJANDRA YOGA ADITAMA for JAWA POS)</figcaption>
</figure>TAHUN ini kali kelima saya puasa di India sejak bertugas di WHO SEARO. Jadi, sesudah usia 60 tahun sebagai usia pensiun pejabat eselon I Kemenkes, saya bergabung WHO dan akan pensiun di usia 65 tahun, lima bulan lagi.  Insya Allah dapat pensiun dobel. PNS dan pegawai WHO. Tidak usah dibicarakan pensiun mana yang lebih besar, hehe...  Puasa kali ini cukup ’’besar” perbedaannya daripada tahun-tahun lalu, tentu karena Covid-19 sedang melanda. Biasanya sebelum puasa, saya yang tinggal sendirian di India pulang ke Jakarta. Baliknya, saya membawa persediaan makanan untuk sebulan puasa. Yang wajib ada, antara lain, 50 bungkus kecil es buah karena saya selalu buka puasa dan sahur minum es buah, puluhan bungkus kecil rendang, serta sambal goreng ati dan teri kacang untuk menu buka dan sahur. Satu bungkus sudah dikemas untuk satu kali makan. Jadi, pasti cukup untuk sebulan puasa dan bahkan beberapa minggu sesudahnya.  Nah, tahun ini India totally lockdown sejak 25 Maret. Praktis semua tutup. Bandara dan semua penerbangan juga tutup. Rencana saya pulang ke Jakarta batal. Tadinya saya masih ’’berharap” karena total lockdown ini sampai 14 April, jadi mungkin 15 April bisa ’’ambil bekal” ke Jakarta. Ternyata, dilanjutkan dengan lockdown 2.0 sampai 3 Mei. Pupuslah sudah harapan.  Terus terang saya tidak bisa memasak sama sekali, kecuali menghidupkan rice cooker untuk nasi, masak air dengan listrik, serta microwave. Yang lebih sedih, semua restoran di New Delhi tutup. Maka, Kamis sehari sebelum puasa, saya melakukan skrining lemari es. Alhamdullilah, saya berhasil menemukan 8 bungkus kecil sambal goreng, 2 plastik rendang jadi, 4 bungkus rendang kemasan, dan 2 bungkus kecil es buah.  Kesimpulannya, sampai 15–20 hari puasa saya masih aman dan bisa tetap makan makanan Indonesia. Mudah-mudahan saja tidak dilanjutkan total lockdown 3.0 sehingga restoran bisa buka. Yang jelas, hari-hari pertama puasa, saya masih buka dengan es buah. Selanjutnya ya harus puas dengan jus kotak India saja.  Buka dan Sahur  Awal dimulainya puasa di sini jadi masalah tersendiri. Sebagian besar India mulai puasa pada Sabtu, 25 April. Saya tanya KBRI New Delhi dan katanya sebaiknya ikut Indonesia saja sehingga saya mulai puasa pada Jumat, 24 April. Subuh pukul 04.20 dan Magrib pukul 19.00. Juga karena lockdown, sudah pasti tidak terdengar azan walaupun di sekitar rumah saya ada beberapa masjid karena kebetulan daerah muslim.  Untungnya, masih untung juga, baru kali pertama saya puasa tidak di tengah musim panas. Tahun-tahun lalu suhu di bulan puasa biasa di atas 40 C, dua hari pertama puasa tahun ini alhamdulillah hanya 30–32 C.  Buka puasa saya biasanya sambil video call dengan keluarga di Jakarta. Kalau pukul 19.00 di New Delhi, di Jakarta pukul 20.30, keluarga sudah selesai salat Tarawih. Biasanya saya salat Tarawih di Masjid KBRI. Pernah juga di rumah seorang tetangga kompleks rumah saya. Saya tidak salat di masjid lokal India karena saat itu musim panas. Gerahnya luar biasa. Dan, masjid di New Delhi tidaklah seresik Indonesia sehingga kurang nyaman.  Di India umumnya salat Tarawih 20 rakaat plus salat Witir 3 rakaat. Tapi, kalau di Masjid KBRI Tarawih 8 rakaat plus 3 rakaat salat Witir. Saya senang Tarawih di rumah tetangga karena tempatnya menyenangkan. Bersih dan ada AC. Mereka punya program 1 bulan khatam Alquran waktu Tarawih. Jadi, dalam satu set bacaannya satu juz. Imamnya anak muda penghafal Alquran. Bagus sekali bacaannya. Tahun ini tentu Tarawih sebulan penuh di rumah saja. Sendirian.  Aktivitas Harian  Saya juga bekerja dari rumah dan ini cukup sibuk juga. Supaya bervariasi, ’’tempat kerja” saya pindah-pindah. Kadang di meja makan, teras menghadap taman, atau duduk santai di sofa sambil nonton TV. Pekerjaannya sama dengan di kantor. Antara lain, membaca, membuat, dan menjawab e-mail. Memang ini komunikasi utama di WHO walaupun kerja di kantor. Mengoreksi naskah publikasi WHO, rapat rutin mingguan dengan staf, baik internasional maupun lokal, dan rapat kegiatan tertentu. Semuanya tentu daring.  Selain itu, saya melakukan kegiatan dengan teman-teman di Indonesia, kuliah, presentasi, wawancara media, penyusunan policy brief universitas, dan lain-lain.  Di luar puasa, saya biasa berolahraga ringan sore. Baik di teras maupun jalan-jalan di dalam kompleks tempat tinggal saya yang dikelilingi bangunan kuno peninggalan Islam. Karena sekarang lockdown, saya harus punya trik supaya tetap bisa jalan-jalan sore. Caranya, bawa kantong plastik sehingga seakan-akan baru pulang dari toko beli buah atau roti. Sejauh ini aman. Semoga saja pandemi ini segera berakhir supaya kehidupan kembali seperti semula. Juga, rambut saya bisa segera dicukur. Sekarang tutup semua.  *)  Mantan Dirjen P2P Kemenkes dan mantan kepala Balitbangkes, kini direktur WHO SEARO bidang penanggulangan penyakit menular  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MUMR7Sf2mac  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=vOKBHdbG4sA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9haQ6jkf5U0

Puasa di India yang Memasuki Lockdown 2.0

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#prof tjandra yoga aditama

Berita Terkini