<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan dalam apel gelar pasukan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Apel gabungan antara Polri, TNI dan unsur Pemprov DKI Jakarta itu dalam rangka Operasi Kontijensi Aman Nusa-II Penanganan COVID-" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan dalam apel gelar pasukan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Apel gabungan antara Polri, TNI dan unsur Pemprov DKI Jakarta itu dalam rangka Operasi Kontijensi Aman Nusa-II Penanganan COVID-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 8 Februari 2021. Perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 51 Tahun 2021 terkait Perpanjangan Pemberlakuan Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah.  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti menyampaikan, keputusan perpanjangan PSBB ini juga didasari dari data yang dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terkait laju pertambahan kasus aktif di ibu kota dalam dua minggu terakhir yang masih tinggi. Menurutnya, kasus aktif pada 11 Januari 2021 sebanyak 17.946 dengan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sebanyak 208.583 kasus.  "Sedangkan, per tanggal 24 Januari 2021, jumlah kasus aktif meningkat sebesar 34 persen menjadi 24.224, dengan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sebanyak 249.815 kasus," kata Widyastuti dalam keterangannya, Minggu (24/1).  Sementara, jumlah kasus aktif sebesar 24.224 ini melampaui dari titik tertinggi kasus aktif yang ada di Jakarta. Sehingga, ini merupakan pesan kepada kita semua bahwa pandemi belum berakhir.  Widyastuti menyampaikan, kondisi ketersediaan tempat tidur Isolasi di Jakarta pada Sabtu, 24 Januari 2021, hanya menyisakan 14 persen dengan rincian tempat tidur isolasi sebanyak 8.055 tempat tidur dan telah terisi sebanyak 6.954 tempat tidur.  Hal ini membuat Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rencana untuk menambah kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 1.941 tempat tidur. Sehingga, total nantinya sebanyak 9.996 tempat tidur.  “Hal yang sama juga terjadi pada ICU kita, di mana kapasitas ICU kita telah terisi sebesar 84 persen dengan jumlah 1.097 tempat tidur ICU dan telah terpakai 921 tempat tidur ICU. Kami juga nantinya akan menambah kapasitas ICU hingga 1.362 tempat tidur ICU,” ujar Widyastuti.  Penambahan fasilitas kesehatan dan para tenaga kesehatan di Jakarta, lanjut Widyastuti, akan terus dilakukan guna menekan angka kematian serta meningkatkan angka kesembuhan.  "Berdasarkan data pada Sabtu, 24 Januari 2021, pasien Covid-19 telah sembuh sebanyak 221.567 dengan tingkat kesembuhan 88,7 persen dan total 4.024 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,8 persen," cetus Widyastuti.  Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya mengajak seluruh pihak untuk bisa menekan laju peningkatan Covid-19. Salah satunya, memperkuat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di tingkat paling kecil yakni Rukun Warga (RW). <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/21/01/2021/banyak-pemula-kejeblos-main-saham-dpr-minta-bei-dan-ojk-rajin-edukasi/">Baca Juga: Banyak Pemula Kejeblos Main Saham, DPR Minta BEI dan OJK Rajin Edukasi</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/01/2021/diantarkan-para-senior-dan-juniornya-listyo-ini-bukti-polri-solid/">Baca Juga Diantarkan Para Senior dan Juniornya, Listyo: Ini Bukti Polri Solid</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> Sehingga, Satgas Covid-19 di tingkat RW ini memegang peranan penting, khususnya untuk menekan laju penyebaran virus di tingkat keluarga, serta menyiapkan langkah lanjutan jika ada yang terpapar.  “Satgas Covid-19 terutama pada tingkat RW yang sudah ada akan lebih kami maksimalkan, terlebih mereka telah berpengalaman selama hampir setahun," harap Anies.  Anies juga meminta Satgas Covid-19 di tingkat RW bisa fokus menjangkau dan menekan terjadinya klaster keluarga. Karena klaster keluarga menyumbang 566 klaster, setelah klaster perkantoran sebesar 312 klaster.  “Di Jakarta ini ada suasana di mana warga merasakan bahwa ada yang mengkhawatirkan terhadap penyebaran Covid-19. Sehingga itu akan meningkatkan kewaspadaan kita," pungkas Anies.

PSBB Jakarta Diperpanjang Hingga 8 Februari 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Razia-Masker-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP melakukan razia masker bagi warga yang melintas memasuki area Jakarta di wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan di Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP melakukan razia masker bagi warga yang melintas memasuki area Jakarta di wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan di Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di Provinsi DKI dan 23 kota dan kabupaten. Aturan ini berlaku 11 Januari hingga 25 Januari 2021.  “Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih cepat menular, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dan beberapa wilayah kota dan kabupaten yang ada," ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (6/1).  Menurut Airlangga, cakupan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan diterapkan karena memenuhi salah satu dari 4 parameter.  Parameter itu yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82 persen. Kemudian tingkat kasus aktif di bawah kasus aktif nasional yaitu 14 persen, dan tingkat okupansi rumah sakit untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.  Selain Provinsi DKI, beberapa kota dan kabupaten yang berlaku PSBB yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Wilayah Bandung Raya. Kemudian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.  PSBB juga berlaku untuk wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta. Begitu juga untuk wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo.  Kemudian wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/01/2021/pejabat-pupr-ungkap-hubungan-rizal-djalil-dengan-leo/">Pejabat PUPR Ungkap Hubungan Rizal Djalil dengan Leo</a>  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/01/2021/soal-drone-laut-tiongkok-golkar-minta-retno-dan-prabowo-tegas/">Baca Juga: Soal Drone Laut Tiongkok, Golkar Minta Retno dan Prabowo Tegas</a> Adapun penerapan pembatasan yang diatur meliputi pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) sebesar 75 persen dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.  Untuk sektor esensial dan kebutuhan masyarakat diizinkan tetap dapat beroperasi namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan tetap menjalankan protokol kesehatan.  Pembatasan selanjutnya adalah melakukan pembatasan jam buka di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 WIB. Di restoran, makan minum di tempat maskimal diisi hanya 25 persen dari kapasitas.  Meski begitu pemesanan melalui take away tetap diizinkan. Untuk tempat ibadah, tetap diizinkan buka dengan kapastias maksimal 50 persen dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.  Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut berlaku sejak 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, dan akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara harian.  Selain itu, menurut Airlangga, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara intensif. Dalam implementasinya, pemerintah akan menguatkan pelaksanaan Operasi Yustisi, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan Covid-19.

Pembatasan Sosial Berlaku di DKI Jakarta dan 23 Kabupaten dan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Bersepeda-Di-Dalam-Mal-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sejumlah pesepeda mengayuh sepedanya di Mal Kuningan City, Jakarta Selatan, Minggu (27/12/2020). Pengelola pusat perbelanjaan tersebut menyediakan fasilitas bagi para pesepeda untuk mencoba sensasi berkeliling di area mal guna membangun minat masyarakat a" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pesepeda mengayuh sepedanya di Mal Kuningan City, Jakarta Selatan, Minggu (27/12/2020). Pengelola pusat perbelanjaan tersebut menyediakan fasilitas bagi para pesepeda untuk mencoba sensasi berkeliling di area mal guna membangun minat masyarakat a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wabah Covid-19 telah menggerogoti perekonomian karena berdampak pada bisnis pelaku usaha. Selama masa pandemi okupansi hotel dan pengunjung mal anjlok sangat dalam. Hal itu karena imbas dari kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk meredam angka penularan Covid-19.  Senior Associate Director Colliers International Indonesia (CII), Ferry Salanto mengatakan, di Ibu Kota Jakarta sendiri, pada kawasan Central Business District (CBD) okupansi turun dari 83,5 persen pada 2019 menjadi 80,7 persen pada 2020. Sedangkan Bogor mengalami penurunan paling tinggi mencapai 20 persen pada kuartal IV 2020.  "Penurunan ini angkanya tidak terlalu tinggi tapi dari sales-nya sangat berpengaruh. Di Bogor penurunannya paling signifikan bisa sampai 20 persen," ujarnya secara virtual, Rabu (6/1).  Menurutnya, kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta beberapa waktu lalu telah mempengaruhi minat masyarakat untuk masuk atau berbelanja di mal. "Ini semua karena memang sektor ritel terpengaruh dengan PSBB yang dilakukan oleh Pemprov DKI. PSBB itu menurunkan minat orang atau menahan orang untuk tidak masuk mal," ungkapnya.  Kondisi sama juga dialami oleh bisnis perhotelan. Tingkat keterisian hotel yang paling rendah pada April 2020. "Secara umum kondisi hotel belum membaik. Tingkat hunian turun cukup drastis terutama April 2020," imbuhnya.  Setelah masa PSBB transisi dan bulan-bulan selanjutnya, kata Ferry, memang ada sedikit perbaikan dari sisi okupansi. Masyarakat perlahan mulai berani untuk menginap di hotel karena sudah terlalu bosan di rumah. Peningkatan keterisian hotel di Jakarta terjadi ketika memasuki libur akhir pekan atau libur panjang.  "Di Jakarta itu tiap ada long weekend ada beberapa market staycation. Artinya mereka yang menginap di hotel kebanyakan dari family. Ada support dari government, tapi tidak terlalu banyak," jelasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=uwS2zlxzZc4

Orang Takut Menginap di Hotel dan Berkunjung ke Mal Selama Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200915_224507.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta anies baswedan melakukan peninjauan pusat perbelanjaan dikawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (15/9). Selama PSBB ke-2 ini mal tetap buka dengan bebera syarat pengunjung 50 persen Dan untuk restoran hanya bisa dibawa pulang tidak untuk ma" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta anies baswedan melakukan peninjauan pusat perbelanjaan dikawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (15/9). Selama PSBB ke-2 ini mal tetap buka dengan bebera syarat pengunjung 50 persen Dan untuk restoran hanya bisa dibawa pulang tidak untuk ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi hingga 17 Januari 2021. Kebijakan perpanjangan PSBB Masa Transisi ini tertuang pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1295 Tahun 2020.  "Pada perpanjangan PSBB Masa Transisi kali ini fokus Pemprov DKI yakni menekan penambahan kasus, salah satunya yang diakibatkan libur Natal dan Tahun Baru 2021," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti dalam keterangannya, Minggu (3/1).  Widyastuti menjelaskan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, persentase pertambahan total kasus aktif terkonfirmasi positif menunjukkan tren kenaikan. Dia menyebut, pada 2 Januari 2021, kasus aktif di Jakarta mencapai 15.471 kasus, meningkat 18 persen dari dua pekan sebelumnya yakni 13.066 kasus pada 20 Desember 2020.  “Kenaikan persentase kasus aktif ini patut kita waspadai bersama terlebih pascalibur Natal dan Tahun Baru 2021 yang berpotensi terjadi penambahan kasus,” ucap Widyastuti. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/30/12/2020/mahfud-md-tunjukkan-video-imam-besar-fpi-habib-rizieq-mendukung-isis/">Baca Juga: Mahfud MD Tunjukkan Video Imam Besar FPI Habib Rizieq Mendukung ISIS</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/12/2020/komjen-boy-rafli-disebut-bakal-jadi-kaplori-sekjen-mui-bilang-begini/">Baca Juga: Komjen Boy Rafli Disebut Bakal Jadi Kaplori, Sekjen MUI Bilang Begini</a> Kewaspadaan yang ditekankan, sambung Widyastuti, didasarkan dari incidence rate (IR) dan penambahan RW rawan yang ada di DKI Jakarta. Dia menuturkan, sebelumnya RW rawan berjumlah 21 RW berdasarkan data 27 Desember bertambah menjadi 55 RW.  "Artinya, tidak ada Kota/Kabupaten Administrasi sekaligus Kecamatan di DKI Jakarta tanpa penambahan kasus dan hanya dua Kelurahan, yakni Pulau Kelapa dan Pulau Pari saja yang tak ada penambahan kasus," ungkap Widyastitui.  “Peningkatan ini terjadi dengan laju IR per wilayah sebesar 19,58, pada tingkat Kecamatan rata-rata sebesar 25,43 dan Kelurahan sebesar 30,64,” sambungnya.  Selain itu, tingkat mortalitas akibat Covid-19 juga masih terbilang mengkhawatirkan. Karena ada penambahan signifikan terhadap angka kematian akibat Covid-19, di mana pada 20 Desember 2020 total pasien yang meninggal sebanyak 3.087 orang dan dalam kurun waktu dua pekan bertambah menjadi 3.334 orang.  Sementara itu, Widyastuti juga menjelaskan keterpakaian tempat tidur isolasi harian dan ruang rawat inap maupun ruang ICU di 98 RS Rujukan COVID-19 di DKI Jakarta yang cenderung meningkat, meskipun Pemprov DKI Jakarta telah menambah dari 6.663 tempat tidur isolasi pada 20 Desember 2020 menjadi 7.379 tempat tidur isolasi pada 3 Januari 2021. Kapasitas tempat tidur isolasi tersebut sudah menyentuh persentase 87 persen dengan telah ditempati 6.385 pasien isolasi per 3 Januari 2021.  “Untuk kondisi ruang ICU per 3 Januari 2021, kita telah menambah kapasitasnya menjadi 960 dan telah terisi 762. Sehingga, kini kapasitasnya sudah mencapai 79 persen, turun 1 persen dari dua minggu sebelumnya di mana persentase keterisiannya 80 persen, karena kapasitas ICU saat itu masih 907 dan terisi 722,” pungkasnya.

DKI Jakarta Perpanjang PSBB Transisi Hingga 17 Januari 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-2-3.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi selama 14 hari, terhitung mulai 23 November sampai dengan 6 Desember 2020. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19.  Perpanjangan PSBB Masa Transisi ini berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020, yang menegaskan apabila tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan, PSBB Masa Transisi akan diperpanjang secara otomatis selama dua pekan.  "Seperti diketahui bersama, Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan kebijakan rem darurat atau emergency brake policy apabila terjadi kenaikan kasus secara signifikan atau tingkat penularan yang mengkhawatirkan sehingga membahayakan pelayanan sistem kesehatan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangannya, Minggu (22/11).  "Berdasarkan data-data epidemiologis selama penerapan PSBB Masa Transisi dua pekan terakhir, kondisi wabah COVID-19 DKI Jakarta masih terkendali dan menuju aman. Akan tetapi, kita harus semakin waspada dan semakin disiplin dalam protokol kesehatan," sambungnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/25/10/2020/psbb-transisi-dki-jakarta-diperpanjang-hingga-8-november/">PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 8 November</a>  Anies menyampaikan, laporan harian kasus positif di Jakarta mencapai rekor baru yaitu 1.579 kasus pada Sabtu (21/11) kemarin. Kondisi tersebut diharapkan tidak membuat semakin abai dan tidak disiplin terhadap protokol kesehatan.  "Ingat, masih terjadi penularan meskipun melambat. Ke depan, kami akan semakin memasifkan penegakan aturan atas protokol kesehatan dan kami berharap masyarakat proaktif bila mengetahui pelanggaran. Masyarakat juga tidak perlu khawatir untuk melaporkan bila merasa terpapar atau bergejala. Ini adalah ikhtiar bersama," ujar Anies.  Anies menegaskan, protokol kesehatan yakni menerapkan 3M dengan cara memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak merupakan suatu keharusan untuk mencegah angka penularan.  "Kami tekankan kembali, tetap disiplin protokol kesehatan. Covid-19 masih ada," tandas Anies.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lFyMRLkLUuQ

DKI Jakarta Kembali Perpanjang PSBB Transisi Hingga 2 Minggu Ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/desember-vaksinasi.jpg" alt="CEK KESIAPAN: Jokowi meninjau simulasi penyuntikan vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, kemarin (18/11). (SOFYANSAH/RADAR BOGOR)" width="100%">
<figcaption>CEK KESIAPAN: Jokowi meninjau simulasi penyuntikan vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, kemarin (18/11). (SOFYANSAH/RADAR BOGOR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani Covid-19 dinilai banyak yang tidak sinkron. Artinya, banyak kepala daerah yang kurang atau salah dalam menerapkan kebijakan piusat untuk ke bawah.  Dari hasil analisa dan pengamatan Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, dari 33 provinsi, masih banyak kebijakan Jokowi yang tidak dijalankan ke bawah terkait kesehatan dalam memutus mata rantai Covid-19.  "Hanya ada beberapa daerah saja yang sinkron kebijakan kesehatan soal Korona dengan pemerintah pusat. Misalnya, soal isolasi mandiri, kesedian rumah sakit dan penerapan PSBB," tegas Ketua Rekan Indonesia Agung Nugroho.  Menurut Agung, parameter Jakarta jelas. Baik jumlah pasien tertular, korban meninggal dan pasien yang sembuh. Sementara, kebijakan Jokowi banyak tidak terlaksana di kawasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Ini harus segera dibenahi agar kebijakan daerah bisa sejalan dengan Jokowi," terangnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/19/11/2020/bpjs-kesehatan-pastikan-vaksinasi-covid-19-berjalan-lancar/">BPJS Kesehatan Pastikan Vaksinasi Covid-19 Berjalan Lancar</a></li> </ul> Diketahui, dalam pengantar pada sidang kabinet paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9) lalu, Jokowi mengingatkan jajarannya bahwa kunci dari ekonomi agar membaik adalah kesehatan yang baik.  ”Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik, artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, penanganan Covid-19, karena memang kuncinya ada di sini,” kata Jokowi dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.  Untuk itu, Presiden Jokowi perintahkan jajaran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Menteri Kesehatan serta TNI-Polri betul-betul agar yang berkaitan dengan urusan penanganan Covid-19 menjadi fokus sehingga ekonomi akan mengikuti.  ”Sekali lagi kalau penanganan Covid-19 baik, protokol kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik,” kata Jokowi saat itu.  Sementara Anies Baswedan dalam penerapan PSBB dan kebijakan pemprov DKI dalam penanganan wabah covid telah seirama dan searah dengan langkah dan kebijakan Jokowi. Tentu saja langkah-langkah Jokowi dan Anies patut diapresiasi.  Kebijakan Anies Baswedan dalam penerapan PSBB ketat di DKI adalah bagian dari upaya menyelamatkan warga DKI dari penularan covid 19 sehingga dapat terus hidup sehat, dan ketika warga DKI tetap sehat maka perekonomian pun akan juga membaik.  "Dan kita sangat beruntung memiliki dua pemimpin yang fokus kerjanya di tengah pandemik covid-19 pada kesehatan warga" ujar Agung.

Soal Covid-19, Rekan: Banyak Kepala Daerah Tak Paham Kebijakan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Peringatan-Maulid-Nabi-di-Markas-FPI-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ratusan Jamaah memadati Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020). Jamaah berdatangan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah anak dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab." width="100%">
<figcaption>Ratusan Jamaah memadati Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020). Jamaah berdatangan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah anak dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) mendapat sorotan tajam karena kegiatannya tidak menaati protokol kesehatan. Pasalnya kegiatan yang dia lakukan selalu mengundang kerumunan massa. Hal ini menjadi bahaya karena saat ini masih Pandemi Covid-19.  Pengamat kesehatan Marius Widjajarta mempertanyakan, kenapa tidak ada teguran keras yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga sampai terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang bisa meningkatkan angka penularan.  "Kenapa tidak ada yang menegur dan memberikan sanksi. Karena siapapun yang melanggar ketentuan memang harus ditindak," ujar Marius kepada wartawan, Minggu (15/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/14/11/2020/dinilai-tidak-tegas-ini-kata-wagub-soal-kerumunan-kelompok-rizieq/">Dinilai Tidak Tegas, Ini Kata Wagub Soal Kerumunan Kelompok Rizieq</a></li> </ul> Menurut Marius, jangan ada tebang pilih soal hukuman terhadap pelanggar kesehatan. Jangan sanksi diberikan hanya kepada masyarakat biasa namun tidak ada tindakan ke para elite.  "Jadi jangan di bawah tegas tapi di atas enggak. Kalau pemerintah DKI mau dihargai maka harus bertindak," katanya.  Lebih lanjut, dengan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq Shihab, Marius mempertanyakan tanggung jawab dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena di ibu kota masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.  "Jadi memang ini dipertanyakan pertangung jawabannya pemerintah DKI dalam penanganan Covid-19," tegasnya.  Sementara, Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu meminta aparat keamanan dan Satgas Covid-19 tegas menindak pelanggaran protokol kesehatan terkait Rizieq Shihab yang melanggar protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.  "Kasihan lah para pejuang protokol kesehatan, paramedis, petugas keamanan, petugas pemerintah," imbuhnya.  Rizieq, kata Ninik, merupakan seseorang yang mudah ditiru warga. Jika tak ada tindakan tegas terhadapnya, maka Indonesia akan mengalami masalah besar terkait penerapan prokes Korona.  "Harusnya aparat kemanan dapat bertindak tegas kepada siapa pun yang melanggar protokol kesehatan, tidak tebang pilih. Kalau sudah diingatkan, tapi masih dilanggar. Maka law enforcement harus ditegakkan," tegasnya.  Sepulang dari Arab Saudi, HRS berulang kali membuat acara yang menghadirkan banyak orang. Di bandara, kedatangannya disambut ribuan orang hingga membuat arus lalu lintas macet parah, ratusan penerbangan pun harus ditunda.  Setelah itu, ia menghadiri acara di Bogor. Kondisinya pun sama. Ribuan orang menyambut Rizieq di kawasan Megamendung.  Dalam waktu dekat, Rizieq berencana membuat reuni 212 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Kegiatan ini juga diperkirakan akan dihadiri massa. Apakah Pemprov DKI akan mengizinkan atau tidak reuni 212?

Kalau Pemprov DKI Mau Dihargai, Ya Harus Bertindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201001_204018.jpg" alt="Suasana Kota Jakarta dengan langgit berwaran biru, Kamis (1/10/2020).Kualitas udara Kota Jakarta membaik selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu ditandai dengan menurunnya konsentrasi rata-rata PM 2,5 sebesar 14-50% dibanding rerata konsen" width="100%">
<figcaption>Suasana Kota Jakarta dengan langgit berwaran biru, Kamis (1/10/2020).Kualitas udara Kota Jakarta membaik selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu ditandai dengan menurunnya konsentrasi rata-rata PM 2,5 sebesar 14-50% dibanding rerata konsen</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jumlah orang yang tertular Covid-19 masih terus bertambah. Saat ini, total sebanyak 357.762 orang dinyatakan positif tertular virus yang berasal dari Tiongkok ini.  Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19‎ Sabtu (17/10), penambahan pasien positif tertular virus korona di Indonesia tertinggi disumbang Provinsi DKI Jakarta sebanyak 974 orang. Sembuh 1.106 orang. Sementara meninggal dunia 21 orang.  Kemudian di posisi kedua ada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penambahan penularan sebanyak 500 orang. Sembuh 440 orang. Tidak ada angka meninggal di Provinsi Jawa Barat ‎ ini.  Selanjutnya di posisi ketiga ada Sumatera Barat dengan angka penularan virus yang berasal dari kelalawar ini sebanyak 450 orang. Sembuh 256 orang. Angka meninggal dunia sebanyak 2 orang.  Posisi keempat diduduki Jawa Tengah dengan angka penularan virus korona sebanyak 416 orang. Sembuh 320 orang, dan dinyatakan meninggal berjumlah 10 orang.  Riau menduduki peringkat kelima dengan angka penularan sebanyak 256 orang. Sebanyak 118 dinyatakan sembuh. Sementara yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 8 orang.  Adapun per hari ini, Sabtu (17/10), tambahan jumlah kasus positif mencapai sebanyak 4.301 orang. Sehingga totalnya adalah 357.762 orang.  Kemudian dengan angka sembuh bertambah 4.048 orang. Sehingga total orang yang sembuh sebanyak 281.592 orang.  Sementara itu, tambahan jumlah orang meninggal dunia tercatat 84 orang. Sehingga total yang meninggal sampai saat ini sebanyak 12.431 orang. Virus korona ini sudah menyebar ke 34 provinsi dengan 500 kabupaten dan kota.

Tambahan Korban Meninggal Akibat Covid-19 Terbanyak di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/FOTO2-TRAVELOKA.jpg" alt="Ilustrasi tempat spa dan pijat favorit yang memberikan dan kesegaran dan kebugaran disela kesibukan aktivitas harian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat spa dan pijat favorit yang memberikan dan kesegaran dan kebugaran disela kesibukan aktivitas harian. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan PSBB transisi pada 12-25 Oktober 2020. Sejumlah sektor usaha dibolehkan dibuka kembali, tapi tidak berlaku untuk hiburan malam dan griya kesehatan.  "Jenis-jenis kegiatan yang memiliki risiko penularan tinggi karena pesertanya berdekatan, mengalami kontak fisik erat atau intensitas tinggi, tetap belum diizinkan beroperasi." Demikian ketetuan yang tertulis di Pengaturan PSBB Transisi.  Adapun jenis usaha yang belum diizinkan beroperasi adalah tempat hiburan malam, spa, griya pijat, karaoke, dan kegiatan sejenis lainnya.  Sementara untuk restoran, rumah makan dan kafe diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan kapasitasnya hanya maksimal 50 persen.  “Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies dalam keterangan persnya, Minggu (11/10).  Anies mengklaim, grafis penambahan kasus positif dan kasus aktif harian mendatar atau stabil sejak dilakukan PSBB ketat pada 13 September 2020. Kemudian, terdapat tanda awal penurunan kasus positif harian dalam tujuh hari terakhir.  Untuk itu, Anies Baswedan mulai mengendurkan PSBB menjadi PSBB transisi. Pada PSBB transisi ini, sejumlah tempat usaha diperbolehkan beroperasi lagi dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti untuk restoran jumlah pengunjungnya hanya boleh maksimal 50 persen.  "Dine in pukul 06.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Take away dan delivery order 24 jam," sambungnya.  Kendati demikian, jarak antar meja dan kursi minimal 1,5 meter kecuali untuk keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Pengunjung juga dilarang berpindah-pindah atau berlalu-lalang dan alat makan-minum disterilisasi secara rutin.  "Restoran yang memiliki izin TDUP live music/pub dapat menyelenggarakan live music dengan pengunjung duduk di kursi berjarak, tidak berdiri dan/atau melantai, serta tidak menimbulkan kerumunan. Pelayan harus memakai masker, face shield, dan sarung tangan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gtEdfme_4zE&amp;ab_channel=jawapostvofficial

DKI PSBB Transisi, Hiburan Malam-Griya Pijat Belum Boleh Operasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/anies-baswedan-preskon-Balkot-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui selama memperketat PSBB di wilayah DKI Jakarta, sejumlah fasilitas seperti tempat rekreasi, taman, pasar, kantor, pabrik, serta transportasi publik sempat melangalami penurunan, namun kembali naik pada satu minggu terakhir. Dia pun menyebut, terjadi penurunan proporsi penemuan kasus pada klaster perkantoran selama satu minggu terakhir.  "Akan tetapi, terjadi peningkatan  kasus pada klaster keluarga atau pemukiman. Kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan rumah dan penguatan RT/RW/kader diperlukan," kata Anies dalam keterangannya, Minggu (11/10).  Anies memastikan, fasilitas kesehatan yang tersebar di ibu kota juga terus ditingkatkan, dari 67 RS rujukan saat ini menjadi 98 RS rujukan, dilengkapi 5.719 tempat tidur isolasi dan 766 tempat tidur ICU. Menurutnya, tercatat pada 10 Oktober 2020, tempat tidur isolasi Covid-19 terpakai sebesar 66 persen dan tempat tidur ICU Covid-19 sebesar 67 persen. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/11/10/2020/pemprov-dki-klarifikasi-sekolah-belum-dibuka-saat-psbb-transisi/">Pemprov DKI Klarifikasi, Sekolah Belum Dibuka Saat PSBB Transisi</a></li> </ul> Penurunan keterpakaian tempat tidur tersebut dapat dilihatpada perbandingan dengan pekan sebelumnya pada 13 September rawat inap 3.190 atau 75 persen dan ICU 493 atau 83 persen. Sedangkan pada 4 Oktober 2020 rawat inap sebanyak 4.076 atau 72 persen dan ICU 553 atau 72 persen.  Oleh karena itu, Pemprov DKI akan secara mendisiplinkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yakni, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menjaga jarak. Selain itu, juga secara terus menerus mentracing dengan tes PCR, pada periode 3 - 9 Oktober, jumlah orang yang dites PCR mencapai 63.474, setara dengan testing rate 6 per-1.000 penduduk dalam satu minggu (6 kali lipat melebihi rate minimum yang ditetapkan WHO).  "Berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Pusat, saat ini Jakarta juga sudah berada pada tingkat risiko sedang (skor: 2,095) dibandingkan pada 13 September berada pada tingkat risiko tinggi (skor: 1,4725). Penilaian dari FKM UI dengan indikator Epidemiologi, Kesehatan Publik, Fasilitas Kesehatan juga menunjukan perbaikan pada 4 Oktober dengan skor 67 dibandingkan pada 13 September dengan skor 58," pungkasnya.

Anies: Risiko Covid-19 di DKI Jakarta Kini Masuk Dalam Kategori Sedang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psbb dki jakarta

Berita Terkini