<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Screenshot_2024-04-30-20-36-52-911_comgoogleandroidgm-edit-3652819684.jpg" alt="Ilustrasi ASN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengungkapkan perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Meski telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, pembahasan RUU ASN belum akan dilakukan dalam waktu dekat.</p> <p>&ldquo;RUU ASN memang masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun ini. Namun, dengan sisa waktu dua bulan ini, di atas kertas pembahasan RUU ASN tidak dimungkinkan dilakukan pada 2025,&rdquo; kata Khozin kepada wartawan, Kamis (30/10).</p> <p>Khozin menjelaskan, saat ini Komisi II DPR masih menunggu pendalaman dari Badan Keahlian DPR (BKD) terkait draf RUU ASN. Dia menekankan, terdapat dua hal utama yang menjadi fokus dalam revisi UU ASN. Yakni pendalaman materi dan <em>meaningful participation</em> atau partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan.</p> <p>Khozin menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 121/PUU-XXII/2024, yang memerintahkan pembentukan lembaga independen pengawas sistem merit dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan. Dia memastikan, DPR siap menindaklanjuti putusan tersebut.</p> <p>&ldquo;Putusan MK ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem merit, menjaga netralitas ASN, dan memberikan perlindungan terhadap aparatur dari potensi politisasi birokrasi. Karena itu, putusan MK ini menjadi bagian penting dalam perumusan pembahasan perubahan UU ASN kelak,&rdquo; tutur Khozin.</p> <p>Khozin juga tidak menampik adanya wacana soal alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, dia menegaskan isu tersebut belum dibahas secara formal di DPR.</p> <p>&ldquo;Ada wacana yang berkembang soal ini. Tetapi detilnya memang belum secara formal dalam bentuk draf,&rdquo; ungkap Khozin.</p> <p>Meski demikian, Khozin memastikan DPR terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Isu lain yang turut muncul ialah status PPPK paruh waktu, yang juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU ASN.</p> <p>&ldquo;Persoalan ini belum menjadi usulan secara formal dalam bentuk draf. Tetapi soal ini menjadi salah satu isu yang juga mengemuka. Tentu akan menampung pelbagai usulan, masukan yang berkembang di tengah masyarakat,&rdquo; tandas Khozin.</p> 

Komisi II DPR RI sampaikan perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Komisi II DPR RI Bahas Peluang Alih Status PPPK Jadi PNS dalam Revisi UU ASN  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/amandemen-keempat-uu-bumn-2111621284.jpg" alt="ILUSTRASI. Gedung Kementerian BUMN." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Gedung Kementerian BUMN.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi VI DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).</p> <p>Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyampaikan revisi undang-undang ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan langkah strategis untuk memastikan BUMN benar-benar menjadi instrumen negara dalam mensejahterakan rakyat.</p> <p>Lebih lanjut, dirinya menyampaikan, seluruh fraksi di komisi yang membidangi urusan BUMN telah menyepakati urgensi revisi undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, ia menegaskan orientasi RUU BUMN bukan hanya memperbaiki tata kelola korporasi, namun juga memastikan manfaat BUMN dirasakan langsung oleh rakyat.</p> <p>"Teman-teman Komisi VI sepakat punya komitmen yang sama untuk memperbaiki semuanya. Jika BUMN dikelola dengan baik, negara kita akan menjadi negara yang sangat-sangat kaya. Tidak ada lagi kasus kelaparan, kekurangan gizi, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan," ujar Anggia dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).</p> <p>&nbsp;Sementara itu, mewakili pihak pemerintah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa revisi undang-undang BUMN diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola dengan dinamika pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, menurutnya, perubahan kebijakan kelembagaan BUMN hanya bisa dilakukan melalui undang-undang.</p> <p>"Undang-Undang tentang BUMN memposisikan Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan badan usaha milik negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang keuangan negara," kata Prasetyo.</p> <p>"Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri BUMN dan lembaga terkait sebagai wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan," imbuhnya.</p> <p>Ia juga menambahkan, optimalisasi pengelolaan BUMN membutuhkan transformasi kelembagaan agar perusahaan negara dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.</p> <p>"Untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dibutuhkan transformasi kelembagaan yang hanya dapat dilakukan dengan perubahan undang-undang. Besar harapan kami agar rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan bersama," tegasnya.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, Komisi VI DPR dan pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Pun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade ditunjuk sebagai Ketua Panja dengan target pembahasan tuntas sebelum masa persidangan I Tahun Sidang 2025&ndash;2026 berakhir.</p>

DPR dan pemerintah sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU tentang perubahan UU BUMN demi kesejahteraan rakyat.

Komisi VI DPR RI dan Pemerintah Sepakat Percepat Pembahasan Amandemen Keempat UU BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/banyak-poin-yang-belum-jelas-ruu-sda-harus-diperinci-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar&nbsp;Henry Indraguna mendorong&nbsp;DPR RI dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). RUU ini diketahui telah bertahun-tahun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun tak kunjung disahkan.</p> <p>Henry menilai, KUHAP yang berlaku saat ini, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 sudah terlalu termakan waktu. Perlu pembaharuan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman.</p> <p>UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.&nbsp;Undang-undang ini mengatur tentang tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.&nbsp;</p> <p>Menurutnya,&nbsp;sistem hukum acara pidana Indonesia masih kental dengan model represif warisan kolonial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip due process of law, serta perlindungan hak asasi manusia.</p> <p>&ldquo;RUU KUHAP adalah instrumen penting untuk mencegah penyiksaan, kriminalisasi, dan praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Kita tidak bisa lagi menunda reformasi keadilan. Jika negara ingin beradab, maka hukum acara pidananya pun harus beradab,&rdquo; kata Henry dalam keterangan tertulis, Senin (7/7).</p> <p>Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia&nbsp;menilai, RUU KUHAP mengandung sejumlah terobosan penting, seperti penguatan hak tersangka dan korban sejak awal proses hukum; perluasan kewenangan praperadilan termasuk atas penyitaan dan penggeledahan; pengakuan alat bukti digital dan elektronik secara formal; pengawasan proses penyidikan oleh hakim pemeriksa pendahuluan; dan akomodasi prinsip restorative justice dalam perkara-perkara tertentu.</p> <p>RUU KUHAP juga diharapkan bisa menjawab fenomena No Viral, No Justice. &ldquo;Keadilan tidak boleh bergantung pada media sosial. Keadilan adalah hak setiap warga negara. RUU KUHAP adalah fondasi agar aparat hukum bekerja dengan prinsip objektif dan berkeadilan, bukan berdasarkan tekanan publik atau kekuasaan,&rdquo;&nbsp;imbuhnya.</p> <p>Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa, akademisi, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi profesi, untuk bersama-sama mengawal pengesahan RUU KUHAP sebagai bagian dari reformasi hukum nasional.</p> <p>&nbsp;</p>

DPR RI dan pemerintah didorong mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Sudah Lama Masuk Prolegnas, DPR dan Pemerintah Diminta Segera Sahkan RUU KUHAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/20250122_110751-803692403.jpg" alt="ILUSTRASI. Kendaraan tahanan Kejaksaan Negeri Batam di Pengadilan Negeri Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kendaraan tahanan Kejaksaan Negeri Batam di Pengadilan Negeri Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tengah menjadi sorotan. Pasalnya, penerapan asas dominus litis dalam revisi ini dinilai berpotensi memberikan dominasi penuh kepada kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengingatkan bahwa dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya bisa mengganggu keseimbangan kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak boleh ada lembaga negara mendominasi lembaga negara lain karena harus <em>balancing</em>," ujarnya dalam diskusi bertajuk RUU KUHP Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jumat (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, jika kewenangan penuh dikembalikan kepada jaksa, maka hal ini bisa menciptakan sistem yang tidak sehat. "Kalau ini dikembalikan ke jaksa yang bertugas maka menjadi tidak sehat. Itu jadi tidak sehat. Dari segi hukum, gagasan, kalau ada satu lembaga memonopoli kewenangan, itu sudah tidak sehat itu. Demokrasi itu menghendaki keseimbangan," jelas Margarito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Margarito berharap revisi KUHAP dan UU Kejaksaan tidak menciptakan monopoli kekuasaan, tetapi justru memastikan keseimbangan antar lembaga hukum. "Menurut saya, kalau kita mau sehat, diseimbangkan, program-program itu diseimbangkan. Pokoknya tidak boleh monopolistik, diseimbangkan antar lembaga," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain soal kewenangan, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyoroti posisi jaksa dalam sistem pidana Indonesia. Menurutnya, jaksa seharusnya tidak hanya berpegang pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jaksa itu sebetulnya tidak mewakili korban tetapi dia mewakili Undang-Undang, dia mewakili norma yang ada. Sehingga dengan standar itu perlakuan terhadap korban tidak seimbang dengan perlakuan terhadap terdakwa," ungkap Siti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan pentingnya peran jaksa dalam memberikan hak yang sama kepada korban dan terdakwa. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan, terutama terkait penundaan peradilan akibat proses bolak-balik berkas antara polisi dan kejaksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara dalam praktiknya itu banyak perkara adanya penundaan peradilan karena bolak-baliknya berkas antara polisi dan kejaksaan," tambahnya.</div>

Margarito berharap revisi KUHAP dan UU Kejaksaan tidak menciptakan monopoli kekuasaan, tetapi justru memastikan keseimbangan antarlembaga.

Dominasi Kejaksaan dalam Revisi KUHAP, Pakar: Demokrasi Butuh Keseimbangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/Penolakan-Revisi-UU-TNI5-243822383.jpeg" alt="Aksi menolak pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada Sabtu (15/3). (Koalisi Masyarakat Sipil)" width="100%">
<figcaption>Aksi menolak pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada Sabtu (15/3). (Koalisi Masyarakat Sipil)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, banyak pihak mengkhawatirkan kembali munculnya dwifungsi ABRI atau prajurit militer bisa lagi duduk pada jabatan sipil.</p> <p>Imparsial menggagas petisi dalam laman change.org terkait penolakan agenda terselubung dalam revisi UU TNI yang berpotensi memunculkan kembali dwifungsi ABRI. Sebanyak 2.976 orang telah mendatangani petis itu. Bahkan, terdapat 174 tokoh juga mendorong adanya petisi ini.</p> <p>Mereka di antaranya Nursyahbani Katjasungkana (Pendiri &amp; Pembina IMPARSIAL); Usman Hamid, Aktivis HAM;</p> <p>Pdt. Ronald Richard Tapilatu Rafendi Djamin; Al A'raf, Pengamat Pertahanan dan Keamanan; Pdt. Penrad Siagian, S.Th., M.Si., Teol; KH Rakhmad Zailani Kiki; Prof. Dr. dr. A. Daldiyono; Sri Lestari Wahyuningroem, Ph.D., Dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran; Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.M.Hum., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya.</p> <p>Dalam petisinya, Imparsial menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.</p> <p>"Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer," kata Pendiri &amp; Pembina IMPARSIAL, Nursyahbani Katjasungkana dalam petisi pada laman change.org, Senin (17/3).</p> <p>Ia menjelaskan, agenda revisi UU Peradilan Militer lebih penting ketimbang UU TNI, karena agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua warga negara, tanpa kecuali. Reformasi peradilan militer merupakan mandat TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI serta Putusan Nomor 27/PUU-XIX/2021.</p> <p>Sebab, RUU TNI akan mengembalikan Dwifungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda.&nbsp;</p> <p>"Selain itu merampas jabatan sipil dan memarginalkan Perempuan dalam akses posisi-posisi strategis, termasuk di BUMN/BUMD dan lainnya," ujarnya.</p> <p>Tak hanya itu, perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI itu adalah dengan menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia mengingatkan, TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang, sedangkan Kejaksaan Agung, adalah lembaga penegak hukum. Maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung.&nbsp;</p> <p>"Dan salah, jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua contoh itu cerminan praktik dwifungsi TNI," cetusnya.</p> <p>Ia memandang, perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada dalam koridor kesehatan, penegakkan hukum yang proporsional, bukan perang.&nbsp;</p> <p>Pelibatan TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan &lsquo;war model'. Pasalnya, selama ini model penegakkan hukum saja seringkali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkoba.</p> <p class="class-paragraph">Apalagi jika menggunakan war model dengan melibatkan militer, tentu hal ini akan menimbulkan terjadinya kekerasan yang berlebihan yang serius.&nbsp;</p> <p>"Apa yang terjadi di Filipina pada masa Rodrigoue Duterte dalam war model untuk penanganan narkoba adalah contoh yang tidak baik, karena telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM," ungkapnya.</p> <p>Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana di atur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM, seperti terjadi dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC.</p> <p>Lebih berbahaya lagi, RUU TNI juga hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR. TNI ingin operasi militer selain perang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah.&nbsp;</p> <p>Padahal, operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34/2004. RUU TNI juga mau meniadakan peran Parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri.&nbsp;</p> <p>"Secara tersirat, perubahan pasal itu merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan wakil rakyat oleh TNI dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil," urainya.</p> <p>"Kami menilai, Revisi ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan Prajurit TNI dalam permasalahan domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi Gas Elpiji, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai pengelolaan ibadah haji," imbuhnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Ia memandang, perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum.

Sebanyak 2.976 Orang Tanda Tangani Petisi Tolak Kembalinya Dwifungsi ABRI Melalui Revisi UU TNI

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/Kemenhan-Serahkan-700-Unit-Rantis-Maung-ke-TNI-Polri-4JPG-276205375.jpg" alt="Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (ketiga kanan) berbincang dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kanan) meninjau kendaraan khusus Maung MV3 saat serah terima kendaraan maung di Bandara H" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (ketiga kanan) berbincang dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kanan) meninjau kendaraan khusus Maung MV3 saat serah terima kendaraan maung di Bandara H</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi I DPR sudah mengesahkan pembentukan panita kerja (panja) Revisi Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI. Sebagai perwakilan dari pemerintah, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin tiga poin penting dalam revisi UU TNI.</p> <p dir="ltr">Hal itu disampaikan oleh Sjafrie di Komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (11/3). Menurut dia, tiga poin penting itu menyangkut kedudukan TNI, penugasan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil, serta usia pensiun para prajurit TNI. Ketiganya akan dibahas bersama-sama dengan DPR.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Yang menyangkut masalah kedudukan TNI yang sebetulnya itu bukan masalah baru. Tapi, sudah tercantum dalam UU TNI Pasal 3 tentang kedudukan TNI. Yang kedua adalah rencana perpanjangan masa dinas aktif prajurit aktif, dari tamtama sampai perwira tinggi," terang Sjafrie.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kemudian yang ketiga terkait dengan penugasan prajurit TNI aktif di luar struktur TNI. Baik Mabes TNI maupun Mabes Angkatan. Sjafrie menyampaikan bahwa saat ini UU TNI hanya membolehkan prajurit TNI aktif untuk mengisi beberapa jabatan sipil.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Sedangkan untuk revisinya, Presiden Republik Indonesia selaku panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga, itu harus pensiun, dan kita sebut pensiun dini," kata dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Usai pensiun dini, lanjut Sjafrie, usulan bakal disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Dia memastikan, itu berlangsung dengan dasar kapabilitas dan pertimbangan matang serta terukur. Selain itu, harus dipastikan loyalitas kepada bangsa dan negara.</p> <p dir="ltr">Berkaitan dengan keberadaan Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya sebagai sekretaris kabinet (seskab), Sjafrie tidak menyampaikan secara terperinci. Dia menegaskan bahwa UU TNI mengatur secara prajurit TNI secara keseluruhan. Jika masuk dalam aturan, maka siapa pun itu harus tunduk pada aturan yang berlaku.</p> <p dir="ltr">"Saya tidak melihat spesifik. Tapi, saya akan menyampaikan bahwa jabatan tertentu di kementerian dan lembaga itu (prajurit TNI) harus pensiun dulu," tegasnya.</p>

"Masalah kedudukan TNI yang sebetulnya itu bukan masalah baru. Tapi, sudah tercantum dalam UU TNI Pasal 3 tentang kedudukan TNI," katanya.

Revisi UU TNI, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin: Prajurit yang Ditugaskan di Kementerian/Lembaga Harus Pensiun Dini

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/Kapuspen-TNI2-2792397953.jpeg" alt="Potret Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Potret Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR telah menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) TNI masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Meski tidak sedikit mengundang kritik, Mabes TNI menyatakan bahwa mereka menghormati dan mendukung setiap proses legislasi yang dilakukan oleh DPR.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan bahwa hal itu merupakan kewenangan DPR. &rdquo;TNI selalu menghormati dan mendukung setiap proses legislasi yang bertujuan untuk memperkuat institusi pertahanan negara, termasuk revisi UU TNI yang telah masuk dalam prolegnas prioritas DPR,&rdquo; terang dia saat dikonfirmasi pada Rabu (19/2).</p> <p dir="ltr">Sebagai lembaga yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, Hariyanto memastikan bahwa TNI akan memberikan masukan dalam proses revisi tersebut. Utamanya terkait dengan substansi revisi aturan itu. &rdquo;Terkait substansi revisi, TNI akan mengikuti dan memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kepentingan pertahanan negara,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015663645/cerita-unik-ahmad-nufiandani-anggota-tni-dan-mantan-supersub-persebaya-surabaya-kini-jadi-mimpi-buruk-bersama-dewa-united">Cerita Unik Ahmad Nufiandani: Anggota TNI dan Mantan Supersub Persebaya Surabaya, Kini Jadi Mimpi Buruk Bersama Dewa United</a></strong></p> <p dir="ltr">Jenderal bintang dua TNI AD itu mengakui ada beberapa isu yang mengemuka dan menjadi perhatian. Termasuk diantaranya perubahan masa pensiun, penempatan prajurit di jabatan sipil, serta beberapa aspek lainnya. &rdquo;TNI akan memastikan agar hal tersebut tetap sejalan dengan tugas pokok TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,&rdquo; terang dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Tidak hanya itu, TNI memastikan bahwa revisi UU yang berlangsung di DPR dilakukan berlandas pada prinsip profesionalisme dan netralitas. Mereka ingin menjaga semangat reformasi yang telah dilakukan oleh TNI. &rdquo;Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan benar-benar membawa manfaat bagi pertahanan negara dan institusi TNI secara keseluruhan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p>

DPR telah menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) TNI masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

DPR Setuju Revisi UU TNI Masuk Prolegnas Prioritas, Mabes TNI Dukung Setiap Proses Legislasi

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/freddy-widjaja.jpg" alt="Freddy Widjaja dan Ibnu Syamsu Hidayat. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Freddy Widjaja dan Ibnu Syamsu Hidayat. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Dalam UU Kejaksaan saat ini, masyarakat sipil melihat ada beberapa kewenangan yang membuat kejaksaan terkesan terlampau &lsquo;powerfull&rsquo;. Karena itu, mereka meminta DPR mengkaji ulang beberapa pasal tersebut.</p> <p dir="ltr">Advokat Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat menyoroti beberapa beberapa aturan yang perlu dikaji ulang terkait kewenangan kejaksaaan. Salah satunya adalah pasal 8B UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memperbolehkan jaksa menggunakan senjata api.</p> <p dir="ltr">Selain itu, ada pasal 30B yang mengatur fungsi jaksa di bidang intelijen penegakan hukum. Melalui pasal itu, jaksa memiliki kewenangan luas di bidang intelijen. Mulai penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Tidak hanya itu, mereka melakukan&nbsp; cipta kondisi dan melaksanakan pengawasan multimedia.</p> <p dir="ltr">Menurut Ibnu, kewenangan tersebut membuat jaksa terkesan &lsquo;powerfull&rsquo;. Terlebih dengan adanya pasal impunitas yang membuat jaksa seolah tidak bisa tersentuh oleh hukum. Pasal impunitas yang dia maksud diatur dalam pasal 8 ayat (5). Dalam pasal tersebut, upaya hukum terhadap jaksa, baik itu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kejaksaan saat ini punya semua perangkat pro justitia dari awal sampai akhir, kalau itu tidak diawasi tentu akan membahayakan,&rdquo; ungkap Ibnu kepada awak media pada Jumat (17/1).&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015539676/kejaksaan-jadi-superbody-themis-indonesia-minta-dpr-kaji-ulang-revisi-uu-kejaksaan">Kejaksaan Jadi Superbody, Themis Indonesia Minta DPR Kaji Ulang Revisi UU Kejaksaan</a></strong></p> <p dir="ltr">Ibnu menekankan bahwa kewenangan yang luas itu berpotensi disalahgunakan. Termasuk soal penggunaan senjata api. Menurut Ibnu, jaksa tidak perlu membawa senjata api. &ldquo;&rdquo;Kalau untuk kebutuhan pengamanan, jaksa tinggal minta perbantuan kepada kepolisian,&rdquo; kata dia.</p> <p dir="ltr">Sebagaimana telah disampaikan kepada publik, DPR bakal merevisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada 2025. Revisi kedua tersebut masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025. Sebelumnya, DPR sudah pernah merevisi UU Kejaksaan pada 2021. Yakni UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.</p>

Dalam UU Kejaksaan saat ini, masyarakat sipil melihat ada beberapa kewenangan yang membuat kejaksaan terkesan terlampau ‘powerfull’.

Terlampau Powerfull Bagi Jaksa, Masyarakat Sipil Minta DPR Kaji Ulang UU Kejaksaan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/misbakhun-3386615408.jpg" alt="Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi memasukkan RUU Tax Amnesty ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025. Terkait hal itu, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan bahwa RUU Tax Amnesty itu dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 secara mendadak oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tiba-tiba diberi tahu oleh anggota Komisi XI yang ada di Baleg, bahwa ada Prolegnas, dan di <em>long list</em> itu ada tax amnesty," kata Misbakhun kepada wartawan usai menghadiri acara RPJPN di Kantor Bappenas, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengetahui hal itu, kemudian Komisi XI DPR, kata Misbakhun mengambil inisiatif untuk menjadi pengusul RUU tersebut. Adapun alasannya, karena Komisi XI yang selama ini menjadi mitra dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kemudian mau dijadikan prolegnas prioritas (RUU Tax Amnesty), maka sebagai Ketua Komisi XI yang selama ini bermitra dengan Kemenkeu, maka Komisi XI berinisiatif untuk kemudian mengusulkan itu menjadi prioritas di 2025," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Misbakhun belum bisa menjelaskan soal substansi yang akan menjadi bahasan antara DPR dan pemerintah terkait dengan RUU Tax Amnesty itu. Namun dia menyebut, salah satu yang perlu dibahas oleh pemerintah dan DPR adalah soal cut off waktu pengampunan pajak itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penting dibahas, jangan kemudian kita tidak ketemu <em>cut off</em>-nya mulai tahun berapa dan (berakhir) periode berapa," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Misbakhun menyampaikan soal sektor yang akan diberikan pengampunan pajak juga akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintahan pada tahun depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati begitu, ia menilai tak masalah jika kemudian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar pengampunan sebagaimana pernah dilakukan Presiden ke-7, Joko Widodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Visi-misi pemerintahan yang baru tentu kita harus amankan. Kalau memang ada tax amnesty, ya kita harus ada," pungkas Misbakhun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Tax Amnesty atau pengampunan pajak telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni Jilid I periode 2016-2017 dan Jilid II pada 2022. Keduanya dilakukan pada era kepemimpinan Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Misbakhun mengatakan bahwa RUU Tax Amnesty itu dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 secara mendadak oleh Badan Legislasi DPR RI.

Resmi Masuk Prolegnas, Komisi XI DPR Ungkap Alasan Munculnya Rencana Tax Amnesty Jilid III

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruu-pesantren-disetujui-baleg-partai-kabah-semringah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI Rapat Paripurna mengesahkan RUU yang sudah disetujui oleh Baleg DPR RI." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Rapat Paripurna mengesahkan RUU yang sudah disetujui oleh Baleg DPR RI.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher berharap, Rancangan Undang-undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) bisa disahkan pada masa keanggotaan DPR periode sekarang. Mengingat, RUU PPRT telah masuk program legislasi nasional (prolegnas).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diteruskannya pembahasan RUU PPRT ke periode selanjutnya harus disambut positif untuk mewujudkan perlindungan yang komprehensif kepada para pekerja rumah tangga," kata Netty kepada wartawan, Senin (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"RUU PPRT akan masuk ke dalam daftar prioritas program legislasi atau prolegnas pada masa keanggotaan 2024-2029 dan harus segera disahkan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netty yang pada periode DPR periode 2019-2024 bertugas di Komisi IX itu berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan bisa memberikan pengawalan pada RUU PPRT. Mengingat, RUU yang merupakan inisiatif DPR ini sudah 20 tahun diperjuangkan namun belum juga terealisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pimpinan DPR periode ke depan harus serius memperjuangkan pengesahan RUU PPRT ini sebagai wujud komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan bagi rakyatnya," ungkap Netty.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Netty, RUU PPRT akan memberi perlindungan yang komprehensif kepada para pekerta rumah tangga jika akhirnya disahkan. Belum hadirnya payung hukum bagi para pekerja rumah tangga membuat profesi pekerjaan domestik ini masih rentan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah saatnya negara hadir dan memberikan perlindungan hukum pada para pekerja rumah tangga yang jumlahnya mencapai 5 jutaan ini,"&nbsp;tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat VII itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netty mengatakan, RUU PPRT sangat penting karena bisa mengisi kekosongan hukum perlindungan bagi PRT. RUU PPRT juga akan memberikan rasa aman bagi PRT yang kerap mengalami tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data JALA PRT, terdapat 2.641 kasus kekerasan kepada pekerja rumah tangga 2018-2023. Mayoritas kasus berupa kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi dalam situasi kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netty mengatakan, negara herus betul-betul hadir bagi para pekerja rumah tangga yang banyak menyumbang devisa dan pemasukan negara. "Mereka jelas-jelas memberikan kontribusi dalam proses pembangunan," jelas Netty.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Netty mengajak seluruh anggota DPR periode 2024-2029 untuk berkomitmen mendukung RUU PPRT. Sehingga ketika alat kelengkapan dewan (AKD) DPR periode ini sudah terbentuk nanti, bisa segera membahas RUU PPRT yang dinilai sangat dibutuhkan oleh para pekerja rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita berharap&nbsp; seluruh anggota dan pimpinan DPR RI terpilih periode 2024-2029 memiliki semangat yang sama dalam menilai pentingnya pengesahan RUU PPRT menjadi UU," tegas Netty.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Netty juga berharap masyarakat dan elemen negara lain yang fokus pada isu ini untuk tetap mengawal pembahasan RUU PPRT. "Masyarakat dan khususnya para pekerja rumah tangga harus terus&nbsp; mengawal pembahasan RUU tersebut," pungkas Netty.</div>

"Diteruskannya pembahasan RUU PPRT ke periode selanjutnya harus disambut positif untuk mewujudkan perlindungan yang komprehensif," katanya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#prolegnas

Berita Terkini