<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/labuan-bajo-2553763690.jpg" alt="Sampah Uji Keberlanjutan Pariwisata Labuan Bajo, Pengelolaan Berbasis Warga Mulai Diperkuat. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sampah Uji Keberlanjutan Pariwisata Labuan Bajo, Pengelolaan Berbasis Warga Mulai Diperkuat. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Status Labuan Bajo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) membawa konsekuensi serius bagi lingkungan. Di tengah lonjakan kunjungan wisata dan pertumbuhan aktivitas ekonomi, persoalan sampah muncul sebagai tantangan krusial yang berpotensi menggerus daya dukung kawasan dan kualitas hidup masyarakat lokal. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu agenda prioritas, mengingat pola penanganan yang masih bertumpu pada pembuangan akhir dinilai tidak lagi memadai untuk kawasan destinasi wisata unggulan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat, Vincensius Gande, menyebut bahwa persoalan sampah di Labuan Bajo bukan sekadar isu kebersihan, melainkan berkaitan langsung dengan keberlanjutan pariwisata dan ketahanan lingkungan jangka panjang. &ldquo;Sampah masih menjadi isu utama di Labuan Bajo. Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat,&rdquo; ujar Vincensius melalui keterangannya, Rabu (28/1). Sejalan dengan tantangan tersebut, pendekatan pengelolaan sampah berbasis komunitas mulai diperkuat. Model ini menempatkan rumah tangga sebagai titik awal pengelolaan, dengan pemilahan sampah dari sumbernya untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Program pendampingan yang dirancang berlangsung selama enam bulan ini menyasar 50 keluarga di Labuan Bajo. Selain pelatihan pemilahan sampah, warga juga dibekali sarana pendukung seperti ember organik dan fasilitas pengangkutan sampah terpilah guna membangun sistem yang lebih tertata. Pendekatan berbasis warga dinilai krusial di kawasan pariwisata, di mana aktivitas wisata kerap menghasilkan sampah dalam jumlah besar dan beragam. Tanpa keterlibatan masyarakat, upaya pengelolaan berisiko bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Mitra pelaksana program, PT Inovasi Gerakan Masyarakat (INGRAM), menekankan bahwa perubahan perilaku menjadi kunci utama keberhasilan. Program Manager INGRAM, Michaella Karina, menyatakan bahwa pendampingan dilakukan secara intensif agar praktik pengelolaan sampah dapat diterapkan secara konsisten. &ldquo;Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah,&rdquo; ujarnya. Dari sisi industri, keterlibatan sektor usaha dalam isu lingkungan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap wilayah operasionalnya. Henry Chia, Corporate Sales Director Endress+Hauser Group Services untuk Asia Tenggara, Korea, dan Jepang, mengatakan dukungan terhadap pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari upaya tumbuh bersama masyarakat. &ldquo;Kawasan pariwisata membutuhkan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan tersebut,&rdquo; kata Henry. Sementara itu, Sustainability Manager Endress+Hauser Indonesia, Frida Attila, menilai program berbasis komunitas dapat menjadi fondasi awal menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab di kawasan wisata. Inisiatif ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pihak industri dan mitra pelaksana, disaksikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Ke depan, penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat diharapkan dapat membantu Labuan Bajo menjaga daya tarik wisata sekaligus ketahanan lingkungannya sebagai destinasi prioritas nasional.

Sampah jadi tantangan serius di Labuan Bajo. Pengelolaan berbasis warga dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan destinasi pariwisata.

Sampah Uji Keberlanjutan Pariwisata Labuan Bajo, Pengelolaan Berbasis Warga Mulai Diperkuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/tpaaaa-6108267.jpg" alt="DLH Tangsel masih terus mengupayakan perbaikan dan penyelesaian masalah di TPA Cipeucang yang terus disorot oleh warga. (tangerangselatankota.go.id)" width="100%">
<figcaption>DLH Tangsel masih terus mengupayakan perbaikan dan penyelesaian masalah di TPA Cipeucang yang terus disorot oleh warga. (tangerangselatankota.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyadari persoalan sampah di wilayahnya sudah menjadi krisis. Namun, dia tegas menyebutkan bahwa saat ini Pemkot Tangsel tengah mengupayakan solusi jangka panjang dalam tata kelola sampah. Yakni dengan meninggalkan cara-cara lama ke pengolahan sampah modern, Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Benyamin mengungkapkan bahwa kendala pengangkutan sampah yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah merupakan dampak langkah korektif pemerintah. Dia menyatakan, Pemkot Tangsel tengah melakukan transisi besar-besaran dari pola pembuangan sampah konvensional menuju sistem pengolahan sampah modern berbasis teknologi. Sebagai kepala daerah, Benyamin sadar betul ada ketidaknyamanan yang dialami warga Tangsel akibat tumpukan sampah di beberapa titik. Namun demikian, dia menyatakan, saat ini Pemkot Tangsel tidak ingin memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu, pihaknya berusaha memutus rantai persoalan sampah tersebut dari akarnya. &rdquo;Saya merasakan betul kegelisahan warga. Bau yang tidak sedap dan pemandangan tumpukan sampah itu adalah beban moral bagi saya. Namun, kita harus berani mengambil langkah jujur bahwa TPA Cipeucang sudah tidak mampu lagi menampung beban dengan cara lama. Memaksakan pembuangan di sana justru akan menciptakan bencana lingkungan yang lebih besar bagi anak cucu kita,&rdquo; kata dia dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Sabtu (27/12). Menurut Benyamin, proyek PSEL adalah solusi jangka panjang. Dia menyampaikan bahwa proyek tersebut sudah melalui tahap lelang yang ketat dan kini berada pada fase krusial sebelum konstruksi dimulai. Dia menegaskan, proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional untuk mengatasi persoalan darurat sampah perkotaan. &rdquo;PSEL nantinya akan memiliki kapasitas olah yang sangat masif, mencapai 1.000 ton hingga 1.100 ton sampah per hari. Angka itu setara dengan seluruh timbulan sampah yang dihasilkan warga Tangsel setiap harinya,&rdquo; jelas dia. Benyamin menambahkan bahwa PSEL itu dilengkapi teknologi thermal dengan standar emisi sangat ketat. Dia memastikan nantinya seluruh sampah akan habis dibakar dan dikonversi menjadi energi listrik, bukan lagi ditumpuk sampai menjadi gunungan sampah. Sistem itu diyakini mampu mereduksi volume sampah sampai 90 persen, sehingga residu yang dihasilkan sangat minimal. &rdquo;Ini adalah jawaban atas keterbatasan lahan kita yang semakin padat demi mencapai target zero landfill,&rdquo; imbuhnya. Sambil menunggu proyek PSEL berproses hingga beroperasi secara permanen, Pemkot Tangsel menjalankan strategi berlapis untuk mengurai kemacetan sampah di lingkungan warga. Diantaranya dengan melakukan pengangkutan prioritas menggunakan armada tambahan dari titik-titik pemukiman padat penduduk dan fasilitas umum. Tujuannya agar estetika kota tetap terjaga. Kemudian, Pemkot Tangsel melanjutkan koordinasi pembuangan sampah sementara ke daerah mitra, seperti TPA Cilowong di Serang. Tujuannya untuk mengurangi beban berat di TPA Cipeucang. Sementara di level akar rumput, pemerintah mengaktivasi kembali lebih dari 36 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di setiap kelurahan. &rdquo;Aspek kesehatan warga tetap nomor satu. Saya memerintahkan penyemprotan desinfektan dan cairan pengurai bau secara rutin di titik-titik tumpukan sampah yang belum terangkut untuk meminimalisir dampak sanitasi,&rdquo; jelasnya. Dalam keterangan yang sama, Benyamin mengajak warga dan masyarakat untuk terlibat dalam perubahan besar yang tengah dilakukan oleh Pemkot Tangsel. Dia yakin dan percaya, sentuhan tangan warga dalam memilah sampah dari sumbernya adalah bagian dari solusi yang paling efektif. Dia menyatakan, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan peran warga. &rdquo;Saya memohon kepada warga, mari kita mulai memilah sampah organik dan anorganik dari dapur kita masing-masing. Transisi ini memang berat, tapi ini adalah jalan menuju Tangerang Selatan yang lebih hijau dan bersih. Ini adalah warisan kita untuk masa depan anak cucu kelak,&rdquo; tandasnya. Benyamin pun menegaskan bahwa langkah pembatasan di TPA Cipeucang saat ini adalah bagian dari tanggung jawab lingkungan untuk menghindari longsoran sampah ke aliran sungai. Dia menyampaikan, transisi dari cara-cara pengelolaan sampah lama menuju PSEL adalah jalan keluar yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga Tangsel. &nbsp;

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie angkat bicara soal krisis sampah. Proyek PSEL jadi solusi jangka panjang atasi masalah sampah

Krisis Sampah di Tangsel, Walkot Benyamin Davnie Sebut PSEL Sebagai Solusi Jangka Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/1000032371-3782726856.jpg" alt="Tumpukan sampah yang ditutup menggunakan terpal di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin (15/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tumpukan sampah yang ditutup menggunakan terpal di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin (15/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan periode Desember 2025 hingga Januari 2026 sebagai fase darurat sampah. Kebijakan itu masuk dalam rencana kerja untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif. Sekretaris Daerah Pemkot Tangsel Bambang Noertjahjo mengatakan, penanganan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Banten serta pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat agar penanganan dilakukan secara terukur dan terintegrasi. "Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan sendiri. Karena itu kami terus berkomunikasi secara intensif dengan Pemprov Banten agar setiap langkah sejalan dengan kebijakan pusat dan kepentingan masyarakat," kata Bambang, Rabu (24/12). Bambang menyampaikan, Pemkot Tangsel telah menetapkan rencana kerja yang terukur untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif. Yaitu, fase darurat sampah (Desember 2025-Januari 2026).&nbsp;Dalam fase ini, Pemkot Tangsel akan mengoperasikan TPA Cipeucang untuk menangani 400 ton sampah per hari, memaksimalkan penggunaan 54 unit TPS3R, dan menguatkan pengawasan serta monitoring dari KLHK dan Pemprov Banten. Proses finalisasi administrasi kerja sama dengan Kota Serang juga berlangsung dalam fase ini. Evaluasi harian dilakukan terhadap pengurangan penumpukan sampah di jalanan, pencatatan volume sampah yang ditangani melalui berbagai fasilitas, serta koordinasi berkala dengan Menteri LH, Gubernur Banten, dan Wali Kota Tangsel. Memasuki fase kerja sama lintas daerah pada Januari-Maret 2026, Tangsel akan mulai mengirimkan sampah ke TPSA Cilowong, Kota Serang, dengan target pengalihan hingga 500 ton per hari. Fokus utama pada fase ini adalah peningkatan armada pengangkut dan pengurangan signifikan penumpukan sampah di wilayah kota. Sementara itu, pada fase jangka panjang 2026-2029, fase akhir ini meliputi penyelesaian perbaikan infrastruktur TPA Cipeucang, pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi (PSEL), peningkatan kapasitas pengelolaan sampah desentralisasi. PSEL ditargetkan mulai beroperasi pada 2029. Bambang menegaskan, Pemkot Tangsel bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah sesuai amanat undang-undang. Pemerintah berkomitmen menjalankan pengelolaan secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan kesehatan masyarakat. "Kami memprioritaskan kesejahteraan 1,4 juta warga Tangsel. Dengan dukungan Pemprov Banten dan arahan Menteri Lingkungan Hidup, kami optimistis persoalan sampah ini bisa dituntaskan secara berkelanjutan," imbuhnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan fase darurat sampah untuk mengatasi permasalahan sampah secara terintegrasi.

Perhatian! Tangsel Tetapkan Status Darurat Sampah sampai Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/WhatsApp-Image-2025-11-30-at-190003-503211009.jpeg" alt="Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebagai bagian dari upaya nasional mempercepat transformasi pengelolaan sampah, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Fasilitasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Kamis (27/11/2025) di Jakarta. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempercepat implementasi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 sebagai transformasi tata kelola sampah menuju energi terbarukan.&nbsp;Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, menegaskan pesan Presiden agar pemerintah daerah melakukan langkah besar dalam penanganan sampah. "Presiden telah memberikan wake-up call bahwa persoalan sampah bukan lagi masalah operasional semata, tetapi sudah menjadi persoalan strategis nasional. Kita butuh loncatan transformasi, bukan sekadar langkah kecil,&rdquo; ujarnya. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016896903/tiket-whoosh-untuk-libur-nataru-sudah-bisa-dipesan">Tiket Whoosh untuk Libur Nataru Sudah Bisa Dipesan</a> Rakornas menghadirkan narasumber lintas kementerian/lembaga, termasuk Kemenko Perekonomian, BPI Danantara, KLHK, Kementerian ESDM, PLN, dan ahli tata ruang. Mereka memaparkan penyederhanaan proses bisnis PSEL, urgensi penyediaan lahan dan infrastruktur dasar, peran PSEL dalam NZE 2060, hingga pentingnya kolaborasi kawasan metropolitan untuk mencapai skala ekonomi pengelolaan sampah. Empat wilayah, Bekasi, Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Yogyakarta Raya dipaparkan tingkat kesiapan serta tantangan teknis yang masih harus dituntaskan. Meski kerangka regulasi sudah lengkap, Sri menyoroti beberapa catatan kritis dari hasil verifikasi lapangan yang harus segera dituntaskan oleh Pemda dan lintas sektor. "Masih ada lokasi yang status lahannya belum selesai, ada daerah yang belum memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) khusus PSEL, serta akses jalan yang belum memadai," ungkapnya. Dia menekankan bahwa PSEL memerlukan kolaborasi lintas batas administratif karena wilayah aglomerasi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, terutama untuk memenuhi kuota pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari. Kemendagri mendorong percepatan penyusunan PKS antar-daerah serta memastikan kesiapan lahan berstatus clean and clear agar proyek strategis ini dapat segera tereksekusi. "Tahun 2025 harus menjadi tahun percepatan dan implementasi, bukan tahun penundaan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, kita yakin pembangunan PSEL ini akan menjadi awal transformasi besar pengelolaan sampah di Indonesia,"&nbsp;pungkasnya.

PSEL memerlukan kolaborasi lintas batas administratif karena wilayah aglomerasi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri.

Kemendagri Konsolidasikan Pemda Siapkan Infrastruktur PSEL sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/daur-ulang-sampah-127358661.jpg" alt="Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kini bisa ikut mengelola sampah plastik sekaligus mendapat uang. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kini bisa ikut mengelola sampah plastik sekaligus mendapat uang. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kini bisa ikut mengelola sampah plastik sekaligus mendapat uang hanya dengan memasukkan botol bekas ke mesin reverse vending machine (RVM). Sistem ini bukan hanya mendorong kebiasaan baru dalam memilah sampah, tetapi juga membuka peluang edukasi praktis tentang nilai ekonomi plastik pascakonsumsi. Botol yang dimasukkan akan langsung masuk ke sistem daur ulang, sementara pengunjung mendapat imbalan berupa poin yang bisa ditukar saldo digital. Direktur Utama TMII, Ratri Paramita, mengatakan edukasi lingkungan harus relevan dengan pengalaman wisata. Menurutnya, banyak unsur budaya Indonesia bersumber dari alam sehingga menjaga lingkungan adalah bagian dari merawat akar budaya. &ldquo;Kami ingin mengajak setiap pengunjung tidak hanya menikmati kekayaan Indonesia, tetapi juga ikut menjaganya. Tradisi, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan adalah warisan yang kita rawat bersama,&rdquo; ujarnya, Jumat (28/11). Pengelolaan sampah plastik di TMII juga ditunjang oleh pameran instalasi seni bertajuk Vir-ART-lity, hasil kompetisi karya upcycling botol plastik PET. Pameran ini melibatkan mahasiswa dan seniman muda dari berbagai daerah, yang karyanya dikurasi oleh seniman nasional seperti Tromarama, Erwin Windu Pranata, serta kolektif REEXP. Sebanyak 15 karya terbaik kini dipamerkan di Museum Indonesia mulai 27 November 2025. Melalui pendekatan seni, pengunjung diharapkan bisa melihat kembali nilai budaya dan lingkungan dari perspektif kreatif. AQUA juga menghadirkan kios dari material daur ulang tutup botol plastik sebagai bagian dari edukasi ekonomi sirkular. Inisiatif ini, menurut Vice President General Secretary AQUA Vera Galuh Sugijanto, menjadi contoh nyata bahwa sampah plastik bisa kembali memiliki nilai ekonomi. &ldquo;Kami berharap upaya ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi nilai ekonomi dari botol plastik pascakonsumsi,&rdquo; tutup Vera. Di bagian akhir kolaborasi ini, TMII dan AQUA menegaskan komitmen keduanya untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah, edukasi ekonomi sirkular, serta penyediaan hidrasi sehat bagi pengunjung. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam membangun destinasi wisata yang bukan hanya nyaman, tetapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang. TMII bersama AQUA kini menghadirkan dua unit RVM, satu unit waste station, serta sejumlah dropbox untuk memudahkan pengunjung membuang botol plastik dengan benar. Semua sampah plastik yang terkumpul dari berbagai titik itu dipastikan masuk ke dalam ekosistem daur ulang AQUA melalui kerja sama dengan Rekosistem dan Plasticpay. Upaya ini memperkuat pendekatan ekonomi sirkular yang kini menjadi fokus pemerintah dalam pengelolaan sampah nasional.

Pengunjung TMII kini bisa dapat uang dari mengelola sampah plastik melalui mesin RVM, edukasi lingkungan yang menarik!

Edukasi Lingkungan melalui Daur Ulang di Taman Mini Indonesia Indah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/pengelolaan-sampah-likupang-3136050854.jpg" alt="Program Kolaborasi Olah Sampah BUMN di Likupang merupakan inisiatif Kementerian BUMN sejak tahun 2022 (sekarang BP BUMN). (dok. Brantas)" width="100%">
<figcaption>Program Kolaborasi Olah Sampah BUMN di Likupang merupakan inisiatif Kementerian BUMN sejak tahun 2022 (sekarang BP BUMN). (dok. Brantas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Brantas Abipraya (Persero) implementasikan program pengelolaan sampah ramah lingkungan di Likupang. Program Kolaborasi Olah Sampah BUMN di Likupang merupakan inisiatif Kementerian BUMN sejak tahun 2022, yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN. Direktur SDM dan Umum Brantas Abipraya,&nbsp;Tumpang Muhammad mengatakan, program ini menjadi&nbsp;bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. "Ini merupakan langkah Brantas Abipraya dalam menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah di Kawasan Likupang, Sulawesi Utara," ujar Tumpang Muhammad dalam keterangannya Rabu (5/11). Ditambahkan Tumpang Muhammad, aksi ini merupakan bagian dari komitmen Brantas Abipraya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 11 tentang Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan serta poin 13 tentang penanganan Perubahan Iklim. BUMN konstruksi ini berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga&nbsp; lingkungan, terutama di kawasan wisata prioritas. "Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas program yang telah berjalan sejak tiga tahun lalu, selain membantu menjaga kebersihan daerah kita, pelatihan dan pendampingan yang diberikan sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif dari sisi lingkungan maupun ekonomi," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara,&nbsp;Novly. Sebagai informasi, BP BUMN menunjuk 28 BUMN dalam program ini, dan dibagi ke dalam 2 tahap. BUMN yang terlibat antara lain:&nbsp;Brantas Abipraya, IFG, Jamkrindo, Jasa Raharja, Askrindo, Jasindo, WIKA, Pelindo, PNM, PLN, BNI, PP, Perum Peruri, BTN, BRI, Perum LPPNPI (Airnav), Hutama Karya, PELNI, Adhi Karya, Garuda Indonesia, Perum Perumnas, Angkasa Pura, ASDP, RIU, Nindya Karya, PTPN I, Perum Bulog, dan Semen Indonesia. Tahap 1 pada tahun 2022-2023 telah dilakukan penyediaan sarana dasar pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan serta pembangunan Rumah Bakti BUMN di Desa Likupang yang kini telah menjadi ruang bersama yang hidup sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Tahap 2 (2023&ndash;2025) berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat dan pengembangan ekonomi sirkular melalui revitalisasi gazebo di Pantai Paal, penyediaan mesin olah sampah, serta pelatihan teknis dan kewirausahaan di Rumah Bakti BUMN. Program ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pencapaian SDGs 11, 12, dan 13 yang termasuk dalam Pilar Lingkungan, berfokus pada pembangunan kota yang berkelanjutan, jaminan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta aksi mendesak untuk mengatasi perubahan iklim. Sebagai tindak lanjut dari rangkaian program tersebut, 28 BUMN ini telah melaksanakan kegiatan dengan tema 'Monitoring Evaluasi Program Kolaborasi Olah Sampah Likupang dan Serah Terima Rumah Bakti BUMN' untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sampah dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. "Inisiatif ini juga selaras dengan Asta Cita ke-3, 4, dan 6 pemerintah yang mendorong kewirausahaan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan SDM sehingga harapannya program ini memberikan dampak nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat Likupang, baik dalam pengelolaan lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi desa," ujar Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BP BUMN,&nbsp;Edi Eko Cahyono. &nbsp;

PT Brantas Abipraya (Persero) bersama BUMN lain mengimplementasikan program pengelolaan sampah ramah lingkungan di Likupang.

Program Pengelolaan Sampah di Likupang Atasi Masalah Lingkungan di Destinasi Super Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/diaz-hendro-1531793716.jpg" alt="Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memberikan keterangan soal pengelolaan sampah untuk sumber energi listrik di Jakarta (21/10). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memberikan keterangan soal pengelolaan sampah untuk sumber energi listrik di Jakarta (21/10). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah langsung tancap gas melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) 109/2025 tentang pengelolaan sampah jadi energi listrik. Rencananya ada sepuluh kota besar yang jadi piloting pelaksanaan pengolahan sampah jadi listrik. Nantinya hasil listrik dibeli oleh PLN. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan di dalam aturan yang lama, pemerintah sudah menetapkan 12 kota prioritas pengolahan sampah jadi listrik. Yaitu DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado. "Di dalam aturan yang baru (Perpres 109/2025) sudah lagi tidak berdasarkan kota-kota tertentu. Tetapi berdasarkan kesiapan daerah," katanya dalam sosialisasi Perpres 109/2025 di Jakarta (21/10). Nantinya Kemen-LH yang akan mengkaji dan menetapkan daerah yang sudah siap menjalankan pengolahan sampah jadi sumber energi. Sayangnya Diaz belum bisa merinci 10 daerah yang akan ditetapkan jadi piloting. Dia hanya menyampaikan daftar 10 daerah itu, rencananya akan ditetapkan pemerintah pada Jumat depan. Diaz hanya menyampaikan kriterianya adalah kota besar. Termasuk diantaranya adalah Jakarta dan Surabaya. Menurut Diaz salah satu kesiapan Pemda dalam menjalankan pengolahan sampah itu adalah bahan baku sampahnya. Kemen-LH memperkirakan daerah harus bisa menyiapkan minimal seribu ton dalam sehari. Jika satu kita tidak bisa mengejar seribu ton sampah sehari, bisa berkolaborasi dengan daerah-daerah di sekitarnya. Kemudian untuk lahan yang disiapkan, sekitar 4-5 hektar untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi sumber listrik. Dia menjelaskan kebijakan pengolahan sampah jadi sumber listrik mendukung upaya pemerintah mengurangi sampah. Target pemerintah 51,21 persen sampah perkotaan bisa dikelola pada 2025. Kemudian naik jadi 100 persen sampah perkotaan pada 2029 nanti. Dalam kesempatan itu Diaz berharap supaya Pemda mengalokasikan anggaran pengolahan sampah yang mencukupi. Untuk mengolah sampai 1.000 ton setiap hari, diperkirakan anggaran Rp 300 miliar per tahun. Diaz memperkirakan Pemda bisa mengalokasikan 3 persen dari APBN masing-masing. Seperti diketahui Perpres 109/2025 yang baru dikeluarkan itu, mengatur soal pengelolaan sampah perkotaan menjadi sumber energi baru terbarukan. Di dalam Perpres tersebut, PLN ditugaskan untuk membeli listrik yang dihasilkan dengan harga USD 0,2 per kWh. Jika listrik yang dihasilkan besar, maka pendapatan daerah dari sektor energi berbasis sampah juga ikut meroket. Menteri Lingkungan Hidup (Men-LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan aturan tersebut adalah tonggak baru pengelolaan sampah nasional. Menurut dia, kebijakan ini menandai perubahan besar arah pembangunan lingkungan hidup dan energi nasional. Menuju sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Hanif menjelaskan Perpres itu diterbitkan untuk menjawab kedaruratan sampah nasional yang telah menjadi sumber pencemaran, kerusakan lingkungan, dan ancaman kesehatan masyarakat. Melalui Perpres tersebut, sampah bukan lagi sekadar beban lingkungan. Tetapi sumber daya energi terbarukan yang dapat diolah menjadi energi listrik, biogas, biofuel, bahan bakar minyak terbarukan. Serta berbagai produk turunan lainnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Penanganan sampah menjadi energi terbarukan itu jadi langkah nyata menuju transformasi sistem pengelolaan sampah nasional yang berbasis teknologi ramah lingkungan. "Kita ingin memastikan timbulan sampah di daerah dapat diolah sesuai dengan kaidah lingkungan yang baik dan energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari energi bersih," jelasnya. Harapannya Pemda tidak sebatas dapat sumber penghasilan baru. Tetapi sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) nantinya tinggal residu saja. Karena sampah lainnya masuk ke sistem pengelolaan untuk jadi sumber listrik. "Perpres 109 Tahun 2025 adalah wujud komitmen pemerintah dalam memastikan pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan," jelasnya. Yaitu melalui kolaborasi lintas kementerian, dukungan investasi hijau, serta partisipasi aktif pemerintah daerah. Pemerintah ingin menata arah baru menuju Indonesia yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah menetapkan sepuluh kota besar sebagai uji coba pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik melalui Perpres 109/2025.

Sepuluh Kota Besar jadi Piloting PSEL, Ada Jakarta dan Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-05-05-at-19.36.58.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau sistem PSEL sebelum diresmikan pada April. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau sistem PSEL sebelum diresmikan pada April. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik bagi pemerintah daerah (Pemda). Di tengah kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Pemda berpotensi mendapatkan sumber penghasilan baru. Yaitu lewat pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik (PSEL). Peluang tersebut muncul setelah diterbitkan Perpres 109 Tahun 2025 yang mengatur soal pengelolaan sampah perkotaan menjadi sumber energi baru terbarukan. Di dalam Perpres tersebut, PLN ditugaskan untuk membeli listrik yang dihasilkan dengan harga USD 0,2 per kWh. Jika listrik yang dihasilkan besar, maka pendapatan daerah dari sektor energi berbasis sampah ikut meroket. Menteri Lingkungan Hidup (Men-LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, aturan tersebut adalah tonggak baru pengelolaan sampah nasional. Menurut dia, kebijakan ini menandai perubahan besar arah pembangunan lingkungan hidup dan energi nasional. Menuju sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Hanif menjelaskan, Perpres itu diterbitkan untuk menjawab kedaruratan sampah nasional yang telah menjadi sumber pencemaran, kerusakan lingkungan, dan ancaman kesehatan masyarakat. Melalui Perpres tersebut, sampah bukan lagi sekadar beban lingkungan. Tetapi sumber daya energi terbarukan yang dapat diolah menjadi energi listrik, biogas, biofuel, bahan bakar minyak terbarukan. Serta berbagai produk turunan lainnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Penanganan sampah menjadi energi terbarukan itu jadi langkah nyata menuju transformasi sistem pengelolaan sampah nasional yang berbasis teknologi ramah lingkungan. "Kita ingin memastikan timbulan sampah di daerah dapat diolah sesuai dengan kaidah lingkungan yang baik dan energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari energi bersih," jelasnya. Harapannya Pemda tidak sebatas dapat sumber penghasilan baru. Tetapi sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) nantinya tinggal residu saja. Karena sampah lainnya masuk ke sistem pengelolaan untuk jadi sumber listrik. "Perpres 109 Tahun 2025 adalah wujud komitmen pemerintah dalam memastikan pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan," jelasnya. Yaitu melalui kolaborasi lintas kementerian, dukungan investasi hijau, serta partisipasi aktif pemerintah daerah. Pemerintah ingin menata arah baru menuju Indonesia yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hanif mengatakan, pemerintah menargetkan implementasi Perpres itu difokuskan pada kota metropolitan dan kota besar. Dengan produksi timbulan sampah harian di atas 1.000 ton. Kemudian di TPA yang telah melebihi kapasitas atau terbatas lahan. Teknologi yang diterapkan diharapkan mampu mereduksi volume sampah secara signifikan. Sekaligus menghasilkan energi bersih untuk mendukung kebutuhan energi nasional dan target Net Zero Emission 2060. Perpres 109/2025 itu memperbaiki regulasi sebelumnya. Misalnya di peraturan terdahulu berfokus pada percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di 12 lokasi prioritas. Tetapi sekarang sasaran diperluas ke seluruh daerah yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan. Kemudian peraturan itu menegaskan peran Danantara berupa dalam pembangunan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Meliputi dukungan investasi serta pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL (BUPP PSEL). Pemerintah juga memberikan jaminan kepastian investasi melalui penetapan tarif listrik tetap sebesar USD 0,20 per kWh selama 30 tahun dan kewajiban PT PLN membeli listrik hasil olahan sampah.

Perpres 109/2025 memberikan peluang baru bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

Pemerintah Terbitkan Perpres 109 Tahun 2025, Pemda Bisa Jual Listrik Hasil PSEL ke PLN USD 0,2 per kWh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/TPA-Antang-2778241656.jpg" alt="Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, di Kota Makassar." width="100%">
<figcaption>Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, di Kota Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto masih menunggu pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari aparat penegak hukum. Yakni soal mega proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebelum menetapkan pemenang tender.&nbsp; &rdquo;Kami masih menunggu keluarnya LO dari aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulsel,&rdquo; kata Ramdhan seperti dilansir dari Antara di Makassar. Menurut dia, pengumuman pemenang lelang PSEL di Makassar hingga saat ini belum dilakukan. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sudah menagih pada saat rapat virtual pada Selasa (31/10).&nbsp;Namun karena pertimbangan LO dari aparat penegak hukum belum diterima, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum menandatangani surat keputusan (SK) penetapan pemenang tender.&nbsp; Ramdhan Pomanto yang akrab disapa Dhani itu tidak ingin proyek tersebut menyisakan persoalan kemudian hari. Apalagi diakui, dia memiliki trauma hukum tersendiri, terutama persoalan SK.&nbsp; &rdquo;Oleh karena itu, semua prosedur yang ada akan diperiksa terlebih dahulu sebelum menetapkan kebijakan,&rdquo; ujar Ramdhan Pomanto. Mengenai rencana peletakan batu pertama proyek strategis nasional (PSN) itu, dia tetap optimistis akan dilakukan pada Desember. Jika sudah ada LO, pihaknya akan langsung tancap gas mengumumkan pemenang tender, untuk selanjutnya membuat kontrak kerja sama. PSEL Makassar yang mendapat apresiasi dari donatur luar negeri itu, akan menggunakan skema kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), bukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).&nbsp; &rdquo;Jadi pembangunan PSEL ini full investasi, tanpa penyertaan modal dari pemerintah. Besarnya nilai investasi pembangunan PSEL ini ditaksir Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun untuk menghasilkan tenaga listrik 18 Mega Watt,&rdquo; terang Ramdhan Pomanto. Dia menambahkan, bahan baku PSEL itu bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang. Diprediksi 10 tahun ke depan sampah yang menggunung di TPA itu akan habis.

Wali Kota Makassar tunggu pendapat hukum dari aparat penegak hukum soal mega proyek PSEL sebelum tetapkan pemenang tender

Wali Kota Makassar Tunggu Pendapat Hukum Soal Mega Proyek PSEL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-05-05-at-19.36.58.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau sistem PSEL sebelum diresmikan pada April. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau sistem PSEL sebelum diresmikan pada April. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satu bulan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Benowo beroperasi, tercatat sudah ribuan ton sampah diolah jadi listrik. Dari catatan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), volume sampah yang masuk TPA Benowo berkisar 1.500–1.600 ton per hari. Sebanyak 1.000 ton, sampah diolah di PSEL. Sisanya, ditampung sanitary landfill.  Plt Kepala DKRTH Anna Fajriatin menjelaskan, volume sampah terus bertambah. Hal itu dipengaruhi tingginya laju perkembangan wilayah. Beberapa tempat seperti hunian, perkantoran, hotel, serta perkampungan, menjadi penyumbang sampah.  ”Angka kelahiran serta urbanisasi turut menyumbang tingginya volume sampah. Satu orang penduduk menghasilkan 0,7 kg sampah. Itu sudah terhitung dari bayi, anak, remaja, sampai dewasa,” ujar Anna pada Selasa (1/6).  Anna menjelaskan, mayoritas merupakan sampah organik. Seperti sisa makanan serta sayuran. Karakteristik sampah di Surabaya memiliki kelembapan tinggi.  ”Sehingga banyak yang diolah menjadi pupuk kompos,” kata Anna.  Meski PSEL telah berjalan dan pengolahan sampah terus berjalan, DKRTH masih memiliki target lain yang belum tercapai. Salah satunya adalah pengurangan volume sampah di TPA Benowo.  Caranya dengan melibatkan warga memilah sampah. Misalnya, sampah organik diolah menjadi pupuk. Sedangkan plastik bisa diarahkan sebagai penghasilan warga lewat bank sampah.  ”DKRTH sudah membentuk kader lingkungan. Tersebar di seluruh wilayah. Warga membantu pemkot menangani sampah,” papar Anna.  Selain itu, lanjut Anna, operasional TPS 3R. Yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pemkot memiliki ratusan tempat pembuangan itu.  Menurut Anna, ketika warga ikut membantu serta TPS 3R berjalan, dampaknya sangat signifikan. Volume sampah bakal jauh berkurang. ”Target Kami berkurang hingga 30 persen,” ucap Anna.  Sementara itu, operasional PSEL mendapatkan apresiasi dari daerah lain. Tidak sedikit kota/kabupaten yang datang berkunjung. Mereka belajar metode gasifikasi itu.  Anna mengatakan, pemerintah pusat juga melakukan kunjungan. Untuk memantau udara di sekitar PSEL. Hasilnya kualitas udara bagus. Serta ramah lingkungan.  Selama PSEL berjalan, pemkot terus meminta pihak operasional (PT Sumber Organik) melakukan pemantauan. Salah satunya kualitas udara. ”Kami juga bekerja Sama dengan sejumlah pakar,” kata Anna.

Sebulan PSEL Beroperasi, Per Hari Terima 1.600 Ton Sampah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSEL

Berita Terkini