<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/wakil-presiden-gibran-rakabuming-raka-tengah-meninjau-pembangunan-masjid-negara-ibu-kota-nusantara-kalimantan-timur-selasa-30122025-antarabpmi-sekretariat-wakil-presiden-ojg2z.webp" alt="Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) meninjau pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (30/12/2025). (ANTARA/BPMI Sekretariat Wakil Presiden)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) meninjau pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (30/12/2025). (ANTARA/BPMI Sekretariat Wakil Presiden)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan progres pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur telah mencapai 98,4 persen, karena itu targetnya dapat digunakan Sholat Idul Fitri 2026.
Hal itu disampaikannya saat meninjau secara langsung pembangunan masjid tersebut di IKN, Selasa. "Proyek strategis IKN yang pertama saya kunjungi adalah pembangunan Masjid Negara, yang saat ini telah mencapai 98,4 persen. Masjid ini dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol identitas Islam yang Rahmatan lil 'alamin di ibu kota baru Indonesia," kata Gibran.
Wapres menyampaikan pembangunan Masjid Negara IKN telah mendekati tahap akhir, dan ditargetkan selesai pada 15 Februari 2026. "Pada tahap pertama, masjid ini memiliki kapasitas sekitar 29 ribu jamaah dari total rencana 60 ribu jamaah, dan ditargetkan dapat digunakan untuk pelaksanaan Sholat Idul Fitri tahun 2026," ucap Gibran. "Karena itu, percepatan pembangunan dan penjagaan kualitas pekerjaan menjadi hal yang terus kami kawal bersama," imbuhnya.
Peninjauan Gibran tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan strategis nasional berjalan sesuai target dan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan IKN secara terukur, berkualitas, dan berorientasi pada fungsi pelayanan publik.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan sarana keagamaan di IKN harus mencerminkan nilai persatuan, toleransi, serta identitas kebangsaan Indonesia.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang turut mendampingi Wapres dalam peninjauan Masjid Negara menyampaikan bahwa Wapres memberikan perhatian khusus pada kualitas desain, progres pekerjaan, serta kesiapan masjid untuk segera dimanfaatkan sebagai sarana ibadah.
Menurut Basuki, Wapres mengapresiasi konsep Masjid Negara yang memiliki desain berbeda dari masjid pada umumnya, baik dari bentuk bangunan maupun keterhubungan&nbsp;dengan kawasan peribadatan lain di IKN.
&ldquo;Beliau menyampaikan apresiasi terhadap kualitas desain masjid yang berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya. Masjid di IKN ini berbentuk serban dan dirancang dengan kapasitas sekitar 20 ribu jemaah pada tahap awal, yang nantinya dapat dikembangkan hingga 60 ribu jemaah,&rdquo; ujarnya.
Basuki menambahkan, Wapres juga meminta agar penyelesaian pekerjaan dipercepat dengan tetap menjaga mutu, sehingga masjid dapat mulai digunakan pada bulan Ramadhan.
&ldquo;Beliau meminta supaya segera diselesaikan, sehingga pada bulan Ramadan nanti masjid sudah bisa dipakai untuk ibadah tarawih dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Shalat Idul Fitri,&rdquo; lanjutnya.
Sebagai informasi, Masjid Raya Nusantara berdiri di atas lahan seluas 32.125 meter persegi untuk area masjid, 2.221 meter persegi area komersial, dan 7.340 meter persegi area penunjang. Luas bangunan masjid mencapai 76.647 meter persegi, dilengkapi area komersial seluas 4.080 meter persegi dan area penunjang 3.456 meter persegi, dengan struktur bangunan empat lantai dan dua lantai mezzanine.
Lingkup pekerjaan mencakup tahap persiapan, perancangan detail, hingga pelaksanaan konstruksi yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal-elektronika, lanskap dan infrastruktur, serta penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH).
Selain Kepala Otorita IKN, hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya. (*)

progres pembangunan Masjid Negara IKN, Kalimantan Timur telah mencapai 98,4 persen, karena itu targetnya dapat digunakan solat ied 2026

Gibran Sebut Progres Masjid Negara IKN capai 98,4 Persen, Ditargetkan Digunakan untuk Sholat Idul Fitri 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Progres-Rumah-DP-0-Kelapa-Vilage-capai-87-Persen-Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Klapa Village, Jakarta Timur atau yang lebih dikenal rumah DP 0 Rupiah akan segera rampung. Masyarakat yang sudah mengajukan kredit kepemilikan tentu dalam waktu dekat sudah bisa menempati tempat tinggal ini.  Direktur Administrasi dan Keuangan Sarana Jaya, Bima Priyo Santosa mengatakan sampai dengan data per 15 Juni lalu, progres pembangunan sudah mencapai 87 persen. Sedangkan untuk pembangunan bagian luar sudah rampung, saat ini tengah masuk pengerjaan dalam gedung seperti mekanikal, elektrikal hingga saluran pipa.  "Kalau lihat dari progres sih sejauh ini kita optimis sesuai target paling lambat awal-awal Agustus sudah selesai," ujar Bima saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (25/6).  Oleh sebab itu, pada Agustus mendatang ketika bangunan sudah selesai seharusnya sudah siap huni pula. Namun, untuk kepastiannya diserahkan kepada Dinas Perumahan sebagai pihak yang melakukan evaluasi.  Bima menjelaskan, di Klapa Village terdapat 780 unit rumah. Dengan tipe berbeda-beda. Diantaranya, tipe studio, junior 1 bedroom hingga two bedroom. Harga yang ditawarkan pun berbeda-beda. "Iya harga tergantung kelasannya, antara Rp184an - 341an juta di luar pajak," tambahnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Progres-Rumah-DP-0-Kelapa-Vilage-capai-87-Persen-Salman-Toyibi-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pembangunan Rumah DP 0 Rupiah sudah 87 persen. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)  Terpisah, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Dinas Perumahan DKI Jakarta, Zikran Kurniawan mengatakan, proses pemasaran rumah DP 0 persen ini sudah berjalan. Bagi yang telah mengajukan sudah mulai dilakukan pengecekan perbankan.  Meski begitu, Zikran belum dapat memastikan total keseluruhan unit yang telah terjual. Dia hanya mempersilahkan masyarakat yang berminat memiliki untuk membuat pengajuan. "Silahkan saja kalau masyarakat masih ada yang berminat, datang ke Dinas Perumahan," kata Zikran.  Terkait persyaratan pembelian pun tak berbeda jauh dengan proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada umumnya. Meliputi pengajuan surat permohonan, kemudian melengkapi data. Data-data yang harus disiapkan seperti KTP, KK, Surat nikah dan lain-lain.  Namun, di Klapa Village ini pembeli tidak bisa menentukan sendiri letak huniannya. Proses pemberian rumah akan diundi. "Kecuali mungkin nanti ada disabilitas segala macam tentu saja ada prioritas akses lebih mudah," pungkasnya.

Rampung Agustus, Pembangunan Rumah DP 0 Rupiah Sudah 87 Persen

progres pembangunan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#progres pembangunan

Berita Terkini

Gibran Sebut Progres Masjid Negara IKN capai 98,4 Persen, Ditargetkan Digunakan untuk Sholat Idul Fitri 2026

Rampung Agustus, Pembangunan Rumah DP 0 Rupiah Sudah 87 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com