<p><strong>Penerbit:</strong> <strong>PT Jawa Pos Grup Multimedia</strong></p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana<br><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Redaksi JawaPos.com</strong><strong> :</strong></p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana<br><strong>Wakil Pemimpin Redaksi:</strong> Agustinus Edy Pramana<br><strong>Wakil Pemimpin Redaksi:</strong> Ilham Safutra<br><strong>Koordinator Liputan:</strong> Valentinus Bintang Pradewo</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Redaksional:</strong><br><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan.<br><strong>Asisten Redaktur: </strong>Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan<strong><br>Editor Evergreen:</strong> Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari<br><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga.<br><strong>Fotografer: </strong>Dery Ridwansah</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Koordinator Daerah:</strong><br><strong>JP Tangsel :</strong> Hendra Eka Syahputra<br><strong>JP Cirebon :</strong> Latu Ratri Mubyarsah<br><strong>JP Bogor. &nbsp; :</strong> Bayu Putra</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Non Redaksional:</strong><br><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja.<br><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda<br><strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara<br><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta<br><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira<br><strong>SEO &amp; Data Analis:</strong> Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad<br><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Account Executive:</strong><br><strong>Surabaya :</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani.<br><strong>Jakarta.&nbsp; &nbsp; :</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana</p>

redaksi

privacy-policy

<p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3><strong>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</strong></h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol><p><br></p>

pedoman-konten-ai

<p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p>

kontak

<p>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207<br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com<br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p>

info-iklan

<h3><strong>Tentang Kami</strong></h3><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik PT. <strong>JawaPos Group Multimedia dan </strong>Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital PT. <strong>JawaPos Group Multimedia</strong>, <strong>JawaPos.com</strong> mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan <strong>JawaPos.com</strong> sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, <strong>JawaPos.com</strong> juga terhubung dengan ekosistem digital <strong>PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group</strong>, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p>

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." /> </p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pilkada Barito Utara harus kembali diulang untuk kedua kalinya. Bahkan kali ini, harus diulang di seluruh kabupaten. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengesahkan hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar 22 Maret 2025 lalu.</p> <p>Pada PSU 22 Maret, coblosan ulang digelar di dua TPS. Yakni TPS 01 Desa Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken. Namun dalam pelaksanaannya, terbukti terjadi money politik secara masif. Bahkan, satu suara dihargai 16 juta rupiah hingga tiket umrah.</p> <p>Dalam putusannya, MK membatalkan dua pasangan calon yang bertanding. Sebab keduanya, sama-sama melakukan politik uang. Yakni paslon nomor urut 1 Gogo Purman Jaya - Hendro Nakalelo dan paslon nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah - Sastra.</p> <p>Dalam persidangan, Hakim MK Guntur Hamzah mengatakan, pihaknya menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih. Paslon nomor urut dua, berani membayar Rp16.000.000 untuk satu pemilih.</p> <p>"Bahkan, Saksi Santi Parida Dewi menerangkan telah menerima total uang Rp64.000.000 untuk satu keluarga," ujarnya di Gedung MK, Rabu (14/5).</p> <p>Sementara paslon nomor urut 1, kata Guntur, menghargai satu suara sebesar Rp 6.500.000 dan dijanjikan tiket umrah bila menang. Hal itu sesuai keterangan saksi atas nama Edy Rakhman yang total menerima uang sebanyak Rp19.500.000 untuk satu keluarga.</p> <p>Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, praktik jual beli suara di kedua TPS memiliki dampak yang sangat besar dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak.</p> <p>Bagi MK, praktik politik uang itu menciderai prinsip-prinsip Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Juga telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas.</p> <p>"Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi," kata Guntur.</p> <p>Terkait pemilihan ulang jilid 2, MK memerintahkan KPU untuk memberi kesempatan kepada partai politik mengajukan lagi bakal calon yang memenuhi persyaratan. Kemudian memproses tahapan sampai dengan hari pemungutan suara.</p> <p>"PSU tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan a quo," pungkasnya.</p>

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengulang Pilkada Barito Utara akibat praktik politik uang yang masif di PSU.

MK Batalkan Lagi Hasil Pilkada Barito Utara, Terungkap Suara Dibeli Pakai Tiket Umrah dan Uang Rp 16 Juta

<p> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/gR1m3HuAj2vOuIaiD8NsGqLt8gsoeUKObH4MKdWl-995587101.jpg" alt="Wamendagri Ribka Haluk. (Puspen Kemendagri)." /> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan sembilan daerah telah siap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau coblosan ulang Pilkada pekan depan. Kabupaten Parigi Moutong akan melaksanakan PSU pada 16 April 2025, sementara delapan daerah lainnya akan melangsungkan PSU pada 19 April 2025.</p> <p>Ke delapan daerah itu yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan.</p> <p>Ribka menerangkan, seluruh pihak mulai dari gubernur, bupati, wali kota, jajaran KPU, Bawaslu, TNI, hingga Polri, telah memastikan bahwa persiapan PSU telah mencapai 99 persen dan tinggal menunggu pelaksanaannya.</p> <p>&ldquo;Sehingga sekali lagi saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan ucapan terima kasih karena semua pemerintah daerah sudah siap untuk melaksanakan PSU,&rdquo; ujar Ribka, Sabtu (12/4).</p> <p>Lebih lanjut, Ribka mengajak seluruh pihak, khususnya peserta Pilkada, untuk memiliki sikap bijaksana dalam menerima hasil pemilihan. Dia mendorong agar semua pihak dapat legowo dan berjiwa besar menerima apa pun hasilnya.</p> <p>Pasalnya, jika masing-masing pihak terus saling mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pasca-PSU, dikhawatirkan dapat memperlambat jalannya pelayanan publik di daerah.</p> <p>Ribka juga mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait yang menyelenggarakan Pilkada agar benar-benar menyiapkan gelaran tersebut dengan baik.</p> <p>Menurutnya, pengawasan dan pembinaan perlu dijalankan secara optimal guna menghasilkan Pilkada yang berkualitas.</p> <p>&ldquo;Supaya kualitas dari Pemilu (Pilkada) ini benar-benar dilaksanakan secara sungguh-sungguh seperti itu. Supaya tidak terus kita melakukan pengulangan PSU, supaya demokrasi kita itu baik,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Untuk mengoptimalkan persiapan, dia telah mengimbau daerah agar melakukan mitigasi terhadap kemungkinan tantangan saat pelaksanaan PSU. Salah satunya adalah potensi cuaca buruk yang perlu diantisipasi melalui koordinasi dengan BMKG dan BPBD.&nbsp;</p>

Wakil Menteri Dalam Negeri mengonfirmasi sembilan daerah siap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada April 2025.

9 Daerah Gelar Coblosan Ulang Pilkada Pekan Depan, Wamendagri Ribka Haluk Berharap Hasilnya Tidak digugat Lagi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/Screenshot_20240831-134956-265675210.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada serentak.(Dok.Jawa Pos)" /> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan, penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, bakal digelar pada hari Sabtu. Pasalnya, PSU harus digelar 30 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dibacakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan, penyelenggaran PSU Pilkada pada 24 daerah, ada yang digelar sebelum Idul Fitri 2025, ada pula yang setelahnya. Rencananya, PSU di daerah-daerah tersebut digelar pada 22 Maret 2025 atau sebelum Idul Fitri 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi, kami kan punya keterbatasan, putusan Mahkamah Konstitusi, yang 30 hari tadi kan 22 Maret ya, itu sedikit TPS kok, tidak yang 100 persen," kata Muhammad Afifuddin di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada yang satu daerah empat TPS, sedikit TPS. Kalau kami lakukan semua setelah Idul Fitri, melebihi putusan, salah lagi nanti kita. Nah, gitu ya, jadi kami ini menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Afif memastikan, penyelenggaraan PSU digelar pada hari Sabtu. Sebab sudah masuk dalam draf surat keputusan (SK) KPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk yang 90 hari, 24 Mei. Ini semuanya yang kami mau pikir begitu. Untuk yang 180 hari 9 Agustus. Kalau tidak salah semuanya yang kami rencanakan ini hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Khawatirnya, kalau kami taruh jadwal hari Rabu, yang 100 persen TPS, kami (harus) mengupayakan libur, butuh effort lagi, usaha lagi," ujar Afif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, tidak bakal melakukan rekrutmen ulang untuk panitia PSU Pilkada.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Afif menekankan, pihaknya hanya akan menetapkan kembali anggota KPU di daerah yang menggelar PSU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah memutuskan tidak akan melakukan seleksi ulang, hanya akan menetapkan kembali ke seluruh jajaran yang tidak ada masalah," papar Afif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menyatakan, Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) juga tidak akan diganti. Namun, jika terdapat putusan DKPP terkait KPPS yang bermasalah maka akan diusulkan untuk pergantian ulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015099365/bawaslu-telah-siapkan-perbawaslu-soal-pilkada-ulang-imbas-kotak-kosong">Bawaslu telah Siapkan Perbawaslu soal Pilkada Ulang Imbas Kotak Kosong</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau mereka punya masalah misalnya ketika PSU itu dilakukan di TPS 1 misalnya, tapi kemudian ada putusan di DKPP yang menyatakan memang TPS 1 ini orangnya bermasalah semua, atau secara internal kami melakukan evaluasi memang KPPS-nya punya masalah, maka kami akan mengusulkan untuk melakukan pergantian," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Afif menyatakan bahwa KPPS yang sebelumnya bertugas di daerah yang akan menyelenggarakan PSU bakal ditugaskan kembali, dengan catatan tidak ada pelanggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau tidak ada masalah, kami akan menetapkan kembali orang-orang yang kemarin bertugas sebagai KPPS untuk juga akan bertugas menjadi KPPS dalam PSU ke depan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan, penyelenggaran PSU Pilkada pada 24 daerah, ada yang digelar sebelum Idul Fitri 2025,.

KPU Akan Gelar PSU Pilkada pada Hari Sabtu dan Tidak Ada Pergantian KPPS

psu pilkada

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psu pilkada

Berita Terkini

MK Batalkan Lagi Hasil Pilkada Barito Utara, Terungkap Suara Dibeli Pakai Tiket Umrah dan Uang Rp 16 Juta

9 Daerah Gelar Coblosan Ulang Pilkada Pekan Depan, Wamendagri Ribka Haluk Berharap Hasilnya Tidak digugat Lagi

KPU Akan Gelar PSU Pilkada pada Hari Sabtu dan Tidak Ada Pergantian KPPS

Download Aplikasi JawaPos.com