<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Anggota-Komisi-I-DPR-RI-Willy-Aditya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah melakukan pembicaraan informal yang menyebutkan pemerintah akan mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU).  Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, kelima RUU tersebut akan diajukan dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 tengah tahun yang segera dilaksanakan Baleg DPR.  "Lima RUU baru yang akan diajukan pemerintah, tapi itu pembicaraan informal antara Baleg dan pemerintah," ujar Willy di Gedung DPR, Selasa (24/8).  Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan kelima RUU tersebut adalah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU Perampasan Aset, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.  Willy mengatakan Baleg akan menggelar rapat kerja (raker) terkait pembahasan evaluasi Prolegnas Prioritas 2021. Sehingga pembicaraan informal belumlah diputuskan.  "Pembicaraan informal itu belum diputuskan karena harus diambil keputusan dalam raker. Namun kami masih mencari waktu yang tepat untuk pelaksanaan raker tersebut," katanya.  Ketua DPP Partai Nasdem ini mengungkapkan kelima RUU tersebut sifatnya penambahan. Sehingga nantinya daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 akan bertambah.  Sebelumnya, pimpinan Baleg DPR RI menyampaikan sebanyak 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlen pada Maret 2021 lalu.

Baleg Sebut Pemerintah Akan Ajukan 5 RUU Perubahan Prolegnas 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/dea.jpg" alt="dea" width="100%">
<figcaption>dea</figcaption>
</figure>Dalam katalog-katalog wisata asing, Indonesia sering destinasi yang eksotis, full of magic. Tapi bagi orang Indonesia, keajaiban negeri ini bukan hanya pada ranah wisata, tapi juga pada ranah politik. Entah sudah berapa kebijakan, keputusan atau manuver politik yang membuat publik geleng-geleng kepala. Salah satunya pada area legislasi. Ada Rancangan Undang-undang yang bisa disahkan hanya dalam 15 hari, seperti revisi UU KPK (2019) walaupun diprotes pihak oposisi dan masyarakat sipil.  Ada pula RUU yang menggabungkan 1.203 pasal dari 79 undang-undang dan berhasil diundangkan dalam waktu hanya lima bulan, meskipun partai oposisi menolak, bahkan walkout, dan buruh, pekerja, akademisi, aktivis, mahasiswa serta elemen-elemen masyarakat sipil lainnya turun ke jalan untuk menolak.  Namun di sisi lain, ada RUU yang tak kunjung disahkan walaupun sudah delapan tahun diperjuangkan dan survei-survei menunjukkan publik mendukung isi RUU tersebut, karena kedaruratan situasi. RUU ‘malang’ tersebut adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sudah diusulkan sejak 2012 oleh Komnas Perempuan.  Sejak awal, jalan pembahasan RUU ini memang berliku. Setelah usulan dari Komnas Perempuan tahun 2012, DPR baru meminta naskah akademik RUU ini pada tahun 2016. Setahun kemudian, baru DPR menyetujui RUU ini sebagai usulan inisiatif DPR RI. Pada tahun 2018, RUU ini mulai dibahas, dan mulai dipersoalkan oleh sejumlah anggota Dewan karena dianggap akan melegalisasi seks bebas serta praktek LGBT.  Tercatat, selama periode 2014-2019, DPR membahas RUU ini sebanyak 15 kali, tapi gagal mengesahkannya. Meski DPR periode 2019-2024 belum pernah sekalipun membahas RUU ini, Badan Legislatif memutuskan mengeluarkan RUU ini dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Baru pada Prolegnas 2021, RUU ini dimasukkan lagi.  Di atas kertas, harusnya RUU ini tidak menemui kendala untuk disahkan. Namun, RUU ini sempat ditolak oleh partai-partai pendukung capres Prabowo, sebagai dampak polarisasi Pilpres 2019. Tapi masuknya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Waketum Gerindra Sandiaga Uno dalam kabinet Presiden Jokowi periode 2019-2024, partai Gerindra berubah sikap.  Artinya dengan demikian, dari sembilan parpol yang ada di Senayan, lima partai besar sudah menyetujui RUU ini, yaitu PDIP (128 kursi), Partai Golkar (85 kursi), Partai Gerindra (78 kursi), Partai Nasdem (59 kursi) dan PKB (58 kursi). Total jumlah kursi mereka 408 kursi dari 575 kursi DPR RI atau setara dengan 71 persen suara, lebih dari cukup untuk memenangkan pemungutan suara. Hanya fraksi PKS (50 kursi; 8,7 persen suara) yang tegas menolak.  Sisanya masih belum menentukan sikap. Dukungan di parlemen juga datang dari Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KKP-RI) yang menghimpun para perempuan legislator. Jumlah mereka mencapai 120 orang (setara 21 persen suara). Dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah juga sudah menyatakan mendukung pengesahan RUU ini.  Argumen yang diajukan anggota Dewan untuk menunda dengan alasan sulit (Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang/ F-PKB, 7/20), ‘menyandera’ dengan mempersyaratkan penyelesaian RUU KUHP (Ketua Komisi VIII Supratman Andi Atgas/F-Gerindra, 7/20) atau alasan perbedaan ideologis (Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen Luluk Hamidah/ F-PKB, 8/20), menjadi tidak relevan dengan melihat track record penyelesaian legislasi selama ini.  Pertanyaan besarnya memang pada komitmen politik DPR RI dan pemerintah untuk mengesahkan RUU PKS yang penting ini, untuk melindungi para korban kekerasan seksual. Ini bertambah genting, karena catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa meski terjadi pandemi, ada hampir 300 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan, naik 6 persen sepanjang tahun 2020 dibanding tahun 2019. Ini dipercaya sebagai puncak gunung es, karena sebagian besar kasus cenderung tidak dilaporkan oleh korban karena malu, merasa terancam dan lain-lain.  Tentu saja tetap perlu edukasi publik yang masif untuk menjelaskan bahwa RUU PKS tidaklah dimaksudkan untuk melegalisasi praktek seks bebas dan LGBT. Secara mendasar, negara tidak bisa masuk ke ruang privat, sehingga ketika hubungan seksual dilakukan secara konsensual (suka sama suka), itu tidak bisa dikriminalisasi oleh negara.  Karena dalam hukum Islam, hubungan seks di luar pernikahan yang resmi hanya bisa dikenakan hukuman pidana ketika disaksikan oleh empat lelaki Muslim yang amanah, atau dua saksi perempuan untuk menggantikan satu saksi lelaki. Jadi membangun persepsi bahwa RUU PKS melegalisasi seks bebas bukan hanya salah sasaran (misleading) tapi membawa pada konsekuensi yang mengerikan yaitu membawa aparat negara masuk ke ruang-ruang privat warga negara dan mengadili pikiran mereka. Tentu kita tidak menginginkan Republik Indonesia berkembang menjadi Orwellian state seperti ini, seperti yang terjadi di Korea Utara.  Sebagai perempuan muda yang termasuk di antara jutaan perempuan dan Ibu di Indonesia yang ingin RUU PKS ini segera disahkan. Karena, perlindungan atas potensi kekerasan seksual merupakan kebutuhan yang nyata dan kongkrit, bukan sekadar kartu politik yang dimainkan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek semata. Perempuan bukanlah komoditi politik. Karena itu, jika pemerintah dan para wakil rakyat, mau, pasti bisa. Jika tidak bisa, artinya tidak mau.  *Mahasiswi S2 Program Studi e-Pemerintahan

RUU PKS, Mengayuh di Antara Karang Polarisasi dan Mispersepsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/moncer-di-senayan-ketua-fraksi-pkb-diganjar-tiga-penghargaan-tpa-2019_m_.jpg" alt="Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal diganjar tiga penghargaan terkait kinerjanya di parlemen." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal diganjar tiga penghargaan terkait kinerjanya di parlemen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 33 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021 terus mendapat perhatian di ruang publik, terutama mengenai RUU tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN).  Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal berharap RUU ASN yang masuk dalam Prolegnas Prioritas dapat segera disahkan menjadi undang-undang (UU).  "Mudahan-mudahan, RUU ASN masuk dalam bingkai Prolegnas dan mudahan segera menteri keuangan, menteri pendidikan dan menteri agama, Menpan RB dapat duduk bersama menghitung ulang bagaimana kebutuhan tenaga pengajar, kebutuhan tenaga pendidik, yang kemudian diseimbangkan juga dengan potensi yang ada di tanah air ini. Itu yang akan kita dorong segera," kata Cucun saat menggelar FGD di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (1/4).  Dalam FGD yang juga dihadiri Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. Direktur Jenderal GTK Kemendikbud, Iwan Syahril. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami. Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi. Koordinator Nasional P2G, Satriawan Salim, sebagai narasumber.  Cucun juga berharap, FGD yang digelar dapat memberikan manfaat dan masukan yang baik dalam proses pembahasan RUU a quo nantinya.  "Fokus group discussin ini terkait regulasi dan solusi bagi masa depan secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga FGD ini menghasilkan satu hal-hal yang terbaik," ucapnya.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda mengatakan bahwa kebijakan yang mengatur mengenai nasib guru honorer masih bersifat parsial, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan profesi guru yang sesungguhnya.  "Saya merasa kebijakan menyangkut soal guru honorer masih bersifat parsial, jadi saya melihat kebijakan ini belum konperhensif dari kebutuhan sesungguhnya," kata Syaiful Huda.  "Karena sebenarnya kebutuhan terkait kebijakan guru honorer ini terlebih mengenai isu kesejahteraan guru, semestinya sudah holistik, konprehensif, dan sempurna," tambahnya.  Ia beralasan, setidaknya ada dua hal yang kemudian membuat kebijakan bagi guru honorer masih bersifat parsial. Yang pertama, sambung dia, soal kebijakan rekrutmen 1 juta guru honorer untuk mengikuti seleksi pegawai dengan pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/03/2021/bom-di-katedral-makassar-jk-kita-tidak-toleransi-segala-bentuk-teror/">Baca Juga: Bom di Katedral Makassar, JK: Kita Tidak Toleransi Segala Bentuk Teror</a> "Kami di Komisi X hal ini sesungguhnya kebijakan untuk jangka pendek. Tetapi saat yang sama, kami kaget di saat bersamaan BKN dan Menpan RB termasuk Kemendikbud tiba-tiba di publik mengumumkan bahwa jalur PNS untuk guru honorer ditutup," sebut Syaiful yang langsung mengklarifikasi ke Mendikbud jika penutupan hanya untuk tahun ini saja.  "Itu kemudian saya merasa tidak konprehensif ini betul-betul sangat parsial, bahkan dalam temuan kami baik di FPKB termasuk di Komisi X bahwa yang layak guru kita sesungguhnya yang terbaik adalah menjadi PNS bukan sebagai jalur PPPK, dengan berbagai pertimbangannya,"ujarnya.  Yang kedua, lanjut dia, menyangkut soal adanya kebutuhan kebijakan luar biasa yang sifatnya memang luar biasa, yang sekiranya perlu regulasi terkait pengaturan mengenai profesi guru.  "Kita dorong untuk dilakukan revisi terkait regulasi yang ada yang masih dianggap belum sepenuhnya dalam semangat membangun kebijakan yang holistik terkait dengan guru ini," pungkasnya.

PKB Desak RUU ASN Segera Disahkan Menjadi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/RAPAT-PARIPURNA-DPR-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Suasana Sidang Paripurna DPR RI di Fedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana Sidang Paripurna DPR RI di Fedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf, menyayangkan pencabutan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.  Bukhori mengatakan, setidaknya terdapat beberapa catatan kritis Fraksi PKS terkait keputusan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang sepakat mengeluarkan RUU tersebut dari prolegnas prioritas 2021.  Pertama, kondisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang diametral berpotensi melemahkan kesatuan NKRI dan kerukunan masyarakat.  “Sistem presidential treshold dengan ambang batas tinggi terbukti tidak sesuai dengan Original Intent atau maksud asli dari UUD 1945. Sebab, sistem ini menghalangi kesempatan kita untuk memilih kader terbaik bangsa karena pada akhirnya kontestasi terbatas pada 2 paslon semata,” ujar Bukhori kepada wartawan, Kamis (11/3).  Konsekuensinya, sambungnya, pembelahan sosial rentan terjadi. Bahkan, nuansa ketegangan itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang sebagai ekses dari Pemilu 2019 silam. Oleh karena itu, dibutuhkan penyempurnaan mendasar terhadap sistem pemilu eksisting melalui revisi karena secara sosiologis sangat tidak sehat untuk memelihara iklim kerukunan bangsa, ungkapnya.  Kedua, Bukhori memandang sistem pemilu juga turut menentukan desain kepemimpinan nasional. Ia menjelaskan, penurunan presidential treshold melalui revisi UU Pemilu akan membuka ruang lebih luas untuk lahirkan banyak pemimpin segar. Hal ini senada dengan kehendak masyarakat yang menginginkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis.  “Kita memiliki banyak tokoh negarawan yang layak menjadi pemimpin di tingkat nasional. Mulai dari ulama, cendekiawan, kepala daerah. Kami ingin mendorong demokratisasi yang lebih substantif dalam proses pemilihan Presiden untuk memutus rantai oligarki, salah satunya melalui ikhtiar revisi ini,” katanya.  "Pemilu dengan sistem yang lebih inklusif memungkinkan setiap lapisan bangsa berhak untuk bisa dipilih sebagai Presiden," tambahnya.  Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini mencemaskan penerapan UU Pemilu eksisting akan memunculkan banyak kursi kosong di level kepemimpinan daerah ketika pilkada digelar serentak pada 2024. Dengan demikian, pilkada ini turut membawa konsekuensi politis berupa kekosongan legitimasi kepala daerah di sebanyak 271 daerah akibat masa bakti kepala daerah eksisting yang akan selesai pada 2022 maupun 2023.  “Masa kepemimpinan para kepala daerah eksisting akan selesai masa jabatannya pada rentang 2022-2023. Artinya, akan ada krisis legitimasi selama kurun 1 sampai 2 tahun karena yang memimpin adalah Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah seraya menanti kepala daerah terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024,” tuturnnya.  Padahal kewenangan dari Plt ini lebih terbatas, khususnya dalam mengambil keputusan atau tindakan strategis. Sebab, mereka tidak memiliki keleluasaan mengambil langkah cepat apabila harus dihadapkan dalam situasi kritis, sambungnya.  Sebagai informasi, akan ada sekitar 271 daerah yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) pada rentang 2022-2023, apabila pemilu serentak dilaksanakan 2024.  “Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tqx3nJGpM0k

PKS Kritisi Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uu-md3-sepakat-direvisi-polri-bisa-bantu-dpr-panggil-paksa-pejabat_m_187314.jpeg" alt="Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.  "Dengan demikian selesai pandangan mini fraksi (terkait RUU Pemilu)," kata Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3).  Dalam Raker tersebut, sebanyak delapan fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta RUU tersebut tetap dibahas.  Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly dalam rapat tersebut mengatakan, pemerintah sepakat pencabutan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.  "Jadi kami hanya sepakat untuk satu RUU itu didrop (RUU Pemilu). Kami kira singkat saja dan tidak perlu menyampaikan evaluasi seluruhnya," ucap Yasonna.  Yasonna menyampaikan, RUU yang telah masuk dalam Prolegnas 2021 tinggal dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan Tingkat II kecuali RUU Pemilu. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2021/hotma-sitompul-terima-uang-rp-3-miliar-dari-hasil-fee-pengadaan-bansos/">Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a> Meski demikian, anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Santoso tetap mendorong agar RUU Pemilu dibahas. Sehingga pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 tetap terlaksana.  Menurut dia, pembahasan RUU Pemilu harus dilakukan secara komprehensif dan holistik terutama dalam menentukan jadwal Pemilu nasional dan daerah karena terkait dengan kepentingan masyarakat.  "Jika pelaksanaan Pilkada 2024 maka akan menjadi beban lalu lintas politik, logistik, pendidikan pemilih akan berat dilakukan, dan tidak logis untuk ditampung masyarakat," ujar Santoso.  Santoso berujar, jika Pilkada dan Pemilu dilakukan pada 2024 maka akan menjadi beban teknis bagi penyelenggara pemilu.  "Beban teknis itu menjadi penyebab utama penyelenggara pemilu sakit dan meninggal dunia di Pemilu 2019," pungkasnya.

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kadernya-kena-ott-kpk-golkar-berharap-itu-bukan-jebakan_m_188814.jpeg" alt="Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki 2021, salah satu Rancangan Undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional 2021 (Prolegnas 2021) yang mengundang perhatian publik adalah RUU Pemilu.  Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Aziz Syamsuddin, menyerap aspirasi sebanyak-banyak dari masyarakat dalam rangka menyempurkan sistem demokrasi dan politik di Indonesia.  "Pembahasan RUU Pemilu relevan dan penting untuk dilakukan dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi bagi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai yaitu Indonesia," ujar Aziz Syamsuddin kepada wartawan, Selasa (9/2).  Wakil ketua umum Golkar itu menjelaskan beberapa alasan dan urgensi UU Pemilu saat ini yaitu: Pertama, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebabkan kondisi kompleksitas pemilu lima kotak (Pemilihan Preside, DPR RI, DPR, DPRD I, dan DPRD II).  Kedua, pengaruh terhadap tingginya surat suara tidak sah (invalid votes) dan surat suara terbuang (wasted votes). Ketiga adanya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.  Keempat, desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang cenderung belum berimbang dalam membangun posisi dan relasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kelima, kebutuhan penyelarasan pengaturan dengan berbagai putusan MK terkait UU Pemilu seperti hak pilih, mantan terpidana, dan lain-lain.  "Keenam penyelesaian permasalahan keadilan pemilu dengan terlalu banyak ruang saluran (many room to justice) sehingga sulit mencapai keadilan dan kepastian hukum," katanya.  Lebih lanjut, Aziz Syamsuddin mengungkapkan adanya kecendrungan sejumlah partai untuk menunda merevisi terhadap RUU Pemilu karena Pilkada dan Pemilu diselenggarakan bersamaan di tahun 2024.  Dia mengatakan, bahwa revisi terhadap UU Pemilu bukan tertujuan untuk mengugurkan amanat UU Pilkada tahun 2016 yang melahirkan ketentuan terjadinya penyelenggaraan pemilu secara serentak di tahun 2024 bersamaan dengan pemilukada dan pilpres.  Justru Sebaliknya, revisi terhadap UU Pemilu dibutuhkan untuk mencari solusi atas sejumlah kekhawatiran bila Pilkada dan Pemilu diselenggarakan serentak. "Seperti kesiapan anggaran, kesiapan penyelenggara, kesiapan pemilih, serta keadilan dan kepastian hukum. Di mana semuanya terkait dengan kualitas pemilu dan legitimasi," tegasnya.  Aziz mengimbau bila akhirnya sejumlah Fraksi di DPR memutuskan untuk tetap merevisi UU Pemilu, maka fokus pembahasan harus berkenaan dengan upaya mencari solusi dalam rangka membangun sistem penyelenggaran pemilu yang efektif, efisien.  "Upaya ini untuk menyempurakan sistem demokrasi di Indonesia. Publik diharapkan tidak berspekulasi tentang rencana DPR melakukan revisi terhadap UU Pemilu," tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FpnnkcnktiA

Legislator Golkar Beberkan Pentingnya RUU Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Demo-Dukung-RUU-PKS-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Massa aksi meletakan ratusan sepatu diletakkan saat aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (25/10/2020). Dalam aksinya tmereka menyusun Sebanyak 500 lebih pasang sepatu atas bentuk simbolisasi dukungan untuk mend" width="100%">
<figcaption>Massa aksi meletakan ratusan sepatu diletakkan saat aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (25/10/2020). Dalam aksinya tmereka menyusun Sebanyak 500 lebih pasang sepatu atas bentuk simbolisasi dukungan untuk mend</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Penghasapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2021 ini. Keputusan ini setelah adanya rapat kerja antara Baleg DPR bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam pengambilan keputusan Prolegnas 2021.  Lantas bagaimana yang ada di dalam draf RUU PKS ini. Setidaknya di RUU ini menjelaskan kekerasan seksual terbagi dalam sembilan kategori diantaranya:  Pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.  Merujuk pada pasal 12 disebutkan pelecehan tersebut dibagi dua ada fisik dan non fisik. "Yang dimaksud dengan 'tindakan fisik' antara lain sentuhan, colekan, serangan, atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang, termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut," bunyi Pasal 12 ayat 1 RUU PKS.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/01/2021/jihad-fatayat-nu-kawal-ruu-pks-masuk-prolegnas-2021/">Jihad Fatayat NU, Kawal RUU PKS Masuk Prolegnas 2021</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Adapun yang dimaksud dengan tindakan nonfisik meliputi hal berikut ini, namun tidak terbatas pada:</div> </div> </div> </div> a. siulan, kedipan mata. b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin. c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual. d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang.  Sementara untuk yang melakukan pelecehan seksual nonfisik Pasal 91 RUU PKS tersebut menyebutkan mendapatkan rehabilitas khusus paling lama 1 bulan.  "Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan dipidana rehabilitasi khusus paling lama 1 (satu) bulan," bunyi pasal 91 ayat 1.  "Apabila pelecehan sesual dilakukan oleh orang tua, keluarga, seserorang yang memiliki posisi sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat atau pejabat mana ancaman pidana akan ditambah dengan pidana tambahan kerja sosial," bunyi pasal 91 ayat 2.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/nHH7uYp-k1s

RUU PKS Masuk Prolegnas: Kedipan Mata dan Siulan Terancam Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Hukum-dan-HAM-Yasonna-Laoly-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan, Pemerintah telah menyetujui 38 Rancangan Undang-undang (RUU) untuk masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Politikus PDI Perjuangan itu mengharapkan, proses penyusunan RUU Prolegnas prioritas 2021 dapat menghasilkan Undang-undang (UU) yang berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat.  "Mendasarkan pada hasil rapat panitia kerja penyusunan Prolegnas pada 24 November 2020, pada prinsipnya kami atas nama pemerintah menyetujui hasil yang telah disepakati dalam Rapat Panja dan tentunya merupakan hasil terbaik dari perbedaan-perbedaan pendapat dalam pembahasan. Serta atas dasar pemikiran yang kritis demi kepentingan yang lebih baik bagi bangsa dan negara," kata Yasonna dalam keterangannya, Kamis (26/11).  "Kami berharap kerja sama antara Baleg DPR RI, Panitia Perancang UU DPD RI, dan pemerintah dalam penyusunan Prolegnas dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan UU yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat," sambungnya.  Dalam Rapat Panja, Baleg dan pemerintah telah mengusulkan 38 RUU untuk masuk dalam Prolegnas prioritas 2021. Rinciannya 26 RUU merupakan usulan DPR, delapan RUU sebagai usulan pemerintah, dua RUU usulan DPR bersama pemerintah dan dua RUU yang diusulan DPD RI. Selain itu, disepakati juga perubahan prolegnas jangka menengah 2020-2024 sebanyak tiga RUU.  Yasonna pun menyampaikan apresiasi dari pemerintah atas tercapainya kesepakatan tersebut. Dia mengharapkan, bisa segera menyiapkan syarat teknis berupa kesiapan naskah akademik dan rencana UU untuk mendapatkan kesepakatan mengenai RUU Prolegnas prioritas 2021.  "Kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Panja penyusunan Prolegnas Baleg DPR RI dan panitia perancang UU DPD RI," pungkas Yasonna.  https://www.youtube.com/watch?v=5gC0x7SpujM

Yasonna Minta RUU Prolegnas 2021 Hasilkan UU Berkualitas dan Berfaedah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Hukum-dan-HAM-Yasonna-Laoly-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan usulan 10 RUU inisiatif pemerintah untuk dimasukkan dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Tiga di antaranya merupakan usulan baru untuk prolegnas prioritas tahun 2021.  "Memperhatikan capaian prolegnas tahun 2020, pemerintah pada prinsipnya tetap mengupayakan percepatan penyelesaian RUU Prioritas Tahun 2020," kata Yasonna dalam Rapat Kerja Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2020 dan Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (23/11).  "Berkenaan dengan pembahasan prolegnas RUU Prioritas 2021, Pemerintah akan mengusulkan RUU dengan mempertimbangkan hasil capaian prolegnas prioritas 2020 dan kebutuhan RUU baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menyiapkan naskah akademik dan RUU-nya," sambungnya.  Yasonna menjelaskan, tujuh RUU inisiatif diantaranya merupakan RUU Prioritas 2020 yang dilanjutkan pembahasannya dalam prolegnas RUU Prioritas 2021. Ketujuh RUU tersebut yakni, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi; RUU Landas Kontinen (RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia); RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; RUU tentang Narkotika dan Psikotropika; RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; RUU tentang Ibukota Negara; serta RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.  Selain itu, Pemerintah juga mengajukan tiga usulan RUU baru dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas 2021, yakni RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Wabah dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law sektor keuangan).  Yasonna menyebut masing-masing RUU baru yang diusulkan pemerintah tersebut punya arti yang sangat penting ke depannya. Menurut Yasonna, diusulkannya RUU tentang Hukum Acara Perdata yang pernah diajukan dalam Prolegnas 2019 menjadi sangat penting dalam memberi kepastian hukum dan mampu mengakomodasi perkembangan penyelesaian persengketaan perkara perdata.  "Apalagi dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya peradilan yang dapat mengatasi penyelesaian persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien," ujar Yasonna.  Sementara itu, RUU tentang Wabah bertujuan mengganti UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum masyarakat. Dia menyebut, regulasi yang ada saat ini hanya mengatur upaya penanggulangan pada saat wabah sudah terjadi seperti munculnya pandemi Covid-19.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/13/11/2020/nasdem-kembali-usulkan-ruu-pks-masuk-prolegnas-prioritas-2021/">Nasdem Kembali Usulkan RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021</a>  "Ke depan, RUU ini akan mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan deteksi dini sebuah wabah sebagai upaya meminimalisir penularan, menurunkan jumlah kasus, jumlah kematian, risiko kecacatan, dan perluasan wilayah, serta dampak malapetaka yang ditimbulkan," ungkap Yasonna.  Dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agats tersebut, Yasonna juga menyampaikan tiga usulan perubahan RUU dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024. Ketiga RUU tersebut ialah RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Jaminan Benda Bergerak, serta RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.  "Saya berharap DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah bersama-sama memperkuat komitmen serta kerjasama dalam mewujudkan penyusunan prolegnas yang realistis, simpel, dan responsif sebagai instrumen perencanaan dalam pembentukan UU," ujar Yasonna.  Terkait dikeluarkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU Pemasyarakatan dari daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021, Yasonna menyebut kedua RUU itu bersifat carry over, sehingga bisa setiap saat dilanjutkan.  "Untuk sementara ini, Pemerintah dan Komisi III sepakat untuk terus menjelaskan kepada masyarakat. RUU ini tinggal sedikit lagi, tinggal memberikan sosialisasi kepada publik agar tidak mempersepsikan berbeda," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Al2rvO34ASI

Menkumham Yasonna Laoly Usul 10 RUU Masuk Prolegnas 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-3-4.jpeg" alt="Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumhan) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, Pemerintah belum membahas soal kemungkinan memasukkan RUU Larangan Minuman Beralkohol, ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021. Menurutnya, karena RUU tersebut belum resmi menjadi usul DPR RI.  "Hingga saat ini kami masih belum membahas tentang kemungkinan dimasukkannya RUU Larangan Minuman Beralkohol ke Prolegnas 2021, yang akan segera ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR," kata Yasonna dalam keterangannya, Senin (16/11).  "Kami mendengar Badan Legislasi DPR sendiri belum satu bahasa terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. Karenanya, Pemerintah masih dalam posisi melihat dulu bagaimana perkembangannya," sambungnya.  Yasonna meminta masyarakat tak perlu terlibat dalam polemik tak jelas tersebut. Mengingat RUU Larangan Minuman Beralkohol ini masih harus melewati proses panjang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/11/2020/pks-tetap-perjuangkan-ruu-minol/">PKS Tetap Perjuangkan RUU Minol</a>  "RUU Larangan Minuman Beralkohol merupakan usulan atau inisiatif dari beberapa anggota DPR dan masih dalam pembahasan. Proses serta kajiannya masih panjang sebelum DPR mengambil keputusan apakah RUU ini akan dilanjutkan atau tidak," ucap Yasonna.  Untuk diketahui, RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali dibahas di Baleg usai diusulkan oleh 21 anggota DPR RI dari fraksi PPP, PKS, dan Gerindra. RUU tersebut, pada saat ini baru dalam tahap penjelasan dari pengusul rancangan regulasi, untuk bisa dikaji oleh Baleg sebelum menentukan RUU Larangan Minuman Beralkohol bisa dilanjutkan atau tidak.  Seperti dilansir laman resmi DPR, RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri atas 7 bab dan 24 pasal. Namun, RUU tersebut masih menjadi wacana sejak pertama kali diusulkan pada 2015.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SrSUTMF2P7w

Yasonna Sebut RUU Larangan Minol Belum Tentu Masuk Prolegnas 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Prolegnas 2021

Berita Terkini