<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Konferensi-Pers-OTT-KPK-Kasus-Proyek-Jalur-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-6-17702039.jpg" alt="Barang bukti saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023).</figcaption>
</figure> Korupsi Proyek Jalur KA Periode 2021&ndash;2022 JawaPos.com &ndash; Sejumlah proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api diduga menjadi bancakan oknum pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kontraktor. Hal itu diungkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Enam di antaranya merupakan pejabat dan pegawai negeri di Kemenhub. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebutkan, enam orang dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub itu disangka sebagai penerima suap. Mereka adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah (Jabagteng) Bernard Hasibuan, dan Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya. Selanjutnya, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, serta PPK BTP Jawa Bagian Barat (Jabagbar) Syntho Pirjani Hutabarat. Enam tersangka itu diduga menerima suap lebih dari Rp 14,5 miliar. &rdquo;Di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya (THR),&rdquo; kata Tanak kemarin (13/4). Tanak menerangkan, ada beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api tahun anggaran 2021&ndash;2022 yang diduga menjadi objek suap. Yakni, pembangunan jalur KA ganda Solo Balapan&ndash;Kadipiro&ndash;Kalioso. Kemudian, proyek jalur KA di Makassar, 4 proyek konstruksi jalur KA, dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jabar. Proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa&ndash;Sumatera juga diduga menjadi objek suap. Pemenang tender proyek itu ditengarai telah direkayasa. Mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Masing-masing pelaksana proyek tersebut dimintai fee sebesar 5&ndash;10 persen dari nilai proyek. Fee itu diduga diberikan secara bertahap. Pada 10 April lalu, Putu Sumarjaya selaku kepala BTP Jabagteng dan Bernard Hasibuan (PPK BTP Jabagteng) ditengarai menerima uang Rp 800 juta dari Dion Renato Sugiarto, direktur PT Istana Putra Agung (IPA). Perusahaan tersebut merupakan pelaksana proyek pembangunan jalur KA ganda Solo Balapan&ndash;Kadipiro&ndash;Kalioso. Kemudian, pada 11 April, Achmad Affandi (PPK BPKA Sulsel) juga menerima uang Rp 150 juta dari Dion terkait proyek pembangunan jalur KA di Makassar. Berikutnya, pada Januari, Februari, dan awal April lalu, Syntho Pirjani (PPK BTP Jabagbar) disebut menerima Rp 1,6 miliar dari beberapa petinggi perusahaan pemenang proyek. Yakni, M. Hikmat (direktur PT Dwifarita Fajarkharisma), Dion, dan Fahmi Arif Kurniawan (direktur Nazma Tata Laksana). Uang itu diduga bagian dari suap terkait 4 proyek jalur KA dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur. Tak hanya itu, KPK juga mengendus penerimaan uang Rp 1,1 miliar terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa&ndash;Sumatera. Uang tersebut diterima Harno Trimadi (direktur prasarana DJKA) dan Fadliansyah (PPK Kemenhub) dari Yoseph Ibrahim (direktur PT Kereta Api Manajemen Properti/KAMP) dan Parjono (vice president PT KAMP). Tanak menyebut uang itu diberikan dalam rentang periode Juni&ndash;Desember 2022 dan 11 April lalu. &rdquo;Berikutnya, tentu KPK terus mengembangkan dan mendalami lebih lanjut pada proses penyidikan,&rdquo; kata Tanak. Para kontraktor itu juga ditetapkan tersangka. Total ada empat petinggi perusahaan yang disangka sebagai pemberi suap. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, 10 orang itu ditahan di Rutan KPK. Tanak mengatakan, para penerima suap disangka melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sementara empat pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. (tyo/gih/lyn/c7/oni)

Sejumlah proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api diduga menjadi bancakan oknum pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) .

Suap Rp 14,5 M Pejabat Ditjen Perkeretaapian Diduga untuk THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Konferensi-Pers-OTT-KPK-Kasus-Proyek-Jalur-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-5-766328791.jpg" alt="Barang bukti saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tancap gas menindaklanjuti aduan terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa. Kemarin (12/4) dewas memanggil lima pimpinan komisi antirasuah itu, termasuk Firli, untuk diklarifikasi. Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemanggilan itu. Namun, dia enggan menjelaskan secara detail apa saja materi yang diklarifikasi ke pimpinan KPK. &rdquo;Semua sudah (diklarifikasi, Red). Sudah semua pokoknya dari pagi sampai sore,&rdquo; ungkapnya. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menambahkan, jawaban para pimpinan KPK akan dipelajari. Terutama jawaban terkait latar belakang pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatan direktur penyelidikan (Dirlidik) KPK. Di tengah kisruh internal tersebut, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (11/4). Kali ini, 25 orang diamankan dalam OTT di Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Jawa Barat. Pihak yang diamankan, antara lain, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak swasta. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penangkapan itu terkait dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api trans-Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pada 29 Maret lalu, trans-Sulawesi diresmikan Presiden Joko Widodo. &rdquo;Sejauh ini, turut diamankan uang sebagai barang bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang ribuan dolar Amerika Serikat (AS),&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (12/4). Pihak-pihak yang diamankan tersebut sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta kemarin. Namun, hingga pukul 22.30 WIB tadi malam, status hukum para pihak itu masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Dari Semarang, Jawa Pos Radar Semarang melaporkan, yang terjaring dalam OTT KPK pada Selasa adalah pejabat di wilayah Balai Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah. Salah satunya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jateng Putu Sumarjaya. Setelah tertangkap tangan, yang bersangkutan dibawa menuju Mapolrestabes Semarang untuk diperiksa penyidik KPK. Pemeriksaan dilakukan di ruang Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang. Informasi yang diperoleh, ada delapan orang yang diperiksa KPK sejak pukul 16.30. Setelah pemeriksaan, mereka dibawa keluar menuju mobil yang sudah berada di depan ruang unit PPA sekitar pukul 23.00 dan selanjutnya diterbangkan ke Jakarta. Lokasi kantor Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang yang berada di Jalan Prambanan Barat Raya, Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, tampak sepi. Bangunan tersebut juga berada di lingkungan perumahan elite. Terlihat pintu ruang kepala BTP itu ditempeli stiker bertulisan &rsquo;&rsquo;Dalam Pengawasan KPK&rsquo;&rsquo;. Stiker tersebut dipasang melintang pada dua daun pintu yang tertutup. Namun, bagian tengah stiker itu tampak telah rusak. Suasana kantor juga sepi. Hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang tak seorang pun mau memberikan keterangan. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan, hingga Rabu (12/4) pukul 21.00 WIB, pihaknya belum mendapat informasi resmi mengenai adanya OTT terhadap pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Baik itu dari KPK maupun pihak lainnya. &rsquo;&rsquo;Kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya,&rsquo;&rsquo; ungkapnya melalui keterangan tertulis. Namun, Adita menegaskan, pihaknya akan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Pihaknya juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang. Dalam hal ini, KPK. Sementara itu, Tumpak Hatorangan belum bisa mengambil keputusan apa pun dari hasil klarifikasi terhadap pimpinan KPK. Menurut dia, keputusan terkait tindak lanjut pelanggaran etik ditentukan setelah ada laporan hasil klarifikasi. &rdquo;(Saat ini, Red) masih kami pelajari semua,&rdquo; tutur ketua KPK periode 2009&ndash;2010 tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga angkat bicara terkait nama Ketua KPK Firli Bahuri yang dilaporkan ke Bareskrim soal bocornya dokumen penyelidikan kasus di KPK. Listyo mengatakan, pihaknya akan mendalami laporan tersebut. (tyo/mha/lum/ygi/gih/c7/ttg)

25 orang diamankan dalam OTT di Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Jawa Barat. Pihak yang diamankan, antara lain, pejabat pembuat komitmen.

Dari OTT DJKA Kemenhub, KPK Amankan Ribuan Dolar di Proyek Jalur Kereta Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kai-daop-6-operasikan-jalur-ganda_m_.jpg" alt="JALUR GANDA: PT KAI Daop 6 Jogjakarta mulai mengoperasionalkan jalur ganda Palur-Stasiun Kedung Banteng, Selasa (5/3). (Ari Purnomo/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>JALUR GANDA: PT KAI Daop 6 Jogjakarta mulai mengoperasionalkan jalur ganda Palur-Stasiun Kedung Banteng, Selasa (5/3). (Ari Purnomo/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperluas jaringan rel kereta api (KA) di Sumatera. Dalam waktu dekat akan dibangun jalur KA Lahat - Tarahan, Lampung. Jalur KA tersebut memiliki panjang 250 kilometer (km).  Agar proyek itu berjalan lancar, Kemenhub meminta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk melakukan pendampingan. Sebab pembangunan KA itu menggunakan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).  "Berkaca pada pengalaman, PT PII membantu Kemenhub untuk proyek Makassar - Parepare dan beberapa proyek transportasi lainnya khususnya di daerah. Kemenhub kini mempercayakan PT PII untuk turut membantu Pemprov Lampung pada proyek potensial berskema KPBU dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur transportasi untuk masyarakat Lampung," jelas Dirut PT PII Armand Hermawan dalam keterangan persnya, Selasa (2/7).  Minggu (30/6) lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Dirut PT PII Armand Hermawan mengunjungi Lampung. Kunjungan tersebut terkait rencana pembangunan proyek KA di provinsi tersebut. Kunjungan itu disambut oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.  Adapun proyek KA Lahat Tarahan memiliki panjang 250 KM yang terbagi atas beberapa seksi. Pembangunannya menggunakan pendanaan APBN dan skema KPBU. Untuk tahap awal yang akan di-KPBU-kan adalah seksi Tegineneng hingga Tarahan sepanjang 40 KM.  Sebelumnya PT PII sudah berpengalaman membantu Kemenhub mengembangkan proyek infrastruktur perkeretaapian Makassar - Parepare. Proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur perkeretaapian pertama yang menggunakan skema KPBU di sektor transportasi.

Kemenhub Garap Proyek Jalur KA di Lampung Dengan Skema KPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/warga-terdampak-jalur-ka-solo-balapan-bandara-ditenggat-sebulan_m_176135.jpeg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan Kepala Keluarga (KK) terdampak proyek jalur Kereta Api (KA)Solo Balapan-Bandara yang sudah mendapatkan ganti rugi diminta segera pindah. Warga diberikan waktu maksimal sebulan untuk mencari tempat tinggal baru dengan uang yang sudah didapatkannya. Waktu tersebut dirasa cukup untuk warga mendapatkan tempat tinggal baru. Koordinator Pembebasan Lahan Dandung Iskandar menjelaskan, secara tersurat memang tidak ada aturan terkait tenggat waktu bagi warga untuk mengosongkan huniannya. Tetapi dengan alasan kemanusiaan, pihaknya memberikan waktu hingga sebulan. "Sebenarnya pengosongan itu dilakukan secepatnya. Begitu warga sudah mendapatkan ganti rugi, mereka secepatnya mengosongkan rumahnya. Tetapi ini kami masih berikan waktu sebulan untuk persiapan," ucap Dandung kepada JawaPos.com, Selasa (19/12). Waktu tersebut juga dapat digunakan warga untuk membongkar bangunannya sendiri. Hal ini agar bahan bangunan yang masih bagus bisa dimanfaatkan di tempat barunya. "Kalau yang membongkar dari kami, itu langsung rampung semua. Karena kami menggunakan alat berat untuk membongkarnya. Kalau dibongkar sendiri kan bisa dilakukan lebih hati-hati. Agar bahan yang bagus bisa digunakan lagi," ungkap Staf Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah itu. Bagi warga yang belum membeli rumah baru, maka bisa mengontrak lebih dulu. Sampai saat ini sudah ada 36 pemilik petak bangunan yang bersedia menerima ganti rugi sesuai dengan data yang dimiliki tim appraisal. Sedangkan 53 pemilik petak tanah lainnya belum bersedia dengan tawaran ganti rugi yang diberikan.

Warga Terdampak Jalur KA Solo Balapan-Bandara Ditenggat Sebulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/warga-terdampak-jalur-ka-solo-balapan-bandara-tolak-ganti-rugi_m_175848.jpeg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan warga terdampak proyek jalur kereta api (KA) Solo Balapan-Bandara, menolak besaran ganti rugi yang ditawarkan tim pembebasan. Pasalnya, besaran ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan. Salah satu warga yang menolak besaran ganti rugi adalah Aris Sugiarto. Ketua RT 01/RW 23 Kelurahan Kadipiro itu mengatakan, ganti rugi yang ditawarkan seperti harga pada umumnya. "Seharusnya harganya minimal dua kali lipat atau bahkan sampai tiga kali lipat," terangnya kepada wartawan di sela musyawarah pembebasan lahan di aula Kantor Kelurahan Kadipiro, Senin (18/12). Seharusnya, lanjut Agus, ganti ruginya seperti yang diterapkan pada warga yang terdampak proyek Tol Solo-Kertosono. Dimana warga mendapatkan ganti rugi tanah di atas harga pasaran. "Kalau harganya seperti yang ditawarkan jelas tidak mungkin bisa untuk mencari tanah pengganti di Kota Solo," tegas Agus. Sementara itu, staf Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa bagian Tengah Dadung Iskandar menuturkan, tawaran besaran ganti rugi tersebut mengikuti tim appraisal. "Saat ini baru ada 36 petak tanah yang setuju dengan tawaran ganti rugi. Sedangkan yang belum sepakat masih 53 petak," ungkap Dadung. Dengan masih banyaknya pemilik tanah berstatus Hak Milik (HM) yang menolak ganti rugi, maka nantinya diadakan musyawarah lanjutan. "Nanti kami akan lakukan negosiasi ulang. Selain itu, masih ada beberapa warga yang menunggu kepastian terkait nasib tanah yang tidak ikut terdampak. Itu nanti, karena kami masih terfokus pada pembebasan lahan yang terdampak dulu," tandasnya. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Sunu Duto Widjomarmo mengatakan, warga yang menolak ganti rugi akan diberikan waktu selama 14 hari. "Kalau nanti sampai batas waktu yang ditentukan belum juga ada kesepakatan, kami akan ke pengadilan. Warga harus mengurusnya sendiri ke sana," ucap Sunu.

Warga Terdampak Jalur KA Solo Balapan-Bandara Tolak Ganti Rugi

proyek jalur ka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proyek jalur ka

Berita Terkini

Suap Rp 14,5 M Pejabat Ditjen Perkeretaapian Diduga untuk THR

Dari OTT DJKA Kemenhub, KPK Amankan Ribuan Dolar di Proyek Jalur Kereta Api

Kemenhub Garap Proyek Jalur KA di Lampung Dengan Skema KPBU

Warga Terdampak Jalur KA Solo Balapan-Bandara Ditenggat Sebulan

Warga Terdampak Jalur KA Solo Balapan-Bandara Tolak Ganti Rugi

Download Aplikasi JawaPos.com