<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/20210108_201321.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sebanyak 20 daerah di Jabar akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional pada 11 sampai 25 Januari. Penerapan PSBB proporsional di Jabar merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara menyatakan, ada 20 daerah di Jabar yang akan melaksanakan PSBB proporsional mulai dari Senin (11/1) selama dua minggu. Hal itu untuk menekan laju pertumbuhan penularan Covid-19.  ”Penerapan PSBB proporsional sama dengan PPKM yakni membatasi mobilitas masyarakat. Jabar menerapkan PSBB proporsional karena selama ini telah diterapkan untuk menekan sebaran Covid-19,” kata Ridwan Kamil yang juga ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar.  Menurut dia, pemerintah pusat menginstruksikan PPKM wajib dilakukan di Bodebek (Kabupaten Bogor dan Bekasi, serta Kota Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya (Kota Bandung dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang).  ”Meski instruksi ini ditujukan kepada beberapa kabupaten/kota tertentu di Pulau Jawa dan Bali, namun PPKM tidak terbatas hanya untuk daerah tersebut. Apabila penanganan Covid-19 semakin buruk, PPKM dapat diterapkan sesuai kebutuhan di berbagai daerah di Jawa dan Bali,” terang Ridwan Kamil seusai menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (8/1).  Komite Kebijakan Jabar pun melakukan penilaian berdasar empat kriteria yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Berdasar penilaian, ada 20 daerah yang akan menerapkan PSBB proporsional. Yakni Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Bandung, Bandung Barat, Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, Kota Depok, Tasikmalaya, Banjar, Bandung, Bogor, Bekasi, dan Cimahi.  ”Empat kriteria yang disepakati adalah jika ada daerah melebihi angka-angka yang lebih buruk dari angka nasional, harus melaksanakan PSBB proporsional,” ucap Ridwan Kamil.  Dia menjelaskan, empat kriteria yang menjadi dasar penilaian yakni tingkat kematian. Apabila tingkat kematian di daerah melebihi angka kematian rata-rata nasional, harus menerapkan PSBB proporsional. Selain itu, angka kesembuhan berada di bawah angka rata-rata nasional. Selanjutnya apabila laju kasus aktif lebih cepat dari angka persentase nasional.  ”Kriteria terakhir yang harus PSBB proporsional adalah jika bed occupancy ratio atau tingkat keterisian ruang perawatan di rumah sakit lebih buruk dari tingkat nasional,” ujar Ridwan Kamil.  Sebelum penerapan PSBB proporsional, Ridwan Kamil menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar untuk intens berkomunikasi dengan 20 daerah terkait sosialisasi penerapan PSBB proporsional.  ”Pak Sekda sedang berkomunikasi dengan daerah hari ini (8/1) dan besok (9/1) sehingga Senin mulai disosialisasikan,” terang Ridwan Kamil.  Sementara itu, mengenai teknis atau standarisasi dalam penerapan PSBB proporsional, seperti persentase work from home maupun kegiatan-kegiatan di tempat umum, akan ditentukan daerah masing-masing dengan tetap mengacu kepada instruksi mendagri.  ”Terkait apa-apa yang menjadi standar dalam pelaksanaan PSBB proporsional tentu bisa ditanya ke daerah masing-masing, berapa persen yang bekerja di rumah, di restoran, dan fasilitas umum lainnya,” kata Ridwan Kamil.  Dia memastikan penerapan PSBB proporsional di 20 daerah akan diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar yang akan segera diterbitkan. ”Pergub akan diterbitkan secepatnya dan akan disampaikan kepada 20 daerah yang akan melaksanakan PSBB proporsional,” ujar Ridwan Kamil.  Kemudian dalam waktu bersamaan dengan penerapan PSBB proporsional, juga akan dimulai kegiatan vaksinasi tahap satu kepada tenaga kesehatan dan profesi yang rawan terhadap penularan Covid-19.  ”Mudah-mudahan dengan PSBB proporsional yang dikombinasi dengan pemberian vaksin, kita akan lihat Januari 2021 ada penurunan kasus Covid-19 di Jabar,” papar Ridwan Kamil.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LOjxYBInR_w

Gubernur Ridwan Kamil Sebut 20 Daerah Akan Terapkan PSBB Proporsional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20200918_090657-02.jpg" alt="Penutupan jalan di Bandung. Bagus Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Penutupan jalan di Bandung. Bagus Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung menerapkan sistem buka-tutup jalan di 23 titik pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara proporsional.  Kepala Satlantas Polrestabes Bandung Komisaris Polisi Rano Hadiyanto mengatakan, buka-tutup jalan itu juga sebagai implementasi dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73/2020 dalam rangka pencegahan Covid-19.  ”Di pasal 10 ayat 4 disebutkan bahwa Satgas berhak melakukan hal itu berdasar kewenangannya melakukan pembatasan arus lalu lintas, baik manusia ataupun kendaraan dengan pola waktu tertentu,” kata Rano seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/12).  Menurut dia, 23 titik jalan raya itu ditutup dengan durasi waktu yang berbeda-beda dengan berbagai pertimbangan teknis. Pasalnya, di beberapa titik itu masih kerap dipadati masyarakat dan abai menerapkan protokol kesehatan Covid-19.  ”Penutupan ruas jalan yaitu Ring 1 ada 11 titik dan Ring 2 ada 12 titik dengan pola waktu tertentu. Ada yang ditutup sejak pukul lima sore, enam sore, ada juga sembilan malam sampai pagi,” terang Rano.  Dengan buka-tutup jalan raya itu, dia berharap mobilitas masyarakat dapat terbatasi guna mencegah penularan Covid-19. Kini Bandung berada pada tingkat kewaspadaan berisiko tinggi atau zona merah.  Adapun rincian titik jalan raya yang dibuka-tutup itu yakni:  Ring 1  1. Jalan Otista Pasar Baru : Hari biasa 21.00–05.00 WIB, Sabtu dan Minggu 20.00–05.00 WIB.  2. Jalan Asia Afrika–Tamblong : Hari biasa 18.00–05.00 WIB, Sabtu dan Minggu 18.00–05.00 WIB.  3. Jalan Naripan–Tamblong : Hari biasa 21.00–05.00 WIB, Sabtu dan Minggu 20.00–05.00 WIB.  4. Jalan Braga : Hari biasa 21.00–05.00 WIB, Sabtu dan Minggu 20.00–05.00 WIB.  5. Jalan Banceuy Asia Afrika : Hari biasa 21.00–05.00 WIB, Sabtu dan Minggu 20.00–05.00 WIB.  6. Jalan Lembong Tamblong (Patung Bola) : Hari biasa 21.00–05.00 WIB, Sabtu dan Minggu 20.00–05.00 WIB.  7. Jalan Merdeka (Merdeka Riau, Aceh, Sumatra, Wastukencana) : Hari biasa 21.00–05.00 WIB, Sabtu dan Minggu 20.00–05.00 WIB. 8. Jalan Djuanda : Hari biasa 21.00–05.00 WIB, Sabtu dan Minggu 20.00–05.00 WIB.  9. Jalan Punawarman : Hari biasa 21.00–05.00 WIB, Sabtu dan Minggu 20.00–05.00 WIB.  10. Jalan Dipatiukur : Hari biasa 17.00–22.00 WIB, Sabtu dan Minggu 17.00–05.00 WIB.  11. Jalan Alun-alun Timur : Hari biasa 21.00–05.00 WIB, Sabtu dan Minggu 20.00–05.00 WIB.  &nbsp;  Ring 2  Semuanya dibuka-tutup pada hari biasa 21.00–05.00 WIB, Sabtu dan Minggu 20.00–05.00 WIB. 1. Jalan Ahmad Yani–Lingkar Selatan  2. Jalan Gatot Soebroto–Lingkar Selatan (Pelajar Pejuang 45)  3. Talaga Bodas–Lingkar Selatan (Pelajar Pejuang 45)  4. Jalan Lodaya–Lingkar Selatan (Pelajar Pejuang 45)  5. Jalan Buah Batu–Lingkar Selatan (Pelajar Pejuang 45)  6. Jalan Sriwijaya–Lingkar Selatan (Pelajar Pejuang 45)  7. Jalan M. Ramdan–Lingkar Selatan (Pelajar Pejuang 45)  8. Jalan Mohammad Toha–Lingkar Selatan (Pelajar Pejuang 45)  9. Jalan Otista–BKR  10. Jalan Kopo–Jalan Peta  11. Jalan Pasir Koja–Jalan Peta  12. Jalan Jamika  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Cc5XV77zkqc

23 Titik Jalan Dibuka-Tutup saat PSBB Proporsional di Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-28-at-20.20.56.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat  Ridwan Kamil kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi) sampai 23 Desember. PSBB secara proporsional kawasan Bodebek sebelumnya berakhir pada 25 November.  Perpanjangan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.783-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kepgub itu ditandatangani Gubernur Ridwan Kamil pada Kamis (26/11).  Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad seperti dilansir dari Antara mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.  ”PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk pembatasan sosial berskala mikro (PSBM),” kata Daud pada Senin (30/11).  Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 6 Desember. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.  ”Penambahan kasus di wilayah Bodebek dalam sepekan terakhir ini masih cukup tinggi,” terang Daud.  Berdasar data Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) pada Senin pukul 11.00 WIB, jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 880 kasus.  Daud mengimbau kepada masyarakat Jabar, khususnya Bodebek, untuk displin menerapkan protokol kesehatan 3M. Sebab, masyarakat bersama pemerintah merupakan garda terdepan melawan Covid-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif mencegah penularan Covid-19.  ”Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Jabar dapat berjalan bersamaan,” tutur Daud.  Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran Nomor:185/KS.13.04/Hukham tentang Peningkatan Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.  Daud mengatakan, poin-poin yang tercantum dalam surat edaran tersebut yakni meminta kepala perangkat daerah/biro Pemprov Jabar meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M di ruang publik. Kepala perangkat daerah/biro di Pemprov Jabar juga harus mengutamakan penyelenggaraan rapat atau pertemuan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan. ”Lakukan langkah-langkah proaktif dalam penanganan Covid-19 dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujar Daud.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WicDv42GdSQ

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 23 Desember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/20201027_142404-1.jpg" alt="Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar Daud Achmad. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar Daud Achmad. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional di wilayah Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi (Bodebek), hingga 25 November. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.700-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketujuh Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kepgub tersebut ditandatangani Ridwan Kamil pada Senin (26/10).  Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan tingkat kewaspadaan daerah. ”PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, dalam bentuk pembatasan sosial berskala mikro (PSBM),” kata Daud seperti dilansir dari Antara pada Selasa (27/10).  Keputusan perpanjangan PSBB proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 8 November. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi. ”Penambahan kasus di Jabar didominasi di wilayah Bodebek dalam sepekan terakhir ini,” ujar Daud.  Berdasarkan data Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) pada Selasa (27/10) pukul 09.00 WIB, jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 2.591. Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor:443/Kep.699-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Daerah Provinsi Jabar di luar Bodebek. AKB di luar Bodebek diperpanjang hingga 22 November.  Daud mengatakan, Kepgub tersebut ditetapkan supaya AKB di 22 daerah Jabar berjalan optimal. Selain itu, kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan amat penting dalam pengendalian sebaran Covid-19 pada masa AKB di Jabar. Masyarakat bersama pemerintah merupakan garda terdepan melawan Covid-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan Covid-19.  ”Ketentuan AKB wajib diterapkan. Masyarakat pun harus konsisten menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Jabar dapat berjalan bersamaan,” tutur Daud.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lITLnCGq0jY&ab_channel=jawapostvofficial

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 25 November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/20200930_184858-1.jpg" alt="Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad.  Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad.  Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional di wilayah Kota Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kabupaten Bogor dan Bekasi (Bodebek). PSBB tersebut berakhir pada 29 September diperpanjang hingga 27 Oktober.  Ketetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.575-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kepgub tersebut ditandatangani Ridwan Kamil, Selasa (29/9).  Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad seperti dilansir dari Antara di Bandung mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan tingkat kewaspadaan daerah.  ”PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, dalam bentuk pembatasan sosial berskala mikro (PSBM),” kata Daud pada Rabu (30/9).  Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB sampai 11 Oktober. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.  ”Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus di Jabar didominasi di wilayah Bodebek,” terang Daud.  Berdasar data Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) pada Selasa (29/9/20), jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 3.212.  Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor:443/Kep.576-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Daerah Provinsi Jabar di luar Bodebek. AKB di luar Bodebek diperpanjang hingga 24 Oktober.  Daud mengatakan, Kepgub tersebut ditetapkan supaya AKB di 22 daerah Jabar berjalan optimal. Selain itu, kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan amat penting dalam pengendalian sebaran Covid-19 pada masa AKB di Jabar.  Menurut Daud, masyarakat bersama pemerintah merupakan garda terdepan melawan Covid-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan Covid-19.  ”Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 karena masyarakat bersama pemerintah adalah garda terdepan melawan Covid-19,” sebut Daud. ”Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan,” tambah Daud.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uHqs8NHkX04

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 27 Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/antarafoto-peraturan-pembatasan-aktivitas-warga-di-depok-08092020-4_1-1.jpg" alt="Petugas memantau penerapan aturan pembatasan aktivitas warga untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19 di satu pusat perbelanjaan di Kota Depok. Asprilla Dwi Adha/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas memantau penerapan aturan pembatasan aktivitas warga untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19 di satu pusat perbelanjaan di Kota Depok. Asprilla Dwi Adha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional hingga 29 September.  Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana seperti dilansir dari Antara mengatakan, kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang perpanjangan kelima pemberlakuan PSBB secara proporsional di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek). ”PSBB secara proporsional dapat diperpanjang apabila masih terdapat bukti persebaran Covid-19,” kata Dadang Wihana pada Senin (14/9).  Menurut dia, PSBB proporsional mencakup penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus korona tipe baru penyebab Covid-19. Pemerintah kota akan membahas kebijakan lanjutan setelah masa penerapan PSBB proporsional berakhir pada 29 September. ”Hari ini (14/9), kami juga akan melakukan rapat bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah),” terang Dadang Wihana.  Dadang menjelaskan, Pemerintah Kota Depok juga masih membatasi aktivitas warga di luar rumah dalam upaya menekan risiko penularan Covid-19. Pembatasan aktivitas tersebut mencakup pembatasan jam operasional langsung di toko, rumah makan, kafe, minimarket, supermarket, dan mal sampai dengan pukul 18.00 WIB, pembatasan jam operasional jasa layanan antar sampai pukul 21.00 WIB, dan pembatasan aktivitas warga di luar rumah hingga pukul 20.00 WIB.  Pemberlakuan aturan mengenai jam malam tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Depok untuk mengendalikan penularan Covid-19. Selain menerapkan ketentuan itu, pemerintah kota mengoptimalkan peran Kampung Siaga Covid-19 dalam mendata dan mengawasi pendatang, menegakkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19, serta memastikan pembatasan sosial kampung siaga berbasis lingkungan rukun warga berjalan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SQZ6pvI0PGY

Depok Terapkan PSBB Proporsional hingga Akhir September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/20200901_203110-1.jpg" alt="Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad.  Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad.  Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) diperpanjang sampai 29 September. PSBB secara proporsional kawasan Bodebek tahap sebelumnya telah berakhir pada 31 Agustus.  Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat (Jabar) Nomor:443/Kep.476-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan PSBB Secara Proporsional di Wilayah Bodebek. Kepgub tersebut ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Selasa (1/9).  Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah. ”Pemberlakuan PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk pembatasan sosial berskala mikro (PSBM),” kata Daud.  Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 10 September. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.  ”Ada penambahan kasus yang cukup banyak dalam tujuh hari terakhir di kawasan Bodebek,” ucap Daud.  Berdasarkan data Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) pada Selasa (1/9) pukul 13.30 WIB, jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 1.085.  Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor:443/Kep.469-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Daerah Provinsi Jabar di luar Bodebek. AKB di luar Bodebek diperpanjang hingga 26 September. Kepgub tersebut ditetapkan supaya AKB di 22 daerah Jabar berjalan optimal.  ”Bupati dan wali kota yang memberlakukan AKB diminta berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI/Polri dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB,” kata Daud.  Menurut Daud, kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan amat penting dalam pengendalian sebaran Covid-19 pada masa AKB di Jabar. Masyarakat merupakan garda terdepan melawan Covid-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan Covid-19. Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Selain itu, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.  ”Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan,” ujar Daud.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NhLSCHx2Dlg

PSBB Proporsional Bogor, Depok, Bekasi, hingga 29 September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/20200706_165749-1.jpg" alt="Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) yang memperpanjang pelaksanaan PSBB secara proporsional di kawasan  Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi (Bodebek) hingga 31 Agustus. Kepgub Jabar itu ber-Nomor:443/Kep.441-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek.  Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad seperti dilansir dari Antara mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai tingkat kewaspadaan daerah. ”Pemberlakuan PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM),” kata Daud pada Selasa (18/8).  Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 27 Agustus. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.  Wakil Koordinator Sub Divisi Kebijakan dan Kajian Epidemiologi Gugus Tugas Jabar Bony Wiem Lestari mengatakan, peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kawasan Bodebek terus terjadi. Salah satu faktornya muncul klaster keluarga di kawasan tersebut. Berdasar data Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) pada Selasa (18/8) pukul 15.00 WIB, jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dalam tujuh hari terakhir bertambah 666.  ”Ada penambahan kasus yang cukup banyak. Jadi, angka reproduksi efektifnya (Rt) juga naik. Kemudian, ada banyak klaster perkantoran yang sebetulnya mereka berkantor di Jakarta, kemudian menularkan ke anggota keluarga yang tinggal serumah. Jadi klaster rumah tangga. Kemarin cukup banyak kasusnya,” ucap Bony.  Menurut Bony, pembatasan mobilitas masyarakat, menjadi salah satu kunci untuk menekan potensi klaster keluarga. Pelacakan kontak erat pun harus dilakukan secara masif. Isolasi maupun karantina mandiri wajib dilakukan kontak erat sebelum hasil swab keluar. Tujuannya supaya sebaran virus penyebab Covid-19 tidak meluas.  ”Kalau tidak cepat dilakukan tes, lacak, dan isolasi, kontak erat dari kasus positif berpotensi menjadi sumber penularan karena melakukan kegiatan di luar rumah. Selama mobilitas orang tidak bisa dibatasi, penularan akan terus terjadi dan sulit dicegah,” ucap Bony.  Bony menyatakan, banyak bukti ilmiah menunjukkan penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dengan ketat di perkantoran, harus dilakukan. Salah satunya dengan membentuk satgas Covid-19 di perkantoran. Satgas Covid-19 memastikan karyawan yang masuk dalam keadaan sehat dan protokol kesehatan diterapkan dengan sebaik mungkin.  ”Idealnya, perkantoran atau perusahaan atau bisnis apapun yang masih ada pelayanan tatap muka atau kegiatan tatap muka, sebisa mungkin membentuk Satgas Covid-19. Jadi, Satgas Covid-19 ini penting untuk memastikan setiap lokasi memiliki dan menerapkan protokol kesehatan. Artinya ada ketentuan tertulis, ada sarana prasarana yang disiapkan,” terang Bony.  Bony menegaskan, kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan amat penting dalam pengendalian sebaran Covid-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Jabar. ”Implementasi protokol kesehatan, disiplin pakai masker, jaga jarak, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan syarat wajib sebelum vaksin Covid-19 ditemukan,” kata Bony.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WWfCOnVZ19Y

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 31 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/20200713_200625-1.jpg" alt="Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad. Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad. Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) diperpanjang sampai 16 Agustus 2020. PSBB secara proporsional kawasan Bodebek sendiri sebelumnya berakhir pada Sabtu, 1 Agustus 2020.  Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.419-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek. Kepgub tersebut ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Kamis (30/7).  Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.  "Pemberlakuan PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)," kata Daud dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (1/7).  Daud mengimbau warga Bodebek untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, sampai terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  "Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segara peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan Covid-19 bisa diputus," ucapnya.  Daud mengatakan, keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 13 Agustus 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.  Selain itu, kata Daud, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Nomor:443/Kep.420-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di luar kawasan Bodebek sampai 29 Agustus 2020. Masa AKB tahap pertama sendiri berakhir pada 31 Juli 2020.  Agar AKB berjalan optimal, Daud meminta kepada kepala daerah di 22 kabupaten/kota yang memberlakukan AKB berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB.  "Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19," pungkasnya.‎

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 16 Agustus 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/20200713_200625-1.jpg" alt="Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad. Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad. Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) diperpanjang sampai 1 Agustus 2020. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat (Jabar) Nomor:443/Kep.398-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek. Kepgub tersebut ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Sabtu (18/7).  Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan tingkat kewaspadaan daerah.  ”Pemberlakuan PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk pembatasan sosial berskala mikro (PSBM),” kata Daud seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek, kata Daud, diselaraskan juga dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi selama 14 hari ke depan mulai Jumat (17/7). Selain itu, keputusan itu didasarkan pada berbagai hasil kajian epidemiologi. Salah satunya rata-rata angka reproduksi kasus Covid-19 terhadap waktu (Rt) dalam kurun 29 Juni–11 Juli yang mencapai 1,73.  Dengan perpanjangan PSBB secara proporsional, Daud mengimbau warga Bodebek untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional. Warga juga diminta konsisten menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, sampai terapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).  ”Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segara peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan Covid-19 bisa diputus,” ujar Daud.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iTUPxo7tefg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tr_MLP3FaYc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nn5QU6svF6o

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 1 Agustus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSBB proporsional

Berita Terkini