<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/image_2024-07-08_115229106-1889984115-1-3084654247.jpg" alt="Gedung Rektorat Undip. (undip.ac.id (Hizkia Valentino)" width="100%">
<figcaption>Gedung Rektorat Undip. (undip.ac.id (Hizkia Valentino)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Misyal Achmad, kuasa hukum keluarga almarhumah dr Aulia Risma Lestari, mengkritik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bakal memberikan pendampingan hukum kepada para tersangka kasus yang telah menewaskan dokter asal Tegal, Jawa Tengah (Jateng), tersebut. Menurut dia, kebijakan itu sangat tak patut dilakukan. &rdquo;Almarhumah klien kami ini seorang dokter yang juga anggota IDI. Kenapa sekarang mereka menyiapkan lawyer, penasihat hukum untuk mendampingi para tersangka,&rdquo; kritiknya setelah Polda Jateng merilis penetapan tersangka sebagaimana dilansir Jawa Pos Radar Semarang. Dia heran mengapa justru bukan Aulia yang mendapatkan perlindungan. Sebab, posisinya sebagai korban. Menanggapi kritik tersebut, Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah dr Telogo Wismo Agung Durmanto menuturkan, sejak kasus tersebut mencuat, pihaknya melalui IDI Cabang Kota Tegal, tempat asal almarhumah, sudah mendampingi. Juga sudah beberapa kali bertemu dengan keluarga. &rdquo;Tidak serta-merta lepas, tidak, karena semuanya kan anggota. Kami tidak membeda-bedakan, apalagi kasusnya seperti ini ya, rumit buat saya karena melibatkan banyak pihak. Ada RS (Rumah Sakit) Kariadi, ada pihak Undip (Universitas Diponegoro) selaku pengampu,&rdquo; tambahnya kepada Jawa Pos Radar Semarang kemarin (25/12). Penetapan Tersangka Sebelumnya, pada Selasa (24/12) Polda Jateng telah menetapkan tiga tersangka kasus kematian dr Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) Anestesi Fakultas Kedokteran (FK) Undip Semarang. Mereka terancam hukuman sembilan tahun. Namun, kepolisian belum melakukan penahanan dengan alasan kooperatif. Mereka adalah Kepala Program Studi (Kaprodi) Anestesiologi FK Undip dr Taufik Eko Nugroho (TEN), lalu Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi Undip Sri Maryani (SM). Satu lagi dokter residen bernama Zara Yupita Azra (ZYA), senior dr Aulia. Kabidhumas Polda Jateng Kombespol Artanto menjelaskan, penetapan tersangka itu telah melalui berbagai proses, termasuk gelar perkara internal. Juga berdasar keterangan para saksi. &rdquo;Saksi ada 36 orang. Untuk sekarang ini, kita masih fokus penanganan yang ini dan dalam pemberkasan. Kalau sudah lengkap, nanti dikirim ke JPU (jaksa penuntut umum) untuk dilakukan proses selanjutnya,&rdquo; ujarnya. Keluarga almarhumah dokter Aulia melaporkan ke SPKT Polda Jateng terkait dugaan pemerasan, pengancaman, hingga intimidasi kepada korban di lingkungan PPDS. Pelaporan tersebut dilakukan pada 4 September 2024. Pelaporan tersebut buntut dari dokter Aulia yang ditemukan meninggal di kamar kos di daerah Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, pada 12 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00. Proses Hukum Mengenai status keanggotaan ketiga tersangka, Telogo menyatakan bahwa pencabutan keanggotaan tidak serta-merta dilakukan meski telah menjadi tersangka. Sebab, masih menunggu proses hukum berlanjut. Dari Jakarta, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyerahkan seluruh prosesnya kepada pihak berwajib. &rdquo;Karena sudah menjadi urusan hukum, kami serahkan ke kepolisian,&rdquo; ujar Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya. (ifa/mha/zal/lyn/c19/ttg)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bakal memberikan pendampingan hukum kepada dokter di Undip yang tersangkut kasus dr Aulia Risma Lestari.

Tiga Dokter di Undip Jadi Tersangka Kasus Kematian dr Aulia, Polisi Belum Menahan, IDI Membuat Sikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/diari-3020670003-1194106878.jpg" alt="Diary Aulia Risma Lestari (radarmagelang.id)" width="100%">
<figcaption>Diary Aulia Risma Lestari (radarmagelang.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah komprehensif, untuk menghentikan praktik bullying pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Kasus bullying di PPDS menjadi sorotan lagi setelah ada kasus kematian dokter peserta PPDS dari jurusan spesialis Anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip), Semarang. "Tindakan bullying adalah peristiwa yang sangat tragis dan menyedihkan. Jangan sampai ada pembiaran bullying di lingkungan pendidikan. Harus segera dihentikan dengan putus mata rantainya," kata Arzeti kepada wartawan, Selasa (20/8).&nbsp; Sebelumnya, dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi Kedokteran Undip ditemukan tewas di kamar kosnya di Lempongsari, Kota Semarang. Aulia diduga mengakhiri hidupnya dengan cara menyuntikkan obat penenang, karena tidak kuat terhadap bullying dari dokter seniornya. Belakangan, pihak keluarga membantah Aulia bunuh diri. Korban disebut memiliki riwayat sakit syaraf kejepit. Sehingga diduga Aulia menyuntikkan sendiri obat anestesi dengan dosis berlebih saat merasa sakit. Meski begitu, curhatan dr. Aulia melalui buku harian yang ditemukan di kamar kosnya membuka tabir bullying yang dilakukan seniornya. Akibat kasus itu, Kemenkes menghentikan sementara program anestesi FK Undip untuk melakukan investigasi terkait kasus bunuh diri peserta didik PPDS itu. Arzeti menyatakan dukungannya pada langkah Kemenkes. Apalagi masalah bullying di lingkungan PPDS memang sudah menjadi momok dalam dunia pendidikan kedokteran di tanah air. Seperti Aulia yang dalam buku hariannya menceritakan tidak kuat menahan tekanan dari para dokter senior.&nbsp; Kasus Aulia juga berefek panjang. Di media sosial, kisah-kisah yang membongkar kasus bullying yang ada di PPDS mulai diungkapkan. Mulai dari disuruh beli makan senior, hukuman fisik, hingga ada 'jatah istri residen' kepada senior. Ada pula laporan peserta PPDS atau residen spesialis yang harus mengakomodir biaya pesta maupun perjalanan senior dengan pesawat hingga seratusan juta. Media sosial juga dihebohkan terkait adanya temuan buku pedoman bullying. Pada buku tersebut mencantumkan sejumlah aturan tata krama junior, serta tugas-tugas apa saja yang tidak boleh dilewatkan selama PPDS berlangsung. "Penting bagi Pemerintah bekerja sama dengan pihak berwajib seperti kepolisian&nbsp;untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegah bullying. Kita harus kuat untuk memberikan informasi agar pelaku betul-betul diberikan efek jera," pungkas Arzeti.&nbsp;

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah untuk menghentikan praktik bullying pada program PPDS

DPR Desak Tradisi Bullying Dokter Residensi Distop, Arzeti Bilbina: Putus Mata Rantainya!   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/23_tak-3635378971.jpg" alt="TKP: Tempat kos dr Aulia ditemukan meninggal pada Senin (12/8). (JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>TKP: Tempat kos dr Aulia ditemukan meninggal pada Senin (12/8). (JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polrestabes Semarang, Jawa Tengah, masih menyelidiki kematian dokter ARL, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Diponegoro (Undip). Kepolisian menyebut, berdasar hasil visum, korban mati lemas. Jawa Pos Radar Semarang melaporkan, tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mendatangi Mapolrestabes Semarang kemarin (16/8). Kedatangannya bertujuan untuk berkoordinasi terkait kasus kematian mahasiswi program anestesiologi dan terapi intensif fakultas kedokteran yang diduga bunuh diri Senin (12/8) di kosnya, di kawasan Gajahmungkur, Kota Semarang. Tim Kemenkes yang turun dipimpin Inspektur Jenderal Kemenkes Murti Utami didampingi Inspektur Investigasi Valentinus Rudy Hartono. Mereka melakukan pertemuan dengan Kapolrestabes Semarang Kombespol Irwan Anwar dan Kasatreskrim Kompol Andika Dharma Sena. Irwan menyampaikan, dari hasil visum disebutkan bahwa korban yang berusia 30 tahun meninggal karena mati lemas. Otopsi tidak dilakukan atas permintaan pihak keluarga dengan pertimbangan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. &rdquo;Soal bunuh diri, belum tentu juga karena bisa juga karena lalai diri sendiri menyuntikkan obat nyeri melebihi aturan. Masih kami dalami,&rdquo; katanya seusai pertemuan dengan tim Kemenkes di Mapolrestabes Semarang. Keterangan dari Undip, ARL mengalami saraf kejepit. Terkait dengan isu bully atau perundungan, Irwan menyatakan bahwa pihaknya sampai saat ini belum mendapat petunjuk ke arah itu, baik dari saksi maupun bukti. &rdquo;Butuh saksi dan alat bukti. Kalau memang ada bully-an dan perundungan, pasti akan langsung kami proses hukum,&rdquo; tegasnya. (mha/ton/c14/ttg)

Polrestabes Semarang, Jawa Tengah, masih menyelidiki kematian dokter ARL, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip.

Hasil Visum Diketahui, Polisi Belum Pastikan Penyebab Kematian Mahasiswi PPDS Undip

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kemen-pppa-beberkan-bentuk-kekerasan-di-lingkungan-sekolah_m_166160.jpeg" alt="Ilustrasi bullying" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bullying</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghentikan sementara program studi (prodi) anestesi Universitas Dipenegoro (Undip) di RSUP Dr. Karyadi Semarang mendapat tentangan. Keputusan itu diambil menyusul adanya dugaan perundungan atau bullying terkait kasus bunuh diri seorang mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di prodi tersebut. Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia menentang keputusan Kemenkes tersebut. Sebab, izin program studi dikeluarkan oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti. Karena itu, penutupan prodi seharusnya dilakukan oleh Kemendikbudristek.&nbsp; "Dirjen Yanmed Kementerian Kesehatan tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga ini adalah sebuah kesalahan fatal," kata Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia M Nasser kepada wartawan, Kamis (15/8). Asosiasi menilai keputusan ini dibuat terburu-buru. Asosiasi juga telah melakukan pendalaman di lapangan, dan sejauh ini hasilnya diragukan telah terjadi perundungan kepada korban. Dasarnya adalah korban merupakan mahasiswa semester 6, artinya berada pada posisi senior. Selain itu, korban juga sudah pernah menyampaikan permohonan mengundurkan diri sebagai peserta PPDS Anestesi. Asosiasi, lanjut Nasser, menemukan fakta bahwa korban pernah menjalani operasi untuk keluhan tulang belakang. Dia juga kerap melakukan konsultasi psikiatrik. "Dari hasil penelitian lapangan tersebut, maka pengambilan kesimpulan bahwa korban meninggal karena di-bully adalah sesuatu yang tidak berdasar dan berpotensi menyebarkan fitnah," jelas Nasser. Mantan Komisioner Kompolnas itu menambahkan, pendidikan dokter spesialis anestesi merupakan pendidikan emergensi yang sangat berat. Mereka harus memiki ketahanan mental di atas rata-rata karena memegang beban kerja berat. "Dalam kasus ini harus diperiksa terlebih dahulu apakah pemicunya faktor eksternal atau justru faktor internal. Adanya temuan buku harian hanyalah salah satu dari petunjuk yang dapat dijadikan alat bukti dan tidak bisa disebut sebagai satu satunya bukti," pungkas Nasser.&nbsp; Sebelumnya, seorang mahasiswi PPDS Fakultas Kedokteran Undip Semarang berinisial AR meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat kos di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah.&nbsp; Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Dharma Sena membenarkan penyelidikan terhadap kematian korban AR yang ditemukan pada Senin (12/8). &rdquo;Kita selidiki dulu, karena ada informasi yang bersangkutan sakit,&rdquo; papar Andika Dharma Sena. Menurut Andika, kamar kos dalam kondisi terkunci saat korban ditemukan. Sementara dari informasi yang dihimpun, korban meninggal dunia akibat suntikan obat ke tubuhnya. Korban diduga mengakhiri hidup akibat menjadi korban perundungan saat menjalani pendidikan.

Langkah kemenkes menghentikan sementara prodi anestesi Universitas Dipenegoro ditentang Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia.

Prodi Anestesi FK Undip Ditutup Imbas Dugaan Bullying, Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia Menentang 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/AZWAR-06-966791201.jpg" alt="Menteri PAN RB AbdullahAzwar Anas dan Mendagri Tito Karnavian di acara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)." width="100%">
<figcaption>Menteri PAN RB AbdullahAzwar Anas dan Mendagri Tito Karnavian di acara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi terobosan yang dijalankan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU). Program yang diluncurkan Presiden Joko Widodo tersebut, Senin (6/5/2024), menjadi bagian solusi untuk mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah kepulauan. &ldquo;Ini merupakan terobosan yang bagus dari Pak Menkes yang berkolaborasi dengan Pak Mendikbudristek, karena memang kebutuhan dokter spesialis cukup besar dan kita butuh percepatan untuk memenuhinya. Formasi ASN-nya bisa dialokasikan sebenarnya, tetapi kuantitas SDM-nya yang sejalan dengan kualitasnya perlu diakselerasi,&rdquo; ujar Anas seusai peluncuran program tersebut. Melalui program tersebut, Anas optimistis, jumlah dokter spesialis bisa diakselerasi karena terdapat potensi untuk menjadikan RS sebagai pusat pendidikan yang berdiri sendiri. Tentu saja dalam hal ini kolaborasi Kemendikbudristek menjadi sangat penting, karena fakultas kedokteran yang ada di perguruan tinggi harus mendampingi rumah sakit pendidikan yang ditunjuk. &ldquo;Dengan menjadikan Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau RSPPU, saya kira selain akan mempercepat pemenuhan dokter spesialis, pemerintah juga bisa melakukan pemerataan dokter spesialis di daerah yang kekurangan. Kalau normatif, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis perlu waktu belasan tahun lamanya. Dengan program inovatif Pak Menkes ini, kita bisa memenuhi kebutuan dokter spesialis secara lebih cepat,&rdquo; ujar Anas. Anas melanjutkan, program tersebut sangat membantu Kementerian PANRB sebagai kementerian yang bertugas mengatur alokasi formasi ASN, termasuk dalam hal ini ASN bidang kesehatan yang akan ditempatkan di daerah 3T dan kepulauan. Sebagai informasi, Kementerian PANRB telah menyetujui 100 persen usulan kebutuhan formasi ASN Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2024, yakni sebesar 23.200 formasi. Formasi tersebut terdiri atas 8.607 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 14.593 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). &ldquo;Soal penataan SDM dokter ini sangat penting, karena arahan Presiden Jokowi ingin Indonesia-Sentris bukan hanya terkait pembangunan infrastrukturnya, tetapi juga pemenuhan SDM-nya harus merata ke seluruh Indonesia. Karena soal ASN ini, termasuk soal dokter, bukan soal jumlahnya yang harus diperhatikan, tapi juga distribusinya,&rdquo; ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Anas menambahkan, pemerintah juga mengakselerasi pendidikan dokter melalui fleksibilitas masa percobaan CPNS, sesuai UU 20/2023 tentang ASN sebagai revisi dari UU 5/2014. &ldquo;Masa percobaan PNS di aturan lama dikunci selama setahun. Dalam masa percobaan setahun, tidak boleh melanjutkan pendidikan. Misalnya dokter, selama masa percobaan, dia tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Padahal kita butuh percepatan pemenuhan dokter spesialis. Sekarang sudah tidak seperti itu,&rdquo; ujar Anas. Anas menambahkan, bersama Kemenkes, Kementerian PANRB juga menyiapkan afirmasi bagi para dokter umum yang ingin melanjutkan studi dokter spesialis berbasis RS. &ldquo;Nantinya lulusan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang mengabdi di daerah 3T dan kepulauan langsung diangkat menjadi PNS. Kami intens koordinasi dengan Pak Menkes, sudah dipetakan, ada sekian ratus daerah 3T dan kepulauan yang jadi atensi pemenuhan ASN dokter spesialis,&rdquo; tuturnya. Adanya kebijakan PPDS Berbasis RSP-PU meniadakan biaya pendidikan bagi para calon dokter spesialis. Bahkan calon dokter spesialis akan mendapatkan gaji serta hak-hak lainnya sebagai tenaga kerja karena masuk ke dalam sistem kontrak setiap RS. Mereka menjadi tenaga kontrak di RS pendidikan yang ditunjuk, lalu juga mendapat benefit seperti perlindungan kesehatan dan jam kerja yang diatur proporsional. &ldquo;Sebagaimana praktek pendidikan dokter spesialis di dunia, ini akan memotivasi para dokter termasuk ASN dokter untuk berlomba menjadi dokter spesialis, dan saya optimis pemerintah bisa mengakserasi kebutuhan dokter spesialis &rdquo; pungkas Anas.

Pemerintah mengakselerasi pendidikan dokter lewat masa percobaan CPNS, sesuai UU 20/2023 tentang ASN sebagai revisi dari UU 5/2014.

Menteri PANRB Apresiasi Terobosan Menkes-Mendikbudristek Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Mural-Dukungan-untuk-Perjuangan-Tim-Medis-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pengendara motor melintasi mural tentang petugas medis yang menangani pandemi Virus Corona (Covid 19) dengan tulisan" width="100%">
<figcaption>Pengendara motor melintasi mural tentang petugas medis yang menangani pandemi Virus Corona (Covid 19) dengan tulisan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setidaknya tiga peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RSUD dr Soetomo sedang terbaring di rumah sakit tersebut saat ini. Dua di antaranya menggunakan alat bantu napas atau ventilator.  Berdasar data internal yang dihimpun Jawa Pos terhitung sejak Maret sampai tadi malam, tercatat ada 41 peserta PPDS yang terkonfirmasi Covid-19.  Satu di antaranya meninggal pada Rabu (10/6), yakni Miftah Fawzy Sarengat, dokter PPDS penyakit dalam FK Universitas Airlangga (Unair). Sementara itu, 13 orang lainnya sudah sembuh dan sisanya dalam tahap pemulihan.  Tidak ada yang mengetahui pasti dokter-dokter itu tertular dari mana. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab. Bisa dari pasien yang datang ke RS, rekan sesama tenaga medis, lingkungan rumah, hingga lingkar sosialnya.  Namun, satu yang pasti, para dokter yang sebenarnya berstatus dalam pendidikan itu mendapatkan beban kerja yang kerap berlebihan sehingga membuat kondisi mereka sering tak fit.  Selain itu, masalah ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang mestinya menjadi hal vital untuk melindungi mereka ketika bertugas. ”APD ini yang tidak sepenuhnya didukung dengan baik,” papar seorang peserta PPDS RSUD dr Soetomo, sebut saja namanya Fajar.  Dia mengatakan, ada program studi yang tidak mendapatkan dukungan APD sama sekali, bahkan hingga saat ini. Fajar menyebut rekannya sesama peserta PPDS di prodi itu sempat melayangkan protes. Padahal, menurut dia, prodi itu memiliki risiko penularan Covid-19 yang sama besar dengan prodi lain.  Fajar juga menyebut kondisi IGD tidak optimal. Padahal, tempat itu sering menjadi jujukan pertama orang-orang yang memiliki gejala Covid-19. ’’IGD Soetomo ini alurnya kurang baik. Mulai skrining untuk pasien yang masuk hingga manajemen ruangannya,” paparnya.  Menurut Fajar, para petugas yang bekerja di IGD, termasuk peserta PPDS-nya, memiliki hak khusus menjalani tes swab. Namun, hal tersebut tidak bagi peserta PPDS di ruangan lain. ’’Pihak rumah sakit beralasan pendapatan mereka turun hingga 70 persen. Kalau semua di-swab, tidak cukup. Sehingga di luar IGD, hanya yang bergejala yang diperiksa,” katanya.  Baginya, itu adalah hal yang membahayakan. Bagaimana jika nakes yang bertugas tersebut menjadi orang tanpa gejala (OTG). Namun, karena tidak ada hak swab, nakes jadi tidak tahu kondisinya. Tetap menjalani kegiatan biasa, termasuk pulang ke keluarga. ”Yang seperti itu apakah tidak diperhitungkan ketika mengambil kebijakan?” tanyanya.  Kekecewaan itu sempat disuarakan. Apalagi saat pihak direksi RSUD dr Soetomo menyebut hanya 1–2 persen peserta PPDS yang terpapar. ’’Kami mengharapkan pendekatan kemanusiaan yang dipakai. Perlindungan nakes, terutama peserta PPDS, juga diperhatikan. Uang dan insentif, menurut kami, itu poin kecil saja. Kalau dokter PPDS akhirnya mogok kerja, apa kabar nasib pasien se-Jawa Timur? Kalau kami aman, bukannya pasien akan aman?” ungkapnya.  Poin keamanan tersebut menjadi ketakutan tersendiri bagi dokter PPDS. Bekerja jadi tidak tenang. Fajar mengibaratkan seperti menunggu giliran kena. ”Karena harus bekerja di ruangan yang tidak standar,” ujarnya.  Persoalan itu bukannya tidak pernah dibahas. Fajar mengatakan, para peserta PPDS bernah diajak bicara. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Salah satu poin adalah bahasan ketika ada dokter PPDS yang meninggal dalam tugas.  Tidak ada insentif yang diberikan. Santunan hanya berlaku jika dokter PPDS tersebut memang benar-benar jaga di RIK. Besarannya maksimal Rp 5 juta. Uang dukacita juga Rp 5 juta.  Di sisi lain, Dekan FK Unair Prof Soetojo mengungkapkan soal kebutuhan APD bagi peserta PPDS sudah tersedia. Dia meyakinkan bahwa pihak RSUD dr Soetomo sudah memenuhi hal tersebut. ’’Sudah tersedia semua, apalagi bagi mereka yang menangani langsung Covid-19,” katanya.  Karena itu, pihaknya menganggap PPDS tidak perlu sampai menggalang APD dari publik. Menurut dia, FK Unair juga menerima banyak bantuan dari donatur. Soetojo menyebut bantuan itu didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan, seperti RSUD dr Soetomo dan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Unair.  Mengenai peserta PPDS yang sedang terpapar Covid-19, pihaknya berupaya memberikan perawatan optimal hingga sembuh. ’’Kami upayakan jaminan terbaik untuk peserta PPDS dan keluarga mereka,” ujarnya.  Direktur Utama RSUD dr Soetomo Dr dr Joni Wahyuhadi SpBS (K) menerangkan, jumlah pasien PPDS positif yang ditangani rumah sakit milik Pemprov Jatim itu hanya 12 orang. ’’Tidak benar 22 orang. Siapa yang menyebar informasi itu,’’ ucapnya kemarin (20/6), menanggapi berita yang beredar sehari sebelumnya. Para pasien, kata dia, sedang menjalani opname di ruang isolasi khusus (RIK) dengan pengawasan ketat. Pihaknya memastikan sudah dilakukan penanganan secara baik dan serius.  Dia tak tahu pasti di mana peserta PPDS itu terpapar. Saat ditanyai apakah di instalasi gawat darurat (IGD) RS, dia tak bisa menyimpulkan. ’’Belum tentu. Soalnya mereka praktik di tempat lain juga. Pindah-pindah. Tidak hanya di IGD. Ada juga yang di ruang isolasi khusus (RIK),’’ tuturnya. Kasus pertama dokter residen terkonfirmasi Covid-19 pada Maret lalu. ’’Setelah itu dilakukan pengecekan dan hasilnya muncul 12 orang ini,’’ ungkap dia.  Kasus itu membuat rumah sakit terus mengecek nakes lain yang berkontak dengan mereka. ’’Tujuannya, memastikan kondisi nakes baik-baik saja,’’ ucap Joni.  Banyaknya rujukan pasien suspect korona ke RS itu memberi PR tersendiri. ’’Pernah dalam sehari sampai 39 pasien yang dirujuk ke sini. Dokter spesialis dan dokter PPDS itu ya kelabakan. Meskipun sudah pakai APD level 3, rasa khawatir tetap ada,’’ ungkapnya.  Karena itu, Joni menginstruksi petugas di IGD untuk membatasi pasien Covid-19 hanya 10 orang sejak Jumat (19/6). Kemarin ada empat pasien suspect yang masuk IGD dan sedang menjalani pemeriksaan lab. ’’Kamar kami sudah penuh,’’ ujarnya.  Dia meminta ke Pemprov Jatim untuk membuat ruangan baru bagi pasien Covid-19. ’’Disetujui dan sudah dikerjakan. Ada lima ruangan. Empat sudah selesai. Satu lagi minggu depan rampung. Bed-nya mencapai 200 unit,’’ tutur Joni.  Ditanya soal kabar jam kerja peserta PPDS yang tinggi dan bisa praktik hingga 12 jam, dia menepis. Menurut dia, jam kerja sudah disesuaikan dengan pembimbing. ’’Yang lebih tahu masalah ini pembimbingnya. Yang perlu dicatat, peserta PPDS itu bukan staf. Tapi, statusnya seperti magang. Maka, yang paling mengerti soal sistem praktik itu pembimbingnya. Dokter spesialis senior,’’ ujar Joni.  Dia menyebut saat ini ada 1.800 orang PPDS di RSUD dr Soetomo. Tersebar di beberapa unit. Antara lain, IGD, unit spesialis toraks, virologi, bedah umum, penyakit dalam, bedah anak, dan penyakit baru menular. ’’Di IGD ada 10-an. Mereka biasanya bertukar-tukar sesuai dengan pembagian dari pembimbing,’’ katanya.  Saat bertugas, mereka mengenakan APD level 3 yang diganti tiga kali selama 12 jam. ’’Saat ini bahkan kegiatan mereka dibatasi enam jam. Khususnya yang bertugas di IGD. Itu dilakukan karena timbul kasus ini,’’ kata Kepala IGD RSUD dr Soetomo Instalasi Gawat Darurat dr IGB Adriahariastawa SpBA.  Dia menuturkan bahwa IGD merupakan tempat abu-abu karena semua berkumpul di sana. Apalagi, banyak rumah sakit yang merujuk pasien tanpa berkoordinasi lebih dulu. ’’Pasien diantar begitu saja. Masuk IGD. Dilayani dokter PPDS dan nakes lain. Intinya, kami tak bisa menolak pasien kan,’’ ungkapnya.

41 Dokter PPDS Terkonfirmasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/apd-tenaga-medis-1.jpg" alt="LELAH FISIK, PSIKIS APALAGI: Paramedis di National Hospital Surabaya ini ditugaskan di IGD tambahan untuk melayani pasien suspect korona. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LELAH FISIK, PSIKIS APALAGI: Paramedis di National Hospital Surabaya ini ditugaskan di IGD tambahan untuk melayani pasien suspect korona. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Makin banyak tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19 di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Hingga kemarin, sekitar 75 nakes diketahui berstatus positif korona. Sebanyak 12 orang di antaranya adalah peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di RSUD dr Soetomo.  Data tersebut disampaikan Direktur RSUD dr Soetomo dr Joni Wahyuhadi SpBS (K) kemarin.  ”Ya, memang karena tugasnya berisiko terpapar, jadi pasti ada yang positif Covid-19,” katanya. Joni menuturkan, sejak Maret RSUD dr Soetomo rutin melakukan tracing. Para pegawai rumah sakit dites Covid-19. Hal itu dilakukan untuk mencegah persebaran virus. Hasilnya memang cukup banyak yang positif. Mulai kalangan staf hingga nakes. ”Kondisinya rata-rata berstatus orang tanpa gejala (OTG) terkonfirmasi Covid-19,” terangnya.  Joni menambahkan, jika hasil rapid test positif, mereka akan dirawat dan diisolasi. Ada yang diisolasi mandiri di rumah, ada juga yang di rumah sakit. ”Yang ada gejala, kami beri perawatan agar kondisinya membaik,” katanya. Menurut Joni, peserta PPDS di RSUD dr Soetomo yang terkonfirmasi Covid-19 dari awal hingga sekarang sekitar 12 dokter. Semakin banyak di-tracing, akan lebih banyak lagi yang ditemukan. Penemuan sejak dini itu dilakukan agar bisa mendapatkan penanganan optimal. ”Ya kalau positif, maka diisolasi. Semua juga begitu,” ujarnya.  Joni mengatakan, tidak semua dokter peserta PPDS tersebut menangani langsung Covid-19. Ada yang bertugas menangani pasien umum. Namun, risiko penularan Covid-19 bisa terjadi dari mana saja. Bisa dari dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. ”Saat ini kebanyakan gejalanya ringan dan sedang. Semua dapat penanganan,” kata dia.  Meski demikian, sudah banyak dokter PPDS yang terpapar Covid-19 yang pulang. Saat ini RSUD dr Soetomo akan terus melakukan tracing internal kepada seluruh pegawai rumah sakit. Sebab, setiap orang memiliki risiko terpapar Covid-19. Apalagi nakes yang risikonya lebih besar. ”Dokter ini kan risikonya tinggi. Mereka sebenarnya sudah menggunakan APD (alat pelindung diri) lengkap level 3. Justru yang paling banyak terpapar sekarang ini yang tidak merawat langsung pasien. Misalnya, tenaga administrasi,” katanya.  Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dr Brahmana Askandar mengatakan, laporan sejumlah peserta PPDS di RSUD dr Soetomo terkonfirmasi Covid-19 memang sudah masuk.  Saat ini, IDI Surabaya menggandeng Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) dan RSUD dr Soetomo melakukan mitigasi perbaikan pelayanan. ”Kami akan melakukan analisis. Mereka yang positif Covid-19 apakah terpapar dari RSUD dr Soetomo atau lingkungan keluarga atau sosial lainnya,” katanya.  Brahmana menuturkan, penularan bisa terjadi dari mana saja. Rumah sakit salah satu tempat yang berisiko besar untuk terpapar Covid-19. Namun, tidak sedikit peserta PPDS yang lingkungan keluarganya juga berdinas di rumah sakit tempat lain. ”Artinya di lingkungan keluarga juga punya risiko terpapar di rumah sakit tempatnya bekerja,” ujarnya.  Karena itu, penting sekali dilakukan mitigasi dan analisis penularan Covid-19 dari para peserta PPDS yang terpapar tersebut. Juga, menganalisis apakah korban yang terpapar memiliki komorbid atau tidak. Jika ternyata yang terpapar lebih banyak yang memiliki komorbid obesitas, mereka bisa ditempatkan di bagian lebih aman. ”Namun, sampai saat ini belum ada aduan ke IDI dari peserta PPDS,” kata dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nmNFdyZfS58  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gvfytZVNx3o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IL8mS7Ucx1c

75 Tenaga Kesehatan di Jatim Positif Korona