<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/benarkah-sikap-membela-kesalahan-anak-simak-penjelasan-dari-ahlinya_m_198128.jpeg" alt="Dr.dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB" width="100%">
<figcaption>Dr.dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada 158 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) memberikan pernyataan resmi di lobi gedung Kampus FKUI Salemba, Jakarta, Jumat (16/5). Pernyataan ini terkait dengan kebijakan Kementerian Kesehatan mengusik pelaksanaan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan.&nbsp; Ada lima hal yang diserukan oleh guru besar ini. Yakni, menjamin pendidikan dokter tetap berada dalam sistem akademik yang bermutu dan terstandar. Mereka ingin setiap perumusan kebijakan melibatkan institusi pendidikan kedokteran secara aktif dan bermakna dengan pendekatan yang transparan. Selain itu, juga memperingatkan agar tidak mengorbankan keselamatan pasien dan masa depan layanan kesehatan untuk meraih target politik jangka pendek dan populisme. Para guru besar meminta menghentikan framing buruk terhadap profesi dokter dan tenaga kesehatan karena khawatir ada penurunan kepercayaan dari masyarakat. Terakhir, mereka menegaskan pentingnya peran kolegium profesi kedokteran dan kedokteran spesialis sebagai lembaga yang independen. Dekan FKUI Prof dr Ari Fahrial Syam dalam sambutanya menyatakan, setidaknya ada 70 guru besar yang hadir dalam acara itu. Menurut dia, FKUI memberikan fasilitas bagi keresahan guru besarnya dan kegiatan ini sudah diketahui hingga level Kemenristekdikti.&nbsp; Keresahan itu menurut Ari dimulai ketika penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketika itu UU Kesehatan menggunakan sistem omnibus law. &ldquo;Setelah berjalan ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang dan juga PP (peraturan pemerintah, Red) sehingga terganggunya proses pendidikan kedokteran dan juga pelayanan kesehatan,&rdquo; bebernya.&nbsp; Yang paling baru adalah kesewenang-wenangan Kemenkes memutasi dosen sekaligus dokter FKUI dr Piprim Basarah Yanuarso SpA. Piprim saat ini dimutasi di RSUP Fatmawati, Jakarta. Ari mengatakan bahwa Piprim sebagai dokter anak sub spesialis kardiologi. Tidak banyak yang memiliki subspesialis ini di FKUI. &ldquo;Kalau tiba-tiba harus dipindahkan, ini kan terbengkalai semua proses itu (pendidikan dan pelayanan, Red),&rdquo; ujarnya. Meski masih berada di satu kota, menurut Ari, dalam praktik pengajaran ke mahasiswa dapat terganggu. &ldquo;Mengajar di profesi ini (kedokteran) itu di depan pasien. Saat praktik,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Piprim bukan satu-satunya. Menurut Ari, ada enam staf pengajarnya yang juga seorang dokter dimutasi. Ari pernah berkomunikasi langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat awal terjadi mutasi secara mendadak. &ldquo;Waktu itu responsnya "ini gampang terpasang&rdquo;,&rdquo; kata Ari menirukan ucapan Budi pada Desember lalu. Dia khawatir jika kedepan terjadi mutasi secara mendadak lagi.&nbsp; Selanjutnya, dia menyayangkan narasi negatif yang selalu diutarakan Kemenkes terkait profesi dokter. Misalnya saja soal perundungan dan mahalnya menjadi mahasiswa kedokteran. Terkait mahalnya pendidikan dokter ini menurutnya karena tidak ada subsidi dari negara sehingga fakultas harus mencari uang dengan UKT. Pendidikan kedokteran memerlukan praktik dan kelas di laboratorium yang membuat pendidikan ini lebih mahal.&nbsp; Selanjutnya terkait perundungan, dia khawatir dengan cara penyelesaian Kementerian Kesehatan. Misalnya kasus perundungan di RSUP Kariadi yang berujung pada penutupan sementara prodi anestesi FK Undip untuk praktik di rumah sakit tersebut. Ari mendengar ada dampak panjang dari penutupan ini yang berdampak pada mahasiswanya. &ldquo;Yang orang Jakarta, kembali ke Jakarta. Menganggur, iya tidak sekolah,&rdquo; ujarnya. Dia mengibaratkan untuk menangkap tikus tidak perlu membakar lumbungnya. Pemindahan fasilitas kesehatan yang digunakan sebagai pendidikan sekaligus praktik tidak mudah. Misalnya, mahasiswa prodi anestesi FK Undip yang semula bisa belajar di RSUP Kariadi, tidak bisa serta merta &nbsp;pindah ke RSUP Sardjito. Sebab, masing-masing pusat pendidikan kedokteran sudah menghitung rasio penyakit dengan mahasiswa kedokteran atau PPPD yang akan praktik.&nbsp; Ketua Senat Akademik UI Prof dr Budi Wiweko SpOG juga memberikan kritik terhadap intervensi Kemenkes pada sistem pendidikan. Menurut dia, untuk mencetak dokter yang berkualitas tergantung pada kolegium, rumah sakit pendidikan, dan fakultas. &ldquo;Kalau salah satu tidak optimal maka hasilnya tidak akan maksimal,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dalam seruan Guru Besar FKUI ini disebutkan bahwa kolegium kedokteran harus dijaga independensi. Tujuannya untuk menjaga mutu dan kompetensi dokter. Kolegium harus tetap mandiri dan bebas intervensi. FKUI menilai bahwa proses pemilihan anggota kolegium tidak melibatkan guru besar dan malah menggunakan voting.&nbsp; Pada kesempatan lain, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman memberikan tanggapan atas pernyataan para guru besar FKUI. "Kemenkes memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh para guru besar FKUI sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Perlu kami sampaikan bahwa dalam berbagai proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan, Kemenkes telah banyak melibatkan dokter-dokter lulusan FKUI, termasuk beberapa ketua kolegium yang juga merupakan alumni FKUI yang aktif berdiskusi dengan Kemenkes,&rdquo; katanya. Aji menyatakan bahwa kementeriannya membuka ruang dialog. Dia menyadari bahwa reformasi sistem kesehatan yang tengah berlangsung sejak diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dapat menimbulkan perdebatan maupun kesalahpahaman. &ldquo;Perspektif dan kebijakan Kemenkes senantiasa berpijak pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individu maupun organisasi tertentu,&rdquo; katanya. Dia juga menyebut kolegium saat ini justru lebih independen dibandingkan sebelumnya. &ldquo;Sebelum UU 17/2023 tentang Kesehatan, kolegium berada di bawah organisasi profesi. Kini, kolegium menjadi alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden,&rdquo; ujarnya. Aji menegaskan kolegium tidak berada di bawah Kemenkes. &rdquo;Kemenkes tidak pernah bermaksud menimbulkan kesan negatif terhadap profesi dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Penjelasan yang disampaikan selama ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta di lapangan, khususnya terkait proses pendidikan dokter spesialis,&rdquo; katanya. (Lyn)

Guru Besar FKUI menuntut Kemenkes perbaiki kebijakan pendidikan kedokteran dan kesehatan, termasuk penanganan mutasi dosen yang merugikan.

Keresahan 158 Guru Besar FKUI, Minta Kemenkes Hentikan Narasi Negatif soal Pendidikan dan Profesi Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/badrul-munir-676870448.png" alt="Badrul Munir" width="100%">
<figcaption>Badrul Munir</figcaption>
</figure> ETIKA&nbsp;dan organisasi profesi bagi tenaga kesehatan (nakes) sangat penting saat menjalankan profesinya. Hal itu disebabkan, selain sebagai marwah profesi, terdapat hubungan spesifik dan unik antara pasien dan nakes. Pasien begitu tinggi memberikan kepercayaan dan wewenang kepada nakes dalam proses pengobatannya, dan setiap pasien memiliki keunikan khusus dalam setiap penyakitnya meski diagnosis penyakit sama gejala bisa berbeda sehingga pengobatannya pun tidak sama persis antarpasien. Sehingga perkembangan kedokteran seluruh dunia saat ini mengarah ke pendekatan proses diagnosis dan terapi berbasis individu. Pola pengobatan berbasis individu seperti ini, bila tidak dibentengi dengan etika profesi kesehatan yang tinggi dan ketat, akan mudah disalahgunakan oleh oknum tenaga kesehatan untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengorbankan pasien dan hukum positif di Indonesia tidak akan mampu menyentuh seluruhnya karena seribu satu alasan bisa dijadikan alibi bagi oknum dokter/nakes untuk membenarkan prosedur diagnosis dan terapi individunya. Hanya dengan etika para nakes itu bisa dikontrol dan masyarakat Indonesia terlindungi masalah kesehatannya dari hal-hal yang dilakukan oknum tenaga kesehatan. Dan, yang paling bisa menjaga etika profesi adalah organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan lainnya, yang terbukti relatif mampu memberi perlindungan kepada rakyat. Sebagai bukti paling akhir, selama pandemi Covid-19, organisasi dan anggota profesi kesehatanlah yang berdiri paling depan berjuang melawan pandemi ini, tenaga kesehatan di bawah organisasi profesi masing-masing mengobarkan semangat berjuang demi kemanusiaan. Karena belum ada anggaran dari pemerintah yang tersedia, semua organisasi profesi kesehatan mendorong anggotanya untuk membantu pengadaan alat pelindung diri (APD) di saat pemerintah belum mampu memberikan APD. Bahkan, banyak nakes berani memberikan pertolongan tanpa APD yang memadai sehingga banyak terinfeksi bahkan gugur saat perang melawan pandemi. Terdapat 2.087 tenaga kesehatan gugur sebagai pahlawan Covid-19 dan dari jumlah tersebut, yang terbanyak adalah dokter, yakni 751 jiwa (35,9 persen). Bahkan, di puncak pandemi, jumlah dokter Indonesia yang meninggal karena Covid-19 tertinggi se-Asia dan peringkat ketiga sedunia. Dan, selama program vaksin, tenaga kesehatan bersama elemen bangsa lain menjadi kunci utama keberhasilan tingginya cakupan vaksinasi Indonesia di seluruh dunia. Sampai 2022, Indonesia mampu memvaksinasi 166,65 juta sasaran dan cakupan terbanyak ke-4 seluruh dunia. Selama pandemi, organisasi profesi kesehatan terus berkomunikasi dengan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan nasional untuk meredam pandemi sesuai dengan perkembangan Covid-19 yang sangat dinamis. Maka, dikeluarkanlah kebijakan nasional seperti protokol kesehatan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPMK). Protokol diagnosis dan terapi Covid-19 untuk nakes dan lainnya. semuanya tidak bisa lepas dari peran organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Polemik Namun, fakta menunjukkan, setelah badai pandemi Covid-19 mereda, pemerintah saat ini berusaha akan mereduksi peran mulia organisasi profesi kesehatan dalam RUU Kesehatan. Di dalam RUU ini, organisasi profesi kesehatan tidak disebut namanya secara eksplisit dan nama organisasi IDI, PDGI, PPNI, dan lainnya hanya akan ditaruh di perundangan di bawahnya (peraturan pemerintah atau keputusan presiden). Dan, yang menyakitkan di dalam draf RUU Kesehatan, pemerintah berkeinginan memecah. Pemerintah juga berusaha mendegradasi pengawasan anggota organisasi profesi, termasuk pengawasan etika profesi lewat pengambilalihan pengurusan surat tanda registrasi (STR) dan menghilangkan peran organisasi profesi dalam pengurusan surat izin praktik (SIP) dalam RUU Kesehatan. Upaya seperti itu sangat berbahaya karena: menjadikan organisasi profesi di bawah kendali kekuasaan (eksekutif) akan menghancurkan independensi dan sangat mudah intervensi politik. Akibatnya, penjaga etika akan longgar bahkan hilang. Maka, rakyat Indonesia akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa pengawasan profesi dan sangat membahayakan bagi keselamatan pasien (baca rakyat). Bisa diibaratkan, memberikan tenaga kesehatan ke masyarakat tanpa garansi tentang kompetensinya sangat berbahaya bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Aspiratif dan Kolaboratif Maka, pembuat RUU (pemerintah dan DPR) harus lebih aspiratif dan kolaboratif sebelum meneruskan pembahasan RUU Kesehatan ini. Proses penjaringan aspirasi dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang sudah dilaksanakan hendaknya ditindaklanjuti secara serius dan konkret dengan uji akademik agar pasal-pasal dalam RUU Kesehatan benar-benar sesuai dengan kepentingan nasional. Belajar dari polemik UU sebelumnya seperti UU Cipta kerja, UU KPK, dan UU IKN yang akhirnya banyak bermasalah, alangkah bijaknya bila pemerintah dan DPR menjalankan proses legislatif nasional dengan transparan, hati-hati, aspiratif, jujur, dan berdasar kajian akademik yang mendalam serta berorientasi kepada kepentingan nasional. Petuah bijak &rsquo;&rsquo;Jangan sekali-kali kamu merobohkan sebuah pagar, sampai kamu paham secara pasti alasan mengapa pagar itu harus dibangun&rdquo; memberikan pesan bahwa proses pergantian apa pun, apalagi RUU Kesehatan, harus didasari pada kajian akademik, filosofi, bahkan budaya yang sangat matang. Ada baiknya pemerintah dan DPR menelaah lagi daftar isian masalah (DIM) RUU Kesehatan yang banyak bermasalah, dan lebih banyak lagi menampung aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia agar RUU Kesehatan ini menjadi UU Kesehatan yang baik, lengkap, demi kepentingan nasional. <hr /> *)&nbsp;BADRUL MUNIR,&nbsp;Dosen Neurologi FK Universitas Brawijaya- wakil ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni) Cabang Malang Raya

Etika dan organisasi profesi bagi tenaga kesehatan sangat penting saat menjalankan profesinya. Hal itu disebabkan sebagai marwah profesi.

Organisasi Profesi dan RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/idi-isoman.jpg" alt="TUGAS MULIA: Sejumlah tenaga kesehatan menangani Covid-19 yang baru tiba di IGD RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin (18/7). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUGAS MULIA: Sejumlah tenaga kesehatan menangani Covid-19 yang baru tiba di IGD RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin (18/7). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Profesi dokter yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KoMPAK) Lawan Covid-19 menyatakan keprihatinannya atas kondisi Covid-19 di Indonesia. Catatan 1,5 (satu setengah) tahun Indonesia berjuang melawan pandemi Covid-19 menunjukkan angka kematian tinggi dan testing rendah.  Menurut koalisi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih, pemerintah tampak masih belum konsisten dalam memprioritaskan masalah kesehatan sebagai fokus penanganan pandemi Covid-19. Menurut mereka, kasus konfirmasi Covid-19 masih tinggi.  Berdasarkan data tanggal 17 Agustus 2021, ada penambahan kasus harian sebanyak 20.741 kasus. Sehingga jumlah total kasus konfirmasi Covid-19 telah mencapai 3.892.479 kasus, dimana Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-13 dunia.  Angka kematian harian akibat Covid-19 sebanyak 1.180 orang. Sehingga total angka kematian akibat Covid-19 sebanyak 120.013 orang. Sekalipun kasus konfirmasi sudah mengalami penurunan akan tetapi angka kematian masih tinggi, bahkan Indonesia beberapa kali mencatat rekor kasus kematian harian tertinggi di dunia.  Positivity rate juga masih sangat tinggi, selalu di atas 20 persen dalam beberapa pekan terakhir, jauh lebih tinggi dari standar WHO 5 persen. Banyak dokter dan tenaga kesehatan yang telah gugur dalam perjuangan menghadapi pandemi Covid-19. Diantaranya 640 dokter, 98 dokter gigi, 637 perawat, 377 Bidan, 59 Apoteker, 34 Ahli Gizi, 13 Ahli Kesehatan masyarakat, dan 33 Ahli Teknologi Laboratorium. Padahal Sumber Daya Manusia esehatan merupakan kunci dari ketahanan Sistem Kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.  Menurut mereka, capaian vaksinasi juga masih rendah. Pemerintah telah menetapkan target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 orang. Namun, sampai 17 Agustus 2021 capaian vaksinasi dosis 1 baru mencapai 26,40 persen dan dosis 2 hanya 14,00 persen. Capaian ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.  "Pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) masih belum maksimal. Testing jika mengacu ke standar WHO, dengan melihat positivity rate Indonesia (15 hingga &lt;25 persen), maka seharusnya dilakukan testing 10 per 1.000 penduduk atau sekitar 400.000 orang per hari, target ini masih belum tercapai," kata pernyataan tersebut, Rabu (18/8).  Testing di Indonesia juga masih belum berbasis hasil tracing (testing epidemiologi), akan tetapi masih di dominasi testing yang bersifat screening seperti untuk perjalanan dinas atau luar kota. Harga testing Covid-19 di Indonesia juga masih dianggap terlalu mahal jika dibandingkan dengan negara lain. Terkait pelaksanaan Tracing juga demikian masih jauh dari target yang ditetapkan WHO.  Ada 8 catatan evaluasi yang diberikan para profesi dokter untuk pemerintah, yaitu :  1. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk membuat sebuah platform penanganan Pandemi Covid-19 yang terpusat yang dikendalikan langsung oleh Presiden dengan pendanaan APBN yang memprioritaskan kepada masalah Kesehatan dan dampak langsung yang timbul akibat Covid-19 mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku. Penanganan Pandemi harus dikembalikan kepada tatanan sistem kesehatan.  2. Meminta Presiden Republik Indonesia agar segera menyusun dan menetapkan roadmap penanganan Pandemi Covid-19. Pandemi merupakan masalah global, sehingga standar penanganan juga harus mengikuti standar global. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan 6 indikator penanganan Covid-19, yaitu transmisi komunitas, angka kasus baru, angka kasus yang dirawat di RS, angka kematian, kapasitas respon, dan treatment. Indikator tersebut harus menjadi perhatian kita bersama dan tidak boleh ada yang dihilangkan sebagai alat ukur penanganan pandemi.  3. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional.yang efektif. Pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin, distribusi vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang ada.  4. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T) mengacu kepada standar global yang telah ditetapkan oleh WHO. Inkonsistensi pelaksanaan 3T sesuai standar menjadi penyebab masih meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia. Pelaksanaan 3T ini merupakan kunci pengendalian pandemi sehingga harus dilakukan dengan baik, benar, komprehensif, dan jujur.  5. Meminta Presiden Republik Indonesia agar lebih memperhatikan perlindungan bagi dokter dan tenaga kesehatan, baik masalah perlindungan dalam pekerjaan (APD, jam kerja, beban kerja, insentif) maupun perlindungan hukum serta keamanan selama menjalankan tugas profesi kesehatan. Terkait dengan insentif tenaga Kesehatan agar dibagikan kepada semua tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan secara proporsional dan tepat waktu, dengan mekanisme dan prosedur administrasi yang lebih sederhana, baik di pusat maupun daerah.  6. Meminta Presiden Republik Indonesia agar meningkatkan alokasi anggaran untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan, termasuk untuk memperkuat program 3T (testing, tracing dan treatment) guna percepatan penanganan Pandemi Covid-19. Alokasi anggaran harus proporsional baik untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).  7. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan sistem Kesehatan. Pelayanan Kesehatan primer, skunder, tersier harus diperkuat sehingga Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi goncangan bencana kesehatan. Pembangunan Kesehatan harus diprioritaskan pada pembangunan sektor hulu yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dengan memberdayakan peran serta masyarakat.  8. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk memperbaiki sektor hilir penanganan covid-19 dengan menjamin tersedianya tempat perawatan, obat, oksigen, alkes, kelengkapan diagnostik, vaksin dan rantai dinginnya, serta sarana pendukung lainnya. Jejaring pelayanan terintegrasi juga harus diperkuat sejak pemantauan isoman/isoter, RS lapangan/darurat, RS rujukan Covid-19 dengan sistem komunikasi dan informasi yang terpadu serta sistem pelaporan data yang akurat dan real-time sehingga dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan. Edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan isoman juga harus diperkuat untuk mencegah perburukan penyakit dan mengetahui tanda-tanda kapan harus segera ke Rumah Sakit.

Kritik Kondisi Covid-19, Profesi Dokter Serukan 8 Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/wajib-kerja-dokter-spesialis-kunci-persebaran-dokter_m_118593.jpeg" alt="DUKUNG: Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf (depan kiri) saat di Unair kemarin." width="100%">
<figcaption>DUKUNG: Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf (depan kiri) saat di Unair kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Anggota Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja di Universitas Airlangga (Unair) kemarin (24/3). Kunjungan tersebut dalam rangka melihat kesiapan Unair dalam program wajib kerja dokter spesialis (WKDS).  &rdquo;Program WKDS ini sebagai langkah pemerintah dalam distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah. Terutama dari dokter spesialis,&rdquo; terang Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf. Di indonesia jumlah tenaga dokter mencapai 200 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 28 ribu orang merupakan dokter spesialis.  Persebaran dokter spesialis saat ini masih terfokus pada kota-kota besar. Seperti di Jawa Barat, semisal. Jumlah dokter spesialis mencapai sembilan ribu orang. Sedang di Jawa Timur jumlahnya mencapai enam ribu dokter. Kondisi tersebut membuat banyak wilayah di Indonesia, terutama di luar Jawa sangat kekurangan.  Setiap dokter spesialis yang mengikuti WKDS akan ditempatkan di wilayah praktek selama setahun. Untuk WKDS yang sedang tugas belajar waktunya lebih lama. Yakni, sekitar dua tahun.  Untuk menunjang kesejahteraan dokter selama WKDS pemerintah akan memberikan insentif tambahan. Sesuai dengan posisi penempanan wilayah dokter bersangkutan. Semisal, untuk daerah terpencil dan tertinggal tunjangannya mencapai Rp 30 juta per bulan. Untuk wilayah yang sedikit lebih maju tunjangan akan disesuaikan. &rdquo;Mulai dari Rp 27 juta hingga Rp 25 juta per bulan,&rdquo; terang politi partai demokrat itu.  Tunjangan tersebut juga masih ditambah dengan bantuan pemkab tempat dokter mendapatkan tugas wajib. Besarnya tergantung dari kesanggupan daerah untuk membantu. &rdquo;Untuk kesejaheraan, kami sudah mendorong pemerintah untuk memberikan insentif,&rdquo; jelasnya.  Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim Poernomo Boedi Setiawan menyampaikan beberapa masukan terkait program WKDS. Di antaranya mengenai keamanan dan pengawalan dokter saat berpraktek. Sebab, di daerah yang minim tenaga medis khususnya dokter spesialis, mereka akan mendapatkan jam kerja panjang.  Dia menyebut semisal ketika dokter spesialis sedang melakukan operasi. Dan pada saat tertentu ada banyak pasien yang dioperasi dalam sehari. Jika hanya ada satu dokter spesialis di rumah satu tersebut, jelas kondisi tersebut membahayakan keselamatan pasien. &rdquo;Satu hari operasi lima hingga enam kali. Ketika kondisi fisik lelah, jelas penanganan pasien terakhir semakin berbahaya,&rdquo; terangnya.  Selain itu, Poernomo juga mengkritik mengenai fasilitas rumah sakit yang tak perlengkapan untuk melakukan sebuah operasi. Sebab jika tak ada peralatan standar, kondisi penganan dokter juga tak akan baik.  Wakil Rektor I Unair Djoko Santoso menyampaikan, kampusnya sudah siap mengirimkan para dokter spesialisnya untuk WKDS. Pada tahun 2016 lalu, FK Unait telah meluluskan banyak dokter spesialis. Di antaranya anestesia dan reanimasi sebanyak 18 orang, spesialis bedah sebanyak 7 orang, spesialis anak 17 orang, spesialis penyakit dalam 32 orang, serta obstetri dan ginekologi sebanyak 18 orang. &rdquo;Unair telah siap untuk menyambut program WKSD yang sudah dicanangkan pemerintah,&rdquo; jelasnya. (elo/tia)

Wajib Kerja Dokter Spesialis Kunci Persebaran Dokter

profesi dokter

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#profesi dokter

Berita Terkini

Keresahan 158 Guru Besar FKUI, Minta Kemenkes Hentikan Narasi Negatif soal Pendidikan dan Profesi Dokter

Organisasi Profesi dan RUU Kesehatan

Kritik Kondisi Covid-19, Profesi Dokter Serukan 8 Evaluasi

Wajib Kerja Dokter Spesialis Kunci Persebaran Dokter

Download Aplikasi JawaPos.com