<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penuhi-panggilan-kpk-ceo-lippo-grup-james-riady-diam-seribu-bahasa_c_1540871880_254877.jpg" alt="Bos Lippo Grup James Riady saat datang ke KPK, Selasa (30/10). ISMAIL POHAN/INDOPOS)" width="100%">
<figcaption>Bos Lippo Grup James Riady saat datang ke KPK, Selasa (30/10). ISMAIL POHAN/INDOPOS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK menjadwalkan pemeriksaan untuk mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan CEO Lippo Group James Riady. Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan suap proyek Meikarta.  Toto diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sementara James akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Toto.  "Kamis 12 Desember 2019 KPK kembali berencana melakukan pemeriksaan terhadap tersangka BTO (Bartholomeus Toto) dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta dan juga mengagendakan pemeriksaan James Tjahaja Riady sebagai saksi untuk BTO," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Rabu (11/12) malam.  Lembaga antirasuah tersebut mengimbau kepada orang nomor satu di Lippo Group itu untuk bersikap koperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. "Perlu diingat, kehadiran sebagai saksi merupakan kewajiban hukum," ujar Febri.  Dalam perkara itu KPK telah menetapkan Bartholomeus Toto dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka. Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.  Sementara Iwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.  Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.

KPK Jadwalkan Pemeriksaan untuk Bos Lippo Group James Riady

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/misteri-kode-3-yang-disebut-iwa-karniwa-dalam-kasus-suap-meikarta_m_.jpg" alt="Sidang kasus suap Meikarta hadirkan tiga orang saksi, Rabu (6/2)." width="100%">
<figcaption>Sidang kasus suap Meikarta hadirkan tiga orang saksi, Rabu (6/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum KPK kembali menghadirkan empat saksi dalam sidang lanjutan kasus perizinan proyek Meikarta, Bekasi di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2). Salah satu saksi menjelaskan soal kode 3 yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa. Empat saksi tersebut diantaranya Gentar, selaku mantan asisten pribadi terdakwa Billy Sindoro; Sulaiman, 47, anggota DPRD Kabupaten Bekasi; Waras Wasisto, 48, anggota DPRD Jawa Barat, dan Polmen Tratidio, 38, PNS Kabupaten Bekasi. Dalam keterangannya, Sulaiman menjelaskan soal pertemuan dengan Iwa Karniwa bersama Neneng Rahmi, Henry Lincoln, dan Waras Wasisto di KM 72 dan Gedung Sate. Namun dirinya tidak tahu pembahasan dalam pertemuan tersebut, karena tidak ikut dalam rapat itu. "Saya ketemu Neneng Rahmi di KM 39 selang satu atau dua minggu, Pak Henry datang. Beliau mohon-mohon mau ketemu Pak Waras dan pertemuan kedua ada Neneng Rahmi," kata Sulaiman di PN Bandung, Rabu (6/2). Sulaiman terus menyebut dirinya tidak tahu pembahasan dalam pertemuan tersebut. Bahkan dirinya tahu soal kaitan dengan RDTR, setelah bertemu Iwa Karniwa. "Terkait RDTR mengetahuinya setelah Pak Iwa dan Neneng Rahmi, Henry meminta pertemuan di Gedung Sate," ujarnya. "Begitu mereka keluar, Bu kok ini urusannya urusan kendinasan soal RDTR dan evaluasi gubernur. Tidak ada permintaan, hanya ada kaya kode 3 dari Pak Iwa yang didengar oleh saya dan Waras," jelasnya. Namun dirinya menjelaskan bahwa tidak mengerti soal kode yang dimaksud. Hanya saja ada kalimat bahwa ada pemberian untuk pembuatan banner sekitar 3. "Tapi saya tidak paham 3 apa," ucapnya. Kemudian Jaksa KPK, menjelaskan bahwa dalam BAP Sulaiman menyebutkan kode 3 adalah uang Rp 3 miliar untuk pengurusan RDTR yang diajukan Pemkab Bekasi ke Jawa Barat. Kemudian diminta untuk disampaikan kepada Neneng Rahmi.&nbsp; "Izin saya ralat, pada saat itu dengan penyidik komunikasi saya dengan Bu Neneng, ditegaskan kembali oleh Waras yang kemarin dibicarakan oleh Pak Iwa. Sampai di penyidikan tidak menyebut Rp 3 miliar, tapi asumsinya Rp 3 miliar," tuturnya. Sualiman terus menyebut tidak paham soal kode 3, namun Hakim Ketua kembali menanyakan dan menegaskan soal jawaban dari Sulaiman soal kode 3 itu. Akhirnya Sulaiman mengiyakan bahwa 3 yang dimaksud adalah Rp 3 miliar. "Iya betul itu keterangan saya, saya lupa, saya tidak tahu 3 berapa. Nanti saya tanya ke Waras. Tapi diperkirakan (kode 3) kami Rp 3 miliar karena ada pemberian sebanyak 3 kali," pungkasnya.

Misteri Kode '3' yang Disebut Iwa Karniwa Dalam Kasus Suap Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-saksi-eks-bupati-bekasi-sebut-sekda-jabar-terima-rp-1-miliar_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus suap perizinan proyek Meikarta di Bekasi masih terus dibahas dan pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Bandung. Namun secara mengejutkan dari beberapa persidangan, kali ini mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyebut Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa yang menerima uang senilai Rp 1 miliar. Sebelumnya pun, Neneng menyebut nama lain dalam persidangan tersebut diantaranya Mendagri, Tjahjo Kumolo, dan Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan di PN Bandung, Senin (14/1). Saat ini, Neneng dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Billy Sindoro dalam sidang lanjutan kasus Meikarta. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awalnya bertanya soal pengurusan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Meikarta kepada&nbsp;Pemprov Jawa Barat. Lalu Neneng ditanya soal adanya uang yang masuk untuk pejabat Pemprov Jawa Barat. Dalam pengakuannya, ia mendapat kabar dari Kabid Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi bahwa Iwa meminta uang sebesar Rp 1 miliar. "Ada pemberian uang kepada Pak Iwa Sekda Provinsi Jabar," ujar Neneng, Senin (14/1). Hanya saja, ia tidak tahu secara detil perkara permintaan uang tersebut. Informasi itu didapatkan dari Neneng Rahmi saat keduanya bertemu di rumah Neneng Hasanah Yasin. Ia pun mengaku tidak tahu sumber uang sebesar Rp 1 miliar untuk Iwa Karniwa. "Saya enggak begitu detail. Tapi Neneng Rahmi bilang ada pemberian Rp 1 miliar kepada Sekda," katanya. Namun, Neneng tidak menyebut atau menjelaskan secara rinci terkait pemberian uang kepada Iwa. Karena yang tahu secara persis adalah Neneg Rahmi.

Jadi Saksi, Eks Bupati Bekasi Sebut Sekda Jabar Terima Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bersama-aher-neneng-pernah-bahas-soal-meikarta-di-moscow_m_.jpg" alt="Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, pernah membahas soal Meikarta di Moscow, Rusia" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, pernah membahas soal Meikarta di Moscow, Rusia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, pernah membahas soal Meikarta di Moscow, Rusia. Hal itu dibahas bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sekaligus menanyakan soal kewenangan izin dari proyek yang berlokasi di Kabupaten Bekasi itu. Menurutnya, pertemuan itu terjadi usai kegiatan Indonesian Weeks pada September 2017 lalu. Saat sarapan, Neneng mengaku mendatangi Ahmad Heryawan (Aher) untuk membahas Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. "Ini Perda 12 seperti apa implementasinya? Apakah Bupati perlu minta rekomendasi?," kata Neneng di memperagakan pembahasan bersama Aher dalam ruang sidang kasus perizinan Meikarta di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/1). Lantas Neneng, kembali menirukan pertanyaan Aher soal otoritas atau kewenangan dari proyek tersebut, apakah lintas daerah atau kabupaten. Kemudian Neneng mengatakan proyek itu masih di Kabupaten Bekasi. Jawaban dari Neneng kembali ditimpali oleh Ahmad Heryawan. "Pak Aher bilang, tentang Meikarta&lrm; itu masih kewenangan saya kan," ujar Neneng. Perihal implementasi, Aher tidak menjawab secara lugas, namun saat itu sempat membawa nama Theo L Sandiaga sebagai petinggi Meikarta. "Pak Aher bilang ke saya, lagian yang datang ke saya cuma Theo L Sandiaga, bukan James Riyad&lrm;i," ujar Neneng. Dalam persidangan, Neneng mengaku sebelum di Moscow, ia sempat dihubungi oleh Aher terkait Meikarta yang iklannya sudah banyak beredar di berbagai media massa. Untuk diketahui, saat dihubungi Aher merupakan bahasan soal izin peruntukan dan pengelolaan tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare sudah ia terbitkan. Saksi EY Taufik dari Kepala Biro Tata Ruang Pemkab Bekasi di persidangan itu mengatakan bahwa PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta, akan memberikan uang Rp 10 miliar via Satriyadi, Bartholomeus&lrm; Toto dan Edi Dwi Soesianto.

Bersama Aher, Neneng Pernah Bahas Soal Meikarta di Moscow

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dilema-kasus-perizinan-proyek-meikarta-begini-kinerja-perusahaan-itu_m_.jpg" alt="Proyek Meikarta" width="100%">
<figcaption>Proyek Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa depan proyek pembangunan mega proyek prestisius kota Mandiri Meikarta bagai buah simalakama. Sebagai kota penyangga Jakarta, proyek ini penting dilanjutkan kendati saat ini tersandung masalah hukum terkait suap perizinan yang dilakukan oknum manajemen perusahaan kepada Bupati Bekasi.&nbsp; &ldquo;Proyek pembangunan kota Mandiri Meikarta bisa dilanjutkan, dengan memperhatikan aman secara hukum dan tidak memperkosa penggunaan APBN. Pasalnya, dari awal proyek ini adalah proyek swasta,&ldquo; kata pengamat kebijakan, Agus Pambagio di Jakarta, dalam siaran persnya Rabu (7/11). Dirinya mengakui, kasus hukum yang menimpa Meikarta merupakan simalakama. Alasannya, bila tidak dilanjutkan akan menjadi hutan beton tidak bertuan dan apabila dilanjutkan pakai uang siapa, sementara perizinan belum beres.&nbsp; Menurutnya, bukan rahasia lagi, banyak pelaku bisnis property yang mengeluhkan prosedur rumit perizinan izin sampai saat ini masih belum transparan. Idealnya, proses perizinan proyek properti tak lebih dari tiga bulan. Namun, dalam praktiknya, proses perizinan di Indonesia bisa memakan waktu lebih dari tiga bulan bahkan bertahun-tahun. Menyinggung soal perizinan, Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid &nbsp;mengakui, perizinan merupakan salah satu kendala yang menghambat program satu juta rumah&nbsp; Menurutnya, di beberapa daerah proses perizinan masih berlangsung lama, sementara harga bahan bangunan terus naik tiap tahunnya. Selain perizinan, kendala yang menghambat adalah sulitnya mencari lahan murah. Untuk mengatasinya, pemerintah sudah menerbitkan PP 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Regulasi ini dibuat untuk mendorong dipermudahnya perizinan perumahan oleh pemerintah daerah. Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pun dilakukan guna mendorong pembangunan kota-kota baru. Dengan berbagai upaya itu, Khalawi optimis pada tahun 2018 penyediaan rumah baru bisa mencapai satu juta unit rumah, karena sampai dengan pertengahan Oktober lalu jumlahnya sudah mencapai 850.000 unit.&nbsp; Dia menambahkan, pada tahun 2019 pemerintah akan berupayakan untuk dapat mendorong jumlah rumah baru lebih dari satu juta unit. Sementara itu, ternyata kasus yang dialami oleh Grup Lippo tak serta merta membuat kinerja proyek Meikarta yang dibangun melalui perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menurun. Berdasarkan laporan keuangannya, pendapatan perusahaan tumbuh sebesar 15 persen menjadi Rp 8,6 triliun oada kuartal III tahun ini. Sementara EBITDA juga tumbuh sebesar 28 persen menjadi Rp 2,2 triliun. Namun demikian, laba bersih Lippo Karawaci anjlok 25 persen menjadi sebesar Rp 470 miliar akibat rugi selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp 1,35 triliun. Presiden Direktur LPKR, Ketut Budi Wijaya, menyampaikan, per kuartal kedua 2018, proyek Meikarta telah didekonsolidasi dari Lippo Cikarang. Oleh karena itu, Lippo Karawaci juga telah mendekonsolidasikan Meikarta. "Pertama-tama, kami dengan senang mengumumkan bahwa transaksi penjualan unit First REIT sudah selesai di akhir bulan Oktober, lebih awal dari perkiraan semula,&rdquo; ujarnya. Sejauh ini, kata dia, pra penjualan perseroan selama sembilan bulan tahun 2018 mencapai Rp 1,13 triliun atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 521 miliar.&nbsp; &ldquo;Patut dicatat bahwa angka-angka pra penjualan ini tidak termasuk proyek Meikarta. Untuk jangka panjang, pasar properti di Indonesia tetap merupakan sektor yang sangat menarik untuk investasi,&rdquo; imbuhnya. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan mengklaim, perolehan laba bersih tersebut paling besar dari dekonsolidasi anak perusahaan pemilik Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama, sebesar Rp 2,35 triliun. Sisanya dari sumber pendapatan lainnya. "Hasil kuartal ketiga 2018 kurang memenuhi harapan kami, terutama karena pasar properti di Indonesia melemah selama periode tersebut. Namun melalui proyek Meikarta, Lippo Cikarang memiliki proyek yang berkesinambungan untuk pertumbuhan di masa depan," kata Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Simon Subiyanto. Perusahaan mencatat, total pendapatan sebesar Rp 1,84 triliun. Angka itu meningkat sebesar 50 persen dari periode yang sama tahun 2017.&nbsp; Sementara laba kotor perusahaan melonjak 102 persen dari Rp 523 miliar menjadi Rp 1,05 triliun.&nbsp; Untuk kuartal III-2018, pendapatan LPCK dari rumah hunian dan apartemen sebesar Rp 717 miliar, turun 24 persen dari periode yang sama tahun 2017 dan menyumbang 39 persen dari Total Pendapatan. Sementara pendapatan dari industri dan komersial tercatat sebesar Rp 875 miliar, berkontribusi 48 persen terhadap total pendapatan. Di sisi lain, penghasilan berulang LPCK meningkat menjadi Rp 247 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp209 miliar, berkontribusi 13 persen terhadap total pendapatan. Total aset LPCK menurun dari Rp 12,4 triliun di akhir 2017 menjadi Rp 9,4 triliun hingga akhir September 2018.

Dilema Kasus Perizinan Proyek Meikarta, Begini Kinerja Perusahaan Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kelanjutan-proyek-meikarta-kpk-kami-kembalikan-ke-instansi-berwenang_m_.jpg" alt="Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, salah satu tersangka dari suap izin proyek Meikarta." width="100%">
<figcaption>Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, salah satu tersangka dari suap izin proyek Meikarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta. Hal itu sesuai kewenangan pemerintah daerah dalam proses perizinan pendirian bangunan. KPK menegaskan tidak ikut campur dalam persoalan administratif tersebut. "Jika akan dilakukan pencabutan izin, kami kembalikan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penegakan aturan sesuai kewenangan masing-masing," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada Jawa Pos kemarin (4/11). Sikap itu menegaskan bahwa urusan pencabutan izin Meikarta atau sebaliknya merupakan ranah pemerintah, bukan KPK. Sebelumnya, kelanjutan proyek Meikarta dipertanyakan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin bulan lalu. OTT dilakukan terkait dengan dugaan suap perizinan proyek di wilayah Cikarang, Bekasi, tersebut. Polemik pun terjadi. Mencuat wacana bahwa proyek Meikarta bakal dihentikan sementara. Wacana itu dikaitkan dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dimoratorium setelah KPK membongkar suap pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi. Terkait dengan polemik tersebut, KPK menegaskan posisinya sebagai penegak hukum yang tidak berwenang menghentikan proyek. Febri menjelaskan, KPK sejak awal menduga ada persoalan dalam proses perizinan proyek tersebut. Hal itu sesuai dengan temuan tim penyidik saat OTT. Persoalan itulah yang tengah diurai penyidik dengan mencari tahu seberapa jauh perencanaan hingga pembangunan proyek Meikarta sampai saat ini. KPK juga mendalami seberapa jauh kontribusi keuangan Lippo Group dalam proyek itu. Hal tersebut perlu diurai untuk mencari asal dana suap yang diduga diberikan oleh Billy kepada bupati. "Kami juga menggali apakah ada atau tidak perintah dari pejabat Lippo Group ke anak-anak perusahaan untuk memberi suap," jelasnya. Dari hasil penyidikan sementara, KPK menduga ada persoalan dalam proses perizinan tersebut. Karena itu, KPK meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar mengkaji ulang proses perizinan Meikarta sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. "Dan jika pelanggaran dalam perizinan seperti IMB dan proses pembangunan, proses penegakan hukum secara administratif oleh pemkab dapat saja berjalan secara paralel dengan proses pidana yang berjalan di KPK," tegasnya. Febri pun mencontohkan kasus reklamasi yang ditangani KPK. Saat itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pemprov DKI Jakarta melakukan penegakan hukum administratif. Penegakan hukum pidana dan administratif kala itu berjalan beriringan sesuai dengan kewenangan instansi masing-masing.&nbsp;

Kelanjutan Proyek Meikarta, KPK: Kami Kembalikan ke Instansi Berwenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usut-kasus-suap-meikarta-kpk-tak-sentuh-nasib-kelanjutan-proyek_m_.jpg" alt="Pembangunan Meikarta tetap berlangsung meski proyek itu tersangkut kasus korupsi." width="100%">
<figcaption>Pembangunan Meikarta tetap berlangsung meski proyek itu tersangkut kasus korupsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidikan dugaan suap perizinan proyek Meikarta tidak perlu sampai menghambat pengerjaan proyek. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Alamsyah Saragih menilai, penyidikan oleh KPK dan kelanjutan pembangunan adalah dua hal berbeda. Alamsyah yang pernah menangani keluhan konsumen Meikarta setahun silam menyebutkan, pembangunan proyek merupakan urusan investor Meikarta dengan konsumen. "Urusan suap ditangani KPK. Kalau proyek kan ya harus jalan ya. Deal-nya dengan konsumen," ujar Alamsyah setelah diskusi di Menteng kemarin (20/10). Meski begitu, dia mengatakan bahwa keberlanjutan proyek itu tetap harus sesuai aturan. Dari pembahasan ombudsman sebelumnya, izin mendirikan bangunan (IMB) untuk kawasan 84,6 hektare sudah terbit. "Yang perluasan itu perlu rekomendasi provinsi, nasional juga karena berimbas pada Jakarta, bukan hanya Jawa Barat," jelasnya. Sebagaimana diberitakan, di antara total 500 hektare (ha) lahan yang dipromosikan pengembang Meikarta, baru 84 ha yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi. Dirjen Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mendapat informasi bahwa Meikarta berharap IMB induk. Padahal mestinya IMB untuk tiap unit bangunan. Pada penyidikan di KPK, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat PNS di kabupaten itu diduga menerima uang untuk penerbitan izin. Total sudah sekitar Rp 7 miliar dari komitmen Rp 13 miliar yang diberikan. Pemberian itu berkaitan dengan izin-izin yang diurus pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi dalam tiga fase. Yakni, fase pertama 84,6 hektare; fase kedua 252,6 hektare; dan fase ketiga 101,5 hektare. Nah, pemberian dalam perkara yang disidik KPK itu baru sampai pada fase pertama. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, izin atau rekomendasi untuk mendapatkan IMB itu diduga disertai dengan pemberian uang. Entah untuk memberikan izin yang semestinya tidak bisa dikeluarkan atau mempercepat izin. Untuk mendapatkan IMB, misalnya, perlu analisis dampak lingkungan, analisis lalu lintas, dan pengelolaan bahaya kebakaran. Terkait kelanjutan Meikarta, KPK tidak punya kewenangan untuk menghentikan pengerjaan proyek. Sebab, KPK berfokus pada penanganan perkara suapnya. Yang berwenang untuk mencabut izin atau menghentikan proyek tersebut adalah Pemkab Bekasi atau dinas yang mengeluarkan izin. "Mereka yang menerbitkan perizinan, maka di sanalah yang bisa mencabut kebijakan itu. Tentu saja KPK tidak dalam domain mencampuri itu sekarang," jelas dia.&nbsp;

Usut Kasus Suap Meikarta, KPK Tak 'Sentuh' Nasib Kelanjutan Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meikarta-terbelit-kasus-suap-rumah-james-riady-digeledah-kpk_m_.jpg" alt="Proyek Meikarta tetap berlanjut walaupun tersangkut kasus korupsi. Akibat kasus ini rumah bos Lippo Group, James Riady, ikut digeledah petugas KPK." width="100%">
<figcaption>Proyek Meikarta tetap berlanjut walaupun tersangkut kasus korupsi. Akibat kasus ini rumah bos Lippo Group, James Riady, ikut digeledah petugas KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Hingga kemarin, sudah 12 lokasi yang digeledah. Salah satunya adalah rumah pribadi bos Lippo Group James Riady di Kelapa Dua, Tangerang. Penyidik KPK menggeledah rumah James pada Kamis (18/10) karena meyakini bisa menemukan bukti terkait kasus tersebut. Namun, berdasar berita acara penggeledahan, tidak ada barang atau dokumen yang dibawa. Selain rumah pribadi James, petugas komisi antirasuah itu menggeledah enam tempat lain. Seluruhnya berlokasi di Bekasi. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menuturkan, lokasi yang digeledah bisa bertambah sesuai kebutuhan penyidikan. Sedangkan untuk rumah James Riady, baru satu lokasi yang didatangi penyidik. "Satu rumah (James Riady) di daerah Tangerang. Yang pasti, kami menduga di sana ada bukti yang perlu kami cari," ujar Febri di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, petang kemarin. James Riady adalah anak Mochtar Riady, pendiri Lippo Group. Kelompok usaha yang memiliki bisnis properti, rumah sakit, pendidikan, keuangan, hingga investasi global itu membangun <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/10/2018/melihat-proyek-meikarta-setelah-di-ott-kpk" target="_blank">proyek prestisius Meikarta</a> di Kabupaten Bekasi melalui PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). PT MSU adalah salah satu anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. Sedangkan PT Lippo Cikarang adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Total investasi Meikarta diperkirakan mencapai Rp 278 triliun. Meikarta yang terdiri atas 250 ribu unit hunian itu akan menempati lahan 500 hektare. KPK sudah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan itu. Yakni, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryuadi dan Fitradjaja Purnama, serta karyawan Lippo Henry Jasmen. Selain itu, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M.B.J. Nahor, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi, dan Kepala Dinas PMPTSP Dewi Risnawati. Adakah kaitan khusus James dengan dugaan suap proyek Meikarta? Febri tidak menjelaskan dengan gamblang. Dia juga belum memastikan apakah James akan dipanggil sebagai saksi. Penggeledahan di rumah James berlangsung tertutup sejak dini hari hingga sekitar pukul 08.00 kemarin. Sayang, Febri enggan menyebutkan barang apa saja yang ditemukan di dalam rumah tersebut. "Tidak bisa dirinci tiap lokasi," kata dia. Dia hanya menjelaskan, dari 12 lokasi yang digeledah, petugas menyita sejumlah barang dan dokumen. "Ada kontrak-kontrak ditemukan, ada yang dari rumah dan dari kantor," ujar Febri. Sementara itu, kuasa hukum PT MSU Denny Indrayana menuturkan, pihaknya tetap dan akan terus menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Termasuk kegiatan penggeledahan tersebut. "Dan akan terus bekerja sama dengan KPK untuk bersama-sama mengungkap tuntas kasus dugaan suap atau pemerasan tersebut," ujar dia melalui pesan WhatsApp kepada Jawa Pos semalam. Dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada tim KPK yang telah melakukan penggeledahan secara profesional dan penuh etika sopan santun sehingga tetap menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif. "Berdasarkan hasil kegiatan yang dituangkan dalam berita acara penggeledahan, dapat dijelaskan bahwa tidak ada barang, dokumen, ataupun surat yang dibawa oleh tim KPK dari lokasi kediaman (rumah pribadi James Riady, Red) tersebut," ungkap dia. Denny juga meminta maaf bila ada keberatan dengan rilis terkait kelanjutan pembangunan Meikarta lantaran KPK hanya fokus pada kasus. Tidak sampai pada upaya penghentian pembangunan Meikarta. "Kalau ada kesalahan di rilis, itu adalah tanggung jawab saya. Karena pada prinsipnya, kami ingin support dan bekerja sama penuh dengan KPK untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas," jelas dia. Sebelumnya, Febri menegaskan bahwa pihaknya keberatan dengan siaran pers yang seolah-olah pernyataan KPK dijadikan legitimasi untuk meneruskan proyek Meikarta. Dia menegaskan, KPK tidak pernah menyampaikan setuju atau tidak setuju proyek Meikarta diteruskan. Sebab, saat ini KPK fokus pada pokok perkara dugaan suap terkait perizinan Meikarta. "Sejauh ini di KPK belum ada pembahasan tentang apakah ada atau tidak ada rekomendasi penghentian atau pencabutan izin Meikarta," kata Febri. Sementara itu, kemarin pihak manajemen PT Lippo Cikarang Tbk tidak menghadiri panggilan Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan pengembang superblok Meikarta itu rencananya dimintai keterangan mengenai masalah yang sedang dialami perseroan di BEI. Namun, perseroan tidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena sedang melakukan investigasi internal. Meski begitu, PT Lippo Cikarang Tbk telah membuat pernyataan yang disampaikan melalui keterbukaan informasi di website BEI pada Selasa (16/10). Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian S. Manulang menilai pernyataan yang disampaikan perseroan tersebut sudah memadai. "Bursa akan terus memantau perkembangan lebih lanjut atas pemberitaan yang dihadapi perseroan. Dan, selanjutnya, bursa meminta kepada perseroan untuk selalu menyampaikan keterbukaan informasi yang materialnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan di pasar modal," ujar Kristian. Kemarin saham PT Lippo Cikarang Tbk bergerak di level 1.270-1.365 per unit. Saham emiten berkode LPCK itu ditutup di level yang sama dengan penutupan perdagangan di hari sebelumnya. Sementara itu, mayoritas saham perusahaan Grup Lippo turun. Saham-saham yang anjlok itu, antara lain, saham PT First Media Tbk (KBLV) turun 2,56 persen menjadi 456 per unit, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turun 4,86 persen menjadi 274 per unit, dan PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) turun 3,95 persen menjadi 170 per unit. Sister company PT Lippo Cikarang Tbk yang lain juga mengalami penurunan harga saham. Misalnya, PT Matahari Department Store (LPPF) turun 4,07 persen ke level 5.900, PT Lippo Securities turun 4,08 persen ke level 94, PT Multipolar Tbk turun 6,82 persen ke level 82, dan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI) turun 1,69 persen ke level 875. Saham PT Siloam International Hospitals juga memerah dengan penurunan 1,61 persen ke harga 2.440 per unit.&nbsp;

Meikarta Terbelit Kasus Suap, Rumah James Riady Digeledah KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/neneng-akui-terima-suap-rp-990-juta-dari-pihak-meikarta_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjadi salah satu tersangka dalam kasus suap izin proyek Meikarta." width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjadi salah satu tersangka dalam kasus suap izin proyek Meikarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Neneng Rahmi (NR) selaku kepala bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menjalani pemeriksaan intensif. Pemeriksaan itu terkait statusnya sebagai tersangka atas dugaan korupsi dari megaproyek properti Meikarta. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam proses penyidikan yang tengah berjalan, Neneng mulai mengakui beberapa perbuatannya yang berkaitan dengan kasus tersebut. Seperti jumlah uang yang diterimanya dari pihak Meikarta. "NR diduga menerima uang SGD 90.000 (Rp 990 juta dengan kurs Rp 11 ribu). Namun saat penyerahan diri tadi belum bisa membawa uang tersebut," ujar Febri kepada wartawan, Selasa (16/10). Meski demikian, Febri mengaku mengapresiasi sikap yang ditunjukkan Neneng. Tersangka dianggap kooperatif dalam menjalani proses hukum. Hal itu dibuktikan dengan niat baiknya menyerahkan diri ke KPK pada pagi tadi. Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menilai sikap korperatif Neneng bisa berdampak positif. Yaitu, guna meringankan ancaman hukuman kepadanya. "KPK menghargai sikap koperatif saksi ataupun tersangka dalam kasus ini. Hal tersebut tentu akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan hukuman," sambungnya. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti yang dimuat dalam pasal 12 a, b atau pasal 12B, ancaman hukuman bagi penerimaan suap atau gratifikasi bisa mencapai 20 tahun kurungan atau penjara seumur hidup. Sikap kooperatif akan dipertimbangkan untuk tuntutan lebih ringan. Sepanjang konsisten memberikan keterangan kepada penyidik. Lebih jauh Febri mengatakan, KPK masih membuka peluang agar para tersangka termasuk Neneng menjadi justice collaborator (JC). Dengan catatan mereka berkomitmen untuk membantu penyidik mengusut tuntas kasus dugaan suap yang menyeret Lippo Group tersebut. "Para tersangka juga memungkinkan secara hukum untuk mengajukan diri sebagai JC. Dengan syarat mengakui perbuatannya dan membuka peran pihak lain seluas-luasnya," tandas Febri. Dalam kasus dugaan korupsi ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka. Selain Neneng Rahmi terdapat juga Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Dia digiring penyidik antirasuah itu ke KPK pada Senin (15/10) malam.

Neneng Akui Terima Suap Rp 990 Juta dari Pihak Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-beberkan-perizinan-proyek-properti-yang-menjerat-bupati-bekasi_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebelum terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak swasta pelaksana proyek pembangunan properti yang menyuap bupati Bekasi sudah mengurus sejumlah perizinan. Perizinan itu dilakukan dalam tiga fase. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menerangkan, pemberian izin proyek properti seluas 774 hektare (ha) itu diurus dalam tiga fase. Fase pertama 84,6 ha; fase kedua 252,6 ha; dan fase ketiga 101,5 ha. Begitu juga pemberian suap diduga juga bukan yang pertama kalinya. Namun, jumlah suap yang telah diberikan dalam fase pertama diperkirakan mencapai sekitar Rp 7 miliar. "Diduga realisasi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/10/2018/suap-kasus-proyek-properti-bupati-bekasi-pakai-kata-sandi-artis" target="_blank">pemberian</a> sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018," ucapnya. Pada fase pertama ini, sebut Syarif, total komitmen fee yang harus dibayar penyuap sebesar Rp 13 miliar. Diduga suap diberikan ke pihak dinas-dinas di Pemkab Bekasi. Keterkaitan dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks. Mulai dari rencana <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/10/2018/tiba-di-kpk-bupati-bekasi-neneng-hasanah-bungkam-seribu-bahasa" target="_blank">pembangunan apartemen</a>, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan. Hal itu membutuhkan banyak perizinan. "Di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam," paparnya. Namun, untuk fase kedua dengan luas 252,6 ha dan fase ketiga dengan luas 101,5 ha belum dapat dirinci lebih jauh jumlah komitmen fee yang akan dikucurkan.

KPK Beberkan Perizinan Proyek Properti yang Menjerat Bupati Bekasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proyek meikarta

Berita Terkini