<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/Untitled-design-1316033117.jpg" alt="Momen hangat persalinan Nikita Willy dengan dukungan penuh dari keluarga. (Instagram @nikitawillyofficial94)" width="100%">
<figcaption>Momen hangat persalinan Nikita Willy dengan dukungan penuh dari keluarga. (Instagram @nikitawillyofficial94)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Beberapa waktu lalu, Nikita Willy menjadi sorotan publik setelah membagikan pengalaman persalinan anak keduanya di Amerika. Banyak warganet yang mengagumi ketenangannya selama proses kelahiran anak keduanya dengan metode water birth. Kehadiran keluarga, terutama dukungan dari suami, menjadi faktor penting yang membantu proses tersebut berjalan lancar. Hal ini menginspirasi banyak pasangan, terutama suami, untuk lebih aktif dan siap dalam mendampingi istri mereka selama proses persalinan. Persalinan memang bukanlah hal yang mudah. Namun dengan dukungan yang tepat, proses ini bisa menjadi lebih tenang dan penuh kedamaian. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan suami agar istri lebih tenang menghadapi proses persalinan versi Nikita Willy. <ol> <li> Proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan istri</li> </ol> Penting bagi suami untuk peka dan proaktif terhadap kebutuhan istri tanpa harus diminta. Susun dan lengkapi daftar kebutuhan yang perlu dipersiapkan, serta pastikan selalu siap sedia untuk kebutuhan mendadak. <ol start="2"> <li> Intens beri dukungan emosional.</li> </ol> Dukungan emosional yang intens dari suami sangat penting untuk menjaga semangat dan ketenangan istri selama proses persalinan.&nbsp; <ol start="3"> <li> Perbesar Sabar dan Rasa Pengertian</li> </ol> Selama persalinan, istri mungkin akan menghadapi banyak perubahan emosi. Suami perlu mengusahakan untuk tetap sabar menghadapinya untuk memberi kenyamanan emosional pada istri. <ol start="4"> <li> Siapkan Nomor Penting dan Darurat</li> </ol> Langkah ini akan membantu mengantisipasi keadaan genting yang mungkin terjadi, terutama saat situasi tak terduga muncul. <ol start="5"> <li> Selalu berdoa dan Berikan Afirmasi Positif</li> </ol> Genggam tangan istri untuk memberikan rasa nyaman. Berikan afirmasi positif serta doakan dengan tulus agar istri tetap kuat, bayinya sehat, dan diberi keselamatan. Tips berdasarkan pengalaman Nikita di atas dapat menjadi inspirasi sekaligus pengingat betapa pentingnya peran pasangan dalam mendukung proses persalinan. Melalui dukungan yang tepat, momen kelahiran dapat menjadi pengalaman yang lebih tenang, bermakna, dan penuh cinta.

Kehadiran keluarga, terutama dukungan dari suami, menjadi faktor penting yang membantu proses persalinan berjalan lancar.

Ini 5 Cara Suami Membantu Istri Hadapi Proses Persalinan dengan Tenang: Pro Tips dari Nikita Willy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BIDAN-09-09-.jpg" alt="Sudah 12 tahun Maidiana menjalani profesi sebagai bidan di desa yang waktu tempuh dari pusat pemerintahan ke lokasi pasien tinggal lebih dari 2 jam perjalanan." width="100%">
<figcaption>Sudah 12 tahun Maidiana menjalani profesi sebagai bidan di desa yang waktu tempuh dari pusat pemerintahan ke lokasi pasien tinggal lebih dari 2 jam perjalanan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mengabdikan diri sebagai seorang bidan desa memiliki nikmat tersendiri bagi Maidiana (38). Tidak peduli betapa sulit medan dan jauhnya jarak yang harus ditempuh, Maidiana selalu siap meluangkan waktunya untuk membantu serangkaian proses persalinan para perempuan-perempuan hamil di wilayah desa yang terletak jauh di pedalaman Kabupaten Aceh Utara, Desa Seumirah, Kecamatan Nisam Antara.  Maidiana sudah 12 tahun menjalankan pengabdiannya sebagai bidan di desa yang waktu tempuh untuk mencapainya dari pusat pemerintahan lebih dari dua setengah jam perjalanan. Melewati hutan pedalaman, jalan bebatuan, dan sungai juga sudah biasa dilakoni Maidiana. Tidak jarang pula Maidiana harus meninggalkan keluarga dan si buah hati di rumah saat mendadak ada masyarakat yang membutuhkan bantuannya di malam hari.  Ia tidak pernah sekalipun menolak pasien dengan alasan apapun. Lantas demikian, persoalan rupiah juga tidak pernah menjadi hambatan dan halangan bagi Maidiana untuk memberikan pertolongan dan pelayanan dengan setulus hati.  “Bagi saya hal yang terpenting adalah melayani, membantu ibu-ibu untuk melahirkan bayi sehat dan selamat. Hanya itu tujuan dan prioritas saya mengabdi untuk masyarakat,” jelas Maidiana Rabu (31/08).  Berbicara masalah pembiayaan pelayanan, Maidiana menegaskan bahwa hingga saat ini ia selalu mendorong bahkan tidak jarang terkesan memaksa masyarakat yang tergolong tidak mampu untuk memanfaatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.  “Saya selalu pastikan ibu-ibu di Desa Seumirah sudah punya kartu JKN saat kunjungan pemeriksaan kehamilan ke rumah-rumah. Jangan sampai ibu hamil itu harus berpikir beban biaya persalinan lagi. Mmereka harus bahagia supaya ibu dan bayi dalam kandungan selalu sehat,” tegas wanita yang sudah berprofesi sebagai bidan selama 16 tahun itu.  Maidiana mengatakan bahwa dirinya selalu berupaya agar dapat melakukan pemeriksaan kehamilan rutin dengan mendatangi langsung rumah pasien. Pasalnya, tidak jarang kontur jalanan di wilayahnya menghambat mobilitas perempuan hamil dan membahayakan kandungannya.  Saat ditemukan ada perempuan hamil yang kartu JKN-nya tidak aktif atau bahkan ada belum memilikinya, Maidiana secara sukarela membantu melaporkan dan memberikan dokumen-dokumen kependudukan yang diperlukan kepada petugas Puskesmas agar dibantu mengurus administrasinya melalui kanal digital yang disediakan BPJS Kesehatan.  “Sekarang pelayanan kesehatan dan urusan administrasi di dalamnya semakin mudah diakses dengan berbagai layanan digital yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi kita sebagai perpanjangan tangan negara yang hadir untuk masyarakat harus mampu menjalankan segala peran dan fungsi masing-masing dengan optimal, demi Indonesia yang lebih sehat,” ucap Maidiana.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Kisah Bidan Maidiana, Belasan Tahun Mengabdi di Pedalaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-2.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyelidikan polisi terkait dugaan malapraktik proses persalinan salah satu pasien hingga mengakibatkan bayi meninggal di RSUD Jombang (29/7) belum menunjukkan hasil memadai. Polisi sudah mengirimkan hasil pemeriksaan ke organisasi profesi, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Timur.   ”Berkas pemeriksaan sudah kita kirim hari ini (7/8) ke IBI dan IDI Jatim di Surabaya,” terang Kasatreskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha, Minggu (7/ 8).   Pelibatan dua organisasi profesi itu, menurut dia, merupakan hal wajib lantaran berkaitan dengan keahlian. Sehingga polisi lebih mudah dalam melakukan penyelidikan.    ”Kita tidak punya keahlian soal prosedur kesehatan dan persalinan. Sehingga nanti dua organisasi itu bisa menentukan apakah ada unsur kelalaian atau tidak dalam proses persalinan yang berujung meninggal dunia bayi itu,” tambah Giadi.   Setelah hasil pengkajian dua organisasi tersebut keluar, pihaknya akan menyampaikan ke publik. ”Semoga hasilnya bisa cepat keluar,” ucap Giadi.   Sebelumnya, pasangan Yopi Widianto, 26 dan Rohma Roudotul Jannah, 29, warga Dusun Slombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito kehilangan bayinya yang baru lahir. Proses persalinan buah hati pertamanya berujung kematian karena diminta menjalani persalinan normal oleh pihak RSUD Jombang. Padahal, rujukan dari puskesmas meminta mereka untuk mendapatkan persalinan caesar.    Menurut Yopi, permintaan itu ditolak pihak RSUD. Tenaga kesehatan di RSUD Jombang mengatakan bahwa proses persalinan berjalan lancar dan cepat.  <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   ”Kata perawatnya tidak di-caesar karena bukaannya cepat,” terang Yopi. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Para perawat yang menangani persalinan itu panik dan menelepon dokter spesialis kandungan karena proses persalinan bermasalah. ”Bahkan sampai ada tiga dokter dan belum berhasil. Itu posisi jam 9 malam,” jelas Yopi. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Kemudian jabang bayi dinyatakan meninggal. Yopi yang menemani istrinya, langsung lemas dan hanya bisa pasrah. Dia makin shock ketika dipanggil dokter yang menyarankan dilakukan operasi pemisahan tubuh dengan kepala bayi. Alasannya, karena tubuh bayi tak bisa keluar dari jalur lahir. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   ”Itu satu satunya jalan untuk mengeluarkan badan bayi. Mau tidak mau akhirnya dipisah agar bisa keluar dari jalur lahir istri saya,’’ terang Yopi.    Dari kejadian itu, dia berharap pihak RSUD Jombang punya itikad baik untuk meminta maaf secara terbuka kepada keluarganya. ”Saya tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi,’’ ucap Yopi.

Polisi Gandeng IDI Jatim Tangani Kasus Bayi Meninggal di RSUD Jombang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/lahir-prematur-bayi-kuli-pasar-tidak-dapat-klaim-bpjs_m_179084.jpeg" alt="KLAIM: Efendi, ayah anak lahir prematur yang tidak diklaim BPJS Kesehatan, karena anaknya tidak terdaftar sebelum melahirkan. Kondisi kelahiran anaknya secara prematur membuatnya tidak sempat mendaftarkan anaknya sebelum melahirkan." width="100%">
<figcaption>KLAIM: Efendi, ayah anak lahir prematur yang tidak diklaim BPJS Kesehatan, karena anaknya tidak terdaftar sebelum melahirkan. Kondisi kelahiran anaknya secara prematur membuatnya tidak sempat mendaftarkan anaknya sebelum melahirkan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Meski sudah dapat berkumpul bersama dengan keluarga, Muhammad Rizki Satria, bayi yang lahir prematur dan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan tersebut, masih menyisakan hutang hampir Rp 55 juta kepada Rumah Sakit Elisabeth, Baloi, Batam. Efendi, ayah Rizki yang baru berusia 14 hari ini mengaku bingung dan tidak tahu harus berbuat apa untuk melunasi hutang tersebut. Terlebih ia hanya berprofesi sebagai kuli pasar. Karena kebingungan, Efendi nekat menyambangi Gedung DPRD Kota Batam untuk mencari solusi, Rabu (3/1) siang. Ia menumpahkan seluruh uneg-unegnya kepada sejumlah Komisi IV DPRD Kota Batam, yang menaungi pendidikan dan kesehatan. Menurut Efendi, pihak BPJS Kesehatan tidak menjamin proses persalinan anaknya, lantaran tidak sesuai prosedur. Sebab sebelum didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, anaknya lebih dahulu lahir. "Pagi USG, siang langsung operasi kata dokter, setelah selesai segera saya urus ke BPJS, kata BPJS tak bisa diklaim karena belum terdaftar. Saya mana tahu anak saya lahir lebih dulu, ini bukan kehendak saya," kata Efendi. Selama menjalani perawatan di RS Elisabth, kata Efendi, anaknya diperlakukan sebagai pasien umum. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibawanya untuk membawa pulang istrinya juga tidak diakui, sehingga ia harus membayar deposit sebesar satu juta dari biaya persalinan sebesar Rp 3,3 juta, baru istrinya diperbolehkan pulang. Sementara anaknya tetap menjalani perawatan. Efendi sempat kembali mendatangi Kantor BPJS Kesehatan untuk klaim berobat anaknya pada Rabu (27/12) lalu, namun lagi-lagi ditolak dengan alasan mengikuti prosedur yang berlaku. Karena tidak ada klaim dari BPJS, Efendi terpaksa membayar sendiri biaya perawatan anaknya. Lebih lanjut, Efendi menceritakan anaknya juga&nbsp;dipindahkan ke Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) untuk menjalani pengobatan lanjutan. "Mau bagaimana lagi, demi anak saya terpaksa saya sanggupi bayar dengan mencicil selama empat bulan, orang seperti saya ini tak akan sanggup dapatkan duit sebanyak itu," kata Efendi lagi. Efendi mengaku terus berupaya untuk meminta bantuan terhadap kondisi yang ia alami saat ini. Ia mengaku tidak hanya mendatangi Komisi IV untuk meminta arahan, namun juga menemui Wali Kota Batam, HM Rudi, namun belum mendapat tanggapan yang sesuai harapan Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Riki Indrakari menyayangkan tidak adanya klaim BPJS dalam kasus ini. Ia menuturkan meskipun tidak terdaftar ketika melahirkan, hal itu tetap menjadi tanggungjawab BPJS, sebab terjadi karena kondisi kelahiran secara prematur. Ia menjelaskan harus ada perubahan regulasi terkait bagaimana anak dalam kandungan itu didaftarkan sebelum melahirkan. Fungsi klinik bisa lebih dari sekadar hanya tempat untuk memeriksa kesehatan kandungan. "Kasus seperti ini bukan sekali dua kali, kalau janin itu sudah berusia beberapa bulan, harusnya klinik langsung laporkan saja, sebagai tanda adanya firtual account atas si janin. Kan klinik itu binaan BPJS, binaan Dinas Kesehatan.&nbsp; Seharusnya bisa mengatur mekanisme pelaporan untuk calon bayi," kata Riki menjelaskan. &nbsp;

Lahir Prematur, Bayi Kuli Pasar Tidak Dapat Klaim BPJS