<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-2-3.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 22 Februari 2021. Perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 107 Tahun 2021 terkait Perpanjangan Pemberlakuan Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah.  Keputusan tersebut juga didasari dari data yang dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, penyebaran kasus aktif di Ibu Kota dalam dua minggu terakhir perlu lebih diminimalisir, terutama menjelang libur imlek ke 2.572 pada 2021 ini.  "Pemprov DKI tetap harus tetap kerja mengingat klaster keluarga terus meningkat yakni sebanyak 612 kasus dengan 1.643 kasus positif teridentifikasi pascalibur Nataru (data 3 – 31 Januari)," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangannya, Senin (8/2).  Anies mengingatkan, kepada warga Jakarta yang khususnya akan menjalani libur Imlek, angka kenaikan kasus selalu terjadi setiap selesai libur akhir pekan yang panjang. Dia tak memungkiri, kasus Covid-19 selalu naik usai dua minggu setelah libur panjang.  "Minggu depan, kita ada akhir pekan panjang perayaan Imlek. Saya imbau kita semua jangan bepergian keluar kota, tahan diri untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian, dan sebisanya di rumah saja bila tidak ada keperluan esensial. Ini penting untuk menjaga kasus aktif tidak terus bertambah," pinta Anies.  Anies menuturkan, dengan adanya partisipasi publik secara komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap menjalankan 3 M yakni mengenakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menahan diri untuk berkegiatan yang sifatnya massal saat berada di luar rumah.  Baca juga: <a href="https://PSBB Jakarta Diperpanjang Hingga 8 Februari 2021">PSBB Jakarta Diperpanjang Hingga 8 Februari 2021</a>  “Kita semua menyadari bahwa rasa kekhawatiran terhadap wabah ini belum menghilang. Kepada warga Jakarta, ayo kita tingkatkan kewaspadaan kita dan berharap agar situasi ini segera membaik. Ingat, perjuangan kita semua baik di Jakarta maupun di luar Jakarta masih belum berakhir. Semoga ikhtiar kita bersama bisa terealisasi dengan terus disiplin terhadap protokol kesehatan," pungkas Anies.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7UPXKkaYpJU

Anies Kembali Perpanjang PSBB DKI Hingga 22 Februari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kapolda-metro-jaya.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana (tengah). Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana (tengah). Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Operasi Yustisi Protokol Kesehatan oleh Polda Metro Jaya bersama TNI serta Satpol PP telah menutup dua perkantoran dan 119 restoran. Hal itu lantaran melanggar protokol kesehatan sejak kembali diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin (14/9).  ”Selama Operasi Yustisi ini sebanyak dua perkantoran kita tutup karena tidak mengindahkan protokol kesehatan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sudjana seperti dilansir dari Antara di Mako Polda Metro Jaya pada Minggu (20/9).  Nana menyampaikan, lebih seratus restoran atau rumah makan yang ditutup karena memperbolehkan masyarakat makan di tempat. Sejatinya, selama diberlakukan PSBB di Jakarta, restoran atau rumah makan hanya boleh melayani take away atau dibawa pulang saja.  ”Sebanyak 119 restoran atau rumah makan kita tutup karena masih menyediakan tempat kepada masyarakat untuk makan langsung pada masa pandemi Covid-19 ini,” terang Nana.  Nana juga menekankan pentingnya menggunakan masker selama masa pandemi Covid-19. Sebab, menurut para ahli kesehatan menggunakan masker dengan baik bisa mengurangi risiko terjangkit Covid-19. ”Memakai masker dengan baik ini menurut ahli kesehatan 70 persen terhindar dari Covid-19,” ujar Nana.  Selai  itu, kata kapolda, operasi yustisi telah mengumpulkan Rp 238.576.500 dari denda yang dikenakan kepada pelanggar protokol kesehatan. Angka tersebut terkumpul dari penindakan yang dilakukan petugas dalam kurun waktu 14–19 September. Pelanggar protokol kesehatan yang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebanyak 852 orang.  ”Uang denda yang dikumpulkan dari para pelanggar akan diserahkan untuk dimasukkan ke kas negara,” terang Nana.  Selain sanksi administratif, petugas juga memberikan pilihan sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum kepada pelanggar. Adapun pelanggar yang memilih sanksi sosial dalam kurun waktu 14–19 September, tercatat sebanyak 17.385 orang. Selama periode yang sama, petugas juga memberikan sanksi teguran kepada sebanyak 12.466 orang.  ”Total pelanggar protokol kesehatan yang ditindak tim gabungan dalam kurun waktu 14–19 September sebanyak 30.384 pelanggar,” ujar Nana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rBGcjakgHow

Operasi Yustisi Tutup Dua Perkantoran dan 119 Restoran di DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bos-djarum-duduki-posisi-teratas-orang-terkaya-ri-sejak-2008_m_173163.jpeg" alt="Michael Hartono" width="100%">
<figcaption>Michael Hartono</figcaption>
</figure><div class="Ls"> <div class="As "> <div class="Cs">JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total pada Senin (14/9) besok. Melihat masih tingginya kasus Covid-19 di ibu kota.</div> </div> </div> <div id="cv_" class=" Xg "> <div class="Zg"> <div class="Rg"> <div class="Li"> <div class="yj"> <div class="Ph" data-onclick="w"> <div id="cvcmsg_17485506273749c8" class="yh"> <div id="cvcfullmsg_17485506273749c8" class="Vh"> <div id="cvcmsgbod_17485506273749c8" class="aj"> <div class="Ni"> <div class="ni pi " dir="ltr"> <div dir="auto"> Ada pihak yang setuju, tentu juga ada yang menolak. Salah satunya adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia, yaitu Robert Budi Hartono, pemilik PT Djarum bersama dengan saudaranya, Michael Budi Hartono. Robert pun mengirimi surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas permintaan masukan dari istana. Hal itu disampaikan oleh salah satu pengusaha Indonesia, Peter F Gontha melalui akun Instagramnya @petergontha pada Sabtu (12/9) kemarin. "Demikian kabarnya dari orang A1 (sumber terpercaya), saya tidak pernah posting berita bohong," ungkap Peter kepada JawaPos.com, Minggu (13/9). Dalam unggahannya, surat tersebut dikirim tertanggal 11 September 2020 sebagai masukan tuntuk dipertimbangkan terkait PSBB DKI Jakarta. "Kepada yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dengan hormat, Perkenankan kami melalui surat ini menyampaikan masukan untuk Bapak pertimbangkan," tulis surat tersebut yang dikutip JawaPos.com. Dalam suratnya, Robert mengatakan bahwa keputudan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat. Pasalnya, berdasarkan data dari <a href="https://corona.jakarta.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=id&amp;q=https://corona.jakarta.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1600054258949000&amp;usg=AFQjCNE5yK5QmO3DX4l6UjfUehO3s90CHw">corona.jakarta.go.id</a>, PSBB tersebut terbukti tidak efektif untuk menurunkan tingkat penyebaran virus di Jakarta. "Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, angka penumbuhan infeksi tetap masih naik," terangnya. Kemudian, terkait alasan kapasitas fasilitas kesehatan, seperti tempat tidur ICU yang disebut akan penuh pada 15 September dan ruang isolasi khusus Covid-19 akan mencapai kapasitas maksimumnya pada 17 September, kata Robert hal itu akan tetap terjadi. "Kapasitas Rumah Sakit (RS) DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini disebabkan seharusnya Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani Ionjakan kasus," ungkapnya. Adapun, berikut perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia, termasuk Jakarta, antara lain: 1. Penegakan aturan dan pemberian sanksi sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus tennfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya. 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta. 3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal Testing. lsolasi. Tracing dan Treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal Isolasi dan Contact Tracing. 4. Perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir. Surat itu juga menuliskan bahwa melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat, yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan Iain lain. Masyarakat Iebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19. "Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil riset seperti itu. Di antaranya adalah lembaga survei Vox Populi, CPCS (Centre for Political Communication Studies) dan Indo Barometer, dimana masyarakat rata rata di atas 80 persen tidak menghendaki adanya PSBB kembali," jelas surat tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4NrlbZ3ZKY4  </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Orang Terkaya di RI Tolak PSBB DKI, Surati Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-empat-daerah-kunci-di-jawa-yang-pengaruhi-suara-parpol-di-2019_m_219072.jpeg" alt="Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai ada empat daerah di jawa yang menjadi kunci elektabilitas parpol di Pemilu 2019." width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai ada empat daerah di jawa yang menjadi kunci elektabilitas parpol di Pemilu 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 14 September 2020.  Meski menyatakan sepakat perlu ada pengetatan lantaran tingginya angka penularan Covid-19 di Jakarta, Yunarto mengatakan Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi apakah penegakan pada masa PSBB transisi sudah dilakukan. Sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa protokol kesehatan hanya menjadi pemanis bibir.  "Jelas kok di depan mata kepala kita sendiri, di resto atau kaki lima, protokol kesehatan hanya jadi lipstik, kerumunan sudah jadi hal yang seakan normal. Hal ini jadi penting, sehingga PSBB yang diberlakukan sekarang tidak mengulangi kebocoran pada saat PSBB transisi selama lima kali," kata Yunarto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (12/9).  Yunarto mengatakan, protokol kesehatan akan jalan apabila payung hukum diterjemahkan menjadi enforcement, dan enforcement akan berjalan ketika insentif buat warga diberikan.  "Dan dengan segala hormat, di pandangan saya pribadi kelemahan Anies Baswedan selama ini adalah terkait implementasi kebijakan, walau selalu kuat dari sisi konsep dan ini membutuhkan kerjasama dengan pihak lain," kata Yunarto.  Terkait kerja sama dengan pihak lain, Yunarto mengatakan bahwa keputusan memberlakukan PSBB di Jakarta pada 14 September 2020 tidak dikoordinasikan dengan stakeholder lain, baik pemerintah pusat atau kepala daerah lain.  "Padahal menurutnya, konsekuensi dari kebijakan ini berefek ke multi sektor dan lintas wilayah," katanya.  Yinarto mencontohkan, ketika PSBB diberlakukan kembali, ada kompensasi yang harus diberikan oleh negara terhadap warga terdampak, salah satunya bansos. Dalam perkara ini, kata Yunarto, Pemprov pasti butuh dukungan anggaran dari Kemensos untuk pastikan warga yang terkena PSBB teringankan dampaknya.  "Contoh lain, pemprov dan pusat juga bisa rumuskan insentif buat industri terdampak. Sehingga peluang terjadinya lay off bisa lebih kecil. Karena tugas negara selain menjaga keselamatan warganya tapi juga bertanggungjawab terhadap kelayakan hidupnya saat pandemi," ungkapnya.  Sementara terkait koordonasi dengan daerah lain, Yunarto mengatakan Anies belum memiliki konsep PSBB yang jelas lantaran belum berkoordinasi dengan kepala daerah atau gubernur yang memimpin wilayah di sekitar DKI Jakarta.  Yunarto berharap, tidak adanya koordinasi dalam penetapan kebijakan ini bukan ditujukan karena ingin dapatkan efek kejut secara publikasi seperti diutarakan di awal Covid-19.  "Sebagai warga negara yang khawatir dengan kondisi Covid-19, saya berharap dan percaya Pak Anies bukan orang yang akan manfaatkan situasi pandemi untuk kepentingan citra apalagi elektoral. Sama dengan harapan yang saya titipkan juga kepada presiden Jokowi yang menurut saya belum bekerja optimal dalam penanganan Covid-19," pungkasnya.  Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memutuskan untuk menerapkan kembali PSBB secara total mulai 14 September 2020.  Artinya, segala pelonggaran aktivitas yang terjadi selama masa transisi dicabut kembali. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting keputusan Pemprov DKI Jakarta terkait PSBB mulai 14 September nanti.  Beberapa di antaranya seperti kewajiban perusahaan kembali menerapkan bekerja dari rumah secara total, pembatasan operasional kendaraan umum, hingga penutupan tempat wisata dan tempat ibadah besar.  Keputusan Anies untuk menerapkan kembali PSBB juga didasari sejumlah hal. Di antaranya mengenai proyeksi rumah sakit rujukan di Jakarta tidak akan sanggup bertahan hingga 17 September 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VCApiekSlEQ

Soal PSBB DKI, Yunarto: Ada Kelemahan dari Segi Implementasi Kebijakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-kepentingan-ini-ppp-bahagia-jika-prabowo-dampingi-jokowi-di-2019_c_191743.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo saat menjamu Prabowo di Istana." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat menjamu Prabowo di Istana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengubahnya menjadi PSBB Transisi. Namun, kali ini, di karenakan sektor kesehatan yang mengalami krisis, Gubernur Anies Baswedan pun memutuskan untuk memberlakukan PSBB secara total. Sama halnya ketika 10 April 2020.  Beberapa subsidi dari pemerintah untuk ekonomi pun telah diluncurkan. Mulai dari Kartu Prakerja, Subsidi UMKM hingga bantuan subsidi upah (BSU) untuk pegawai non-PNS sebesar Rp 600 ribu. Mengenai bantuan Rp 600 ribu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani pun menuturkan bahwa sebaiknya hal itu dapat disalurkan dengan uang cash. Sebab, kata dia, masih banyak masyarakat yang uangnya tidak terpakai karena masih dalam rekening.  "Persoalan kita yang saya lihat adalah sementara ini kan bantuan Rp 600 ribu itu sudah dijalankan, tapi banyak masyarakat uangnya tetap ada di bank, sehingga tidak mendorong kegiatan ekonomi riil. Ini kedepan barangkali harus kita pikirkan bersama, apakah tidak lebih baik uangnya cash atau lewat pos," ujar dia di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (10/9).  Dia pun mempercayai, meskipun PSBB DKI Jakarta berlangsung, ketika pengeluaran BSU berjalan dengan baik, itu mampu untuk memberikan keringanan beban masyarakat.  "Sebetulnya, kalau kebijakan pemerintah seperti pemberian tunjangan Rp 600 ribu itu berjalan efektif, itu bisa membantu, memang tidak kemudian menanggulangi keterpurukan parahnya kegiatan ekonomi kita," terangnya.  Maka dari itu, perlu adanya evaluasi secara terus menerus mengenai penyaluran bantuan tersebut. "Saya kira itu hal yang dari waktu ke waktu harus kita evaluasi," tutupnya.

MPR Sarankan Baiknya BLT Berbentuk Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/jeremy-teti-2.jpg" alt="Jeremy Teti. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jeremy Teti. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Jeremy Teti memberikan tanggapan terkait bakal kembali diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Dia setuju dengan keputusan Pemprov DKI akan memberlakukan PSBB lagi. Sebab data orang yang positif Covid-19 angkanya tinggi dan sudah cukup mengkhawatirkan.  “Keputusan Gubernur DKI Jakarta ini memang sudah seharusnya melihat data trend positif terus meningkat selama Agustus. Sehingga kepala daerah lebih tahu peta wilayahnya harus segera ambil tindakan tegas,” kata Jeremy Teti kepada JawaPos.com Kamis (10/9).  Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat guna menekan lanju penyebaran virus korona. Jika virus ini terus menyebar di masyarakat, rumah sakit rujukan Covid-19 bisa penuh semua bahkan bisa overload, dan ini akan sangat berisiko.  “Sebelum terjadi kelangkaan tenaga medis dan kapasitas rumah sakit yang makin terbatas. PSBB kali ini saya berharap lebih tegas dalam memberikan sangsi agar masyarakat yg ada DKI Jakarta betul-betul disiplin terhadap protokol kesehatan,” tutur Jeremy Teti.  Lebih lanjut dia mengatakan, pemberlakuan PSBB bukan hanya di Jakarta tapi juga harus diikuti wilayah-wilayah penyangga. Sebab Jabodetabek merupakan satu kesatuan wilayah dimana Jakarta juga kedatangan orang-orang dari Depok, Bekasi, Tangarang dan Bogor setiap hari. Jeremy Teti melihat apabila PSBB hanya diberlakukan di Jakarta sementara daerah-daera penyangga tidak memberlakukan hal serupa, maka efektivitasnya akan berkurang.  “Sebaiknya ikut menerapkan PSBB seperti DKI Jakarta agar sama-sama saling mendukung untuk memerangi penyebaran virus Covid 19. Karena setiap hari warga Bodetabek berinteraksi ke Jakarta,” tutur Jeremy Teti.

PSBB Kembali Ketat, Jeremy Teti: Sebelum Kelangkaan Tenaga Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200910_122134.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada 14 September mendatang, DKI Jakarta akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total. Tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat penyebaran Covid-19 di ibu kota. Wakil Ketua MPR Arsul Sani pun meminta agar PSBB ini dapat dilakukan dengan baik. Di mana semua pihak harus satu suara. "Koordinasi ini barang mahal di negara kita, jangan seperti pada saat mau PSBB yang pertama, pemprov-nya kemana dan pemerintah pusat kemana (ngomongnya berbeda)," ujar dia di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (10/9). Sebab, menurut dia yang terpenting, apabila suatu daerah menerapkan PSBB, perlu adanya koordinasi yang insentif. Tidak bisa hanya satu pihak saja yang menerapkan kebijakan, namun berbeda dengan yang lain. "Saya kira catatan yang paling penting dari saya itu saja, bahwa semua kebijakan yang diputuskan dan disampaikan itu seyogyanya sudah dikoordinasikan pada tingkatan daerah hingga pemerintah pusat," terangnya. Terkait dengan rencana penerapan PSBB di Jakarta, dia mengatakan bahwa pelonggaran dan pengetatan kebijakan merupakan hal wajar. Di mana sama seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perlu adanya gas dan rem untuk menstabilkan kesehatan dan perekonomian. "Kalau kemudian Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB, itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, karena yang saya lihat di negara lain, seperti itu. Ada suatu kebijakan yang dilonggarkan, kemudian diketatkan kembali, itu hal biasa," ungkapnya. (*)

MPR Ingatkan Perlu Ada Koordinasi, Jangan Seperti Awal PSBB April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-07-at-22.47.58.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka peluang tidak akan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota. Hal itu ia sampaikan ketika menggelar teleconference dengan 129 perusahaan multinasional dan asosiasi bisnis pada Selasa (28/4).  Dalam perbincangan ini, salah satu peserta menanyakan kepada Anies kemungkinan PSBB diperpanjang. Peserta tersebut juga menantakan pedoman yang digunakan Pemprov DKI untuk kembali memberlakukan kondisi normal.  Anies kemudian menjawab dengan memaparkan data Covid-19 di DKI Jakarta. Dia menyebut berdasarkan data, saat ini Jakarta sudah mulai memasuki masa puncak Korona. Hal itu terbukti dengan grafik kasus yang mengalami penurunan beberapa hari terakhir. Selain itu, pemakaman dengan protap Covid-19 juga sudah berkurang setiap harinya.  "Angka yang kita lihat hari ini mencerminkan kebijakan kita dua minggu sebelumnya. Selalu ada jeda, tapi setidaknya dua minggu," ujar Anies.  Oleh karena itu, Anies berharap PSBB ini bisa digunakan sebagai waktu untuk semakin menekan angka penularan. Dengan begitu, tren kasus positif bisa terus turun.  Apabila dalam dua pekan ke depan kondisi tersebut bisa diwujudkan, maka Anies membuka peluang tidak akan menambah durasi PSBB. Semua kegiatan masyarakat akan kembali dinormalkan. "Ketika nanti pasien dalam pengawasan (PDP) terus menurun, tingkat kematian juga turun, kita akan menuju kembali ke normal. Kita berharap hal ini segera terjadi," jelas Anies.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cLM3H6qlIWM  https://www.youtube.com/watch?v=9TIxBLIidKE  https://www.youtube.com/watch?v=381__fOa4Tk

Anies Buka Opsi Tak Perpanjang PSBB di Jakarta, Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Dolar-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Dolar - Dery Ridwansah 6" width="100%">
<figcaption>Dolar - Dery Ridwansah 6</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari sektor ekonomi, ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemberlakuan PSBB meningkatkan keyakinan pasar. Imbasnya, nilai tukar rupiah perlahan menguat dan meninggalkan level Rp 16 ribu sejak Kamis (9/4). Tepatnya menjadi Rp 15.930 per USD.  Pada hari pertama penerapan PSBB kemarin (10/4), berdasar Bloomberg Markets Spot Rate, mata uang Garuda kembali merangkak di posisi Rp 15.880 per USD.  Josua menuturkan, penguatan rupiah menandakan sentimen Covid-19 mulai berkurang di pasar keuangan. Hal itu akan membawa balik aliran modal asing yang sempat keluar akibat kepanikan investor.  Kerja sama fasilitas repo dengan The Fed, bank sentral AS, sebesar USD 60 miliar menopang penguatan rupiah. Kerja sama tersebut sekaligus memperkuat second line of defense Bank Indonesia (BI) sehingga mampu meredam potensi keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik dan mendorong stabilitas nilai tukar rupiah.  Bagi pelaku pasar keuangan, penguatan itu menjadi angin segar bagi likuiditas USD. Sebab, sejak para investor mengalihkan aset ke mata uang Paman Sam itu, likuiditas makin ketat.  Sementara itu, penguatan rupiah terhadap USD menjadi sinyal cerah bagi para pengusaha yang membutuhkan impor bahan baku atau barang modal. Selama ini pelemahan rupiah memberikan tekanan terhadap biaya produksi di tengah lemahnya permintaan domestik maupun luar negeri.  Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, menguatnya rupiah praktis mengurangi kebutuhan BI untuk melakukan stabilisasi nilai tukar. Dia optimistis cadangan devisa Indonesia meningkat hingga akhir April nanti. Yakni, berkisar USD 125 miliar dari USD 121 miliar berdasar catatan akhir Maret lalu.  Bertambahnya jumlah cadangan devisa juga disebabkan penerbitan global bond senilai 4,3 miliar dolar AS oleh Kementerian Keuangan. ’’Jumlah cadangan devisa lebih dari cukup untuk membiayai impor, membayar utang luar negeri pemerintah, dan melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah,” jelas pria asal Sukoharjo tersebut.  Selain itu, alumnus Iowa State University, AS, tersebut memastikan bahwa harga bahan pokok masih terkendali menjelang Ramadan di tengah pandemi virus korona. Berdasar survei pemantauan harga hingga pekan kedua April, inflasi diprediksi 0,2 persen month-to-month, sedangkan inflasi tahunan 2,8 persen.  Tayangan Pendidikan untuk PAUD hingga SMA  Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI akan menyiarkan program pembelajaran bagi siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA mulai Senin (13/4). Program hasil kerja sama TVRI dengan Kemendikbud itu bertujuan mendukung pembelajaran dari rumah.  Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama TVRI Supriyono menjelaskan, program itu akan menyiarkan banyak materi pembelajaran khusus bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Ada pula pembelajaran umum dan parenting selama tiga bulan ke depan.  Plh Direktur Program dan Berita TVRI Usrin Usman menyatakan, konten pembelajaran yang disajikan akan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, penumbuhan karakter, dan kecakapan hidup peserta didik yang disampaikan secara ringan dan menghibur. Acara itu akan ditayangkan Senin hingga Jumat pukul 08.00 sampai 23.00 WIB.  Usrin memerinci, pada pukul 08.00 sampai 08.30 WIB akan ditayangkan materi untuk PAUD. Lalu, pukul 08.30–09.00 giliran materi untuk siswa SD kelas I–III. Selanjutnya, pukul 10.00–10.30 ditayangkan materi untuk siswa SD kelas IV–VI. Untuk siswa SMP, materi ditayangkan pukul 10.30–11.00. Lalu, pukul 14.00–14.30 giliran materi SMA.  Berikutnya, pukul 14.30–15.00 WIB, akan ada materi pengasuhan dan pendidikan anak untuk orang tua serta guru. ”Juga ada kegiatan malam hari, berupa film untuk anak serta film Indonesia,” tambah Usrin.

PSBB Ikut Dongkrak Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ruas-Tol-Dalam-Kota-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana Tol dalam kota di Jalan MT. Haryono, Cawang, Jakarta, Jumat (31/1/2020). Enam ruas jalan tol mengalami penyesuaian tarif secara serentak per 31 Januari pukul 00.00 WIB. Keenam ruas tol tersebut adalah Tol Cawang-Tomang-Pluit, Tol Cawang-Tanjung Pr" width="100%">
<figcaption>Suasana Tol dalam kota di Jalan MT. Haryono, Cawang, Jakarta, Jumat (31/1/2020). Enam ruas jalan tol mengalami penyesuaian tarif secara serentak per 31 Januari pukul 00.00 WIB. Keenam ruas tol tersebut adalah Tol Cawang-Tomang-Pluit, Tol Cawang-Tanjung Pr</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan 33 titik pengecekan (check point) saat berlangkunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Check point itu untuk memastikan PSBB diikuti oleh warga dengan baik.  "33 titik check point itu tersebar di beberapa wilayah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4).  Adapun sebarannya yakni di dalam kota ada 4 titik; terminal dan stasiun sebanyak 13 titik; di tol 5 titik; dan di satuan wilayah di DKI sebanyak 11 titik.  Berikut lokasi 33 check poin di Jakarta:  Dalam Kota  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/10-hari-untuk-konfirmasi-7-hari-tenggat-waktu-bayar-tilang-etle_m_.jpg" alt="Petugas Traffic Management Centre (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya memantau pergerakan arus lalu lintas melalui CCTV untuk uji coba ETLE, Senin (1/10)." width="100%">
<figcaption>Petugas Traffic Management Centre (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya memantau pergerakan arus lalu lintas melalui CCTV untuk uji coba ETLE, Senin (1/10).</figcaption>
</figure> LALIN LANCAR: Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (7/4) tampak lengang. Pemerinitah telah menetapkan Jakarta sebagai daerah PSBB. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)  1. Bundaran Senayan 2. Semanggi 3. Bundaran HI 4. Traffic Light Harmoni  &nbsp;  Satuan Wilayah DKI Jakarta  1. Jakarta Pusat - Patung Tugu Tani  2. Jakarta Utara   - Ring Road Tegal Alur  3. Jakarta Barat  - Pos Joglo Raya - Pos LTS Kalideres - Pos Kembangan Raya  4. Jakarta Selatan  - Perempatan Pasar Jumat - Simpang UI - Ciledug Raya (Universitas Budi Luhur)  5. Jakarta Timur  - Jalan H. Naman Kalimalang - Trafic Light Kolong Cakung - SPBU Pasar Rebo, Jalan Raya Bogor  &nbsp;  Terminal  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/bundaran-HI-covid.jpg" alt="LALIN LANCAR: Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (7/4) tampak lengang. Pemerinitah telah menetapkan Jakarta sebagai daerah PSBB. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LALIN LANCAR: Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (7/4) tampak lengang. Pemerinitah telah menetapkan Jakarta sebagai daerah PSBB. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure> LOKASI CHECK POINT PSBB: Terminal Kampung Rambutan, Jakarta (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)  1. Terminal Senen, Jakarta Pusat 2. Terminal Kalideres, Jakarta Barat 3. Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara 4. Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur 6. Terminal Pulogebang, Jakarta Timur 7. Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur  &nbsp;  Stasiun  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/larangan-mudik-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas menyemprotkan disinfektan di setiap sudut Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (12/3/20). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)  1. Stasiun Gambir 2. Stasiu Senen 3. Stasiun Tanah Abang 4. Stasiun Kota 5. Stasiun Manggarai 6. Stasiun Cawang Atas 7. Stasiun Jatinegara  &nbsp;  Jalan Tol  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/JKT-1-DESINFEKTAN-FASILITAS-PUBLIK-FED-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Tol dalam kota (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  1. Gerbang Tol Pasar Rebo 2. Gerbang Tol Cikunir 2 3. Gerbang Tol Priok 4. Gerbang Tol Kapuk 5. Gerbang Tol Tomang  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=liaiaDtHqHw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YhtApF-B2Hs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=y6l-wS42kyQ  &nbsp;

Berikut Sebaran 33 Lokasi Check Point Selama Jakarta Terapkan PSBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psbb dki

Berita Terkini