<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/bts-445-3373625514.jpg" alt="Tim kuasa hukum mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif, Aldres Napitupulu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/10). (Foto: Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Tim kuasa hukum mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif, Aldres Napitupulu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/10). (Foto: Ridwan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim kuasa hukum mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif, Aldres Napitupulu meyakini proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G tidak mangkrak. Sebab, proyek tersebut sampai saat ini masih berjalan dan menjadi proyek strategis nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proyek ini tidak mangkrak dan tidak berhenti sama sekali, atau barangnya jadi candi atau gimanalah. Karena proyek ini masih berlanjut, dan dapat dimanfaatkan, dapat berguna dalam melayani masyarakat," kata Aldres di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aldres tak menampik, proses administrasi pengerjaan proyek tersebut belum selesai. Namun, sebagian besar proyek yang terpasang berfungsi dengan normal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013072543/kasus-dugaan-pemerasaan-syl-ketua-kpk-firli-bahuri-akan-dipanggil-polda-metro">Kasus Dugaan Pemerasaan SYL, Ketua KPK Firli Bahuri Akan Dipanggil Polda Metro</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekalipun proses administrasinya belum selesai sampai ke berita acara serah terima. Tapi secara fungsi, berdasarkan keterangan Direktur Infrastrukrtur semua berfungsi dan melayani," ungkap Aldres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aldres pun menyebut, sebanyak 88 proyek BTS 4G yang belum terbangun sudah dikeluarkan dari kontrak. Karena itu, ia meyakini dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap kliennya tak sepenuhnya benar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebanyak 88 proyek titik BTS yang tidak jadi dari 4.200 itu sudah dikeluarkan dari kontrak dan tidak dibayar juga oleh BAKTI. Karena kontraknya dibatalkan untuk 88 proyek BTS, bahkan sebelum penyidikan perkara ini dimulai," tegas Aldres.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus ini, mantan Menkominfo&nbsp;Johnny&nbsp;G Plate didakwa merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan&nbsp;Johnny&nbsp;diduga dilakukan bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI), Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Windi Purnama disangkakan melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Kuasa hukum mantan Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif, Aldres Napitupulu meyakini proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G tidak mangkrak.

Eks Direktur BAKTI Kominfo Yakin Proyek BTS Tak Mangkrak dan Berfungsi Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemuka-agama-jadi-sasaran-teror-bos-relawan-jokowi-ini-tahu-dalangnya_m_189360.jpeg" alt="Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Teka-teki sosok pengganti Johnny G. Plate sebagai menteri kominfo sudah terjawab. Pagi ini (17/7) Presiden Joko Widodo melantik menteri kominfo yang baru.</p> <p>Nama yang mencuat adalah Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi.</p> <p>Kabar kocok ulang atau <em>reshuffle</em> kabinet itu ramai sejak kemarin (16/7) petang.</p> <p>Diawali dengan beredarnya undangan dari menteri sekretaris negara tentang pelantikan menteri, wakil menteri, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan dilakukan di Jakarta hari ini pukul 10.00 WIB.</p> <p>Informasi yang beredar, Budi Arie akan menempati pos Menkominfo. Dia akan didampingi Direktur PT Pos Nezar Patria sebagai Wamenkominfo. Posisi Wamenkominfo itu sudah disiapkan landasan hukumnya lewat Peraturan Presiden 22/2023 tentang Kementerian Kominfo yang diteken Presiden Joko Widodo pada 17 April lalu.</p> <p>Selanjutnya, Rektor Universitas Moestopo Prof Paiman Raharjo akan menjadi wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi menggantikan Budi Arie. Kemudian, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury digeser menjadi wakil menteri luar negeri. Dubes RI di AS Rosan Roeslani akan mengisi pos wakil menteri BUMN. Selain itu, ada nama Djan Farid yang diangkat menjadi anggota Wantimpres.</p> <p>Budi Arie tidak mengonfirmasi penunjukannya sebagai Menkominfo. Pertanyaan melalui aplikasi pesan yang dikirim wartawan koran ini hanya dibaca, tapi tidak dibalas.</p> <p>Nama lain yang juga disebut terimbas reshuffle kali ini adalah Wamenag Zainut Tauhid Sa&rsquo;adi. &rdquo;Terima kasih atas kerja samanya yang luar biasa selama ini,&rdquo; kata politikus PPP itu saat dikonfirmasi tadi malam.</p> <p>Secara pribadi, dia menyampaikan rasa senang berinteraksi dengan wartawan di lingkungan Kemenag. Tidak ada pernyataan lain yang disampaikan pria berkacamata itu.</p> <p>Dari lingkungan istana, kabar pelantikan menteri dan sejumlah wakil menteri serta Wantimpres itu dibenarkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin. &rdquo;Benar, besok pagi (hari ini, Red) akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden,&rdquo; ujarnya. Namun, untuk jabatan dan siapa yang akan dilantik, dia meminta untuk menunggu.</p> <p>Terpisah, ahli digital forensik Ruby Zukri Alamsyah mengomentari penunjukan menteri kominfo baru. Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir, menteri kominfo dirangkap Menko Polhukam Mahfud MD.</p> <p>Menurut Ruby, ada beberapa tugas besar yang harus dijalankan menteri kominfo yang baru nanti hingga selesainya masa tugas kabinet Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin. &rdquo;Yang pasti dan paling besar adalah proyek BTS,&rdquo; katanya. Meski bermasalah, proyek tidak boleh berhenti di tengah jalan.</p> <p>Ruby mengatakan, masyarakat di pedalaman yang selama ini tidak terjangkau BTS komersial harus bisa mendapatkan akses internet lewat BTS yang disiapkan negara.</p> <p>Tugas berikutnya adalah segera membentuk Komite Pengawas Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai amanat dari UU 27/2022 tentang PDP. <strong>(wan/c19/fal)</strong></p>

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi dilantik Menkominfo.

Dari Wakil Mendes PDTT ke Menkominfo, Budi Arie Ditunggu Tugas Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/Menpora-Dito-Ariotedjo-Diperiksa-Kejagung-Terkait-Korupsi-Menara-BTS-4G-Miftahul-Hayat-5-231418232.jpg" alt="Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/7/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dugaan aliran dana Rp 27 miliar dari kasus pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kominfo menghadapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo pada 24 pertanyaan dari penyidik Kejaksaan Agung. Kemarin (3/7) Dito menjalani pemeriksaan sebagai saksi.</p> <p>Dito tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.00 WIB. Dia tampak rileks dengan mengumbar senyum kepada awak media.</p> <p>Dalam informasi awal perihal agenda pemeriksaan, dia dipanggil penyidik terkait berita acara pemeriksaan (BAP) eks komisaris PT Solitechmedia Synergy Irwan Hermawan.</p> <p>Irwan kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Komunikasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). &rdquo;Beliau (Dito, Red) diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi,&rdquo; ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana.</p> <p>Kejagung terus mendalami dan mengembangkan pengusutan perkara yang turut menyeret mantan Menkominfo Johnny G. Plate itu. Berdasar pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa Irwan Hermawan, penyidik menilai Dito perlu dimintai keterangan. &rdquo;Terkait dengan tersangka atau sekarang sudah menjadi terdakwa IH (Irwan Hermawan, Red),&rdquo; ucap Ketut.</p> <p>Dia menegaskan, penyidik pada jaksa agung muda pidana khusus (Jampidsus) akan memanggil dan memeriksa siapa pun yang dibutuhkan keterangannya untuk menuntaskan penanganan kasus tersebut. &rdquo;Saksi-saksi pasti banyak yang akan kami periksa,&rdquo; kata dia. Selain Dito, kemarin Kejagung memeriksa sejumlah pegawai Bakti Kominfo, yakni MFM, AJ, DJI, EH, DAF, BN, dan FM.</p> <p>Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, Dito menjawab 24 pertanyaan yang diajukan penyidik. Dia mengakui, pemeriksaan menteri termuda di kabinet Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin itu tidak terlepas dari informasi yang beredar, yakni dugaan aliran dana Rp 27 miliar.</p> <p>Kuntadi tidak memerinci materi pemeriksaan Dito. Namun, dia menekankan, pihaknya terus mendalami dan mencari kebenaran informasi yang beredar. &rdquo;Yang jelas bahwa peristiwa tersebut, kalau toh benar adanya, itu di luar tempus peristiwa pidana BTS (4G Bakti Kominfo),&rdquo; beber dia.</p> <p>Dari informasi yang beredar pula, lanjut dia, diduga ada upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penanganan kasus yang ditangani Kejagung. Upaya tersebut dilakukan dengan mengumpulkan dan menyerahkan sejumlah uang kepada beberapa pihak. Adalah Irwan Hermawan yang disebut mengupayakan hal itu. &rdquo;Informasi itu ada atau tidak, kami juga masih mendalami,&rdquo; ujar Kuntadi.</p> <p>Bila informasi tersebut benar, dia memastikan bahwa itu termasuk kategori menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. &rdquo;Kalau memang faktanya ada, ya itu menghalang-halangi penyidikan,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Selain memanggil saksi-saksi, Jampidsus Kejagung juga menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menuntaskan kasus yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 8 triliun itu. &rdquo;Aliran dana sejauh ini sedang dalam proses koordinasi dengan PPATK dan sedang dalam proses penyidikan,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Selepas pemeriksaan Dito, Ketut memberikan informasi tambahan. Menteri bernama lengkap Ario Bimo Nandito Ariotedjo itu menjadi saksi perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Yakni, untuk tersangka WP dan YUS. &rdquo;Terutama terkait dengan aliran dana. Namun, hal tersebut masih dalam proses klarifikasi,&rdquo; katanya. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mencari titik terang terkait informasi aliran dana yang diterima saksi.</p> <p>Sementara itu, Menpora Dito Ariotedjo menyatakan bahwa dirinya sudah ingin menyampaikan klarifikasi sejak awal namanya muncul dan dikait-kaitkan dalam pusaran kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Dito membantah telah menerima uang Rp 27 miliar. &rdquo;Terlebih (muncul) tuduhan saya menerima Rp 27 miliar. Saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami,&rdquo; kata dia.</p> <p>Dia menegaskan datang ke Kejagung sebagai pribadi, bukan sebagai Menpora. Dia ingin cepat menyampaikan klarifikasi melalui Kejagung agar ada tindak lanjut dalam proses hukum yang sedang berjalan. Sebab, dia memikul beban moral sebagai menteri dan warga negara yang memiliki keluarga. &rdquo;Saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa ditindaklanjuti secara resmi juga untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan,&rdquo; bebernya.</p> <p>Secara terpisah, Maqdir Ismail yang dipercaya sebagai kuasa hukum Irwan menyatakan, uang Rp 119 miliar yang diterima kliennya dari proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo telah diserahkan kepada pihak lain. Dia membantah informasi yang menyebut kliennya menerima uang lebih dari Rp 240 miliar. &rdquo;Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, Pak Irwan hanya menyebut menerima sebesar Rp 119 miliar,&rdquo; ungkap dia.</p> <p>Maqdir memastikan kliennya tidak pernah menyebut nama Menpora Dito Ariotedjo dalam BAP. &rdquo;Dalam BAP, Pak Irwan tidak menyebut nama Dito Ariotedjo. Dia hanya menyebut ada penyerahan uang sebesar Rp 27 miliar kepada Z,&rdquo; imbuhnya. Dalam BAP Irwan Hermawan yang diterima Jawa Pos, Irwan menyebut telah menyerahkan uang miliaran rupiah kepada beberapa pihak yang terbagi dalam enam poin.</p> <p>Sementara itu, menanggapi pemeriksaan Menpora Dito, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. &rdquo;Ya, yang penting hormati semua proses hukum,&rdquo; ujar Jokowi saat memberikan keterangan kepada awak media di Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma. &rdquo;Kalau yang dipanggil, baik dari KPK, dari kejaksaan, ya hormati proses hukum itu. Datang, berikan penjelasan, berikan klarifikasi,&rdquo; imbuhnya. <strong>(lyn/syn/c6/fal)</strong></p>

Dugaan aliran dana Rp 27 miliar dari kasus pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kominfo menghadapkan Menpora.

Pengembangan Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, Menpora Dito Ariotedjo Bantah Aliran Dana Rp 27 M

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Plt-Menkominfo-Mahfud-MD-Fedrik-Tarigan-1-1857169479.jpg" alt="Plt Menkominfo Mahfud MD bersama pejabat eselon 1 memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Mahfud MD melantik empat pejabat eselon I sebagai pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkominfo. FOTO : FEDRIK" width="100%">
<figcaption>Plt Menkominfo Mahfud MD bersama pejabat eselon 1 memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Mahfud MD melantik empat pejabat eselon I sebagai pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkominfo. FOTO : FEDRIK</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud&nbsp;MD mengatakan, jaringan di sejumlah menara (<em>tower</em>) dalam proyek Base&nbsp;Transceiver&nbsp;Station&nbsp;(BTS) 4G mulai tersambung.</p> <p>"Sekarang banyak yang sudah mulai tersambung, karena sejak kasus ini mencuat ke permukaan satu bulan yang lalu, kami terus melanjutkan pembangunannya semaksimal dan secepat mungkin," kata Mahfud&nbsp;MD di Kota Ambon, Maluku, Rabu malam (14/6).</p> <p>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu kembali menegaskan bahwa proyek BTS&nbsp;4G Kemenkominfo&nbsp;tetap berlanjut meskipun ditemukan kasus dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya oleh Kejaksaan agung (Kejagung).</p> <p>"Memang ada <em>tower-tower</em> yang sebenarnya sudah siap;&nbsp;tapi ketika diperiksa oleh BPKP&nbsp;(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), jaringannya belum tersambung," tambahnya.</p> <p>Berdasarkan hasil temuan BPKP, tambahnya, dari total sekitar Rp 10 triliun yang disediakan untuk proyek BTS 4G tersebut ditemukan barang yang tersedia hanya bernilai sekitar Rp 2 triliun saja.</p> <p>"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP, sekitar Rp 8 triliun itu diduga disalahgunakan atau dikorupsi," katanya.</p> <p><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01875991/johnny-g-plate-siap-jadi-justice-collaborator-di-kasus-bts-kominfo-mau-seret-siapa">Johnny G Plate Siap jadi Justice Collaborator di Kasus BTS Kominfo, Mau Seret Siapa?</a></strong></strong></p> <p>Dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8,3 triliun itu, penyidik telah menetapkan tujuh orang tersangka, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy, serta Windi&nbsp;Purnama selaku orang kepercayaan IH.</p> <p>Selanjutnya, Menkominfo&nbsp;nonaktif&nbsp;Johnny G. Plate&nbsp;juga ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.</p> <p>Sementara itu, terkait pernyataan kuasa hukum Johnny&nbsp;G. Plate&nbsp;yang mengatakan kliennya siap menjadi kolaborator keadilan (<em>justice&nbsp;collaborator</em>) dalam kasus tersebut, Mahfud&nbsp;mengatakan hal itu berada di wewenangan Kejaksaan Agung.</p> <p>Mahfud menyebut ada syarat tersendiri agar seseorang dapat ditetapkan sebagai kolaborator keadilan.</p> <p>"Itu biar diurus oleh kejaksaan. Jadi, kalau mau jadi&nbsp;<em>justice collaborator</em> atau apa itu, ada proses dan syarat-syaratnya sendiri," ujar Mahfud&nbsp;MD.</p>

proyek BTS 4G Kemenkominfo tetap berlanjut meskipun ditemukan kasus dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya oleh Kejaksaan agung (Kejagung)

Jaringan Proyek BTS yang Dikorupsi Mulai Tersambung

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/IMG_20230516_164408-77696296.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD didampingi Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD didampingi Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X.</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com-</strong>Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt. Menkominfo) Mahfud MD menyebutkan bahwa proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk masyarakat di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) tetap berlanjut sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01683099/transjakarta-hadirkan-layanan-waktu-tempuh-25-menit-di-3-rute-memang-bisa-di-jakarta-yang-macet">Transjakarta Hadirkan Layanan Waktu Tempuh 25 Menit di 3 Rute, Memang Bisa di Jakarta yang Macet?</a></strong></p> <p dir="ltr">Pembangunan BTS tetap berlangsung mengingat proyek itu telah berjalan sejak 2006 sebagai proyek pembangunan multiyears atau multitahap.</p> <p dir="ltr">"Kalau tidak diteruskan, ya, rugi. Oleh sebab itu, diusahakan proyek itu tetap jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi canggih dan mutakhir," ujar Mahfud MD di Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin.</p> <p dir="ltr">Dia meminta proses hukum yang berjalan terkait proyek dugaan korupsi BTS tidak dicampur adukkan dengan upaya pemerintah menghadirkan akses, infrastruktur, dan layanan komunikasi yang merata bagi masyarakat.</p> <p dir="ltr">Mahfud MD menegaskan pihaknya terbuka untuk mendukung proses pengusutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus tersebut.</p> <p dir="ltr">"Bedakan dengan kasus hukumnya, karena kasus hukumnya masih akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejagung," ujar Mahfud.</p> <p dir="ltr">Sebagai Plt. Menkominfo, Mahfud mengaku akan kooperatif dengan Kejaksaan Agung dan memberikan izin apabila pemeriksaan masih dibutuhkan dengan para pegawai Kementerian Kominfo.</p> <p dir="ltr">Pernyataan Mahfud MD sejalan dengan komentar yang disampaikan Kemenkominfo pada Rabu (17/5), yang menyatakan bahwa Kementerian akan menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlangsung terkait dugaan korupsi proyek BTS.</p> <p dir="ltr">"Saya membuka diri dan sudah menghubungi Kejaksaan Agung silahkan saja kalau perlu informasi apa, memeriksa apa dan siapa di Kominfo. Dipersilahkan agar kasus itu menjadi selesai," kata Mahfud.</p> <p dir="ltr">Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai Plt. Menkominfo, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2023.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01683092/jateng-raih-opini-wtp-12-kali-berturut-turut-ada-3-catatan-dari-bpk-ri">Jateng Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-Turut, Ada 3 Catatan dari BPK RI</a></strong></p> <p dir="ltr">Setelah ditunjuk sebagai Plt. Menkominfo, Mahfud hari ini mengadakan pertemuan dengan pejabat eselon I Kementerian Kominfo untuk mengetahui tugas pokok serta apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh kementerian tersebut. <strong>(*)</strong></p>

Pembangunan BTS tetap berlangsung mengingat proyek itu telah berjalan sejak 2006 sebagai proyek pembangunan multiyears

Mahfud Sebut Proyek Pembangunan BTS untuk Daerah 3T Tetap Dilanjutkan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/IMG_20230402_235332-2652256649.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. ANTARA/HO-Kemenkopolhukam" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. ANTARA/HO-Kemenkopolhukam</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menyatakan bahwa proyek <em>Base Transceiver Station</em> (BTS) akan tetap dilanjutkan meskipun sudah dikorupsi oleh Menkominfo sebelumnya Johnny G Plate.</p> <div dir="auto">"Ya sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu project multi years ya yang sudah berlangsung 14 tahun," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Kominfo, Senin (22/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan jika proyek itu tidak dilanjutkan, negara juga tetap mengalami kerugian. Oleh sebab itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan proyek tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01683054/viral-di-medsos-perempuan-bermobil-tabrak-ibu-hamil-malah-ngamuk-ngamuk">Viral di Medsos, Perempuan Bermobil Tabrak Ibu Hamil Malah Ngamuk-ngamuk</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan mutakhir," pungkas Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu menyandang status tersangka setelah diperiksa ketiga kalinya pada hari ini, Rabu (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny G. Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memecat Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu diberhentikan sebagai Menkominfo setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemecatan Johnny Plate itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41/P Tahun 2023 terkait Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Komunikasi dan Informatka Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keppres itu juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo. Mahfud menjadi Plt hingga ada pejabat definitif yang ditetapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo sampai pengangatan Menkominfo definitif,&rdquo; bunyi Keppres 41/P Tahun 2023, Minggu (21/5)</div>

Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menyatakan bahwa proyek Base Transceiver Station (BTS) akan tetap dilanjutkan.

Mahfud MD Sebut Proyek BTS Akan Tetap Dilanjutkan Meski Dikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-5-149371488.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dugaan kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) menyeret Menkominfo Johnny G. Plate. Padahal proyek pembangunan 1.200 proyek pemancar sinyal itu untuk mewujudkan tol langit alias kemudahan akses internet di wilayah Indonesia.</p> <p>Ke depan, proyek pembangunan tol langit itu harus tetap dilanjutkan, karena sudah menelan banyak anggaran. Untuk memimpin proyek tersebut, tetap harus ada menkominfo defenitif.</p> <p>Komisioner Ombudsman periode 2016-2021 Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, penangkapan Menteri Johnny membuat jabatan Menkominfo kosong. Untuk itu, Presiden Jokowi diminta dapat segera menunjuk penggantinya. Jika presiden tidak menetapkan Menkominfo defenitif, maka bisa memicu industri telekomunikasi jadi tertekan.</p> <p>"Jika industri telekomunikasi tertekan akan berpotensi membuat perekonomian nasional tergangu," ungkap Ahmad Alamsyah Saragih kepada wartawan, Jumat (19/5).</p> <p>Apalagi, kata Alamsyah, kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo mencapai Rp 8 triliun. "Penangkapan dan penetapan tersangka Menkominfo harus dijadikan Kejagung sebagai momentum penegakan hukum dan bersih-bersih di pemerintahan,&rdquo; ucap Alamsyah.</p> <p>Sejatinya, sambung dia, pembangunan BTS yang dilakukan BAKTI Kominfo merupakan cita-cita mulia dari Presiden Jokowi. Tujuannya, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati broadband. Proyek itu mesti dilanjutkan. Hanya saja ketika tak ada Menkominfo, maka dikhawatirkan pembangunan tol langit jadi mangkrak.</p> <p>Padahal, jika tol langit jadi terwujud, ekonomi digital Indonesia dapat berkembang. Alamsyah berharap Presiden Jokowi dapat memilih kandidat Menkominfo yang mengerti betul industri ICT dan tidak memiliki konflik kepentingan di bisnis yang saat ini.</p> <p>Sebaliknya, jika Presiden Jokowi memilih calon Menkominfo yang memiliki bisnis terkait dengan industri yang diawasi oleh Kemenkominfo, hal itu bisa memastikan akan banyak regulasi yang dikeluarkan Kemenkominfo bernuansa kepentingan pihak tertentu.</p> <p>Dia menyarankan, menkominfo ke depan pelaku langsung industri penyiaran dan telekomunikasi. Waktu tersisa dalam penuntasan proyek tol langit sangat singkat di periode pemerintahan saat ini. Untuk itu, menkominfo ke depan mesti memiliki tiga kriteria. Yaitu, berkemampuan negosiasi bisnis, merestrukturisasi pembiayaan proyek yang ada, dan relatif bebas dari benturan kepentingan. "Semua bergantung keputusan presiden. Itu hak prerogatif beliau,&rdquo; kata Alamsyah.</p>

Penangkapan dan penetapan tersangka Menkominfo harus dijadikan Kejagung sebagai momentum penegakan hukum dan bersih-bersih di pemerintahan.

Presiden Disarankan Pilih Menkominfo Yang Jauh dari Kepentingan Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-2-1050085382.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Spekulasi politik mencuat setelah penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.</p> <p>Mengingat posisi Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem. Partai yang tergabung dalam koalisi yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.</p> <p>Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menepisnya. Dia menegaskan bahwa penetapan Plate sebagai tersangka sama sekali tidak terkait dengan urusan politik. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah-langkah berlandasan aturan hukum. &rdquo;Saya pastikan tidak ada politisasi hukum karena saya mengikuti kasus ini dari awal,&rdquo; katanya kepada awak media Kamis (18/5) malam.</p> <p>Mahfud lantas membeber kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Dia mengikutinya sejak 2020.</p> <p>Semula proyek tersebut dianggarkan dengan dana Rp 28 triliun. Berlaku untuk pengerjaan 2020 sampai 2024. Namun, hingga Kejagung memproses hukum dugaan korupsi dalam proyek itu, anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah baru Rp 10 triliun. &rdquo;Untuk proyek 2020&ndash;2021. Dimulai tahun 2021. Tetapi, sampai akhir tahun 2021 itu barangnya nggak ada,&rdquo; beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.</p> <p>Mendapati kondisi tersebut, lanjut Mahfud, proyek untuk 2020&ndash;2021 itu diperpanjang hingga Maret 2023. Tujuannya, memberi waktu agar tiang-tiang pemancar sinyal dalam proyek tersebut bisa terpasang. Secara keseluruhan, mestinya ada 1.200 tiang pemancar sinyal. &rdquo;Seharusnya itu 1.200 (tiang pemancar sinyal, Red), lalu ditunda karena barangnya nggak ada,&rdquo; kata Mahfud.</p> <p>Namun, sampai batas waktu, tiang pemancar sinyal yang terpasang tidak sampai angka tersebut. Hanya ada 985 tiang pemancar. Itu adalah fakta temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). &rdquo;Dijejak dengan satelit oleh BPKP, ditemukan hanya ada 985 tiang,&rdquo; ungkap Mahfud.</p> <p>Dari jumlah tersebut, tidak ada satu pun sampel tiang pemancar yang hidup. Seluruhnya masih barang mentah. &rdquo;Mati, nggak ada gerakan sinyal dioperasikan,&rdquo; imbuhnya. Menurut Mahfud, ratusan tiang pemancar sinyal itu sudah bisa dikatakan mangkrak. &rdquo;Belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak,&rdquo; cetusnya.</p> <p><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01664566/berstatus-tersangka-pencalegan-johnny-g-plate-tidak-otomatis-gugur">Berstatus Tersangka, Pencalegan Johnny G. Plate Tidak Otomatis Gugur</a></strong></strong></p> <p>Semula Kejagung melihat ada potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 1 triliun. Setelah menggandeng BPKP untuk menghitung secara lebih terperinci, ditemukan angka kerugian keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun. Angka fantastis itu diperoleh setelah BPKP menghitung seluruh kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut. Mulai perencanaan, penunjukan konsultan, pembelian barang, hingga praktik mark-up dan sebagainya. &rdquo;Nah, itu yang kemudian dijadikan alasan (penyidikan dan penetapan tersangka, Red),&rdquo; ungkap Mahfud.</p> <p>Karena itu, menteri asal Madura tersebut berharap semua pihak berpikir positif. Tidak mengaitkan penanganan kasus itu ke ranah politik. &rdquo;Ini tidak mengarah ke partai, tapi dugaan tindak pidana korupsi,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam persidangan nanti, semua pihak bisa melihat bagaimana anggaran pemerintah disalahgunakan dalam proyek tersebut. &rdquo;Nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan,&rdquo; ujar menteri pertahanan di kabinet era Presiden Gus Dur itu.</p> <p>Sebagai Menko Polhukam, Mahfud mengakui bahwa dirinya juga mengetahui koordinasi antara Kejagung dan BPKP serta lembaga lainnya. Termasuk dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia menyinggung perihal bukti percakapan, bukti perintah, dan lainnya yang sudah diperoleh penyidik. &rdquo;Nanti akan dibuka di pengadilan,&rdquo; ucapnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan penggeledahan yang dilakukan penyidik setelah penetapan tersangka Plate, yakni di rumah dinas dan kantor Plate. Hal itu, kata dia, merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.</p> <p>Terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, partainya senantiasa menghormati setiap proses hukum yang berlangsung. &rdquo;Namun, proses hukum itu harus bebas dari intervensi politik dan tekanan kekuasaan,&rdquo; tegasnya kemarin.</p> <p>Paloh menginstruksikan kepada seluruh kader dan jajaran pengurus di seluruh tingkatan, mulai pengurus pusat, provinsi, daerah, kecamatan, bahkan desa, untuk tidak terpancing dengan persoalan tersebut. &rdquo;Jangan terpancing dengan segala bentuk provokasi terkait kasus ini,&rdquo; tuturnya. <strong>(lum/syn/c9/fal)</strong></p>

”Seharusnya itu 1.200 (tiang pemancar sinyal, Red), lalu ditunda karena barangnya nggak ada,” kata Menkopolhukam Mahfud MD.

Jumlah Proyek Kominfo 1.200 BTS 4G, Terbangun 985 Tower, Tapi Kondisinya Mangkrak

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/menkominfo-2311625030.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengenakan rompi tahanan Kejagung usai jalani pemeriksaan di gedung bundar Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5)." width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengenakan rompi tahanan Kejagung usai jalani pemeriksaan di gedung bundar Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap mengizinkan korporasi untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di wilayah-wilayah. Kejagung tidak akan menghambat meskipun Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate telah menjadi tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan, sejak penyidik menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi&nbsp; BTS pada Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tahun 2020-2022, korporasi yang mengerjakan proyek tersebut sudah dipanggil dan diklarifikasi keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejagung akan terus mendorong agar pembangunan proyek BTS itu tetap dituntaskan. Sehingga masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) bisa segera menikmati akses telekomunikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi begitu mulai penanganan perkara, itu kita sudah memanggil para pihak yang terkait di proyek itu untuk terus melaksanakan pekerjaannya,&rdquo; kata Febrie kepada wartawan, Kamis (18/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Febrie menegaskan, pihaknya juga akan memberikan pendampingan serta pengawalan kepada korporasi untuk menuntaskan pembangunan BTS di seluruh wilayah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita akan dorong dengan pengawalan, pendampingan dan yang penting kembali lagi bahwa Jaksa itu berkepentingan agar semua BTS ini terpasang agar masyarakat di wilayah 3T yang sulit menjangkau akses internet, bisa merasakan akses telekomunikasi,&rdquo; jelasnyaj.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengaku sedih sebagai negara yang besar, akses telekomunikasi dan internet masih belum merata sampai saat ini. Bahkan, menurut Febrie masih ada masyarakat yang seringkali naik ke atas bukit dan pohon hanya untuk berkomunikasi melalui ponsel seluler.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seperti dulu waktu zaman covid-19, masih ada masyarakat yang naik ke pohon dan bukit untuk dapat sinyal, kita sebagai bangsa yang besar tidak mau lagi lah seperti itu, ini harus kita laksanakan dan Jaksa harus menjamin proyek ini terus berjalan secara benar,&rdquo; tandas Febrie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya.&nbsp;Kuntadi memastikan, pihaknya telah menemukan alat bukti untuk menetapkan&nbsp;Johnny G Plate&nbsp;sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01664359/dua-sekjen-nasdem-terjerat-korupsi-dulu-rio-capella-kini-johnny-g-plate">Dua Sekjen NasDem Terjerat Korupsi, Dulu Rio Capella Kini Johnny G Plate</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur&nbsp;BTS 4G&nbsp;paket 1,2,3,4 dan 5," tegas Kuntadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny merupakan tersangka keenam dalam kasus ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 sampai dengan 2022. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Jadi begitu mulai penanganan perkara, itu kita sudah memanggil para pihak yang terkait di proyek itu untuk terus melaksanakan pekerjaannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proyek bts

Berita Terkini