<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/taman-surabaya.jpg" alt="WAJAH BARU: Taman Incinerator Keputih bakal ditata. Ada empat taman baru di Surabaya Timur yang digarap pada 2020. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>WAJAH BARU: Taman Incinerator Keputih bakal ditata. Ada empat taman baru di Surabaya Timur yang digarap pada 2020. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PSBB tidak diperpanjang lagi. Pemkot pun mulai menggodok peraturan tentang new normal. Mulai bidang transportasi umum, pedagang, sampai hiburan. Meskip begitu, ada beberapa ruang publik yang belum dibahas dan tidak dibuka dalam waktu dekat. Salah satunya ruang terbuka hijau atau taman.  Kasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) DKRTH Rochim Yuliadi mengatakan, pihaknya belum berniat membuka kembali taman-taman. Termasuk di Surabaya Timur. Setidaknya ada lima RTH aktif. Yakni, Taman Mulyorejo, Taman Flora, Kebun Bibit Wonorejo, Taman Nginden Intan, dan Taman Suroboyo. ’’Ada beberapa alasan belum dibuka dulu,’’ ucapnya.  Salah satunya adalah kesadaran masyarakat. Dia mencontohkan Taman Suroboyo. Banyak warga yang tidak menerapkan social dan physical distancing dengan baik. ’’Kami masih mendapati masyarakat yang menerobos taman dan beberapa di antaranya menjajakan jualan di sekitarnya,’’ katanya.  Saat ditanyai mengapa nekat masuk taman, mereka menjawab merasa bosan. ’’Kami takut jika dibuka sekarang bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Karena itu, kami tahan dulu sembari melakukan edukasi ke masyarakat untuk disiplin terhadap diri sendiri dulu,’’ ucapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x42beyGUMh8  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU  https://www.youtube.com/watch?v=ybW0uV38xsg

Pemkot Surabaya Belum Buka Taman dalam Waktu Dekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/surat-teguran.jpg" alt="MIRIP: Surat teguran PSBB yang bentuknya persis surat tilang. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MIRIP: Surat teguran PSBB yang bentuknya persis surat tilang. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembar surat teguran terhadap pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari polisi berseliweran di media sosial (medsos). Ada yang mengartikan surat itu sama dengan tilang.  Dirlantas Polda Jatim Kombespol Budi Indra Dermawan menegaskan bahwa surat itu berbeda dengan tilang. Sebab, yang dilanggar adalah peraturan gubernur (pergub). ”Hanya bersifat teguran,” katanya kemarin (5/6).  Budi menuturkan, surat teguran itu disiapkan sejak PSBB jilid pertama. Lembar teguran diberikan kepada pengendara yang melanggar peraturan. Misalnya, tidak memakai masker saat berkendara.  Dia memastikan tidak ada sanksi lain yang diberikan kepada pelanggar. Misalnya, penyitaan kartu identitas. ”Namanya surat teguran ya ditegur,” tuturnya. ”Tidak ada penyitaan. Apalagi denda,” sambungnya.  Menurut dia, pemberian surat teguran itu bertujuan agar masyarakat lebih disiplin. Budi ingin pengendara sadar diri menjalankan protokol kesehatan. ”Instruksi dari pemerintah harus dijalankan,” katanya.  Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Chandra setali tiga uang dengannya. Dia memastikan jajarannya tidak akan memberikan sanksi tambahan kepada pengendara yang mendapat surat teguran. Sebab, pelanggarannya tidak berkaitan dengan lalu lintas. ”Tidak ada yang disita,” ucap polisi dengan dua melati di pundak itu.  Teddy menjelaskan bahwa kepolisian mengutamakan langkah edukasi kepada pelanggar peraturan PSBB. Mereka hanya akan diingatkan. Dengan catatan, pelanggarannya tidak tergolong berat. Misalnya, melakukan balap liar. ”Kalau yang seperti itu, baru kita tindak. Motornya disita biar ada efek jera,” ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7EEoSUevI78  https://www.youtube.com/watch?v=JZUvjjQPtvU  https://www.youtube.com/watch?v=FWhHuNnfa9U

Surat Teguran PSBB di Surabaya Bukan Tilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pns-nyabu.jpg" alt="TAK BISA MENGELAK: Pur Mei Mudjiantoro digelandang di Mapolrestabes Surabaya setelah tertangkap nyabu, Rabu (3/6). (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK BISA MENGELAK: Pur Mei Mudjiantoro digelandang di Mapolrestabes Surabaya setelah tertangkap nyabu, Rabu (3/6). (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pur Mei Mudjiantoro hanya bisa tertunduk lesu Rabu (3/6). PNS Kecamatan Tenggilis Mejoyo itu harus mengenakan baju tahanan. Warga Mulyorejo tersebut ditangkap karena kasus narkoba.  Pur diringkus di parkiran sebuah hotel di Manyar Sabrangan. Dari pria 48 tahun itu, petugas mengamankan satu poket sabu-sabu (SS) beserta peralatan isapnya. ”Ini bukti bahwa bahaya narkoba tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, pegawai negeri juga bisa kena,” ujar Kasatresnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Memo Ardian.  Dalam penyidikan, tersangka mengaku sudah hampir satu tahun menjadi pecandu. Pur mendapatkan barang laknat itu dari kenalannya yang berinisial KR. ”Masih dalam pengejaran,” kata Memo.  Pur membeli narkoba berbentuk butiran kristal tersebut dengan harga Rp 300 ribu. Dia mengaku transaksi terakhirnya dengan pengedar dilakukan akhir bulan lalu.  Memo menuturkan, terbongkarnya hobi terlarang tersangka berawal dari endusan anggotanya. Unit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya hotel yang disinyalir sebagai tempat pesta narkoba. Lokasi itu lantas didatangi.  Pur yang berada di tempat parkir hotel menarik kecurigaan. Gelagatnya seperti orang gugup. Benar saja, saat diperiksa ditemukan satu poket SS di dalam saku celananya. ”Selanjutnya dikembangkan ke kamar yang baru saja disewanya,” ungkap alumnus Akpol 2002 tersebut. Di sana, ditemukan pipet kaca dan bong bekas pakai.  Pur memberikan pengakuan mengejutkan setelah ditangkap. Dia mengaku sebagai PNS. Memo mengaku semakin prihatin mendengar pengakuan tersangka dalam pemeriksaan setelah tertangkap. Pur mengaku saat itu sedang bertugas menjaga posko pembatasan sosial berskala besar (PSBB) checkpoint di bundaran Waru. ”Ditinggal ke hotel untuk nyabu,” terangnya.  Pur merasa menyesal. Dia mengaku ketagihan. Dalihnya narkoba dipakai untuk stamina kerja. ”Biar tidak ngantuk saat berjaga,” ungkapnya. Pur menyebut kebiasaan buruknya itu biasa dilakukan sendiri. Dia menyewa kamar hotel sebagai tempat menikmati narkoba.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DET88rHiH6Q  https://www.youtube.com/watch?v=RsR1NEdmCys  https://www.youtube.com/watch?v=2ugalnMRAas

PNS Tinggalkan Jaga Checkpoint PSBB Bundaran Waru untuk Nyabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pemotor-dari-surabaya.jpg" alt="PUNYA CARA LAIN: Para pemotor dari arah Madura memanfaatkan jalan tembus di perkampungan untuk masuk ke Surabaya. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PUNYA CARA LAIN: Para pemotor dari arah Madura memanfaatkan jalan tembus di perkampungan untuk masuk ke Surabaya. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Beragam cara dilakukan pemudik untuk bisa masuk ke Surabaya. Salah satunya di exit Jembatan Suramadu, Kenjeran. Senin (1/6) ribuan pengendara asal Madura mulai berdatangan ke Surabaya. Mereka pun dicegat petugas gabungan dari aparat kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak, TNI, Satpol PP, Linmas, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya.  Dalam pemeriksaan tersebut, seluruh warga yang tidak beridentitas Surabaya terpaksa diputarbalikkan ke Madura. Kecuali, orang yang bersangkutan bisa menunjukkan surat keterangan (suket) kerja di Surabaya serta ada keperluan penting. Misalnya, berobat ke rumah sakit. Itu pun wajib melampirkan suket dari pihak rumah sakit.  Namun, hal tersebut tak menghalangi para pengendara untuk masuk. Mereka melakukan beragam cara agar lolos dari pengawasan petugas dan sampai di tempat tujuan. Misalnya, yang dilakukan Ahmad Samin. Pria 37 tahun itu mengaku sudah delapan hari pulang ke kampung halamannya di Pamekasan, Madura. Karena Selasa (2/6) mulai masuk kerja, Senin, Samin memutuskan untuk kembali ke Surabaya.  Di Surabaya, Samin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jalan Kertajaya, Gubeng. Karena itu, Samin tidak mempunyai suket kerja. ’’Cuma jadi pembantu, mana dapat suket kerja. Lagi pula, saya bekerja sebagai pembantu bukan melalui jalur yayasan. Melainkan masuk secara perorangan,’’ ujarnya.  Akibatnya, Samin tidak diperbolehkan masuk ke Surabaya dan harus putar balik ke Madura. Namun, karena sudah cukup lama tinggal di Surabaya, dia telah mengetahui jalur tikus masuk ke Surabaya tanpa ada pengawasan dari petugas. Yaitu, melalui Jalan Tambak Wedi Lama. Setelah itu, masuk ke Jalan Kedung Manggu dan menembus Jalan Tenggumung Baru atau Jalan Wonokusumo. Cara Samin diketahui pengendara lain. Mereka pun meniru.  Sekretaris Camat Kenjeran Sukanan mengatakan baru mengetahui hal itu. Dia pun segera meminta petugas satpol PP berjaga di jalur tersebut. ’’Begitu juga dengan operasi yustisi ya. Mengantisipasi adanya pendatang, pemeriksaan serta pendataan ulang identitas masyarakat akan digelar,’’ kata Sukanan.  Kanit Dikyasa Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ipda Sugeng menjelaskan, memasuki H+8, volume kendaraan masuk ke Surabaya dari Madura melalui Jembatan Suramadu meningkat. Kemarin 989 kendaraan bermotor diberi tindakan. Yakni, 398 kendaraan roda empat dan 560 sepeda motor terpaksa diputar balik. Sisanya ditilang.  Penilangan dilakukan karena para pengemudi tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan. Mulai SIM, STNK, hingga pajak kendaraan yang mereka gunakan telah lewat batas. ’’Kemudian, pemeriksaan surat dilakukan karena dalam sepekan terakhir, laporan kredit macet kendaraan dari pihak diler mulai sering terdengar. Menghindari adanya penggelapan atau aksi kriminalitas, pemeriksaan surat dilakukan,’’ ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DuaTjEJ5u7U  https://www.youtube.com/watch?v=XU6K0gS38vs  https://www.youtube.com/watch?v=__FkQULTeEY

Hendak ke Surabaya, Dicegat di Gerbang, Melipir Lewat Kampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/JKT-sekolah-di-natuna-kembali-beraktivitas-haritsah-almudatsir9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Rencana kembali masuk sekolah per 15 Juni dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim ditanggapi beragam oleh orang tua dan siswa. Mereka berharap kebijakan tersebut dikaji ulang. Mengingat tingginya kasus positif Covid-19 di Surabaya.  Misalnya, yang diungkapkan Nazaruddin Latief, salah seorang wali murid di Surabaya. Sebagai wali murid, dia mengkhawatirkan kondisi anaknya jika dalam waktu dekat sekolah kembali dibuka. ”Namanya anak, apalagi sudah tidak masuk sekolah pasti kangen dengan teman-temannya,” jelasnya. Peluang para siswa untuk sekadar berjabat tangan atau bahkan berpelukan sangat besar. Saling sapa, membuat kerumunan, dan bercanda untuk melepas kangen.  Physical distancing yang sebelumnya diterapkan bisa buyar jika kondisi itu terjadi.  Latief mengatakan, saat ini ada dua anaknya yang masih bersekolah. Satu di jenjang SMA dan satu lagi di SD. Dia juga sempat menanyakan kepada anaknya yang duduk di bangku SMA mengenai wacana masuk sekolah itu.  Rasa khawatir yang dirasakan Latief bukan tanpa sebab. Dia paham betul kondisi Surabaya yang berada di zona merah. Pergerakan penderita Covid-19 cenderung naik. ”Saya juga baca berita, di luar negeri katanya setelah sekolah dibuka, justru malah ada yang positif,” ucapnya.  Dia berharap kebijakan pembukaan kembali sekolah ditunda dulu sebelum Surabaya benar-benar menunjukkan tren penurunan persebaran Covid-19. Pembelajaran online bisa kembali diperpanjang. Namun, dia beharap sekolah tidak hanya memberi tugas kepada siswa. Tapi, juga memberikan pengajaran. ”Kalau online, jangan hanya diperbanyak tugasnya. Mengerjakan soal terus. Tapi, juga diberi materi,” jelasnya.  Kika Dhersy, salah satu orang tua siswa Sekolah Cikal, menyatakan masih melihat perkembangan kondisi kasus dan protokol kesehatan yang diberikan sekolah. ”Pasti ada perubahan sistem, entah pembatasan jumlah siswa atau jumlah tatap muka,” ucapnya.  Sebagai ibu dua anak, Kika menyatakan mungkin memperpanjang e-learning jika kondisi belum membaik demi keamanan anak-anaknya. ”Bahkan kalau dalam tiga bulan ke depan memburuk, saya nggak ragu untuk ambil cuti belajar setahun,” paparnya.  Penundaan pembukaan sekolah juga disampaikan Mirza Akmal Putra, pelajar SMA Hang Tuah 4 Surabaya. Menurut dia, pembukaan sekolah pada pertengahan bulan depan kurang tepat. Sebab, materi pembelajaran saat ini sudah selesai.  ”Mau materi apa lagi? Semuanya toh sudah selesai. UAS juga telah rampung,” tuturnya. Dia menyarankan pembukaan sekolah saat tahun pelajaran baru. Pada pertengahan Juli mendatang. Dengan catatan, pandemi di Surabaya berangsur turun.  Pemerhati pendidikan Surabaya Yuli Purnomo juga mengatakan, kebijakan membuka kembali sekolah harus dikaji ulang. Mengingat, kondisi pandemi saat ini belum bisa dikatakan baik. Kembali bersekolah, secara tidak langsung, juga akan membebani wali murid. Khususnya mereka yang kini kesulitan secara ekonomi karena terdampak pandemi.  Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Supomo mengungkapkan, hingga kemarin belum ada surat edaran atau peraturan tertulis tentang new normal di sektor pendidikan, terutama sekolah. Maka, Dispendik Surabaya pun belum punya kebijakan resmi terkait dengan bentuk kenormalan baru di sekolah. ”Siapa saja bisa mewacanakan. Tapi, namanya pemerintah berpedoman pada legal formal,” ujar Supomo kemarin (28/5).  Mereka masih berpedoman pada kebijakan untuk meminta para siswa belajar di rumah. Apalagi di Surabaya diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga 8 Juni.  Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Swasta Surabaya Achmad Zaini Ilyas menuturkan, new normal di sektor pendidikan tidak terhindarkan lagi. Pihaknya pun bersiap-siap menyambutnya. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat.  ”Bisa diatur dengan masuknya bergantian. Contoh, hari ini yang absennya genap, besok yang ganjil. Bukan hanya mobil Jakarta yang pakai ganjil genap,” jelas Zaini.  Sekolah di Masa New Normal?  Dispendik Surabaya <ul> 	<li>Belum membuat kebijakan new normal di sekolah. Menunggu aturan formal dari Kemendikbud.</li> 	<li>Di sekolah sudah ada wastafel, bilik desinfektan, hingga hand sanitizer.</li> </ul> K3S SD Swasta Surabaya <ul> 	<li>Mendukung new normal di sekolah. Termasuk supaya siswa bisa segera masuk.</li> 	<li>Ada pengaturan hari masuk bagi siswa.</li> </ul> Sebagian Orang Tua Siswa <ul> 	<li>Meragukan penerapan protokol di sekolah sudah menjamin keamanan siswa.</li> 	<li>Dukung pengaturan hari masuk.</li> 	<li>Cuti sekolah setahun jika masih ragu.</li> </ul> Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0_ocGCVQTnc  https://www.youtube.com/watch?v=WRFlZ-7MPRs  https://www.youtube.com/watch?v=QPAL0hluO6c

Orang Tua dan Siswa Khawatir, Kangen Sekolah tapi Ragukan Keamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSBB-Surabaya-Jilid-III.jpg" alt="CEK DULU: Petugas memeriksa pengendara yang hendak masuk ke Surabaya di checkpoint Suramadu Selasa (26/5). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEK DULU: Petugas memeriksa pengendara yang hendak masuk ke Surabaya di checkpoint Suramadu Selasa (26/5). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid III resmi diberlakukan Selasa (26/5). Pemeriksaan di pintu masuk Surabaya diperketat. Alhasil, volume kendaraan yang masuk dari beberapa titik perbatasan menurun jika dibandingkan saat Idul Fitri lalu. Sayangnya, volume kendaraan di dalam kota justru meningkat.  Aktivitas pemeriksaan di checkpoint bundaran Waru kemarin sedikit lengang. Hal tersebut berbanding jauh dengan Senin (25/5). Saat itu ada sekitar seribu kendaraan yang disuruh putar balik oleh petugas. Penyebabnya, melanggar aturan PSBB. ’’Pas H+2, volume kendaraan tinggi,’’ ujar Kaurbinops (KBO) Satlantas Polrestabes Surabaya AKP M. Suud kemarin sore.  Kemarin, kata Suud, volume kendaraan di perbatasan menurun. Bahkan, jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, terjadi penurunan sekitar 40 persen.  Ada beberapa faktor penyebab. Misalnya, beberapa industri belum kembali beroperasi normal. Selain itu, banyak warga yang masih libur karena masih momen Idul Fitri.  Terutama bagi para wiraswasta. Di samping itu, masyarakat enggan melewati pos perbatasan lantaran pemeriksaan makin ketat. Hanya, menurunnya volume kendaraan yang masuk ke Surabaya belum diimbangi dengan aktivitas warga.  Sebab, menurut Suud, volume kendaraan di dalam kota justru meningkat. Terbukti, kondisi beberapa jalan yang sebelumnya sepi malah mulai ramai kemarin.  Sementara itu, masih terjadi kepadatan kendaraan roda dua dan empat di Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Kepadatan itu terlihat mulai pukul 10.00 hingga menjelang duhur. Di posko checkpoint, para pengendara harus melambatkan laju kendaraan untuk diperiksa kemarin.  Daniel, salah seorang petugas posko checkpoint, menyatakan bahwa semua pengendara diharuskan menjalani sejumlah pemeriksaan. Di antaranya, suhu tubuh dan identitas dicek serta ditanyai keperluan saat hendak memasuki Surabaya. Para pengendara bisa melanjutkan perjalanan setelah melalui sterilisasi dari petugas.  Di tempat terpisah, Kanitlaka Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ipda Dodik Eko Susanto menjelaskan bahwa kepadatan kendaraan dari arah Madura menuju Surabaya terbilang normal. Sebab, kata dia, salah satu tanda kemacetan parah adalah panjang kendaraan melintasi bentang Jembatan Suramadu. ’’Masih tergolong normal. Hanya padat kendaraannya,’’ katanya.

Jumlah Kendaraan Masuk Kota Surabaya Menurun, Dalam Kota Padat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/psbb-surabaya-bundaran-waru.jpg" alt="PINTU MASUK UTAMA: Polisi mengarahkan pengendara untuk memasuki jalur sesuai pelat nomor kendaraan di checkpoint bundaran Waru, Senin (25/5). (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PINTU MASUK UTAMA: Polisi mengarahkan pengendara untuk memasuki jalur sesuai pelat nomor kendaraan di checkpoint bundaran Waru, Senin (25/5). (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya kembali diperpanjang mulai hari ini. PSBB tahap ketiga baru berakhir pada 8 Juni. Perpanjangan itu salah satunya disebabkan angka pelanggaran yang tidak kunjung turun. Bahkan, pada hari kedua Lebaran kemarin (25/5), ribuan kendaraan terpaksa dihalau petugas di checkpoint bundaran Waru. Pelanggaran didominasi kendaraan bermotor. Mereka pun harus putar balik ke daerah asalnya.  Volume kendaraan kemarin meningkat sekitar pukul 06.00‒12.00. Banyaknya pengendara yang melintas membuat angka pelanggaran naik. ’’Volume kendaraan sempat naik pada pagi hari,’’ kata Mahmudi, anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jatim yang bertugas di checkpoint bundaran Waru, kemarin.  Menurut Mahmudi, ada 405 mobil yang diputarbalikkan hingga kemarin sore. Untuk sepeda motor, terdapat 1.400 unit yang juga harus kembali.  Sebagian besar melakukan beberapa macam pelanggaran. Mulai tidak menggunakan masker, berboncengan, hingga tidak menerapkan physical distancing (jaga jarak) di dalam kendaraan. Sebagian besar pengendara yang melintas adalah mereka yang mudik lokal. Sebab, kemarin merupakan masih dalam momen Lebaran.  Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Candra mengatakan, para pelanggar bermaksud melakukan silaturahmi jarak pendek. Apalagi, kemarin adalah libur terakhir cuti bersama. Hingga kini, lanjut dia, pemeriksaan di semua checkpoint perbatasan dilakukan seperti sebelumnya. Yakni, pemeriksaan secara ketat bagi pengendara yang melintas di perbatasan menuju Surabaya. ’’Semua pemeriksaan ketat seperti sebelumnya,’’ jelasnya kemarin.  Sanksi PSBB pada tahap ketiga ini juga tidak berubah. Semua pengendara yang melanggar akan diputarbalikkan petugas. Termasuk kendaraan pelat nomor L dan W. Artinya, penindakan dilakukan bagi siapa saja yang melanggar aturan PSBB.  Teddy juga menegaskan, tidak ada penilangan terkait pelanggaran PSBB. Kalaupun ada, itu karena melanggar lalu lintas. Misalnya, motor pakai knalpot brong, tidak ada spion, dan pengendara tidak mengenakan helm. ’’Kalau masalah itu bisa langsung ditilang petugas di lokasi checkpoint,’’ tegasnya.  Pihaknya berharap, dalam PSBB jilid III, masyarakat bisa lebih kooperatif dan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan begitu, persebaran virus Covid-19 di Surabaya atau Jatim bisa segera diturunkan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VBL9_FqQlVk  https://www.youtube.com/watch?v=d06TOGxhMBM  https://www.youtube.com/watch?v=0hWv6Jnnr7o

Gagal Masuk Surabaya, Ribuan Kendaraan Putar Balik dari Bundaran Waru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Bunderan-Waru.jpg" alt="CEK KETAT: Petugas mengecek surat perjalanan maupun kartu identitas pengendara roda dua yang menuju Surabaya di checkpoint bundaran Waru. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEK KETAT: Petugas mengecek surat perjalanan maupun kartu identitas pengendara roda dua yang menuju Surabaya di checkpoint bundaran Waru. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik diperpanjang untuk kali ketiga. Pada PSBB jilid ke-3 yang berlangsung mulai hari ini hingga 8 Juni itu, setiap daerah sepakat menggunakan sistem berbasis masyarakat.  Kesepakatan melanjutkan PSBB tersebut disampaikan di Gedung Negara Grahadi tadi malam (25/5). Perwakilan daerah masing-masing hadir. Sidoarjo dan Gresik diwakili Sekkab. Sedangkan Surabaya diwakili kepala satpol PP. Forum dipimpin Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.  Kendati aturan PSBB tetap sama, teknisnya kini berbeda dengan dua periode sebelumnya. Tiap-tiap daerah tidak berfokus pada checkpoint di perbatasan. Mereka akan menguatkan penjagaan di tingkat RW. Surabaya sudah menyiapkan program bernama Kampung Wani Jogo Surabaya. ’’Di dalamnya ada Satgas Wani Sehat, Satgas Wani Jogo, dan Satgas Wani Ngandani,’’ kata Kasatpol PP Surabaya Eddy Christijanto.  Kampung tersebut berkonsep gotong royong dan kemandirian. Setiap warga akan berjaga untuk dirinya sendiri dan orang lain. Warga yang akan keluar saat malam akan diskrining. Pengawasan dan pengamanan dengan cara itu diyakini bakal lebih efektif.  Hal yang sama dilakukan Pemkab Sidoarjo. Sekkab Achmad Zaini mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran pengurus RW. Pengawasan dilaksanakan di tingkat bawah. ’’Kami sudah sosialisasikan itu,’’ ucapnya. Zaini juga membahas masalah pasar. Sebelumnya, Sidoarjo menerapkan pasar sehari beroperasi, sehari tutup. Namun, cara itu dianggap kurang efektif. Bisa jadi, Sidoarjo akan menggunakan konsep pasar ganjil-genap. Nanti setiap lapak diberi nomor urut. Setelah itu, diatur agar buka bergantian sesuai nomor urut ganjil atau genap.  Dia optimistis pengawasan warga bakal lebih ketat. Perjalanan ke luar kota harus menggunakan surat keterangan dari RT. ’’Lembaran surat sudah kami persiapkan,’’ ujarnya.  Gresik juga demikian. Mereka tidak lagi berfokus pada checkpoint. Tapi, mereka menekankan rasa gotong royong di lingkungan kelurahan. Checkpoint tetap ada. Lokasinya hanya di perbatasan. Plt Sekda Gresik Nadlif mengatakan, pengawasan di tingkat bawah akan menekan mobilitas warga. ’’Pemantauannya lebih pasti,’’ ucapnya.  Salah satu alasan memperpanjang PSBB adalah tren kasus positif Covid-19 di Surabaya yang masih tinggi. Update terakhir, total pertambahan pasien di Surabaya mencapai 156 kasus. Berbeda dengan PSBB Malang Raya yang nol kasus. Selain itu, jumlah kasus di tiga daerah masih tinggi. Data terakhir, di Surabaya ada 2.095 kasus positif, Sidoarjo (533), dan Gresik (133).  Saat PSBB tahap I dan II, penularan Covid-19 di Surabaya Raya tidak berhenti. Bahkan, ada klaster baru yang muncul. Yakni, klaster perusahaan, pasar, dan ABK kapal. Jumlah kasus positif dari klaster tersebut tergolong tinggi.  Selain itu, pemerintah mulai melakukan tes masif di beberapa titik. Pekan lalu, puluhan ribu warga menjalani rapid test. Untuk Surabaya, lebih dari 25 ribu warga menjalani tes tersebut. Hasilnya, lebih dari 1.100 orang reaktif.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VBL9_FqQlVk  https://www.youtube.com/watch?v=d06TOGxhMBM  https://www.youtube.com/watch?v=0hWv6Jnnr7o

PSBB Jilid Ke-3 Surabaya Raya Berbasis Gotong Royong RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/rapid-test-surabaya-4.jpg" alt="PERIKSA: Petugas medis puskesmas Kalijudan memeriksa sejumlah warga di Jalan Kalijudan, Surabaya, Sabtu (16/5). (Robertus Risky/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA: Petugas medis puskesmas Kalijudan memeriksa sejumlah warga di Jalan Kalijudan, Surabaya, Sabtu (16/5). (Robertus Risky/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua akan berakhir pada Senin (25/5). Dengan catatan bila tak diperpanjang lagi. Pemkot Surabaya masih terus menggalakkan tes secara masif melalui rapid test dan swab untuk melacak orang yang terjangkit Covid-19. Tes secara masif itu sekaligus untuk mitigasi dalam mengatasi pandemi virus korona jenis baru tersebut.  Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan langkah-langkah Pemkot Surabaya itu saat rapat analisis dan evaluasi Jumat (22/5).  Hadir dalam rapat tersebut Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mohammad Fadil Imran, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Surabaya di Graha Sawunggaling. Hadir pula camat, Kapolsek, dan Danramil di Surabaya. Rapat tersebut menerapkan prinsip physical distancing.  Risma mengungkapkan, dari 311 pasien yang terkonfirmasi positif itu, ada 48 pasien dengan status orang dengan risiko (ODR). ODR merupakan orang yang berasal dari luar kota atau luar negeri yang datang dari pelabuhan atau bandara. Mereka mendapatkan kartu kuning atau health alert card (HAC).  ”Harus kita temukan (pasien terjangkit Covid-19). Kalau tak ditemukan, akan mengenai orang lain. Jadi, data yang ada sebetulnya beberapa yang positif 48 orang itu adalah orang dengan risiko,” jelas Risma saat menyampaikan paparan tersebut.  Hingga Jumat (22/5), tercatat jumlah secara kumulatif ODR sebanyak 5.069 orang, orang tanpa gejala (OTG) sebanyak 2.763 orang, orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 3.309 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 2.202 orang, dan pasien terkonfirmasi positif 1.566 orang.  Dalam dua pekan terakhir ini Pemkot Surabaya memang memperbanyak rapid test dan swab test. Total lebih dari 15 ribu rapid test. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.400 reaktif. Orang-orang yang reaktif tersebut lantas menjalani tes swab.  Risma mengungkapkan, dari hasil pelacakan kontak erat itu, penularan lebih banyak kepada keluarga dekat. Misalnya, dari suami, istri, atau anak. Data-data tersebut sudah berada di tangan Pemkot Surabaya. ”Kenapa kemudian kami bisa memantau siapa-siapa yang positif dari mana. Ketika klaster ditemukan. Kemudian hubungkan dengan data kependudukan,” ungkap Risma.  Pada anev tersebut muncul gagasan dari Kapolda Jawa Timur Irjen Mohammad Fadil Imran soal pembentukan kampung tangguh terhadap Covid-19. Ada pengurus kampung dan warga yang dilibatkan secara aktif untuk mengatasi persebaran korona di kampung tersebut. Dia mencontohkan di sebuah kampung di Malang yang sampai melibatkan akademisi dari Universitas Brawijaya.  ”Sudah saatnya kita membuat kampung tangguh berbasis penyelesaian masalah atau problem oriented policing,” ungkap Fadil dalam paparannya. Dia meminta setidaknya dalam waktu dekat ada lima kampung tangguh yang menjadi percontohan di lima kecamatan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/grafis-korona-surabaya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Penanganan di perkampungan itu juga harus melibatkan secara aktif polsek, koramil, dan camat. Harus dilibatkan pula pihak puskesmas dalam struktur tersebut. Dia pun memberikan peringatan sekaligus target untuk para Kapolsek agar bisa menurunkan jumlah pasien Covid-19 di wilayah masing-masing. Bahkan, dia menjanjikan akan memberikan reward untuk para Kapolsek tersebut. ”Nanti tinggal bilang mau jadi Kasatlantas mana?” ujar dia.  Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah menambahkan bahwa salah satu kunci keberhasilan PSBB adalah di penegakan perwali tentang PSBB tersebut. Dengan penegakan aturan itu, penegasan juga diberikan kepada masyarakat.  ”Perwali ini yang kita pegang. Satpol PP jangan takut karena menjalankan perwali ini kan satpol PP. TNI dan polisi mem-back up,” ungkap dia.  Penindakan tersebut juga diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Termasuk untuk memberikan daya kejut bagi warga lainnya. ”Kalau masih ada restoran yang membuka dan melayani makan di tempat, kan tidak boleh di perwali. Ini kita datangi ramai-ramai dan di-blow up di media sekalian,” tambah dia.  Lebih lanjut, Risma mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dari semua pihak dalam upaya memutus mata rantai Covid-19. Menurut dia, situasi di lapangan kadang tidak semudah yang dibayangkan masyarakat. Sebab itu, berbagai dukungan yang mengalir itu akan membantu wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut dalam memutus mata rantai persebaran virus tersebut.  ”Dengan support ini saya percaya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan tepat. Sering kali kita lakukan negosiasi atau upaya persuasif saat meminta mereka (warga yang terkonfirmasi) untuk ke rumah sakit,” kata Risma.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ON5tlnY2OCA  https://www.youtube.com/watch?v=WIqge80jZkY  https://www.youtube.com/watch?v=5HU28JXzYjQ

Warga Surabaya, Waspadai Penularan Covid-19 di Lingkungan Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/mudik-dengan-motor.jpg" alt="ABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN: Pengendara sepeda motor yang melintas di Suramadu memboncengkan anak dan istrinya. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN: Pengendara sepeda motor yang melintas di Suramadu memboncengkan anak dan istrinya. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Mudik memang dilarang. Kenyataannya, masih banyak warga yang nekat pulang ke kampung halaman. Kondisi tersebut bisa dipantau di Jembatan Suramadu.  Jumat (22/5) arus lalu lintas yang mengarah ke Madura cenderung meningkat. Bukan saja roda dua. Jumlah mobil yang melaju ke Bangkalan dan sekitarnya juga naik.  Para pemudik tidak pulang dengan tangan kosong. Mereka memboncengkan anak dan istrinya. Sejumlah pengendara membawa oleh-oleh untuk keluarganya. Banyak kendaraan yang muatannya overload.  ”Ayah-ibu menangis terus di kampung. Jadi, kami putuskan tetap mudik,” kata Khoiron, warga Pamekasan. Apakah tidak takut jika dikarantina di balai desa atau bangunan kosong lainnya? ”Ya, mau bagaimana lagi. Yang penting kumpul sama orang tua,” jawab Khoiron.  Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Sigit Indra membenarkan soal banyaknya warga yang nekat mudik. Mereka sulit dihadang. ”Lihat saja yang pulang ribuan. Personel kami terbatas,” kata Sigit.  Meski diperbolehkan melintas, mantan Kanit Regident Polrestabes Surabaya itu menjelaskan bahwa arus lalu lintas akan dipantau ketat. Ada personel Polda Jatim yang membantu. Polisi bakal menertibkan pengendara yang melanggar aturan.  Sigit menegaskan bahwa pengendara wajib mengikuti protokol kesehatan. Mereka harus memakai masker dan sarung tangan. Pengendara tidak boleh berboncengan tiga dan melaju dengan kecepatan berlebihan. ”Jika ada pelanggar, nanti langsung dihentikan,” jelas Sigit.  Dia menjelaskan bahwa arus lalu lintas turun dibandingkan musim mudik 2019. Tahun lalu, ada puluhan ribu pengendara yang melakoni tradisi toron ke Madura. ”Sebagian masyarakat sudah sadar. Mereka patuh pada pemerintah untuk tidak mudik,” kata Sigit.  Dirlantas Polda Jatim Kombespol Budi Indra Gunawan menyebut tidak akan menilang kendaraan pemudik. Namun, dia memberi catatan bahwa petugas yang siaga di checkpoint bakal meminta kendaraan pemudik untuk putar balik. ”Dengan catatan, yang dipakai kendaraan pribadi,” katanya.  Menurut dia, penindakan tetap dilakukan ketika pengendara melakukan kesalahan fatal. Misalnya, travel gelap dan kendaraan barang yang mengangkut pemudik. ”Yang seperti itu kita tindak,” ungkapnya. Budi mengatakan, ada payung hukum bagi petugas untuk mengambil tindakan tegas. Di antaranya, pasal 308 jo 260 UU Nomor 22 Tahun 2009.  Dalam pasal itu diatur bahwa tilang bisa diberikan kepada angkutan yang tidak sesuai dengan trayek peruntukannya. Budi melanjutkan, pasal lain yang bisa dipakai adalah pasal 303 jo pasal 137 ayat 4 (a, b, c) UU Nomor 22 Tahun 2009. Mobil barang dipakai mengangkut orang.  Budi memahami situasi yang terjadi saat ini cukup pelik. Dia meminta warga sadar diri. Memutus rantai persebaran virus korona lebih penting. ”Mudik untuk menyambung silaturahmi bisa dilakukan lewat telepon atau panggilan video dulu,” ungkapnya.  Lebih lanjut dia menuturkan, yang terbaik saat ini adalah menahan diri. Juga, disiplin menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, rutin cuci tangan dan memakai masker ketika harus berada di luar rumah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ON5tlnY2OCA  https://www.youtube.com/watch?v=WIqge80jZkY  https://www.youtube.com/watch?v=5HU28JXzYjQ

Dirlantas: Tak Akan Ditilang, Sampai Checkpoint, Harus Putar Balik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psbb surabaya

Berita Terkini