<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/WhatsApp-Image-2025-07-17-at-185152_2eaef304-2615506538.jpg" alt="Wakil Gubernur Sultra Hugua. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sultra Hugua. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua menyebut, Pulau Kawi-Kawia merupakan milik Provinsi Sultra bukan Sulawesi Selatan (Sulsel) berdasar putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).​​​ Hugua mengatakan, kepemilikan Pulau Kawi-Kawia merupakan wilayah Kesultanan Buton sejak 1956. Saat ini menjadi wilayah administrasi Kabupaten Buton Selatan (Busel). &rdquo;Ini bagian daripada konsideran daripada undang-undang ini," kata Hugua seperti dilansir dari Antara di Kantor Gubernur Sultra. Dia menyebutkan, Pulau Kawi-Kawia sudah tidak boleh lagi diperdebatkan. Pulau tersebut milik Sulawesi Tenggara. Masalah timbul karena Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi menyebutkan jika pulau tersebut merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan &rdquo;Keputusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa Pulau Kawi-Kawia itu milik Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Tidak mungkinlah Permendagri memenangkan ini, artinya dia otomatis Permendagri itu gugur demi hukum,&rdquo; tandas Hugua.​​​​​​​ Menurut Hugua, sangat tidak masuk akal jika ada yang menyebutkan Pulau Kawi-Kawia itu masih berpolemik. Sebab, kepemilikan pulau tersebut diputuskan Mahkamah Konstitusi berada di wilayah administrasi Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. &rdquo;Yang benarnya itu Kawi-Kawia yang milik Sulawesi Tenggara,&rdquo; ungkap Hugua. Dia juga menjelaskan Pulau Kawi-Kawia yang masuk dalam wilayah administrasi Sulawesi Tenggara telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. &rdquo;Mahkamah Konstitusi di atas undang-undang (keputusan Pulau Kawi-Kawia milik Sultra). Pertanyaannya kenapa mau didiskusikan,&rdquo; tutur Hugua.​​​​​​​ Hugua juga menambahkan terlebih lagi saat ini Gubernur Sultra Andi Sumangerukka bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah berdiskusi dengan baik terkait dengan wilayah Pulau Kawi-Kawia itu. &rdquo;Apalagi Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Gubernur Sulawesi Selatan secara emosional sudah diskusi. Mestinya Sulawesi Selatan melepas. Harusnya seperti itu karena undang-undang dan juga konstitusi,&rdquo; tegas Hugua.

Wagub Provinsi Sultra menyebut, Pulau Kawi-Kawia merupakan milik Provinsi Sultra bukan Sulsel berdasar putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK)

Sengketa Pulau, Wagub Sultra Tegaskan Pulau Kawi-Kawia Bukan Milik Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ilustrasi-pembunuhan-mati.jpg" alt="Ilustrasi. JENAZAH PEMBUNUHAN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. JENAZAH PEMBUNUHAN</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka inisial SU, 57, ditemukan tewas di dalam kamar mandi hotel di Jalan Supu Yusuf Nomor 27, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari AKP Fitrayadi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (8/10) sekitar pukul 23.45 wita. &rdquo;Di sebuah hotel di Mandonga, ditemukan mayat berjenis kelamin laki-laki,&rdquo; kata Fitrayadi seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, penemuan mayat tersebut bermula saat korban menghubungi tukang pijat berinisial E, 38, pada pukul 22.40 wita. Sekitar pukul 23.09, E tiba di kamar korban. &rdquo;Sebelum mengurut, korban sempat berbincang-bincang dengan E,&rdquo; ujar Fitrayadi. Setelah selesai mengurut, lanjut Fitrayadi, E kemudian langsung menggunakan kembali jaket. Sedangkan korban berjalan menuju kamar mandi sambil menyuruh E untuk mengambil uang di saku celana. &rdquo;Beberapa saat kemudian, E mendengar korban terjatuh dan langsung mengorok di dalam kamar mandi,&rdquo; ucap Fitrayadi. Fitrayadi mengungkapkan, saat E menuju kamar mandi tersebut, melihat bahwa korban terbaring serta jari-jari korban melengkung. &rdquo;Tanpa berpikir, E langsung berlari dan memanggil pegawai hotel itu,&rdquo; jelas Fitrayadi. Dia menjelaskan, menurut keterangan saksi E sebelum diurut, korban mengeluh kakinya selalu kram. &rdquo;Jadi, korban ini sudah tiga kali diurut E, dan selalu keluhannya kalau kakinya kram,&rdquo; ungkap Fitrayadi. Dia menuturkan, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung mendatangi dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP). &rdquo;Kami mulai penyelidikan, mencari saksi-saksi, dan melakukan olah TKP,&rdquo; sebut Fitrayadi. Fitrayadi menambahkan, saat ini, korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan visum. &rdquo;Dibawa ke RS Bhayangkara Kendari untuk divisum,&rdquo; tambah dia.

Seorang anggota DPRD Kabupaten Kolaka tewas di dalam kamar mandi hotel di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

Anggota DPRD Ditemukan Tewas di Kamar Mandi Hotel di Kendari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ginjal-akut.jpg" alt="Ilustrasi gagal ginjal akut. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gagal ginjal akut. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat tiga kasus anak meninggal dunia diduga mengalami gangguan ginjal akut.  Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sultra Ridwan mengatakan, tiga anak yang meninggal tersebut berasal dari tiga daerah yang berbeda di Sulawesi Tenggara. ”Untuk posisi sekarang anak-anak kita yang meninggal itu ada tiga orang satu meninggal di Rumah Sakit Bahteramas, dua meninggal di Rumah Sakit Palagimata Kota Baubau,” kata Ridwan seperti dilansir dari Antara.  Dia menerangkan, untuk kasus pertama anak laki-laki usia 1,11 tahun asal Kabupaten Konawe meninggal di Rumah Sakit Bahteramas pada 20 Oktober dengan gejala demam, dan tidak bisa buang air kecil (BAK) dengan riwayat epidemiologi mengonsumsi paracetamol sirop.  Kasus kedua, anak laki-laki usia 9 bulan asal Kabupaten Buton Selatan meninggal dunia di Rumah Sakit Palagimata Kota Baubau pada 22 Oktober dengan gejala demam dan tidak bisa buang air kecil (BAK) dengan riwayat epidemiologi yang sama yakni mengonsumsi paracetamol sirop. Kasus ketiga yakni laki-laki usia 4,8 tahun asal Kabupaten Muna meninggal di Rumah Sakit Palagimata Kota Baubau pada 27 Oktober dengan gejala demam dan tidak bisa buang air kecil (BAK) dengan riwayat mengonsumsi paracetamol sirop.  ”Dari hasil penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan bahwa anak-anak kita yang meninggal ini semua beriwayat diduga meminum obat sirop Unibebi Cough merupakan satu dari lima obat sirup yang saat ini dilarang dikonsumsi,” jelas Ridwan.  Dia menyampaikan, untuk sampel darah dan obat sirop yang dikonsumsi ketiga anak tersebut sudah diambil untuk diteliti di laboratorium Kementerian Kesehatan guna memastikan kebenaran apakah ketiga anak yang meninggal benar gagal ginjal akut atau sekadar dugaan. Pihaknya sudah mengambil antisipasi dalam menghadapi kasus gangguan ginjal akut anak. Di antaranya membuat posko pengaduan dan penanggulangan.  Selain itu, seluruh fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara yakni 34 rumah sakit aktif dan 296 puskesmas baik ada maupun tidak ada pasien dengan gagal ginjal akut harus melapor ke dinas kesehatan provinsi setiap sore hari.  ”Perintah dari pimpinan (Kepala Dinas) semua harus terlapor karena ini menjadi masalah nasional yang serius karena wabah gagal ginjal akut ini menjadi perhatian dinas kesehatan,” terang Ridwan.  Dia mengimbau kepada orang tua agar tidak memberikan sembarang obat kepada anak-anaknya tanpa ada resep dari dokter guna mencegah gagal ginjal akut pada anak. Saat ini, sejumlah obat sirop dalam proses penyelidikan apakah dugaan kasus anak meninggal akibat disebabkan karena cemaran etilen glikol, dietilen glikol, atau polietilen glikol.  ”Karena belum ada yang bisa memastikan. Tetapi pemerintah sudah mengambil langkah yang konservatif bahwa semua obat sirup harus dihentikan nanti diteliti satu-satu yang mengandung ambang glikol masih ditoleransi akan dikeluarkan rilisnya,” papar Ridwan.  Kepala Pelayanan Kesehatan Dinkes Sultra Didin Rohidin menambahkan, sejauh ini seluruh rumah sakit tidak ada lagi yang merawat pasien diduga gagal ginjal akut anak. ”Sampai saat ini sudah tidak yang dirawat terkait gagal ginjal akut. Pembiayaan (pasien dugaan gagal ginjal akut anak) semua ditanggung negara lewat via BPJS Kesehatan,” tutur Didin Rohidin.

Dinkes Sultra Akui Tiga Anak Meninggal Diduga Gangguan Ginjal Akut

Provinsi Sultra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Provinsi Sultra

Berita Terkini

Sengketa Pulau, Wagub Sultra Tegaskan Pulau Kawi-Kawia Bukan Milik Sulsel

Anggota DPRD Ditemukan Tewas di Kamar Mandi Hotel di Kendari

Dinkes Sultra Akui Tiga Anak Meninggal Diduga Gangguan Ginjal Akut

Download Aplikasi JawaPos.com