<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/PRESIDEN-PRABOWO-30-1096149366.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Dok.Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Dok.Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Program-program kesehatan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respons yang sangat positif dari masyarakat. Hal itu terungkap melalui riset Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 20-27 Oktober 2025.&nbsp; Survei Indikator dilakukan terhadap 1.220 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar &plusmn; 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Berdasar hasil survei itu, mayoritas publik yang mengetahui program-program tersebut menyatakan kepuasan mereka, menandakan kebijakan di sektor kesehatan berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya. Salah satu program yang paling menonjol adalah Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Program ini paling dikenal luas oleh masyarakat, di mana 60,5 persen responden menyatakan mengetahuinya. Dari angka tersebut, tingkat kepuasan publik mencapai angka impresif sebesar 87 persen, dengan rincian 72,1 persen merasa cukup puas dan 14,9 persen sangat puas. Dua program strategis lainnya juga menunjukkan hasil yang tidak kalah memuaskan. Program Pembangunan Rumah Sakit (RS) Lengkap dan Berkualitas di Daerah berhasil mencatatkan tingkat kepuasan sebesar 82,5 persen di kalangan responden yang mengetahuinya. Serupa dengan itu, Program Penuntasan Penyakit TBC juga meraih tingkat kepuasan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 82,2 persen dari publik yang familier dengan program tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/33726e43-b3fb-4336-b9f8-0484671d18e9-110091374.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Meskipun tingkat pengenalan untuk program pembangunan RS hanya 19,7 persen dan penuntasan TBC 29 persen. Secara keseluruhan, data survei ini menegaskan bahwa inisiatif di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap evaluasi publik terhadap kinerja Presiden, menunjukkan bahwa program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat diterima dengan sangat baik.

program-program kesehatan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respons yang sangat positif dari Masyarakat

Program Kesehatan di Era Pemerintahan Prabowo Tuai Kepuasan Tinggi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/21/JKT-1-DISKUSI-KUDATULI-FED-2JPG-2515065629.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning (tengah). (Fedrik Tarigan/ Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning (tengah). (Fedrik Tarigan/ Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus meninggalnya Raya, balita empat tahun asal Kampung Padangeyang, Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), mendapat sorotan publik. Apalagi meninggalnya balita empat tahun itu akibat cacingan akut. Kasus itu terjadi di tengah gencarnya program kesehatan nasional oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto- Wapres Gibran Rakabuming Raka. Yaitu, dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyesalkan ada kasus tersebut. Menurut dia, penyakit yang dialami Raya dapat dicegah dan diberikan pengobatan. "Ini ironi yang memilukan," ujarnya di Jakarta pada Kamis (21/8). Ribka mengecam lemahnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan dasar anak-anak Indonesia. Kasus itu menjadi tamparan bagi elemen bangsa. Anak kecil meninggal bukan karena kanker langka atau penyakit berat, tapi akibat penyakit cacingan. "Penyakit yang semestinya sudah bisa dikendalikan puluhan tahun lalu. Pemerintah pusat dan daerah tidak bisa lagi berpangku tangan. Jika tragedi ini tidak menjadi alarm nasional, mau berapa lagi yang harus jadi korban,&rdquo; ujar Ribka. Ribka menegaskan perhatian terhadap kesehatan masyarakat di Sukabumi bukan hal baru. Saat menjabat sebagai anggota DPR, Ribka memprakarsai pembangunan rumah sakit tanpa kelas. Sebuah fasilitas kesehatan untuk rakyat kecil yang tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan kelas perawatan. Namun, bangunan tersebut tidak difungsikan sebagai rumah sakit karena masalah perizinan dari pemerintah daerah. &ldquo;Saya mendirikan rumah sakit tanpa kelas untuk memastikan rakyat miskin punya akses kesehatan layak. Tapi sayangnya, karena persoalan perizinan. Bangunan itu sekarang beralih fungsi. Inikan bukti bahwa niat baik sering terhambat birokrasi,&rdquo; tegas Ribka. Akibat terjadinya tragedi balita Raya di Sukabumi, Ribka mendesak pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan primer. Memastikan program pemberian obat cacing massal berjalan efektif hingga pelosok desa. Dia meminta pemerintah menjamin akses sanitasi dasar dan air bersih, karena penyakit cacingan berkaitan langsung dengan kemiskinan dan lingkungan kotor. Mengalokasikan anggaran prioritas khusus untuk anak-anak rentan, khususnya di daerah terpencil. "Menggalakkan edukasi kesehatan publik agar keluarga memahami pentingnya kebersihan diri dan lingkungan," katanya. Ribka menyerukan kepada anggota DPR agar isu kesehatan anak tidak dijadikan panggung politik. &ldquo;Kita tidak boleh sibuk berdebat soal anggaran dan lupa bahwa ada anak-anak yang mati sia-sia di kampung-kampung. Ini soal nyawa, bukan sekadar program di atas kertas.&rdquo; tambahnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016408951/kpk-beberkan-modus-dugaan-korupsi-di-kemenkes-pada-program-makanan-tambahan-untuk-balita-dan-ibu-hamil-pencegah-stunting">KPK Beberkan Modus Dugaan Korupsi di Kemenkes pada Program Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Hamil Pencegah Stunting</a> Tragedi Raya menegaskan tantangan kesehatan dasar di Indonesia belum tuntas. Negara harus hadir melalui aksi nyata yang menyentuh masyarakat miskin di akar rumput, bukan sekadar lewat spanduk dan laporan rapat.

Ribka mengecam lemahnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan dasar anak-anak Indonesia. Kasus itu menjadi tamparan bagi elemen bangsa.

Kasus Meninggalnya Balita 4 Tahun di Sukabumi Jadi Ironi di Tengah Program Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditunggu-keberpihakan-pemerintah-tingkatkan-kualitas-tembakau-petani_m_183673.jpeg" alt="Ilustrasi petani tembakau" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi, tak menggerus penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau Pemprov Jawa Timur. Sepanjang 2020, DBH Cukai Hasil Tembakau Pemprov Jatim mencapai Rp 1,75 triliun, naik 9,5 persen dibanding perolehan tahu 2019 yang mencapai Rp 1,60 triliun.  "Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima (pemprov) digunakan untuk sejumlah program terkait kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," ujar Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Tiat S Suwardi dalam keterangannya di Surabaya, Jumat (18/12).  Sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan PMK nomor 7/PMK.07/2020, penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau meliputi peningkatan kualitas bahan baku,  pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. “Kelima program itu, muaranya untuk dinikmati seluruh warga Jawa Timur,” imbuh Tiat.  Dia menjelaskan, penggunaan DBH CHT pada tahun 2019 dan 2020 di antaranya untuk kegiatan pembinaan, bantuan sarana dan prasarana usaha tani serta bantuan pupuk kepada petani tembakau.  Juga ada kegiatan pelayanan dan pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan di rumah sakit maupun puskesmas, pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, pelatihan bagi tenaga kesehatan. “DBH Cukai Hasil Tembakau kita juga kita gunakan untuk membantu pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional masyarakat di Jawa Timur,” ungkapnya.  Program lainnya, lanjut Tiat, adalah pembangunan/rehabilitasi jalan dan irigasi, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan masyarakat serta pengadaan sarana dan prasarana BLK, kegiatan padat karya, bantuan sarana produksi dan bibit kepada masyarakat, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pengumpulan informasi hasil tembakau dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal dan masih ada beberapa kegiatan lain sesuai dengan peraturan PMK.  “Kami sudah melakukan pembangunan/rehabilitasi jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat , bantuan sarana produksi untuk IKM dan UKM serta program-program lain,” paparnya.  Dana Bagi Hasil juga digunakan untuk Program Gempur Rokok Ilegal. Dalam program ini, Biro Perekonomian Pemprov Jatim bekerja sama dengan Ditjen Bea dan Cukai Kanwil Jatim I di Surabaya dan Ditjen Bea dan Cukai Kanwil Jatim II di Malang.  Sosialisasi pemberatansan rokok ilegal itu sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Dan di tahun 2020 ini sosialisasi dilakukan di tiga wilayah yang peredaran rokok ilegalnya relatif tinggi. Yaitu Kota Probolinggo, Sidoarjo, dan Kabupaten Malang. “Di masing-masing wilayah, sosialisasi melibatkan 100 orang penjual atau pengecer rokok dan masyarakat perokok,” kata Tiat.  Pada tahun 2020 jumlah industri rokok di Jawa Timur tercatat tinggal sekitar 254 industri, dengan jumlah tenaga kerja langsung di Jawa Timur sekitar 90.000 orang atau 56 persen dari pekerja langsung Industri Hasil Tembakau (IHT) seluruh Indonesia.  Saat ini, Pemprov Jawa Timur sudah sinergi dengan instansi-instansi terkait seperi DJBC Jatim I dan II serta pemerintah kabupaten/kota untuk pemberantasan rokok ilegal. Beberapa daerah yang peredaran rokok ilegalnya cukup tinggi antara lain Ngawi, Ponorogo, Blitar, Malang, Probolinggo, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Sidoarjo, Pamekasan, Pasuruan, dan Sumenep.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9OUyPbyMSCw

Jatim Terima Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp 1,75 Triliun di 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpjs-belum-bayar-tagihan-rsud-terpaksa-tumpuk-utang-ke-bank_m_.jpg" alt="BPJS Kesehatan. (rangga/metropolitan/jawa pos group)" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan. (rangga/metropolitan/jawa pos group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bentuk program konkret dari perbaikan sumber daya manusia (SDM) yang dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun mendatang adalah pembenahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Semangat itu tergambar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana sebesar Rp 48,8 triliun untuk JKN. Dana Rp 48,8 triliun itu untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Angkanya pun meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan outlook 2019 lalu.  Bedasarkan nota keuangan RAPBN 2020, dana tersebut nanti digunakan untuk sejumlah peruntukan. Di antaranya perbaikan sistem dan manajemen JKN berupa sistem kepesertaan dan manajemen iuran yang meliputi database kepesertaan dan optimalisasi kepersertaan badan usaha.  Selain itu akan digunakan untuk sistem pelayanan guna pencegahan fraud, perbaikan sistem rujukan, dan pengendalian dan efisiensi layanan. Selanjutnya, perbaikan sistem pembayaran dan pemanfaatan dana kapitasi, sinergitas antar penyelenggara jamsos, implementasi urun biaya (cost sharing/copayment) dan selisih bayar dan pengendalian biaya operasional.  "Untuk JKN ditingkatkan secara drastis dari Rp 26,7 triliun menjadi Rp 48,8 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Konfrensi Pers Nota Keuangan di gedung Ditjen Pajak, Jakarta, pekan lalu.  Selain perbaikan sistem dan manajemen JKN, pemerintah juga melakukan penguatan peran pemda untuk mendukung peningkatan kepesertaan JKN (PPU BU dan PPBU), pembiayaan JKN (pajak rokok, integrasi Jamkesda ke BPJS kesehatan), dan penguatan promotive, preventif, dan supply side.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/asyik-kenaikan-gaji-pns-akan-cair-pertengahan-april-2019-ini_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Hendra Eka/Jawa Pos)  Namun yang paling penting, pemerintah juga berencana menaikan tarif iuran segmen non PBI. Namun berapa jumlah kenaikan dari iuran peserta BPJS Kesehetan masih belum jelas. Namun, kenaikan iuran itu disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat kolektabilitas.  "Antisipasi kenaikan PBI yang dalam hal ini masih digodok. dan nanti akan ditetapkan. Tarif iuran yang baru diharapkan mampu membantu menyelesaikan defisit dan di saat yang sama meningkatkan kolektabilitas dari masyarakat," tandasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, pada pembacaan nota keuangan RAPBN 2020 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutkan bahwa sektor kesehatan menjadi sorotan utama. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut akan meningkatkan dana kesehatan meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan realisasi pada 2015.  Dalam RAPBN 2020, Jokowi telah mematok anggaran kesehatan sebesar Rp 132,2 triliun. Angkat itu lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada 2015 lalu yang hanya sebesar Rp 69,3 triliun. Sejak 2016 lalu Jokowi juga menjaga anggaran kesehatan sesuai dengan UU Kesehatan 2009 yang harus mengalokasikan setidaknya 5 persen dari belanja negara.  Di masalah kesehatan, Jokowi menilai masalah JKN dan karut marut BPJS Kesehatan harus dilakukan evaluasi dengan skala prioritas. "BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total,” tegas Jokowi.

Rp 48,8 Triliun di RAPBN 2020 untuk Benahi JKN dan BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/34d377ad-0c07-43f9-9c24-37f14f47c0b9.jpg" alt="Bupati Klungkung Bali I Nyoman Suwirta (depan tengah) didampingi Kadis Kesehatan Made Adi Swapatni (kanan), dan Kabid Pelayanan Kesehatan I Komang Gede Sentanu Wibawa saat melakukan presentasi program Kris kepada panelis Top 45 Sinovik di Ruang Sriwijaya" width="100%">
<figcaption>Bupati Klungkung Bali I Nyoman Suwirta (depan tengah) didampingi Kadis Kesehatan Made Adi Swapatni (kanan), dan Kabid Pelayanan Kesehatan I Komang Gede Sentanu Wibawa saat melakukan presentasi program Kris kepada panelis Top 45 Sinovik di Ruang Sriwijaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Kris (Kring Sehat) mendapat apresiasi. Program kesehatan yang dipopulerkan Pemkab Klungkung, Bali, itu masuk dalam katagori Top 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).  Kris sendiri merupakan salah satu program kesehatan yang telah terlaksana sejak 2015. Program ini merupakan sistem pelayanan satu pintu untuk panggilan darurat dalam memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang sakit atau kecelakaan.  “Saya di sini mewakili masyarakat Klungkung berterima kasih kepada Kemenpan karena telah memilih program kami sebagai salah satu dari 99 program terbaik tahun ini. Saya berharap penghargaan yang Klungkung raih bisa menginspirasi daerah lain dan kami terbuka bagi siapa saja yang ingin mempelajari program kami," ujar Bupati Klungkung Bali I Nyoman Suwirta dalam keterangan tertulisnya.  Dia menerangkan, program Kris ini merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk mengatasi kedaruratan fasilitas kesehatan. Selama ini kejadian darurat seperti kecelakaan memerlukan waktu yang lama bagi masyarakat untuk mendapatkan pertolongan pertama, sehingga dengan Kring Sehat (Kris) 118 dapat terkoneksi dengan tempat kejadian terdekat. "Jika sebelumnya kita memerlukan waktu 1 jam lebih untuk memanggil ambulan dengan Kris 118 cukup 15 menit sudah bisa mendapatkan bantuan”, tambah Suwirta.  Saat ini program Kris juga sudah terintegrasi dengan Public Safety Center (PSC) 119 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, “Namun, masyarakat di Klungkung masih menggunakan kontak 118, karena sudah lebih dikenal sebelumnya dan kami mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menyimpan Kris 118 di gawai mereka," papar Suwirta.  Ke depannya, dia memastikan bahwa program Kris semakin disempurnakan. “Seperti saran dari Panelis hari ini, tentunya program Kris akan kami sempurnakan dengan menyiapkan Kring Sehat 118 sampai ke laut, karena kami memiliki pulau Nusa Penida dan di sana banyak wisatawan. Harapan kami jangan sampai wisatawan mengalami keterlambatan kedaruratan, selanjutnya kami juga akan menyiapkan ambulans laut yang terintegrasi dengan 118”, ungkapnya.  Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Klungkung Ni Made Adi Swapatni menambahkan, saat ini Pemkab Klungkung memiliki 20 armada ambulans yang tersebar di beberapa Puskesmas. “Program Kris juga tidak dikenakan biaya kepada masyarakat yang membutuhkan fasilitas tersebut. "Saya berharap dengan program ini bisa menjadi solusi dalam permasalahan kedaruratan, tercatat dalam 1 tahun ini terdapat 200 panggilan melalui Kris 118, karena Kris tidak hanya melayani rujukan saja melainkan (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) P3K di tempat kejadian," jelas Swapatni.

Program Kesehatan Kris Klungkung Masuk Top 45 Sinovik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/program-kesehatan-ganjar-fokus-turunkan-angka-kematian-ibu-dan-bayi_m_197582.jpeg" alt="Cagub petahana Jawa Tengah, Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Cagub petahana Jawa Tengah, Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomitmen untuk terus menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di provinsinya. Hal ini sejalan dengan misinya bersama pasangannya Taj Yasin guna menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, pintar, berbudaya, dan mencintai lingkungan. Ganjar menuturkan, pihaknya sudah merancang program kesehatan dengan merujuk pada data indeks kesehatan 2013-2018. Dimana sejumlah program kesehatan periode pertama akan ditingkatkan, diantaranya penurunan AKI dan AKB itu tadi. &ldquo;Pada awal saya menjabat 2013, angka kematian ibu dan bayi tinggi sekali. Itulah mengapa saya membuat program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng,&rdquo; kata Ganjar di kontrakannya, di Tengger Timur Raya, Semarang, Selasa (20/3). Program tersebut diklaimnya telah sukses, sebagaimana Politisi PDIP itu menyebutkan berbagai indikator sebagai bukti keberhasilan. Yaitu, ketika dunia hanya menargetkan penurunan tiga persen, Jateng mampu menurunkan 14 persen per tahun. Dikatakannya, AKI Jateng pada 2017 adalah 88,58 per 100 ribu kelahiran hidup. Padahal, di tahun 2013 masih 118,62 per 100 ribu kelahiran hidup dan 2014 naik sedikit. &ldquo;Setelah 2014 turun terus dan turunnya cukup banyak, lebih dari 14 persen per tahun,&rdquo; katanya. Penurunan AKI di Jawa Tengah yang menyentuh angka 88,58 per 100 ribu kelahiran hidup itu bahkan melampaui target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menetapkan pada angka 90 per 100 ribu kelahiran hidup. &ldquo;Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng yang diluncurkan 2016 lalu adalah semangat kejuangan. Greget yang dimulai dari hulu sampai hilir, lintas sektoral, lintas program, mulai dari primer sampai tersier,&rdquo; ungkapnya. Selain capaian penurunan AKI, angka kematian bayi (AKB) maupun angka kematian balita (Akaba) juga mengalami hal yang sama. Lima tahun yang lalu, AKB Jawa Tengah tercatat 10,41 per 1.000 kelahiran hidup. Pada 2017 sudah turun menjadi 8,93 per 1.000 kelahiran hidup. Untuk indikator pembangunan kesehatan yang lain, sambungnya, juga menunjukkan hasil yang baik. Tidak ada lagi raport merah seperti tahun lalu. Seperti umur harapan hidup yang meningkat, dari 72,6 tahun pada 2013 menjadi 74,2 tahun pada 2017, dan penurunan perilaku buang air besar sembarangan di mana pada 2013 masih 45,8 persen, dan 2017 menjadi 14,7 persen. Keberhasilan tersebut, lanjutnya, berkat gotong royong banyak pihak. Antara lain Dinas Kesehatan, kader kesehatan, mitra kesehatan, masyarakat kesehatan, dan LSM. Namun, dia mengingatkan, tetap masih ada indikator yang harus dikejar. Seperti, HIV/AIDS, TBC, dan kusta. &ldquo;Itu tidak cukup. Maka beberapa yang masih kita harus cari, harus kita kejar lagi, seperti stunting. Kemudian ODF kita kejar. Ya buang air di jambanlah. Masak zaman gini buang air di kali. Kemudian kita masih kejar yang berpenyakit HIV/Aids, TBC, kusta, ini yang kita kejar,&rdquo; pungkasnya.

Program Kesehatan, Ganjar Fokus Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi

program kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program kesehatan