<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/JKT_Menko-Infrastruktur-dan-Pembangunan-Kewilayahan-Serahkan-Kunci-Rusun-Rawa-Buaya_Salman-Toyibi-4JPG-577507623.jpg" alt="Warga perpindahan kolong tol melihat unit yang akan ditempatu di Rusun Rawa Buaya, Jakarta, Sabtu (30/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga perpindahan kolong tol melihat unit yang akan ditempatu di Rusun Rawa Buaya, Jakarta, Sabtu (30/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Danantara mendukung pembangunan sejuta rumah susun (rusun) bagi masyarakat di wilayah perkotaan yang didanai oleh investor Qatar.&nbsp;"Kami sangat senang dengan kerja sama antara Qatar dengan Danantara, dan kami berharap Danantara bisa berkontribusi lebih dari lahan dan kemungkinan juga bank bisa termasuk dalam kerja sama, Danantara akan mendukung proyek ini," ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/6). Tentu saja sebagaimana arahan Presiden RI, Danantara meyakini bahwa proyek ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya secara komersial namun tentu juga komitmen untuk memberikan yang terbaik dari Danantara sebagai perusahaan negara kepada rakyat.&nbsp;"Kita punya banyak lahan, lahan-lahan yang tidak produktif, yang bisa dikerjasamakan dan nantinya tentu kita harapkan hal ini menjadi satu milestone besar dalam proyek perumahan sebagaimana diarahkan Bapak Presiden RI," kata Dony, dikutip dari Antara. Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menjelaskan, investasi yang diberikan oleh Qatar kepada Indonesia ditujukan untuk membangun satu juta rumah yang modelnya berupa hunian vertikal di perkotaan.&nbsp;Fahri mengatakan, hunian-hunian vertikal itu bakal segera dibangun untuk menyediakan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di perkotaan, mengingat saat ini banyak dari mereka belum punya rumah, dan masih banyak juga yang menempati rumah-rumah di kawasan kumuh yang tidak layak huni. Terdapat beberapa lokasi yang dipersiapkan pemerintah untuk membangun hunian-hunian vertikal, yaitu di kawasan-kawasan padat penduduk di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.&nbsp;Di Jakarta, lokasi-lokasi yang dipersiapkan di antaranya di kawasan Kalibata, Senayan, Kemayoran. Tanah-tanah itu, dia menyebut, merupakan aset-aset negara yang saat ini dikelola BUMN dan kementerian/lembaga. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasang target untuk membangun tiga juta rumah per tahun yang diperuntukkan utamanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Danantara mendukung pembangunan sejuta rumah susun di perkotaan, hasil kerja sama dengan investor Qatar, untuk MBR.

Lokasi-lokasi ini Bakal Diprioritaskan untuk Dibangun Hunian Vertikal Program Sejuta Rusun Kerja Sama Danantara-Qatar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/Rumah-Impian-Untuk-Pasangan-Muda-Dery-Ridwansah-3JPG-2569739272.jpg" alt="Sales marketing saat menjelaskan KPR rumah subsidi kepada keluarga muda di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024). PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) tengah gencar membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk generasi mileni" width="100%">
<figcaption>Sales marketing saat menjelaskan KPR rumah subsidi kepada keluarga muda di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024). PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) tengah gencar membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk generasi mileni</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Sejuta Rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 telah menembus angka 617.622 unit atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional. &rdquo;Kami optimistis Program Sejuta Rumah (PSR) yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional terus meningkat dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni. PSR juga menjadi salah satu terobosan pemerintah sebagai upaya mengurangi&nbsp;backlog&nbsp;perumahan di Indonesia,&rdquo; ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, dikutip Minggu (18/8). PSR merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Program pembangunan perumahan tersebut yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 lalu di Jawa Tengah dengan capaian dari tahun 2015 hingga 2023 sebesar 9.206.379 unit. &rdquo;Capaian PSR Juli 2024 sebesar 617.622 unit atau 59.23 persen dari total target nasional. Angka tersebut meliputi capaian pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 484.119 unit dan non MBR sebesar 133.503 unit di seluruh Indonesia,&rdquo; kata Iwan. Lebih lanjut, dia menerangkan secara umum kinerja pendataan Program Sejuta Rumah dan geliat realisasi pembangunan sejuta rumah bulan Juli cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dari perbandingan&nbsp;year on year&nbsp;capaian PSR bulan Juli 2024 sebesar 617.622 unit mengalami peningkatan dibandingkan Capaian PSR bulan Juli 2023 yaitu sebesar 585.604 unit. &ldquo;Untuk itu diperlukan dukungan data realisasi pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah dari Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Rumah Susun, dan Direktorat Rumah Khusus setiap bulannya,&rdquo; katanya. Dari data yang dihimpun Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK), progres PSR hingga tanggal 31 Juli 2024 terdiri atas pembangunan rumah untuk rumah MBR sebanyak 484.119 unit. Pembangunan rumahnya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR 121.738 unit, Kementerian/ Lembaga lainnya 8.345 unit, PT SMF 72.582 unit, pemerintah daerah 11.898 unit. Selain itu, pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh pengembang non FLPP 266.086 unit,&nbsp;Corporate Social Responsibility&nbsp;(CSR) perumahan 66 unit serta masyarakat 3.404 unit. Sedangkan untuk rumah non-MBR sebanyak 133.503 unit dilaksanakan oleh pengembang non MBR sebanyak 129.745 unit dan masyarakat 3.758 unit. &ldquo;Kami yakin menjelang akhir tahun 2024 ini jumlah capaian PSR bisa menembus angka satu juta unit. Sebab saat ini proses pembangunan rumah di lapangan juga terus dilaksanakan dan kebutuhan hunian layak oleh Masyarakat juga terus meningkat,&rdquo; ujar Iwan.

Program Sejuta Rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 telah menembus angka 617.622 unit atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional.

Sampai Bulan Ketujuh, Realisasi Program Sejuta Rumah PUPR Baru 59 Persen dari Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/rumah-subsidi-jauh-dari-kota-penghasilan-habis-untuk-transportasi_m_.jpg" alt="Rumah subsidi yang disediakan pemerintah harus didukung dengan akses transportasi yang memadaai." width="100%">
<figcaption>Rumah subsidi yang disediakan pemerintah harus didukung dengan akses transportasi yang memadaai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, hingga kuartal III 2023, pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah (PSR) di Indonesia mencapai angka 896.121 unit. "Capaian Program Sejuta Rumah tahun 2023 hingga bulan September atau triwulan III mencapai 896.121 unit," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, kemarin. Iwan menambahkan, jumlah tersebut terdiri dari pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 771.753 unit dan 124.368 unit. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berusaha meningkatkan sektor properti dari sisi suplai, yaitu dengan menerapkan rangkaian kebijakan bidang perumahan, serta melakukan program kolaborasi pemenuhan rumah layak huni dengan para pemangku kepentingan perumahan, salah satunya dengan Program Sejuta Rumah (PSR). Program Sejuta Rumah merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak tanggal 29 April 2015. Program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk program percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan, baik dalam&nbsp;hal penyediaan maupun pembiayaan. Sejak dilaksanakan mulai 2015 hingga 2021, angka capaian PSR tercatat mencapai angka 6.871.094 unit. Sedangkan pada 2022 lalu, capaian PSR adalah 1.117.491 unit dan capaian tahun 2023 hingga bulan September mencapai 896.121 unit. Dari data yang ada, jumlah capaian PSR untuk rumah MBR sebanyak 771.753 unit. Jumlah tersebut terdiri dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 351.057 unit, Kementerian/ Lembaga lainnya 19.289 unit, dan pemerintah daerah 37.569 unit. Selain itu, pembangunan rumah juga dilaksanakan oleh pengembang non Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 323.714 unit,&nbsp;Corporate Social Responsibility&nbsp;(CSR) Perumahan 1.285 unit dan masyarakat 38.839 unit. Sedangkan rumah untuk non-MBR tercatat sebanyak 124.368 unit yang terdiri dari pembangunan rumah oleh pengembang perumahan non-MBR sebanyak 46.238 unit dan masyarakat 78.130 unit. Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk pendataan realisasi pembangunan rumah untuk masyarakat di daerah.

Jumlah tersebut terdiri dari pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 771.753 unit dan 124.368 unit.

PUPR: Program Sejuta Rumah Capai 896.121 Unit hingga Kuartal III

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/BASUKI-352152.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR mengenai harga baru rumah subsidi dalam proses penyusunan. "Kepmen harga rumah subsidi yang baru, saya belum tandatangani, tapi Peraturan Menteri Keuangan atau PMK-nya sudah terbit. Kepmen-nya sedang proses ini," ujar Basuki dikutip dari Antara, Jumat (30/6). Setelah adanya PMK mengenai harga baru rumah subsidi, lanjut Basuki, baru kemudian diturunkan menjadi Kepmen PUPR untuk dilaksanakan oleh bank-bank. Kepmen PUPR tersebut statusnya sudah sirkular jadi sudah cepat, di mana sirkular berarti sudah diparaf oleh semua pejabat eselon I. Dengan demikian pengembang rumah subsidi akan melakukan penyesuaian harga setelah ditandatanganinya Kepmen PUPR mengenai harga baru rumah subsidi. Setelah ditandatangani, Kepmen tersebut akan disosialisasikan. Dia memastikan, Kepmen PUPR mengenai harga rumah subsidi tersebut akan diterbitkan secepatnya pada tahun ini. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan aturan baru mengenai batas harga rumah bersubsidi bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam beleid PMK 60/PMK.010/2023, Kemenkeu mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN menjadi Rp 162 juta sampai dengan Rp 234 juta untuk 2023. Pembaruan fasilitas Pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau. Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp 150,5 juta sampai dengan Rp 219 juta. Kenaikan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar. Fasilitas pembebasan PPN tersebut ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditargetkan oleh pemerintah.

Batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN menjadi Rp 162 juta sampai dengan Rp 234 juta untuk 2023.

Kepmen PUPR soal Batas Rumah Subsidi Bebas PPN yang Baru Dipastikan Terbit Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/IMG-20230613-WA0044-2762364882.jpg" alt="Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,19 triliun untuk Direktorat Jenderal Perumahan untuk tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), rumah swadaya, bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum. Selain itu juga untuk dukungan manajemen dan output nonfisik berupa dukungan teknis dan dukungan manajemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tahun 2024 mendatang jumlah anggaran Ditjen Perumahan mencapai Rp 6,19 triliun," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Iwan menerangkan, anggaran tersebut berdasarkan Surat Menteri PUPR perihal penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024. Sedangkan target dan anggaran sesuai Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 Ditjen Perumahan sebesar Rp 6,191 triliun nantinya akan digunakan untuk program pembangunan untuk masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan terus mendorong pembangunan hunian layak bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Iwan menjelaskan anggaran Ditjen Perumahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Rumah Susun Rp 4,459 triliun sebanyak 2.629 unit termasuk alokasi untuk IKN 47 tower. Lalu, Rumah Swadaya Rp 1 triliun untuk 45.872 unit, Bantuan Prasarana, serta sarana dan utilitas (PSU) rumah umum Rp 9 miliar sebanyak 820 unit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya adalah pembangunan rumah khusus Rp 139 miliar sebanyak 140 unit. Sedangkan dukungan manajemen dan output nonfisik berupa dukungan teknis Rp 272 miliar dan dukungan manajemen&nbsp; Rp 311 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga memiliki rencana kegiatan Padat Karya&nbsp; berupa dukungan BSPS melalui skema penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) ditagetkan sebanyak 45.872 unit dengan anggaran Rp 1&nbsp;triliun. Program tersrbut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 91.744 orang," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Iwan menjelaskan anggaran Ditjen Perumahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Rumah Susun Rp 4,459 triliun sebanyak 2.629 unit.

Ditjen Perumahan Peroleh Anggaran Rp 6,19 Triliun pada 2024, Untuk Bangun Apa Saja?

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/kpr-subsidi-272390942.jpg" alt="ILUSTRASI Perumahan subsidi." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Perumahan subsidi.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat hingga kuartal 1 2023 pembangunan rumah dalam Program Sejuta Rumah (PSR) mencapai angka 298.203 unit. Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ir. Fitrah Nur, mengatakan angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin stabilnya perekonomian pasca pandemi yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Progres Program Sejuta Rumah (PSR) per 30 April 2023 sebanyak 298.203 unit," Ir. Fitrah Nur di Jakarta, Senin (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Fitrah, capaian PSR per kuartal I 2023 tercatat sebesar 84 persen terdiri dari 252.875 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 16 persen sebanyak 45.328 unit non MBR. Angka tersebut tercatat meningkat karena pada Maret capaian PSR tercatat hanya tercatat sebanyak 183.331 unit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka tersebut berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan 57.549 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui KPR FLPP dan BP Tapera sebanyak 46.737 unit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, pembangunan rumah yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga lain sebanyak 4.286 unit, pemerintah daerah 2.127 unit, pengembang non FLPP 133.716 unit, CSR perumahan 153 unit dan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak 8.307 unit. Sedangkan untuk rumah non MBR dibangun oleh pengembang 16.246 unit dan masyarakat 29.082 unit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan terus berkoordinasi dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan bidang perumahan di seluruh Indonesia guna mendorong pembangunan PSR. Kami juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia supaya pendataan PSR bisa berjalan dengan baik dan terkoordinir dengan baik," tandasnya.</div>

Angka tersebut tercatat meningkat karena pada Maret capaian PSR tercatat hanya tercatat sebanyak 183.331 unit.

Kuartal I 2023, Program Sejuta Rumah PUPR Capai 298.203 Unit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-setuju-rumah-dp-0-rupiah-dibangun-di-lahan-persawahan_m_193055.jpeg" alt="Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pemulihan ekonomi nasional, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bergerak mngembangkan layanan one stop shopping perumahan dengan menyediakan layanan digital mulai dari pencarian rumah, pembelian an dukungan pembayaran utilitas di sektor perumahan. Langkah ini diharapkan semakin mempermudah masyarakat memenuhi pembiayaan di sektor perumahan.  Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengungkapkan bahwa BTN terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sektor perumahan, utamanya dalam mendukung kebangkitan perekonomian di tengah pandemi.  "Inovasi terus kita kembangkan mengikuti dinamika masyarakat di era digitalisasi serta trend di sektor properti," ujar Haru dalam peringatan HUT BTN ke 45.  Dia menyebut sejak Kredit Perumahan Rakyat (KPR) diperkenalkan pertama kalinya di Indonesia pada 10 Desember 1976, BTN telah mengucurkan pembiayaan senilai Rp 352 triliun dan mewujudkan rumah impian ke lebih dari 5 juta keluarga di Indonesia.  Dari keseluruhan pembiayaan KPR senilai Rp 352 triliun, sekitar 76% mengalir ke segmen KPR subsidi sementara sisanya mengalir ke segmen KPR non subsidi. Dengan posisi itu, BTN telah menjadi kontributor utama pada Program Sejuta Rumah Pemerintah dengan kontribusi rata-rata 60% per tahunnya baik untuk pembiayaan kepemilikan maupun kredit konstruksi bagi developer.  Data Kementerian PUPR mencatat hingga 30 September 2021, telah dibangun 763.127 unit rumah di seluruh Indonesia. Namun, angka backlog perumahan atau kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan masih cukup tinggi, yakni mencapai tidak kurang dari 11 juta unit, dengan pertambahan kebutuhan perumahan bertambah sekitar 500 ribu per tahun.

Langkah BTN Siapkan Ekosistem Pemibayaan Perumahan di Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/NIKSON.jpg" alt="Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk optimistis memenuhi target target kinerja bisnis perseroan 2021 menyusul berbagai transformasi yang telah dilakukan memanfaatkan potensi besar di sektor perumahan, stimulus dari pemerintah, hingga momentum pemulihan ekonomi nasional.  Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan perseroan terus berupaya menjaga performa transformasi di masa pandemi untuk mempertahankan kinerja yang positif dan berkelanjutan.  “Kami optimistis kinerja Bank BTN pada tahun ini akan tercapai dan tumbuh berkelanjutan. Bagi kami, sustainable merupakan prioritas terutama dalam menghadapi berbagai ketidakpastian di masa mendatang,” jelas Nixon dalam Public Expose Bank BTN secara virtual di Jakarta, Kamis (9/9).  Dalam rencana bisnis perseroan, BTN membidik pertumbuhan aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada kisaran masing-masing sebesar 2%-4%, 6%-8%, dan 5%-7% pada akhir 2021 nanti. Pertumbuhan tersebut ditargetkan bakal diiringi modal dan pencadangan yang kuat. BTN menargetkan pada akhir 2021, rasio permodalan (capital adequacy ratio/CAR) akan berada di level sebesar 16%-18% dan rasio pencadangan (coverage ratio) mencapai di atas 120%.  Berbagai transformasi dilakukan perseroan dengan memperkuat akses kredit ke segmen dengan potensi pertumbuhan besar. Di antaranya yakni segmen dengan permintaan tinggi seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), milenial, kaum urban, dan rantai bisnis di industri tersebut.  Bank BTN, lanjut Nixon, juga terus meningkatkan penghimpunan dana murah. Perseroan juga memfokuskan cabang dan outlet sebagai point of sales and services sehingga proses kredit dilakukan di tingkat regional. “Langkah ini telah kami lakukan sebelum pandemi dan hingga kini strategi tersebut sukses membawa Bank BTN mampu mengarungi badai pandemi,” kata Nixon.  Di sisi pembiayaan, per 31 Maret 2021, KPR Bank BTN menguasai 41% market share KPR secara nasional. Sementara, untuk KPR Subsidi dominasi Bank BTN sudah tidak terbendung dengan menguasai market share sebesar 87%. Menurut Nixon, besarnya kontribusi Bank BTN dalam penyaluran KPR, tidak terlepas dari peran strategis perseroan dalam memperkuat ekosistem perumahan.  Nixon menyebutkan di tengah pandemi Covid-19, Bank BTN mampu membukukan kenaikan laba bersih, kredit, DPK, aset, dan rasio LDR serta NPL yang terjaga. Hingga semester I/2021, Bank BTN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 920 miliar naik 19,9% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 768 miliar.  Kenaikan laba bersih terutama didorong oleh kenaikan penyaluran kredit dan net interest margin (NIM) serta efisiensi yang dilakukan perseroan. Pada akhir Juni 2021, Bank BTN membukukan kenaikan penyaluran kredit sebesar 5,59% yoy menjadi Rp 380,5 triliun dari Rp 314,6 triliun di periode yang sama tahun lalu. DPK pun melonjak 31,8% yoy dari Rp 226,3 triliun per Juni 2021 menjadi Rp298,3 triliun pada periode yang sama tahun ini.  Dengan capaian yang positif tersebut, aset Bank BTN berhasil tumbuh 21% yoy menjadi sebesar Rp 380,5 triliun di semester I/2021 dari sebelumnya Rp 314,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Fokus Biaya Properti, BTN Incar Pertumbuhan Kredit 8 Persen di 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DIMAS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – bank bjb mendukung program pemerintah dalam pengadaan rumah masyarakat lewat fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) Kali ini, nasabah bank bjb Kantor Cabang (KC) Denpasar menandatangani akad KPR di Kantor PT Krisna Agung, Kota Singaraja, Provinsi Bali, Selasa (10/3). Proses akad kredit dilaksanakan bersama notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah Singaraja yakni Gde Pandu Karta Wiguna.  Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan penyaluran kredit ini merupakan komitmen perseroan memberi kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian sejahtera. Langkah ini juga merupakan bukti kesungguhan bank bjb dalam mendukung Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan pemerintah.  "Sebagai mitra pemerintah, kami senantiasa mendukung berbagai langkah kebijakan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kami berharap fasilitas pembiayaan ini dapat meringankan dan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki hunian," kata Widi.  Para nasabah yang mengakses KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini merupakan debitur perorangan yang berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seluruh penerima manfaat menyepakati kredit pemilikan rumah sejahtera ini dengan plafon dan tenor bervariasi, merentang antara 13 hingga 20 tahun.  Penandatanganan akad kredit ini dihadiri Pemimpin bank bjb KC Denpasar Dian Kurniawan beserta jajarannya dari bank bjb KC Denpasar. Sementara dari pihak pengembang, hadir Komisaris PT Krisna Agung I Gusti Putu Sudiarta dan Ni Luh Made Sudaryanti beserta Direktur PT Krisna Agung I Gusti Agung Ratih Krisnandari Putri.  I Gusti Agung Ratih Krisnandari Putri selaku Direktur PT. Krisna Agung mengatakan bahwa proses dari awal pengajuan kredit sampai dengan akad sangat dimudahkan dan dibantu dari pihak bank bjb. Menurutnya bank bjb juga bersedia untuk datang langsung ke lokasi meskipun dengan jarak tempuh yang cukup jauh untuk bisa membantu proses pengajuan kredit konsumennya.  Pemenuhan kebutuhan akan hunian yang laik sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tercatat Program Satu Juta Rumah hingga akhir 2019 sudah mampu menghadirkan 1.257.852 unit rumah. Pada 2020, pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp11 triliun untuk program FLPP pada 2020. Anggaran tersebut direncanakan untuk memfasilitasi pembangunan 102.500 unit rumah baru.  Sebagai mitra setia pemerintah, bank bjb turut serta memberikan dukungan demi menunjang kelancaran realisasi program satu juta rumah tersebut. Untuk penyaluran tahun 2020, bank bjb dipercaya mendapatkan kuota sebesar Rp364 miliar atau setara dengan 3.400 unit rumah dengan total portofolio 480 miliar. Sementara itu, sepanjang 2019, bank bjb berhasil menyalurkan 110 persen  FLPP dari target unit rumah semula. Besarnya angka penyaluran kredit ini membuat perseroan dipercaya mendapat penambahan kuota sebanyak tiga kali sepanjang 2019.

Wujudkan Impian Miliki Rumah, bank bjb Salurkan KPR Nasabah di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/wapres-btn.jpg" alt="UPAYA PEMERINTAH: Wapres KH Ma" width="100%">
<figcaption>UPAYA PEMERINTAH: Wapres KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk mendorong masyarakat memiliki rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) menggelar Indonesia Property Expo (IPEX). Pameran properti di Jakarta Convention Center (JCC) itu menghadirkan 105 developer dengan lebih dari 650 proyek properti di seluruh Indonesia.  ’’Pemerintah terus berupaya meningkatkan penyediaan kebutuhan rumah dengan harga terjangkau dan berkualitas yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah,’’ kata Wapres KH Ma’ruf Amin saat membuka acara kemarin (15/2). Dia didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama (Dirut) Bank BTN Pahala Nugraha Mansury, serta Komisaris Utama Bank BTN Chandra Hamzah.  Wapres merasa bangga karena program sejuta rumah yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam lima tahun terakhir terus mencapai kemajuan. Saat ini sekitar 70 persen berhasil dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah. Termasuk kalangan milenial.  Dirut Bank BTN Pahala menyebutkan, sektor properti bisa menjadi alternatif investasi di tengah ketidakpastian global. Kondisi ekonomi makro global cenderung lesu. Salah satunya karena terimbas wabah virus korona.  Sektor properti, lanjut Pahala, memiliki multiplier effect atau pengaruh ganda terhadap 170 industri turunan seperti konstruksi, semen, cat, dan lainnya. Dia berharap sektor-sektor itu terus bertahan di tengah guncangan faktor eksternal. Apalagi, pemerintah dan Bank Indonesia memberi dukungan lewat peningkatan batasan tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN) rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas hunian mewah dari 5 persen menjadi 1 persen, serta peningkatan batas nilai hunian mewah yang dikenai PPh dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Pemerintah Dorong Kepemilikan Rumah untuk MBR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program sejuta rumah

Berita Terkini