<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/antarafoto-videotron-pengorbanan-tenaga-kesehatan-melawan-covid-180920-ies-6-1.jpg" alt="Iustrasi petugas bus Transjakarta melihat videotron yang menampilkan jumlah tenaga kesehatan yang menjadi korban Covid-19 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Indrianto Eko Suwarso/Antara" width="100%">
<figcaption>Iustrasi petugas bus Transjakarta melihat videotron yang menampilkan jumlah tenaga kesehatan yang menjadi korban Covid-19 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Indrianto Eko Suwarso/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Waktu operasional layanan Transjakarta tidak diubah dan tetap tersedia bagi masyarakat hingga pukul 19.00 WIB, meski pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta kembali diperpanjang.  ”Dengan telah diumumkannya perpanjangan kebijakan PSBB di Provinsi DKI Jakarta hingga 11 Oktober, layanan Transjakarta mulai Senin (28/9) tidak mengalami perubahan dan tetap beroperasi mulai pukul 05.00 WIB–19.00 WIB,” kata Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Prasetia Budi seperti dilansir dari Antara pada Senin (28/9).  Waktu operasional di PSBB perpanjangan tetap mengikuti pola yang serupa di minggu kedua PSBB Jakarta 2 yang dimulai pada Senin (21/9) minggu lalu. Budi berharap warga Jakarta, agar tidak perlu bepergian keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak meski tak ada perubahan waktu operasional pada layanan Transjakarta.  ”Pelanggan kami harap untuk tetap di rumah saja apabila tidak ada kebutuhan mendesak. Jika memang harus bepergian keluar rumah menggunakan layanan Transjakarta, pastikan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta patuhi arahan dari petugas kami,” ujar Budi.  Sedangkan untuk informasi mengenai rute layanan Transjakarta, pelanggan diharapķan dapat memanfaatkan media sosial baik instagram dan twitter dengan mengakses akun media sosial resmi milik Transjakarta.  ”Untuk informasi detail mengenai layanan dan rute yang beroperasi dapat dilihat pada akun media sosial resmi PT Transportasi Jakarta di Twitter: @PT_Transjakarta dan Instagram: @pt_transjakarta, atau www.covid19.transjakarta.co.id.,” terang Budi.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta hingga 11 Oktober. Perpanjangan selama dua pekan itu dilakukan mengingat masih terjadi potensi kenaikan angka kasus positif Covid-19 jika pelonggaran diberlakukan.  Berdasar hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta dan juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020, perlu dilakukan perpanjangan pembatasan selama 14 hari berikutnya jika kasus belum menurun secara signifikan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IlHRV6mZ-Io

PSBB Diperpanjang, Transjakarta Tak Ubah Waktu Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/20200713_200625-1.jpg" alt="Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad. Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad. Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) diperpanjang sampai 16 Agustus 2020. PSBB secara proporsional kawasan Bodebek sendiri sebelumnya berakhir pada Sabtu, 1 Agustus 2020.  Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.419-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek. Kepgub tersebut ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Kamis (30/7).  Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.  "Pemberlakuan PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)," kata Daud dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (1/7).  Daud mengimbau warga Bodebek untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, sampai terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  "Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segara peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan Covid-19 bisa diputus," ucapnya.  Daud mengatakan, keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 13 Agustus 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.  Selain itu, kata Daud, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Nomor:443/Kep.420-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di luar kawasan Bodebek sampai 29 Agustus 2020. Masa AKB tahap pertama sendiri berakhir pada 31 Juli 2020.  Agar AKB berjalan optimal, Daud meminta kepada kepala daerah di 22 kabupaten/kota yang memberlakukan AKB berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB.  "Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19," pungkasnya.‎

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 16 Agustus 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/076-gub-di-malang.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (tengah) didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah (kiri) dan Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran (kanan) saat rakor di Malang. Humas Pemprov Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (tengah) didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah (kiri) dan Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran (kanan) saat rakor di Malang. Humas Pemprov Jatim/Antara</figcaption>
</figure>Jawapos.com–Kawasan Malang Raya, yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu belum bisa menerapkan masa normal baru (new normal). Masih ada persyaratan agar suatu wilayah menuju normal baru yang belum dipenuhi.  Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, masa transisi setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan tersebut akan diperpanjang selama tujuh hari. Dimulai pada Minggu (7/6) hingga Sabtu 13 Juni.  ”Perpanjangan masa transisi ini nantinya juga disertai dengan evaluasi kembali pada akhir periode, yaitu hari ketujuh,” ucap Khofifah seperti dilansir dari Antara.  Menurut Khofifah, terdapat persyaratan berdasar panduan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO agar suatu wilayah menuju normal baru. Yakni rate of transmission (RT) atau rasio penularan kurang dari satu. Dalam hal ini, rasio penularan di Malang Raya tercatat hingga Jumat (5/6) masih pada angka 1,23 per hari.  ”Panduan dari WHO, salah satu syarat menuju normal baru adalah ketika rate of transmission-nya kurang dari satu. Posisi per hari ini, RT dari Malang Raya masih 1,23,” kata Khofifah.  Masa transisi setelah PSBB di Malang Raya merupakan yang kedua. Setelah pada 1–6 Juni .diberlakukan tahap pertama. Selain karena angka rate of transmission dan evaluasi tahap pertama, Gubernur Khofifah juga menyebut, masa transisi memerlukan waktu yang lebih lama.  Dalam praktiknya, kata dia, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang berakibat pada bertambahnya kasus positif Covid-19 walaupun tidak signifikan.  Berdasar catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim hingga Sabtu (6/6), jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Malang sebanyak 92 orang, Kota Malang bertambah satu menjadi 69 orang (data 7/6), dan Kota Batu 38 orang.  ”Semua ikhtiar dan inovasi tentu sudah dimaksimalkan. Namun kita memang harus terus mengajak masyarakat untuk lebih disiplin, taat, dan patuh pada protokol kesehatan,” tutur Khofifah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5cKJCLaUN-g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9FQY9NOUUM0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WtV0hYrRWAc

Belum Penuhi Syarat, Malang Raya Belum Bisa Terapkan Normal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG_20200518_120944-1.jpg" alt="Petugas mengambil swab pedagang pasar tradisional di Kabupaten Cirebon. Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas mengambil swab pedagang pasar tradisional di Kabupaten Cirebon. Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Cirebon, Jawa Barat, sudah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Bahkan pengawasan akan diperkuat sampai tingkat RT dan RW.  ”Ada PSBB saja, masyarakat masih banyak berkerumun. Apalagi jika PSBB tidak diperpanjang,” kata Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis seperti dilansir dari Antara di Kota Cirebon pada Senin (18/5).  Azis mengatakan, diperpanjangnya PSBB di Kota Cirebon, berdasar pantauan di lapangan selama pelaksanaan yang masih banyak ketidakdisiplinan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan perpanjangan PSBB agar bisa mengendalikan kerumunan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.  Menurut Azis, PSBB di Kota Cirebon memberlakukan kearifan lokal yaitu PSBB parsial di tingkat RT/RW atau relaksasi di tempat-tempat perbelanjaan dengan mengizinkan mereka buka tapi dengan mengendalikan pengunjung. ”Pelaku usaha khususnya pusat perbelanjaan akan kami undang untuk membicarakan jalan tengah terkait peraturan saat PSBB,” ujar Azis.  Soal pengawasan pelaksanaan PSBB tahap II, lanjut Azis, pihaknya akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan TNI untuk patroli bersama gugus tugas bagian penindakan yaitu satpol PP. ”Jika pelaku usaha melanggar aturan PSBB yang telah dilonggarkan akan ditindak langsung,” tutur Azis.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto mengatakan, untuk kasus Covid-19 di Kota Cirebon mengalami penurunan selama PSBB. Pihaknya tetap akan melakukan tes PCR (polymerase chain reaction) atau tes swab di tiap kecamatan. ”Karantina parsial di tingkat RW kami rasa akan lebih efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Ady.  Sementara itu Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melakukan tes swab masal bagi para pedagang di sembilan pasar tradisional sebagai upaya untuk mendeteksi penyebaran Covid-19. ”Kami akan swab masal bagi para pedagang di sembilan pasar tradisional,” kata Bupati Cirebon Imron Rosyadi pada Senin (18/5).  Pada Senin (18/5), tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Cirebon melakukan tes swab bagi pedagang Pasar Sumber. Tes swab dilakukan secara acak bagi 50 pedagang pasar dan pengunjung. ”Pedagang dan juga pengunjung yang dites swab harus ber-KTP Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Enny Suhaeni mengatakan, sudah mendapatkan 1.000 reagen polymerase chain reaction (PCR) dan akan digunakan pengambilan swab di beberapa tempat yang telah ditentukan. Di antaranya, yaitu untuk para pedagang dan pengunjung pasar tradisional serta tenaga medis yang memang memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19.  ”Ada sembilan pasar tradisional yang kita sasar untuk tes swab. Intinya kita ingin 1.000 reagen ini bisa tepat sasaran,” kata Enny.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=joEqh9W3z4E  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=yzFL_FIfIhA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6MLxJkqHU3I

PSBB Kota Cirebon Diperpanjang dan Diperkuat Sampai Tingkat RT/RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-07-at-22.47.58.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota. PSBB yang akan berakhir pada Kamis (23/4) esok, diperpanjang hingga 28 hari ke depan.  "Pemprov DKI telah mendengar para ahli di bidang penyakit menular dan diskusi Dinas Kesehatan. Maka kami memutuskan memperpanjang PSBB. Jadi diperpanjang 28 hari," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/4).  Dengan begitu, PSBB di Jakarta akan berlangsung hingga 22 Mei 2020. Keputusan ini dibuat Anies mengingat pergerakan kasus Covid-19 di Jakarta masih terus bertambah meskipun PSBB sudah berjalan hampir 2 pekan.  "Kecepatannya relatif tetap dan memang dibelahan dunia yang mengalami kondisi sama pula, semua membutuhkan waktu untuk bisa menyelesaikannya," imbuhnya.  Kendati demikian, Anies mengutarakan grafik positif terjadi pada aspek pemakaman dengan protap Covid-19. Pada pekan ini jumlahnya relatif turun. Jika pada pekan sebelumnya bisa mencapai 50 pemakaman per hari, pada saat ini rata-rata hanya 30-40 pemakaman per hari.  Lebih lanjut, mantan Mendikbud itu menuturkan, selama pelaksanaan PSBB periode pertama, masih ditemukan banyak pelanggaran. Baik itu yang dilakukan oleh masyarakat, maupun oleh perusahaan yang tetap beroperasi saat PSBB.  Atas dasar itu, Anies berharap pada PSBB periode kedua seluruh pihak bisa lebih disiplin. Karena kedisiplinan itu yang akan mempercepat penyelesaian Covid-19 di Jakarta. "Semakin kita disiplin di rumah, mengurangi aktivutas di luar maka semakin sedikit interaksi, maka semakin sedikit potensi penularan," pungkas Anies.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=59Nx08Fe7K0  https://www.youtube.com/watch?v=302pv5e3dlQ  https://www.youtube.com/watch?v=ObkbBFmVo1M

Kasus Covid-19 Terus Naik, Anies Perpanjang PSBB Sampai 22 Mei