<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/FotoJet-2025-11-02T095119986-2543595548.jpg" alt="Wikipedia. (istockphoto.com)" width="100%">
<figcaption>Wikipedia. (istockphoto.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mengirimkan pemberitahuan resmi kepada 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang diketahui menyediakan layanan bagi pengguna di Indonesia. Adapun ke-25 PSE tersebut hingga saat ini belum melaksanakan kewajiban registrasi PSE.</p> <p>&ldquo;Pendaftaran PSE tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia, serta melindungi masyarakat di dalam ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab,&rdquo; kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar dalam keterangannya.</p> <p>Komdigi menegaskan bahwa kewajiban registrasi PSE telah termuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020). Pada Pasal 2 dan Pasal 4 disebutkan bahwa seluruh PSE Lingkup Privat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, wajib mendaftarkan sistem elektronik mereka sebelum mulai beroperasi.</p> <p>Sejak aturan ini diterbitkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi. Namun, tahapan penegakan tetap dilakukan bagi PSE yang belum menunjukkan kepatuhan.</p> <p>&ldquo;Jika tetap tidak melakukan pendaftaran setelah notifikasi dikirimkan, sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai peraturan yang berlaku,&rdquo; tukas Alex.</p> <p>Komdigi sendiri terus memberikan ruang kepada seluruh PSE yang telah menerima pemberitahuan untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan proses registrasi.&nbsp;</p> <p>Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga ruang digital yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Meskipun pemerintah terus mengedepankan pendekatan persuasif, proses penegakan aturan tetap dijalankan terhadap pihak yang belum mematuhi ketentuan.</p> <p>&ldquo;Kami selalu terbuka untuk berdialog dan membantu proses teknis pendaftaran. Namun ruang digital Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia. Kepatuhan adalah syarat utama bagi seluruh platform yang ingin beroperasi dan melayani masyarakat,&rdquo; tegas Dirjen Alexander.</p> <p>PSE yang tidak merespons pemberitahuan dan tidak melakukan pendaftaran berpotensi dikenakan sanksi administratif, termasuk pemutusan akses layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PM Kominfo 5/2020.</p> <p>Komdigi mengimbau seluruh PSE Lingkup Privat yang termasuk kategori wajib daftar untuk segera memenuhi ketentuan hukum Indonesia melalui sistem Online Single Submission (OSS).</p> <p><strong>Daftar 25 PSE Privat yang Dikabarkan Menerima Notifikasi:</strong></p> <p>Cloudflare, Inc. (cloudflare.com dan aplikasi 1.1.1.1 + WARP: Safer Internet)</p> <p class="class-paragraph">Dropbox, Inc. (dropbox.com dan aplikasi Dropbox)</p> <p>Flextech, Inc. (terabox.com dan aplikasi Terabox)</p> <p>OpenAI, L.L.C. (chatgpt.com dan aplikasi ChatGPT)</p> <p>Duolingo, Inc. (id.duolingo.com dan aplikasi Duolingo)</p> <p>Marriott International, Inc. (marriott.com dan aplikasi Marriott Bonvoy)</p> <p>PT Duit Orang Tua (roomme.id)</p> <p>Accor S.A. (accor.com dan aplikasi ALL Accor)</p> <p>InterContinental Hotels Group PLC (ihg.com dan aplikasi IHG One Rewards)</p> <p>PT HIJUP.COM (hijup.com dan aplikasi HIJUP)</p> <p>PT Kasual Jaya Sejahtera (kasual.id)</p> <p>Fashiontoday (fashiontoday.co.id)</p> <p>PT Beiersdorf Indonesia (nivea.co.id)</p> <p>Shutterstock, Inc. (shutterstock.com, aplikasi Shutterstock dan Shutterstock Contributor)</p> <p>Getty Images, Inc. (gettyimages.com)</p> <p>PT Kaio Tekno Medika (doktersiaga.com)</p> <p class="class-paragraph">Fine Counsel (finecounsel.id)</p> <p>PT Halo Grup Indo (hellobeauty.id)</p> <p>PT Afiliasi Kontenindo Jaya (bistip.com)</p> <p>PT Inggris Prima Indonesia (ef.co.id dan aplikasi EF Hello)</p> <p>Wikimedia Foundation (wikipedia.org, wiktionary.org dan aplikasi Wikipedia)</p> <p>PT Media Kesehatan Indonesia (doktersehat.com)</p> <p>PandaDoc, Inc. (pandadoc.com)</p> <p>airSlate, Inc. (signnow.com dan aplikasi SignNow)</p> <p>PT Zoho Technologies (zoho.com dan aplikasi Zoho Sign)</p> <p>&nbsp;</p>

Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan 25 PSE untuk segera registrasi demi kedaulatan digital Indonesia.

Komdigi Surati 25 PSE Privat yang Belum Teregister, Ada Wikipedia, Dropbox, HIJUP hingga Shutterstock

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/xbox-logo-1638235953.jpg" alt="Xbox Secara Resmi Umumkan Beberapa Game Eksklusif Mereka yang akan Tersedia untuk Pengguna Perangkat Game Lain. Sumber: Xbox" width="100%">
<figcaption>Xbox Secara Resmi Umumkan Beberapa Game Eksklusif Mereka yang akan Tersedia untuk Pengguna Perangkat Game Lain. Sumber: Xbox</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat pengawasan pada ruang lingkup digital. Salah satunya pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.&nbsp;</p> <p>Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan, hingga 17 Juni 2025 terdapat tujuh PSE yang belum memberikan respons mencukupi ataupun menunjukkan langkah konkret untuk memenuhi kewajiban pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>&ldquo;Sebagai langkah konkret tindak lanjut, Kementerian Komdigi telah menyampaikan surat peringatan kepada tujuh PSE yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020,&rdquo; kata Alexander dalam keterangannya, Jumat (20/6).</p> <p>Menurutnya, peringatan yang disampaikan termasuk pada bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola sistem elektronik yang tertib dan melindungi hak serta kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan digital.</p> <p>Berikut daftar PSE Lingkup Privat yang telah menerima surat peringatan:</p> <p>1. philips.com (PT Philips Indonesia Commercial)</p> <p>2. bathandbodyworks.co.id (PT. DUNIA LUXINDO)</p> <p>3. ebay.com dan aplikasi eBay (ebay, Inc.)</p> <p>4. nike.com dan aplikasi Nike (Nike, Inc.)</p> <p>5. xbox.com dan aplikasi Xbox (Microsoft Corporation)</p> <p>6. klm.com dan aplikasi KLM (KLM Royal Dutch Airlines)</p> <p>7. lenovo.com dan aplikasi Lenovo (PT. Lenovo Indonesia)</p> <p class="class-paragraph">Atas hal ini Komdigi mengimbau seluruh PSE Lingkup Privat untuk segera merespons surat peringatan yang telah disampaikan.</p> <p>Apabila hingga batas waktu yang ditentukan para PSE masih belum menunjukkan komitmen dalam memenuhi kewajiban pendaftaran, Kementerian Komdigi akan mengambil langkah tegas termasuk pemutusan akses atau pemblokiran layanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.</p> <p>Tak hanya itu, Kementerian Komdigi juga membuka ruang klarifikasi bagi PSE yang menghadapi kendala teknis atau hambatan lainnya dalam proses pendaftaran.</p> <p>&ldquo;Seluruh PSE wajib mematuhi ketentuan yang berlaku demi terciptanya tata kelola sistem elektronik yang tertib dan bertanggung jawab di Indonesia,&rdquo; tandasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan tujuh PSE untuk segera memenuhi kewajiban pendaftaran agar tidak terancam sanksi.

Komdigi Berikan Peringatan kepada 7 PSE yang Belum Penuhi Kewajiban Pendaftaran, Ada Nama Lenovo hingga Xbox

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/Revisi-UU-ITe-3236587462-2173805690.jpeg" alt="Ketua Panja RUU perubahan kedua UU ITE Abdul Kharis memberikan salinan RUU ITE kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.(ANTARA/Livia Kristianti)." width="100%">
<figcaption>Ketua Panja RUU perubahan kedua UU ITE Abdul Kharis memberikan salinan RUU ITE kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.(ANTARA/Livia Kristianti).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disepakati Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa Perubahan Kedua (UU ITE) akan meningkatkan perlidungan anak-anak yang mengakses layanan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Revisi kedua UU ITE akan menjadi momentum bagus untuk memasukkan perlindungan hak anak dalam mengakses layanan internet dan dunia digital. Harus ada upaya preventif agar konten-konten di dunia maya tidak merugikan anak-anak," jelasnya di Jakarta belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013446737/surveyor-indonesia-cabang-makassar-revitalisasi-sarana-dan-prasarana-taman-binaan">Surveyor Indonesia Cabang Makassar Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Binaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut pria yang karib disapa Semmy itu, perlindungan anak terhadap dunia digital sudah diterapkan di Amerika dan Eropa. Lewat Perubahan Kedua UU ITE, penyedia platform di dunia digital diwajibkan proaktif untuk mencegah anak-anak bisa mengakses konten yang tidak sesuai umur mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi mau tidak mau penyedia platform harus menyiapkan mekanisme untuk perlindungan anak. Penyedia platform harus bisa mendeteksi adanya penyalahgunaan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semmy menyatakan PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik harus prokatif mengawasi pengguna layanan. Hal ini dijamin dengan pengaturan kewajiban PSE untuk memberi perlindungan bagi anak yang menggunakan maupun mengakses akses elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hak anak juga harus dilindungi jangan sampai terekspos melebihi usianya. Mereka harus mendeteksi apakah banyak anak-anak yang menggunakan platform buatan mereka. Jadi, ketika memang bisa diakses oleh anak mereka harus dan berkewajiban menghapus segala konten dewasa di platform mereka," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013446719/persebaya-surabaya-duetkan-yan-victor-kadek-raditya-di-jantung-pertahanan">Persebaya Surabaya Duetkan Yan Victor-Kadek Raditya di Jantung Pertahanan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, masalah perlindungan anak tidak hanya diatur dalam Pasal 16a Perubahan Kedua UU ITE. Bahkan, Pemerintah akan membuat peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih detail mengenai perlindungan anak di ruang digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah dikatakan bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman dan inovatif. Dari revisi UU ITE akan menghadirkan tiga PP. Pertama, merevisi PP yang sudah ada yaitu PP 71 tahun 2019. Lalu di dalam revisi UU ini disebut akan ada PP khusus untuk pasal 40a yang mengatur adanya keseimbangan, dan pasal baru tentang perlindungan anak juga akan ada PP baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semmy menegaskan, anak-anak tidak boleh menjadi alat untuk mencapai keuntungan tertentu melalui konten elektronik, dan anak-anak pun tidak boleh menjadi target marketing bagi siapapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan adanya perlindungan ini, Pemerintah akan mengoptimalkan tindakan lebih lanjut pada konten-konten yang melanggar ketentuan. Nantinya, Kominfo akan menemukan konten pelanggaran dari hasil patroli maupun aduan,&rdquo; tandasnya.</div>

Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa Perubahan Kedua (UU ITE) akan meningkatkan perlidungan anak-anak yang mengakses layanan PSE.

Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Tingkatkan Perlindungan Anak di Ruang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/images-2023-05-14T130542465-2754136296.jpeg" alt="Ilustrasi: Potensi gangguan eksternal bisa menimpa Penyelenggara Sistem Elektronik kapan saja. Mitigasi yang baik mutlak diperlukan. (Pymnts)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Potensi gangguan eksternal bisa menimpa Penyelenggara Sistem Elektronik kapan saja. Mitigasi yang baik mutlak diperlukan. (Pymnts).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Layanan perbankan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pulih sejak 11 Mei 2023 setelah sempat terganggu pada awal pekan ini. Dana dan data nasabah dipastikan aman meski muncul pernyataan peretasan terhadap sistem BSI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viral di Twitter, geng ransomware LockBit menyatakan bertanggung jawab atas gangguan layanan BSI. Akun Twitter @secgron mengunggah tangkapan layar data-data yang diretas LockBit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Total data yg dicuri 1,5 TB. Di antaranya, 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal &amp; layanan yg mereka gunakan.&rdquo; Begitu bunyi cuitannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01635187/i-putu-gede-isyaratkan-arema-fc-masih-butuh-amunisi-anyar">I Putu Gede Isyaratkan Arema FC Masih Butuh Amunisi Anyar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Corporate Secretary BSI Gunawan Arif Hartoyo menjamin data nasabah aman. &rdquo;Dana dan data (nasabah) aman,&rdquo; katanya kepada JawaPos Sabtu (13/5) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati data dipastikan aman, sejumlah pihak dalam hal ini pakar dan praktisi keamanan siber Tanah Air yakin betul bahwa gangguan layanan Bank Syariah Indonesia diakibatkan ulah peretas atau hacker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterangannya pada Minggu (14/5), pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha menjelaskan bahwa memang ada indikasi seperti serangan ransomware yang menimpa BSI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01635179/aji-santoso-bicara-kualitas-skuad-persebaya-surabaya-musim-depan">Aji Santoso Bicara Kualitas Skuad Persebaya Surabaya Musim Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika hanya gangguan layanan karena permasalahan teknis atau perawatan rutin hanya akan membutuhkan waktu dalam hitungan jam, tidak seperti ini. Ini memang mirip dengan akibat serangan siber ransomware," terang chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication &amp; Information System Security Research Centre) ini kepada JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dengan hal tersebut, gangguan layanan yang diakibatkan oleh serangan pihak eksternal, Pratama menilai seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE wajib memiliki BCM (Business Continuity Management) yang baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01635177/di-makassar-area-bermain-anak-berubah-jadi-arena-baku-hantam-bapak-bapak">Di Makassar, Area Bermain Anak Berubah Jadi Arena Baku Hantam Bapak-bapak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruh PSE, tidak hanya BSI, juga seharusnya memiliki BCM. Sehingga, mereka bisa mengetahui prosedur yang harus dilakukan jika sistem utama layanan mengalami gangguan," lanjut Pratama&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria asal Cepu, Jawa Tengah ini menambah, dengan memiliki BCM yang baik, hal ini bisa membuat sistem lebih matang. Jika ada gangguan-gangguan dari pihak luar, down time dan system recovery bisa dilakukan dengan cepat dan terukur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kesiapan TIK ini sebaiknya direncanakan, diimplementasikan, dipelihara, diuji dan disimulasikan secara berulang, berdasarkan sasaran kontinuitas bisnis dan persyaratan kontinuitas TIK," lanjut Pratama yang juga merupakan dosen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/01635139/ragam-jenis-anggrek-spesies-indonesia-lokasi-asal-tanaman-menentukan-tingkat-ketahanan">Ragam Jenis Anggrek Spesies Indonesia, Lokasi Asal Tanaman Menentukan Tingkat Ketahanan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, yang juga penting dilakukan oleh PSE adalah secara berkala melakukan assesment terhadap keamanan siber dari sistem yang dimiliki. Assessment sendiri bertujuan untuk melihat dan mengukur kemampuan sistem yang dimiliki. Kalau terjadi apa-apa, mitigasinya bisa dilakukan dengan cepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengingat belum diketahui secara pasti yakni benar atau tidaknya adanya pencurian data BSI yang dilakukan oleh geng Lockbit ini, Pratama mengimbau nasabah senantiasa waspada dan berhati-hati, mengambil langkah pencegahan dengan melakukan pergantian seluruh kredensial yang ada di BSI seperti password mobile banking, pin ATM, dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01635174/penyerang-dortmund-ungkap-timnya-yang-terbaik-di-jerman-musim-ini">Penyerang Dortmund Ungkap Timnya yang Terbaik di Jerman Musim Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini, lanjutnya, untuk mencegah data ini dimanfaatkan oleh pelaku penipuan yang menggunakan data tersebut, baik dengan mengatasnamakan sebagai pihak bank atau melakukan pencurian identitas dan menguras isi rekening seperti kejadian Ilham Bintang sebelumnya.</div>

Layanan perbankan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pulih sejak 11 Mei 2023 setelah sempat terganggu pada awal pekan ini.

Berkaca Kasus Bank Syariah Indonesia, PSE Wajib Terapkan BCM yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-cacat-keamanan-data-pribadi-pengguna-instagram-bocor_c_260229.jpg" alt="Penggunaan Instagram." width="100%">
<figcaption>Penggunaan Instagram.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menyikapi dugaan insiden kebocoran data yang terjadi pada beberapa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.<br /> <br /> Yang terbaru dan tak kalah bikin geger adalah hacker atau peretas dengan nama akun Bjorka di laman forum peretas kembali mengklaim memiliki data penting. Yang diklaim dimiliki kali ini adalah data terkait Presiden Joko Widodo dan data surat rahasia BIN atau Badan Intelijen Negara.<br /> <br /> Hal ini sebelumnya sudah dibantah oleh pihak BIN. Juru Bicara BIN Wawan Purwanto menerangkan hal tersebut tidak benar atau hoaks. Kendati sudah dibantah, BSSN dalam hal ini yang merupakan institusi yang memang bertugas dalam menangangi ketahan siber Tanah Air menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan.<br /> <br /> "BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," ujar Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra melalui keterangannya kepada <em>JawaPos.com.</em><br /> <br /> Ariandi melanjutkan, BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut.<br /> <br /> Dijelaskan Ariandi, BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum. BSSN menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama.<br /> <br /> "Untuk itu, BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE untuk memastikan keamanan Sistem Elektronik di lingkungan masing-masing sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem<br /> <br /> dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap PSE harus menyelenggarakan SE secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya," tandas Ariandi.<br /> <br /> Pada Sabtu (10/9) sore, kabar mengejutkan juga kembali datang dari peretas Bjorka untuk Kemenkominfo. Menkominfo Johnny G.Plate dikabarkan kena doxing dan data pribadi Johnny disebar ke khalayak. Sampai berita ini kembali diturunkan, pihak Kemenkominfo belum memberikan jawaban. <strong>(*)</strong>

Kisruh Data Bocor, BSSN Sebut masih Lakukan Penyelidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/images-2022-08-10T130644.256.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Penantian para pengguna Epic Games selama hampir tiga pekan ini akhirnya terjawab. Sempat tak bisa mengakses dengan leluasa karena diblokir pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Epic Games akhirnya mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).<br /> <br /> Hal ini setelah Epic Games akhirnya tercatat melakukan registrasi sebagai PSE Lingkup Privat. Epic Games juga sudah tercatat di laman PSE Kominfo. Pantauan <em>JawaPos.com</em> pada Rabu (10/8), layanan distribusi game secara digital ini dimasukkan dalam PSE asing, di sektor teknologi informasi dan komunikasi.<br /> <br /> Di laman resmi PSE Kominfo, saat artikel ini ditulis, tercatat perubahan data terakhir dilakukan pada 9 Agustus 2022 pukul 21.44 waktu Asia atau Jakarta. Adapun, Epic Games Store tercatat memiliki website store.epicgames.com dengan perusahaan Epic Games International S.A R.L., Bertrange, Root Branch.<br /> <br /> Saat dijajal, laman Epic Games Store juga sudah dapat diakses, setelah sebelumnya diblokir dan tidak bisa dibuka dengan baik. Dengan pembukaan akses ini jelas kabar baik tidak hanya bagi para gamers namun juga pelaku industri game di Tanah Air.<br /> <br /> Developer pun akan dapat kembali mengakses Unreal Engine, sementara gamers, akan bisa memainkan lagi berbagai game seperti Fortnite hingga game Fall Guys yang sedang inn.<br /> <br /> Seperti sudah diberitakan sebelumnya, berbeda dari Steam, Epic Game Store memang diketahui tidak cukup responsif menanggapi pemblokiran layanannya di Indonesia. Padahal saat itu sejumlah media internasional telah membahas kondisi ini karena dinilai membuat gaduh dunia maya.<br /> <br /> Epic Games Store menawarkan layanan yang serupa dengan Steam tapi dari sisi katalog atau koleksi game yang dijual lebih didominasi game indie. Epic Games Store sendiri merupakan anak bisnis dari Epic Games yang dikenal sebagai penyedia game engine.<br /> <br /> Game engine adalah rangkaian software yang digunakan untuk menciptakan game, dalam hal ini game engine buatan Epic Games adalah Unreal Engine. Pemblokiran Epic Games Store sempat diklaim ikut berdampak ke akses developer atau pembuat game untuk mengembangkan karya mereka.

Epic Games Akhirnya Terdaftar di PSE Kominfo, Bisa Main Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kirim-uang-ke-luar-negeri.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Baru-baru ini, penyedia layanan pembayaran digital internasional, PayPal, sempat mengalami pemblokiran karena belum mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. Meski demikian, saat ini Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) telah membuka akses PayPal untuk publik.<br /> <br /> Nyatanya, selain PayPal, ada beberapa cara lain untuk melakukan transaksi pembayaran digital dari dan ke luar negeri. Berikut tiga alternatif platform untuk mengirim uang ke laur negeri dikutip dari <em>Antara</em>:<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>1. Dompet digital</strong><br /> <br /> Dari segi kemudahan dan tren yang terjadi saat ini, semakin banyak pengguna yang mengandalkan dompet digital untuk transaksi luar negeri. Beberapa yang paling terkenal adalah Google Wallet dan Apple Pay. Platform Google Wallet telah tersedia di lebih dari 40 negara dan pengguna bisa melakukan transaksi digital melalui smartphone.<br /> <br /> Sebagai dompet digital, Google Wallet berfungsi untuk menyimpan detail kartu kredit/debit ataupun instrumen pembayaran lain yang kompatibel, sehingga pengguna bisa memilih instrumen pembayaran yang diinginkan untuk setiap transaksi. Tentunya ini akan mempermudah pengguna untuk bertransaksi secara aman dan nyaman.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>2. Bank</strong><br /> <br /> Bank-bank konvensional juga dapat memfasilitasi pengiriman uang dari dan ke luar negeri. Misalnya saja, BCA Outward Remittance melayani transfer valuta asing untuk 16 mata uang. Namun, cara ini mengharuskan pengguna untuk mengunjungi kantor cabang BCA, mengisi formulir, dan mengirimkan dana secara offline. Untuk bisa menerima dana di hari yang sama, BCA pun memberlakukan cut-off time yang berbeda-beda.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>3. Remitansi Online</strong><br /> <br /> Alternatif ketiga untuk pengiriman uang ke luar negeri adalah melalui remitansi online seperti Topremit. Pengguna bisa menggunakan platform remitansi dari aplikasi maupun website, dan uang akan sampai ke rekening penerima mulai dari hitungan menit. Biaya transfer yang dibebankan Topremit bersifat flat, sehingga tidak memberatkan pengirim dana.<br /> <br /> "Kami menyediakan layanan pengiriman uang ke luar negeri yang cepat, murah, dan aman. Berawal dari remitansi konvensional, kini kami mentransformasi Topremit untuk menjadi platform online untuk memudahkan pengguna yang ingin bertransaksi ke luar negeri. Sejauh ini, Topremit telah berhasil membantu lebih dari 150.000 pengguna untuk mengirimkan lebih dari Rp 5 triliun ke luar negeri dengan lebih mudah, cepat, dan aman," kata Hermanto, CEO &amp; Co-Founder Topremit.<br /> <br /> "Layanan Transfer Internasional yang ada di aplikasi Topremit memudahkan pengguna dalam mengirimkan uang ke lebih dari 60 negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, hingga Australia. Sejauh ini, tiga destinasi terpopuler untuk pengiriman uang dari Indonesia adalah: Filipina, Malaysia, dan India. Untuk itu, Topremit berkomitmen untuk terus memperluas kolaborasi kami dengan para mitra di luar negeri, untuk membuka jalur-jalur remitansi ke berbagai negara lain," kata Henry Wirawan selaku CMO Topremit.

Selain Pakai PayPal, Ini Tiga Cara Kirim Uang ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/images-7.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pada Kamis (4/8) lalu, Origin dari Electronic Arts (EA) dipastikan sudah mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Berdasar itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya membuka blokir akses ke Origin.com yang merupakan platform distribusi game besutan EA.<br /> <br /> Tadinya, sisa dua platform games yang belum daftar PSE, Origin dan Epic Games. Jika Origin sudah mendaftar maka tinggal menyisakan Epic Games yang masih terkena blokir Kemenkominfo lantaran tak juga melakukan proses pendaftaran PSE.<br /> <br /> Terkait Epic Games yang tak juga mendaftar, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan Kementeriannya terpaksa masih memblokir platform tersebut. Johnny juga meminta Epic Games untuk segera mendaftar.<br /> <br /> “Saat ini sudah terjalin komunikasi dengan PSE tersebut. Mudah-mudahan pendaftarannya bisa segera dilakukan sehingga pembukaan blokir juga bisa dibuka lebih cepat. Namun jika tidak, ya blokirnya enggak bisa dibuka,” ujar dia di kantornya, Jakarta Pusat belum lama ini.<br /> <br /> Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kedutaan besar negara tempat kantor pusat Epic Games berada. Dia juga menyebut kalau komunikasi itu berlangsung sangat kooperatif dan baik.<br /> <br /> Johnny menduga Epic Games belum melakukan registrasi ke Kominfo sebagai PSE karena tak mengetahui aturan teranyar yang berlaku di Indonesia. Dia juga mengaku sudah menginformasikan kepada manajemen perusahaan bahwa entitas tersebut perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di Tanah Air.<br /> <br /> "Kami meminta Epic Games untuk segera mendaftar, mungkin mereka belum tahu karena berada di luar negeri. Persyaratan pendaftarannya cukup ringan, dilakukan secara online, dengan kewajiban-kewajiban termasuk perlindungan data pribadi pengguna. Jika mengalami kendala teknis, kami siap membantu, kalau mereka berkehendak untuk mendaftar," imbuhnya.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, Epic Games di Indonesia cukup terkenal dengan beberapa games besutannya yakni Fortnite. Dengan pemblokiran ini, selain Fortnite jelas beberapa gamers mengalami kesulitan saat mengakses platform distribusi Epic Games itu.<br /> <br /> "Proses registrasi itu salah satunya bertujuan untuk melindungi data pribadi pelanggan. Jadi ayo segera mendaftar," tandas Johnny.

Sisa Epic Games yang Belum Daftar PSE, Kominfo: Buruan Segera Daftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kominfo-menteri-johnny-merger-indosat-H3-berto-2.jpeg" alt="Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate mengatakan layanan keuangan digital PayPal telah resmi terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE), sementara pengembang dan layanan game Epic Games masih belum kunjung mendaftarkannya sebagai PSE yang beroperasi di Indonesia.<br /> <br /> "Iya, (PayPal) sudah (terdaftar). Saat ini sudah lebih dari 9.414 sistem elektronik di Indonesia yang sudah beroperasi saat ini, dan itu di bawah kelola dari 5.600 penyelenggara sistem elektronik lokal dan global, sehingga aksesnya sudah terbuka dan masyarakat kembali bisa gunakan layanan PSE itu," kata Menteri Johnny saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/8).<br /> <br /> Lebih lanjut, Menkominfo meminta Epic Games supaya segerea mendaftar sebagai PSE di Indonesia agar blokirnya segera dibuka dan kembali bisa diakses oleh pengguna setianya di Tanah Air.<br /> <br /> Seperti diketahui, Epic Games merupakan PSE yang masih diputus aksesnya oleh Kemenkominfo karena tak kunjung mendaftar hingga batas waktu Jumat (29/7) pukul 23.59 WIB.<br /> <br /> "Kami meminta Epic Games untuk segera mendaftar, mungkin mereka belum tahu karena berada di luar negeri. Persyaratan pendaftarannya cukup ringan, dilakukan secara online, dengan kewajiban-kewajiban termasuk perlindungan data pribadi pengguna. Jika mengalami kendala teknis, kami siap membantu, kalau mereka berkehendak untuk mendaftar," jelas Johnny.<br /> <br /> Menkominfo mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kedutaan besar negara terkait dimana kantor pusat PSE tersebut berada. Ia menyebutkan, kerja sama tersebut berlangsung dengan baik dan kooperatif, sehingga komunikasi dengan platform tersebut telah terbuka dan terjalin.<br /> <br /> "Mudah-mudahan pendaftarannya bisa segera dilakukan, sehingga pengaktifan kembali atau pembukaan blokirnya bisa dilakukan dengan cepat. Namun, jika tidak dilakukan, maka (sesuai) amanat undang-undang, ya, (aksesnya) tidak boleh dibuka," tuturnya.<br /> <br /> Menteri Johnny kemudian mengingatkan bagi PSE terdaftar untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya memberikan perlindungan data pribadi bagi masyarakat yang menggunakan layanannya di Indonesia.<br /> <br /> Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menggunakan data pribadi masyarakat di sistem elektronik dengan semena-mena karena peraturan pendaftaran PSE ini. "Tidak bisa, karena data pribadi masyarakat ada di dalam PSE. Sehingga atas nama masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat, Kominfo hadir untuk menjaga agar PSE-nya memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat," katanya.<br /> <br /> Saat disinggung soal perkembangan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menkominfo berharap RUU tersebut bisa segera disahkan menjadi undang-undang.<br /> <br /> "RUU PDP sedang berlangsung di DPR, saya harapkan, dan DPR saya kira juga berharap bahwa itu bisa diselesaikan dengan cepat. Saat ini DPR masih reses, mudah-mudahan setelah masa sidang prosesnya bisa berjalan kembali sehingga dengan cepat bisa diselesaikan dan ditetapkan sebagai undang-undang," ujarnya. <strong>(*)</strong>

Menkominfo Sebut PayPal Resmi Terdaftar PSE, Epic Games Belum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/images-71.jpeg" alt="Ilustrasi: Data pribadi yang harus dilindungi. (EuroBiz)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Data pribadi yang harus dilindungi. (EuroBiz)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi respons publik terhadap implementasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman di Indonesia. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan, dinamika yang ada saat ini memberikan dorongan positif terhadap kebijakan transformasi dan kedaulatan digital nasional.<br /> <br /> “Negara hadir melalui regulasi penataan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) lingkup privat. Dengan adanya regulasi itu justru negara dapat melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap PSE yang memegang data pribadi warga negara,” kata Jaleswari dalam rapat koordinasi bersama pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (5/8).<br /> <br /> Pendaftaran PSE Lingkup Privat diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Karena itu, Pemerintah mewajibkan layanan PSE agar didaftarkan dalam sistem digital nasional yang dikelola oleh negara. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan siber nasional.<br /> <br /> Jaleswari juga mengatakan, kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi penting dibaca secara utuh. Dia menegaskan, data pribadi masyarakat yang diakses oleh banyak platform digital harus mendapatkan perlindungan dan keamanan yang memadai.<br /> <br /> “Jangan sampai disalahgunakan dan merugikan penggunanya yaitu masyarakat luas. Pengaturan inilah yang ditekankan oleh pemerintah agar semua pihak bertanggung jawab,” imbuhnya.<br /> <br /> Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kominfo, Semuel A. Pangerapan mengatakan, implementasi PSE lingkup privat di Indonesia telah mempertimbangkan banyak aspek seperti hukum, ekonomi, keamanan, sosial budaya dan lain-lain.<br /> <br /> “Seperti halnya dengan negara-negara demokratis lainnya, tetap dibutuhkan pengaturan dan pengelolaan ruang digital yang isinya melindungi kepentingan pihak yang terlibat, baik masyarakat umum maupun PSE sebagai provider yang perlu didaftarkan agar mendapatkan perlindungan dari pemerintah,” ujar Samuel.<br /> <br /> Perlu dicatat bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya perlindungan di ruang digital. Terhitung sampai dengan 28 Juli 2022, terdapat lebih dari 2,9 juta konten internet negatif yang ditangani oleh Kominfo. Konten negatif tersebut diantaranya terkait dengan kekerasan terhadap anak, SARA, terorisme, pornografi yang tersebar di berbagai situs dan platform media sosial.

Istana Tegaskan Kebijakan PSE untuk Lindungi Data Pribadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSE

Berita Terkini